Abainya “Mereka” Terhadap Lahan Adat

Screenshot_2015-12-18-16-44-19Pengelolaan SDA saat ini gencar dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dengan kecenderungan menguras SDA tanpa memperhatikan keberlanjutannya dari berbagai aspek. Otonomi daerah yang bertujuan memberikan kesempatan  untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing justru menjadi celah-celah munculnya korupsi. Akhirnya terjadi perebutan kewenangan sehingga dalam pengelolaan SDA sarat dengan potensi konflik.

Pihak yang paling dirugikan dari perebutan lahan ini adalah masyarakat adat. Sejak turun temurun masyarakat adat di Indonesia menggunakan hak tanah sebagai hak komunal bukan kepemilikan pribadi. Padahal kepemilikan atas tanah harus dapat dibuktikan lewat dokumen sertifikat karena hak tanah secara kolektif belum dapat berlaku dilapangan. Hal ini yang mendorong munculnya banyak izin bagi konsesi perkebunan dan pada akhirnya berujung konflik perusahaan melawan masyarakat. Masyarakat adat sebagai kaum minoritas di Indonesia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Akan tetapi, pemerintah luput untuk memperhatikan hukum dan cara hidup mereka sehingga semakin terpojoklah kehidupan mereka.

Pada kasus orang rimba di Jambi, lahan adat mereka telah dilanggar oleh perusahaan kelapa sawit. Pembukaan dan penebangan hutan secara besar-besaran tersebut membuat mereka sulit untuk bertahan hidup. Sumber-sumber makanan mereka ditebang, air semakin sulit, begitupula dengan hewan-hewan di hutan. Saat mereka mengajukan protes di kantor perusahaan tersebut, justru penjaralah yang mereka dapat (Films4Forests). Dalam hal ini telah terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tersebut. Pemerintah berdalih bahwa pembukaan tersebut akan membawa kemajuan ekonomi bagi mereka. Pemerintah lupa penyerapan tenaga kerja pada perusahaan kelapa sawit pun  bukan berasal dari orang rimba.

Pelanggaran terhadap lahan adat ini terjadi karena tidak adanya batas administratif yang jelas. Pemerintah daerah pun sebagai pemberi izin tidak melihat kembali tanah ulayat milik orang rimba. Padahal Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 telah mengakui terhadap hak-hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Di pasal 3 UUPA juga dijelaskan kewenangan hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Pengabaian akan hal ini terjadi karena tumpang tindihnya hukum di Indonesia dan tidak melihat hukum adat sebagai suatu hal yang krusial.

Ditilik lebih dalam pembukaan  lahan untuk kelapa sawit pun menyebakan monoculture. Tidak adanya lagi keanekaragaman hayati di hutan yang menyebabkan langkanya spesies tertentu. Belum lagi limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebu dan praktek buruk yang dilakukan perusahaan untuk menekan biaya produksi. Harusnya pemerintah lebih jeli melihat hal ini karena jika terus dibiarkan maka sumberdaya alam ini akan semakin habis tergerus.  Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperluas wilayah taman nasional. Misal pada daerah konservasi gajah jika kita memperbesar wilayahnya maka kita ikut juga menyelamatkan spesies dibawahnya yang ukurannya lebih kecil. Ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem di dalam wilayah tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi seharusnya lebih memikirkan keseimbangan ekosistem karena bagaimanapun kita bergantung pada alam. Jika alam tersebut rusak perlu waktu yang tak sebentar untuk kembali memperbaikinya dan kita pula yang dirugikan. Intinya adalah dalam setiap kebijakannya pemerintah daerah khususnya harus mengkaji dari semua aspek. Apa yang dinilai baik belum tentu itu baik bagi masyarakat karena bagaimanapun masyarakatlah yang lebih mengetahui potensi pada tanah daerahnya.