Partisipasi (Peran masyarakat lokal/adat) dalam keberhasilan pengelolaan Sumber Daya Alam.

“KEPENTINGAN PUBLIC ATAU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” ?.
06 December 2015, Menaen. I. Beri, Palu,Sulawesi Tengah.

“Hutan adalah sumber mata pencaharian kami dalam pemenuhan kebutuhan hidup”. Itulah pernyataan warga Ngapa (Kampung) Vatutela, kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang tinggal dalam wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA). Jika kita melihat kampung ini dari jauh, akan terekam oleh mata kegersangan disepanjang perbukitan-perbukitan dekat pemukiman warga setempat. Tetapi jika kita berpetualang dan melakukan eksplorasi dikampung ini, kita akan menjumpai warga ngapa Vatutela yang mayoritasnya adalah suku kaili Tara yang mempunyai kearifan lokal tersendiri dan menemukan banyak sekali sumber daya alam seperti Rimbunan hutan yang hijau dibalik perbukitan gersang yang dimana tempat ini dahulunya adalah “kampung tua” tempat perkebunan orang-orang terdahulu. Ada juga mata air, Perkebunan Kemiri, kebun Cengkeh, Rotan, dan perkebunan Rica yang dalam kearifan lokal warga masyarakat setempat selalu dijaga dan dilestarikan. Dalam menjaga dan melestarikan hutan yang menjadi sumber penghidupan ini, masyarakat setempat memiliki nilai kearifan lokal yang dikenal dikalangan ini dengan istilah Katumpua. Katumpua adalah daerah-daerah resapan air, daerah-daerah didalam hutan yang tidak boleh dikelola, daerah-daerah yang menurut “orang tua dulu” mempunyai penghuni. Kearifan lokal inilah yang selalu dilestarikan walaupun adanya program pipanisasi oleh PDAM dalam pengambilan air ditempat ini membuat keadaan katumpua terganggu bahkan menjadi kritis dan rusak.

Perkebunan masyarakat yang berada dalam hutan dibalik perbukitan gersang ini biasanya ditempuh dari pemukiman warga dengan berjalan kaki menempuh jarak ± 4-5 Km melewati pebukitan-perbukitan dan gunung yang terjal, dan menuruni lembah sungai yang dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah sungai Mavuta. Dengan beban kemiri, cengkeh dan rica dipundak, pekebun ini berjalan melewati jalan yang penuh tantangan ini hanya untuk menghidupi keluarga mereka. Kegiatan seperti ini sudah menjadi pekerjaan warga dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara turun-temurun. Disamping berkebun, ada juga hewan gembalaan warga seperti kambing, domba dan sapi yang dilepas begitu saja dihutan setiap harinya.

Wilayah Ngapa Vatutela yang secara administratif masuk dalam kawasan kota Palu ini tentu saja sangat mungkin untuk terpengaruh dengan kebiasaan hidup kota dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palu. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah, yang dalam BAB 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian ke 4 berbunyi ; “Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan perubahan apapun oleh aktivitas manusia dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan”. Warga dalam kawasan Taman Hutan Raya khususnya warga Ngapa Vatutela yang tidak terlalu memahami tentang perda ini apalagi dengan blok-blok hutan (yang entah dimana letaknya blok-blok ini dalam hutan warga yang sudah diklaim menjadi Taman Hutan Raya) yang tercantum dalam peraturan daerah Pemerintah kota Palu ini tentu menjadi was-was, “takut” dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi sebelumnya ini, karena aktivitas hidup mereka yang sangat bergantung dengan hutan yang sudah diklaim menjadi TAHURA ini. Jika kebijakan ataupun kinerja pemerintah seperti ini, maka mau dikemanakankah aktivitas warga yang menggantungkan kehidupannya pada hasil alam (hutan) ?

Dalam peraturan daerah (PERDA), tentang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang luasnya 7.128 Ha meliputi beberapa wilayah dikabupaten sigi dan kota Palu ini, dalam bab 1 pasal 1 bagian ke 7, tercantum; “blok tradisional adalah bagian dari kawasan hutan raya yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam”. Yang jadi pertanyaannya, Apakah ini untuk kepentingan masyarakat ?. tentu saja tidak. wilayah vatutela yang luas lahannya adalah 3.800 Ha (hasil pemetaan tim Yayasan Merah Putih) ini hampir sepenuhnya digunakan untuk aktivitas warga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti berkebun dan menggembalakan hewan gembalaannya. Bagaimana caranya kita katakan bahwa kebijakan ini untuk kepentingan rakyat seperti yang tercantum dalam perda jika kehidupan sehari-hari rakyat seperti itu ?.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih (YMP), Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) FISIP UNTAD dan warga masyarakat setempat, lahirlah kesepakatan untuk membentuk kelompok pemuda dengan tujuan menjadi tulang punggung dalam keberlanjutan kehidupan warga masyarakat setempat. Pada tanggal /??? dirumah pak RW 13 vatutela, Lembaga kepemudaan berhasil dibentuk dan sekarang aktif dalam pembukaan jalan menuju ke lahan perkebunan warga yang oleh warga setempat lebih leluasa menyebutnya dengan istilah Kantung Produksi. Kegiatan Pembukaan jalan menuju kantung produksi ini dilakukan oleh swadaya masyarakat sendiri, dari alat dan bahan kerja, pekerja sampai makan dan minum ditanggung oleh masyarakat setempat. Biasanya dimintai kontribusi dari seluruh warga masyarakat setempat sebesar Rp.10.000 untuk makan bersama seusai bekerja. Sebelum membuka jalan kekantung produksi, biasanya warga Vatutela melakukan upacara adat untuk meminta izin atau dalam kebiasaan warga dinamakan Tabe kepada “arwah penghuni hutan”. upacara adat ini dilakukan yakni secara simbolis melepaskan seekor ayam putih ditengah hutan dibawah rumah-rumahan kecil yang dibuat dalam upacara ini, dan sesajen-sesajen lainnya yang juga dihidangkan dalam rumah-rumahan ini. Jika ayam putih yang dilepaskan itu memakan sesajen yang telah dihidangkan, maka itu menandakan bahwa arwah penghuni hutan menerima maksut dan tujuan warga setempat yakni membuka jalan kekantung produksi. Setelah upacara adat tersebut dilakukan, wargapun dengan leluasa mulai bekerja membuka jalan kekantung produksi.
IMG_9486
Tanah masyarakat dimiliki oleh masyarakat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak semuanya untuk kepentingan publik, “apalagi jikalau hanya atas nama kepentingan publik untuk kebahagian segelintir orang”.
IMG_9434