Apakah Pemerintah Predator Rakyat?

1Lombok Timur_ Pro dan kontra terus bergejolak ditengah isu pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Disatu sisi masyarakat menerima rencana sang pemangku kebijakan mengeruk pondasi laut. Di tengah seirama notasi rencana pemerintah dengan rakyat, ada gemuruh warga menentang penyedotan pasir. Dalam kondisi ini tidak heran media intaraksi sosial terus menyuarakan hak rakyat dalam upaya menolak rencana bencana pemerintah. Kendati demikian, sebagian rakayat yanng memiliki kepentingan dan mendapat cipratan keuntungan senantiasa mendorong dan mendukung niat pemangku kebijakan.

Isu eksploitasi dan pengerusakan alam Kabupaten Lombok Timur terus berlangsung. Sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki rencana untuk melakukan penambangan pasir besi di sekitar pesisir pantai Kecamatan Pringgabaya dan sekitarnya. Berbagai cara telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah bersama beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penggalian pasir besi. Hanya saja masyarakat tetap melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana penambangan tersebut.

Munculnya perlawanan masyarakat terhadap rencana penambangan pasir besi di sekitar Kecamatan Pringgabaya ini diawali dengan tersebarnya selebaran yang berisi tentang analisis dampak lingkungan penambangan pasir besi ini. Hal ini terjadi pada pertengahan 2008, dimana selebaran analisis dampak lingkungan yang sebagian besarnya berisi tentang dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat sekitar lingkar tambang apabila penambangan pasir besi dilakukan.

Keresahan itu terus berkecamuk dalam benak masyarakat Kecamatan Peringgabaya, terutama masyarakat yang ada di sekitar pesisir, seperti masyarakat Dusun Sukamulia, Gegurun, Dasan Pancor, Bagik Gaet, dan Aik Sepolong, Desa Pohgading Timur. Masyrakat Dusun Ketapang, Desa Pohgading Induk, masyarakat Dasan Geres dan Dusun Bagek Atas, Desa Batuyang, serta masyarakat Dusun Ketapang, Desa Peringgabaya.

Hingga awal 2010 keadaan masih adem ayem. Penolakan yang dilakukan masyarakat masih dingin. Artinya, masyarakat hanya melakukan penolakan tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Situasi mulai memanas sejak Bupati Lombok Timur (Sukiman) melakukan sosialisasi tetang Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Besi di Kantor Camat Pringgbaya yang dilaksanakan pada pertengahan April 2010. Pada saat itu masyarakat Pringgabaya sangat marah mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Bupati sehingga mereka melakukan tindakan anarkis yang menyebabkan rusaknya beberapa kendaraan dinas yang dibawa oleh tim sosialisasi pada saat itu, kejadian itu juga menyebabkan Bupati Lotim luka memar akibat terkena lemparan warga.

Penolakan terus dilakukan masyarakat meski gaungnya belum bisa menembus media nasional. Pada 2010 Pemda Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Izin Ekplorasi untuk PT. Anugrah Mitra Geraha. Informasi tentang diterbitkannya izin tersebut sampai jua ke telinga masyarakat. Sehingga, masyarakat semakin tersulut untuk melakukan perlawanan. Sejak itu, rentetan konflik terus terjadi, terutama di Desa Pohgading Timur, Kecamatan Peringgabaya.

Hingga pertengahan 2011 tercatat empat kali terjadi tragedi bentrokan antara pihak PT. AMG dengan masyarakat Dusun Sukamulia dan Dusun Dedalpak. Peristiwa itu adalah penghadangan dan perusakan mobil Tim Peneliti AMG yang dilakukan di depan masjid Dusun Gegurun, pengejaran Tim Peneliti AMG di pantai Dusun Dedalpak, pengejaran Tim Peneliti AMG di Dusun Bagik Atas, dan kejadian yang lumayan besar adalah Pengejaran Tim Peneliti AMG yang berasal dari Negara Cina yang mengakibatkan 5 orang dari tim peneliti itu harus kritis akibat dihakimi oleh massa. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang warga Dusun Sukamulia harus berhadapan dengan pihak Kepolisian Lombok Timur, namun syukurnya keenam orang warga tersebut tidak terbukti melakukan pemukulan dan perusakan mobil tim peneliti tersebut, sehingga mereka dapat terbebas dari jeratan hukum.

Keresahan dan kemarahan semakin membara di hati warga Kecamatan Pringgbaya, sehingga pada 17 Februari 2014 mereka berbondong-bondong mendatangi Camp PT. AMG. Konflik tidak bisa dihindarkan dan pada hari itu terjadilah benterokan antara pihak Kepolisian dengan warga yang melakukan aksi. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja 2 orang anggota polisi menjadi bulan-bulanan warga dan satu unit mobil patrol Polsek Pringgbaya hangus terbakar akibat kemarahan warga atas perbuatan aksi polisi yang mengamankan 2 orang warga Dusun Ketapang.

Hangusnya mobil patroli dan 2 orang anggota polisi yang dihakimi oleh massa kemudian menyulut kemarahan pihak kepolisian, sehingga polisi melakukan gerakan yang cukup berutal. Polisi kemudian melepaskan tembakan yang tidak beralasan dan tanpa arah, hal ini menyebabkan beberapa orang warga terkena tembakan.

Terkuburnya isu penambangan pasir besi, akhir-akhir ini menguak kembali sahwat pemerintah berencana menyedot pasir laut di kawasan Lombok Timur bagian selatan. Penyedotan tersebut diperuntukkan untuk reklamasi Teluk benua Bali. Kabar ini memicu aksi masyarakat, sebagian warga melakukan aksi penolakan untuk meminta pemerintah tidak memberi izin eksploitasi. Sementara sebagian warga lainya menolak melalui akun media sosial, dengan menempelkan poto profil save Lombok dan lainya.

Berbicara kebijakan, tentu pemerintah dan pemilik modal terus mendorong tersalurnya birahi menguasai dan mendapatkan keuntungan dari alam. Keuntungan tersebut dilandasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Namun sebagian menilai kesejahteraan tidak seharusnya merusak hidup dan kehidupan serta habitat alam yang ada di dalamnya. Siapa saja yang ingin menguasai alam dengan memaksakan kehendak tanpa berpikir masa depan sama artinya mereka adalah predator rakyat.