Download PDF

Mengelola Sumber Daya Alam Ala Orang Samin

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Mengelola Sumber Daya Alam Ala Orang Samin

kendeng2Sampai sekarang, saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan secara pasti seberapa luas dan agung alam raya ini. Memang, di mata kita—sebagai manusia, alam selayaknya seorang ibu bagi anaknya. Memberikan semua yang ia punya meskipun ia tahu, hal tersebut belum tentu terbalas. Namun ibu selalu mempunyai cara paling legit dalam menasihati anaknya ketika mereka—anak-anaknya—melakukan kesalahan.

Salah satu cara yang kerap “ibu” berikan untuk menasihati “anaknya” adalah berupa bencana. Meskipun “bencana” dikaitkan dengan kemurkaan, namun dari sanalah alam menunjukkan kasih sayangnya. Jangan salah, alam juga mempunyai hak. Ia mempunyai hak untuk dihormati. Ungkapan tersebut agaknya hiperbola. Namun kembali kepada analogi bahwa alam adalah seorang ibu bagi seluruh manusia yang menghuni tubuhnya, maka alangkah karim apabila manusia juga membalas kasih sayang alam dengan menghormatinya.

Sebagaimana ibu yang merupakan bagian dari orang tua selain ayah, maka tanpanya kita—manusia pun tiada. Begitulah, maka alam ada untuk seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia yang merupakan bagian dari alam. Hampir semua kebutuhan manusia dipenuhi alam. Maka dengan tidak menghormati alam, sama saja manusia tidak menghormati dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara menghormati alam?

Sebenarnya, setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda tentang alam. Interpretasi yang berbeda ini pun menuntun kepada cara yang berbeda-beda pula dalam menghormati alam. Namun demikian, masih terdapat batasan mengenai cara menghormati alam, yaitu merawat dan atau memperbaiki. Secara satire, maka dapat dikatakan bahwa jika tidak bisa merawat, ya setidaknya tidak ikut merusak!

Namun adakalanya, masih saja upaya dalam merawat itu mendapat satu dua kerikil tajam yang membuat langkah upaya tersebut menjadi tertatih dan terseok-seok. Salah satu contoh kerikil yang kerap ditemui adalah sikap acuh tak acuh masyarakat dalam ikut serta merawat alam. Padahal keikutsertaan mereka dalam merawat alam akan sangat berguna, baik bagi alam maupun moral generasi penerus. Tentu saja, dengan sikap peduli apalagi antusias yang api dari masyarakat saat ini dalam merawat alam akan memberikan contoh kepada anak-cucu mereka bagaimana merawat dan menjaga alam. setidaknya dalam pengertian merawat alam berarti merawat diri mereka sendiri, seperti halnya mandi atau gosok gigi.

Sikap acuh tak acuh masyarakat yang acap kali ditemukan di sekitar sumber daya alam yang dikelola pemerintah, misalnya, sebagian besar cenderung dikarenakan adanya celah komunikasi antara pihak pengelola dengan masyarakat. Adanya celah komunikasi ini bukan hanya disebabkan kurangnya sosialisasi pengelola sumber daya alam atau dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakat, namun disebabkan pula oleh kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga dan mengelola lingkungan yang masih rendah. Kesadaran dalam ikut serta menjaga lingkungan yang rendah dibentuk oleh paradigma bahwa “hari ini adalah hari ini dan besok adalah besok”. Paradigma tersebut menjadikan masyarakat cenderung berfikiran pendek. Hal inilah yang patut diperbaiki, khususnya oleh generasi muda yang notebene adalah masyarakat terpelajar, masyarakat yang mempunyai pengetahuan dalam mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu. Sangat berbeda dengan paradigma orang-orang Samin yang bahkan lebih banyak dianggap sebagai orang-orang dungu selain karena mereka tidak menempuh pendidikan di samping sikap mereka yang terlalu sederhana dan jujur, yang sangat menghormati alam.

Samin adalah salah satu suku yang berdiam di sekitar pegunungan Kendeng yang memanjang dari Pati di Jawa Tengah, hingga Tuban di Jawa Timur. Selain di sebut Samin, ada beberapa sebutan lain yang digunakan untuk merujuk pada para penganut Saminisme ini, seperti wong Sikep (orang Sikep), Sedulur Sikep ataupun orang Kalang. Untuk yang terakhir, lebih digunakan sebagai hinaan pada orang Samin, sebagai orang rimba atau orang hutan yang tak tahu sopan santun.

Sejarah orang-orang Samin tidak dapat dipisahkan dari tokoh kunci dalam penyebaran ajaran Saminisme, yakni Raden Kohar, tokoh politik dan intelektual yang hidup pada masa penjajahan Belanda di abad ke-18. Raden Kohar sendiri sebenarnya masih keturunan bangsawan, karena merupakan putra dari Raden Surawijaya. Ia lahir pada tahun 1859 di Ploso, Kedhiren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Simpati dan rasa kepedulian Raden Kohar pada kaum miskin memang begitu besar. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, ia kemudian berganti nama menjadi Samin Surosentiko, dan nama itulah yang kemudian menjadi sebutan bagi ajaran dan pengikut yang melestarikan ajarannya.

Samin Surosentiko mengajarkan kesederhanaan dan hidup selaras dengan alam kepada para pengikutnya. Pandangan hidup orang Samin sangat menjunjung tinggi kejujuran, kasih sayang, persaudaraan dan mencintai lingkungan hidup serta alam semesta. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi kehidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya. Dalam pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Mereka juga menolak menggunakan barang-barang elektronik. Masyarakat Samin menyadari bahwa habis atau tidaknya isi dan kekayaan alam adalah tergantung kepada pemakainya. Itulah mengapa kaum Samin sangat memuliakan alam. Kelestarian alam berarti kelestarian kehidupan. Sedangkan kehancuran alam berarti juga hancurnya kehidupan. Mereka mengatakan bahwa alam Jawa bukanlah milik penjajah. Untuk itulah banyak warga Samin yang membuat pusing Belanda kala itu. Mereka dengan seenaknya mengambil kayu dan ranting dari hutan-hutan jati yang dikelola pemerintah Belanda. Meskipun mereka hanya mengambil sebatas yang mereka butuhkan.

Kejujuran yang luar biasa yang ditunjukkan orang-orang Samin adakalanya justru menimbulkan kesan bodoh atau dungu bagi sebagian orang. Misalnya ketika ditanya berapa anaknya, maka orang Samin akan selalu menjawab dua, yakni lelaki dan perempuan. Pun jika ditanya dari mana mau ke mana, orang Samin dengan lugu akan menjawab dari belakang mau maju ke depan.

Secara pendidikan, orang-orang Samin tidak ada yang menempuh pendidikan secara formal. Bagi mereka, sekolah adalah belajar, sedangkan belajar bagi mereka adalah proses penanaman nilai-nilai kehidupan dari orang-orang tua mereka yang juga percaya bahwa alam akan menjadi guru mereka. Lagi-lagi, orang-orang Samin menunjukkan rasa hormat mereka kepada alam, bukan hanya sebagai ibu, melainkan juga sebagai guru.

Kecintaan orang-orang Samin terhadap alam yang begitu kuat tersebut ditunjukkan dengan upaya untuk tetap melestarikan alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka dalam peristiwa perlawanan terhadap kaum kapitalis yang ingin menjadikan lahan pertanian mereka sebagai sebuah pabrik semen sekitar pertengahan tahun 2008. Ketika itu, PT Semen Gresik berencana berekspansi modal (sekitar 40% saham asing) dengan mendirikan pabrik besar tepatnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan kawasan pertanian. Tidak seperti warga lain yang biasanya menyukai bila tanah miliknya dibeli pemodal besar karena akan dihargai mahal, warga setempat anehnya menolak.

Bagi orang Samin, apabila nanti pabrik semen jadi didirikan di wilayahnya, maka akan muncul dampak lingkungan yang mengancam kawasan gunung Kendeng yang selama ini menjadi sumber ekologi serta mengancam mata pencaharian bertani di samping pegunungan kapur tersebut juga memiliki makna budaya dan sejarah tersendiri bagi orang-orang Samin yang memiliki ekologi kulturalnya yang sangat berrelasi dengan lingkungan khususnya gunung. Peran pegunungan secara kultural bagi masyarakat Samin dan masyarakat lokal lainnya di wilayah Sukolilo, Pati, memiliki ikatan kesadaran simbolis yang terdapat dalam situs-situs kebudayaan yang banyak terdapat di pegunungan Kendeng. Kesadaran masyarakat lokal di wilayah Sukolilo yang mengikat dengan pegunungan Kendeng di antaranya Watu Payung yang merupakan simbolisasi dari sejarah pewayangan Dewi Kunti, di mana beberapa situs narasi pewayangan tersebut terartikulasikan dalam beberapa relief alam yang terdapat di pegunungan Kendeng.

Sebagai bukti perlawanan masyarakat Samin terhadap kaum kapitalis yang dalam hal ini adalah pemilik modal pabrik semen Gresik, didirikanlah Rumah Kendeng sebagai monumen sejarah yang berisi beberapa berita dan juga bukti-bukti lain yang menggambarkan perjuangan masyarakat Samin dalam mempertahankan budayanya.

Bagaimana orang-orang Samin begitu memuliakan alam bahkan menganalogikannya sebagai ibu selakigus guru patut diapresiasi dan dijadikan inspirasi dalam merefleksikan bagaimana seharusnya masyarakat non-Samin yang lebih terpelajar dapat lebih memuliakan alam sebagai perwujudan rasa syukur maupun partisipasi dalam merawat sumber daya alam yang telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia. Pengelola sumber daya alam pun diharapkan dapat berperan aktif dalam melibatkan suku-suku yang masih mempertahankan kebudayaan mereka seperti suku Samin yang berada di sekitar sumber daya alam yang dikelola, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efektif dan konservatif.


Download PDF

Terbuka atau Terluka

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Hutan adalah Alam yang Menjadi Tanggungjawab Bersama (sumber gambar : bbc.com)

Hutan Indonesia adalah paru-paru dunia.  Hutan Indonesia yang makin tahun makin menurun menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi hutan. Hutan yang dulunya dibangga-banggakan sebagai paru-paru dunia tersebut kini menjadi masalah dunia. Masih melekat kuat di benak kita bagaimana dunia membicarakan Indonesia karena kasus kebakaran hutan yang diduga disengaja dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dinilai terlalu mudah memberi izin, sementara itu masyarakat yang tidak tahu menahu tentang izin tersebut harus menerima kenyataan pahit bahwa di tempat mereka tinggal, hutannya kini habis terkikis oleh panasnya bara api. Asap menjadi teman yang bahkan banyak merenggut nyawa.

Bukan hanya masyarakat sekitar hutan itu saja yang menjadi korban tetapi juga asap dari kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa di hutan termasuk satwa langka seperti orang utan dan yang lainnya. Korban lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang tersimpan sangat baik di dalam hutan. Kasus kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia sudah jelas-jelas merugikan banyak pihak yang sifatnya lebih besar jumlahnya. Sayangnya, pemerintah dan perusahaan lagi-lagi tidak mau disalahkan atas kejadian tersebut.

Konflik kepentingan itulah yang terjadi. Semua merasa benar. Perusahaan menganggap mereka sudah melakukan yang benar karena sudah mengantongi izin dari pemerintah. Meskipun mereka tidak memikirkan sepenuhnya bagaimana nasib dari satwa langka dan keanekaragaman hayati di dalam hutan. Manusia bukan pencipta alam ini, sehingga mudah sekali mengambil keputusan yang dinilai menguntungkan sesaat baginya tapi sebenarnya dampaknya merugikan sampai ke anak cucu. Sementara itu, pemerintah pun demikian. Tidak mau disalahkan atas kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Berdalih sudah melakukan sesuai dengan hukum yang ada, pemerintah justru terkesan membiarkan perusahaan tersebut melenggang bebas dalam menggunduli hutan Indonesia, yang katanya ‘paru-paru dunia’  itu.

Kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu. Ketidakadilan dan keberpihakan pemerintah pada golongan tertentu sangat berdampak pada kondisi hutan saat ini. Kalau sudah begini, masyarakat yang dikorbankan. Rupiah yang menggiurkan, keuntungan berlipat ganda dari nilai penjualan produk perusahaan kelapa sawit dinilai lebih berharga untuk negara daripada udara segar, air bersih dan lingkungan sehat bagi seluruh masyarakat. Hutan digadai demi menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pemerintah bersikeras ingin Indonesia dipandang sebagai pemegang kuasa atas harga minyak sawit dunia. Indonesia ingin memiliki big role dalam hal tersebut. Tanpa membayangkan nasib masyarakat, satwa langka dan keanekaragaman hayati yang punah dan lenyap akibat cita-cita sepihak tersebut.

Di satu sisi, pemerintah bangga atas pencapaian tersebut. Perusahaan kelapa sawit jelas di atas angin karena merasa didukung penuh oleh kebijakan pemerintah karena kemudahan memperoleh izin ‘menelanjangi’ hutan Indonesia. Di sisi lainnya, yang justru bertolak belakang adalah masyarakat sekitar yang hidup dari hutan, yang hidup damai berdampingan dengan alam yang bersih dan sehat menjadi ‘tumbal’ atas nafsu bejat pihak-pihak yang haus akan rupiah dan kekuasaan. Pahit sekali memang, ironis bagi kita warga Indonesia yang hanya bisa merasakan ketidakberdayaan atas konflik kepentingan tersebut.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Semua pihak yang terlibat dalam berkurangnya luas areal hutan harus berani mundur selangkah. Artinya, tunjukkanlah bahwa apapun kepentingan masing-masing pihak tidak boleh ada yang sifatnya dirugikan. Win-win solution. Perusahaan mungkin mampu ‘membeli’ hutan Indonesia dengan rupiah yang mereka miliki. Namun perusahaan baiknya berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukannya. Pemerintah pun demikian, mungkin merasa benar atas apa yang diputuskannya, namun sebenarnya gagal dalam menyatukan berbagai kepentingan yang ada. Mengurangi keegoan masing-masing pihak yang terlibat sangat penting. Jangan bangga menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia, dengan cara-cara yang tidak benar seperti pembakaran hutan yang secara tidak langsung melakukan pembunuhan masal atas satwa langka dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Bagaimana pun, Tuhan tidak tidur, tidak pernah. Jangan salahkan Tuhan, atas berbagai bencana yang menimpa Indonesia. Alam punya hak untuk dijaga dengan baik bukan dirusak oleh tangan-tangan jahil.

Sumber daya alam adalah milik bersama yang harusnya dijaga dengan sekuat hati dan sepenuh tenaga. Sayangnya, nikmat sesaat yang berupa uang masih menjadi ‘harga mati’ daripada keberlanjutan hidup anak cucu kita. Tidak ada yang mau mengalah. Semua ingin menang. Dalam hal ini alamlah yang menjadi korban terparah dan manusia adalah korban atas dampak alam yang menjadi tidak bersahabat tersebut.

Coba kita lihat kembali isi dari UUD 1945 pasal 33 :

Ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jelas sekali, yang terjadi saat ini sangat tidak sesuai dengan ayat-ayat dari pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dimana prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tidak lagi diperhatikan. Padahal solusi dari masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini jelas tertulis di dalam ayat 33 UUD 1945 tersebut. Maka, kembalilah ke UUD 1945 pasal 33, sebagai pengingat sebelum pemerintah memberi izin untuk menggadaikan hutan Indonesia ke tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. UUD 1945 pasal 33 harus menjadi dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pemerintah juga harus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Akses terhadap informasi harus dilakukan secara transparan. Jika pemerintah dan perusahaan merasa tidak bersalah, biarkan masyarakat yang menjadi juri atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Menjadikan masyarakat sebagai pengawas pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan Indonesia adalah lebih baik karena sifatnya lebih objektif tidak memihak pada salah satu kepentingan.

Untuk itulah, perlu sebuah sistem informasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang terintegrasi. Semua kekayaan alam yang ada di Indonesia baiknya dikelola secara terbuka. Masyarakat diberi akses penuh untuk mengawasi segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap perusahaan. Dengan memiliki sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dimana peran masyarakat sebagai pengawas diutamakan, maka celah untuk melakukan kesalahan semakin kecil. Harapannya, hutan Indonesia bisa kembali ke posisi dan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Hak satwa langka untuk hidup terlindungi. Masyarakat sekitar hutan dapat hidup damai dengan alam. Sumber daya alam yang berkelanjutan pun dapat dicapai dengan sinkronisasi peran berbagai pihak.

Demikianlah, bahwa keterbukaan akan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting. Mengingat banyaknya konflik kepentingan didalamnya. Semakin terbuka maka akan semakin sulit melakukan tindakan ceroboh. Alam adalah sahabat manusia. Manusia tak dapat hidup tanpa alam. Maka baik buruknya kondisi alam saat ini adalah tanggungjawab kita bersama. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada keraguan atas hal tersebut.

 

 

 


Download PDF

Simalakama Kelapa Sawit

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam
sawit, kelapa sawit, palm, cpo, kebun sawit

 

Boleh dibilang Indonesia patut bersyukur dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa. Bak negeri dongeng, Indonesia tak ubahnya seperti rumah kue yang didalamnya tersedia semua potensi kebaikan alam baik dari tanahnya maupun lautnya. Tidak ada negara dengan kondisi alam semakmur Indonesia, bahkan Koes Plus menyebutnya sebagai tanah surga.

Sawit adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang tersohor di penjuru dunia. Tanaman ini awalnya dibawa pada tahun 1848 yang ditanam sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor yang waktu itu bernama Buitenzorg. Seperti lirik lagu Koes Plus – tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman – sawit ternyata tumbuh subur di alam Indonesia. Menyadari potensi ini, industri wasit berskala besar kemudian dimulai.

Indonesia menguasai 44,5% produksi Crude Palm Oil (CPO) dengan luas lahan lebih dari 7 juta Ha. Ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan, nilai Pajak Ekspor CPO dan turunannya mencapai 268 miliar rupiah pada tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 286 miliar rupiah pada tahun 2005. Pada tahun 2006 dan 2007, pajak ekspor mengalami peningkatan hingga mencapai 982 miliar (2006) dan menjadi Rp3,8 triliun pada 2007. Hal ini disebabkan karena Pemerintah menetapkan tarif ekspor sebesar 3 persen pada tahun 2006 dan 6 persen pada 2007. Perubahan skema dari Pajak Ekspor menjadi Bea Keluar pada 2008 membawa pemasukan sebesar 12,2 triliun untuk negara. Namun karena penurunan harga sawit, bea keluar Indonesia pada 2009 turun menjadi 508 miliar. Angka ini kembali naik pada 2010 menjadi 8 triliun.

Bisnis perkebunan sawit memang sangat menguntungkan. Terbukti dengan masuknya trio raja sawit Indonesia yaitu Bachtiar Karim (PT Musim Mas), Lim Hariyanto Wijaya Sarjono (Harita Grup) dan Sukanto Tanoto (PT Raja Garuda Mas) yang berhasil menduduki barisan orang terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2014. Walau mengalami fluktuasi harga, sawit nyatanya masih menjadi bisnis yang menguntungkan. Ribuan orang bekerja di sektor perkebunan sawit, pengharapan atas kondisi finansial yang lebih baik digantungkan pada pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sayang beribu sayang, malang kepalang malang, selain menyumbang keuntungan besar bagi Indonesia, perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyumbang masalah besar bagi alam Indonesia. Mungkin kita belum lupa bencana asap yang melanda Indonesia berbulan-bulan lamanya. Ribuan titik api menyebar mulai dari Sumatera hingga ke Papua. Korban berjatuhan, mulai dari infeksi saluran pernafasan sampai meninggal dunia. Setelah ditilik, perkebunan sawit adalah faktor utamanya.

Pembukaan lahan dengan cara manual sepertinya banyak membuang waktu, tenaga serta biaya sehingga pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakarnya. Masyarakat lantas menyalahkan pemerintah yang terkesan diam saja. Wajar pemerintah diam, sebab beberapa kepala daerah justru telah mengizinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Masyarakat Kalimantan Tengah misalnya, walau menjadi daerah yang terparah dengan kualitas udara yang sangat buruk saat itu, justru mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan kabut asap setiap tahunnya, walaupun bencana asap pada tahun 2015 adalah yang terparah.

Kondisi ini membuat kita harusnya bertanya kembali apakah Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta perhatian terhadap kerusakan lingkungan sekiranya sudah dijalankan? Atau hanya sekedar prestise bagi perusahaan yang lulus ISPO agar mencitrakan perusahaannya sebagai perusahaan ramah lingkungan?

Sepatutnya Indonesia belajar pada Afrika yang mendominasi sawit sebelum tahun 1900-an dimana Afrika kaya raya karena ekspor sawitnya. Tetapi perkembangan pesatnya seolah lepas kontrol sehingga merusak alam Afrika yang hari ini menjadi tanah tandus dan tidak dapat ditumbuhi tanaman lagi. Sawit memang kurang bersahabat dengan alam terutama untuk tanah. Penelitian terbaru dari T. Ariful Amri MSc menyebutkan bahwa dalam sehari pohon sawit bisa menyerap hingga 12 liter air. Bukan hanya itu, PDAM Tirtabangka di Kabupaten Bangka pernah mengalami krisis persediaan air akibat penyerapan kelapa sawit pada tahun 2011. Tanah yang sudah ditanami oleh kelapa sawit juga akan kehilangan unsur hara sehingga ekosistem di sekitarnya menjadi rusak dan tak seimbang lagi. Ini pula yang menjadi perhatian penting sekaligus kekhawatiran bagi para pemerhati lingkungan.

Selain tidak bersahabat dengan tanah, perkebunan sawit juga seringkali tidak bersahabat dengan manusia. Masuknya perkebunan sawit telah menyebabkan konflik horizontal dan vertikal seperti konflik antar warga dengan aparat sampai konflik perebutan lahan. Kasus Mesuji salah satunya, dimana kasus ini membukakan mata kita bahwa nyawa manusia ternyata lebih murah daripada perluasan lahan kelapa sawit. 30 orang menjadi korban pembantaian akibat penolakan oleh masyarakat yang tidak bisa diterima oleh PT Silva Inhutani.

Padahal dalam ISPO sendiri hal-hal seperti ini sudah diatur, mulai dari pengelolaan lahan, antisipasi kerusakan, pemeliharaan lingkungan hingga status lahan yang harus melalui beberapa tes hingga mencapai tahap kelulusan. Ah, sayang. Sayangnya raja-raja perusahaan sawit di Indonesia justru adalah orang-orang yang berada di balik regulasi. Sebut saja Wilmar International Grup yang menjajarkan para purnawirawan seperti Jend. Pol. (Purn) Drs. Sutanto, Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji, SH dan Irjen. Pol (Purn) Drs. Paiman sebagai Dewan Komisaris Perusahaan Wilmar.

Ironi memang. Saat sawit mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia di saat yang sama sawit juga telah menjadi sumber permasalahan di banyak sektor di Indonesia. Ibu pertiwi bagai makan buah simalakama. Dimakan mati emak, tak dimakan mati ayah. Tanpa sawit di Indonesia, banyak yang kehilangan sektor pekerjaan menguntungkan. Pun hadirnya sawit di Indonesia, banyak pula masalah yang tak kunjung terselesaikan. Alamak, semoga tiba waktunya dimana Ibu Pertiwi tak lagi disuruh memilih sepahit pilihan buah Simalakama.

Sumber :

http://www.ispo-org.or.id/index.php?lang=ina

http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/11/06/448367/peluang-dan-masalah-kelapa-sawit-di-indonesia

http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/11/06/448368/sawit-indonesia-yang-terus-tumbuh

http://www.merdeka.com/uang/trio-raja-sawit-indonesia-di-barisan-orang-terkaya-dunia.html

http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/1818/air-pdam-diserap-kelapa-sawit.html

Uslaini, dkk. Robohnja Sumatera Kami. 2015. Samdhana Institute.


Download PDF

Social Media, Anak Muda & Lingkungan

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Gerakan Kalesang Pulau Pombo

Pada tahun 2013 sampai pertengahan 2014 sebuah kampanye yang melakukan perlawanan terhadap berdirinya perkebunan tebu di Kepulauan Aru menjadi viral di social media tidak hanya di Indonesia namun mampu menjadi perbincangan sampai ke luar negeri. Kepulauan Aru yang sebelumnya tidak terlalu menarik perhatian banyak orang , jika didalam peta pun cuma titik-titik kecil tepat dibawah kepala burung Papua kemudian menjadi perhatian banyak orang, sebuah hashtag #SaveAru menjadi penyambung bagi setiap orang yang tak saling kenal untuk berbicara tentang Aru, kepulauan yang sebelumnya tak dikenal dan tak terbayangkan akhirnya menjadi terbuka dengan banyaknya informasi tidak hanya tentang kepulauan ini namun sampai pada potensi dan kehidupan masyarakat disana.

Gerakan #saveAru yang pada awal mulanya dikoordinir oleh warga local yang melakukan perlawanan itu pun hanya terbatas di Kota Dobo, Ibu Kota Kabupaten Aru. Lalu kemudian dengan social media gerkan ini berkembang hingga menarik perhatian banyak orang dengan latar belakang yang berbeda untuk turut membantu gerakan perlawanan itu. Tercatat mulai dari Artis Glen Fredly sampai kepada tokoh agama, seniman, akademisi, mahasiwa, organisasi local, komunitas2 kreatif anak muda termasuk organisasi-organisasi besar semua turut ikut andil dalam satu bendera gerakan besar bernama #SaveAru.

Sosial media memungkinkan sebuah gerakan kecil yang berdampak pada lingkungan yang terbatas mampu melintasi ruang dan waktu untuk mengetuk hati siapapun untuk turut serta menjaga kekayaan alam di Kepulauan Aru. Dengan penggunaan social media dan strategi kampanye yang tepat #SaveAru mampu menjangkau setiap orang di pelosok-pelosok yang jauh dari aru tidak hanya namun mampu menggerakan aksi-aksi nyata sebagai bentuk kepedulian langsung terhadap warga Aru. Dan efek dari kepedulian dari setiap orang tersebut mampu menyentuh warga di Aru meski mereka tidak menggunakan teknologi dan social media seperti warga dikota besar.

Penggunaan teknologi yang semakin banyak di Indonesia makin memungkinkan untuk mendorong partisipasi warga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan maupun kesdaran menjaga lingkungan. Potensi penggunaan teknologi internet terutama di Indonesia sendiri menurut survey APJII  hingga akhir tahun 2014 tercatat mencapai 88 juta dari total 252 juta jiwa rakyat Indonesia. DImana terjadi kenaikan yang signifikan dari 7,8% di tahun 2004 ke 34.9% di 2015. Adapun pengguna terbesar berada di pulau jawa (52 Juta), Sumatera (18,6 Juta), Sulawesi (7,3 Juta), Kalimantan (4,2 juta) dan Papua Maluku Nusa Tenggara (5.9 Juta).  Menariknya mayoristas pengguna internet di Indonesia berumur 18-25 yakni hamper 49% diikuti oleh pengguna berumur 26-35 tahun sebear 33.8%. Dengan akses internet dari smarphone hamper mendominasi Indonesia.

Meski banyak orang sering mengatakan penetrasi internet dan social media hanyalah mencapai warga kelas menengah Indonesia yang berpendidikan dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota besar, namun belajar dari kasus Aru, hal ini menjadi antithesis bagaimana sebuah pulau terpencil dengan teknologi yang terbatas mampu menggebrak tidak hanya di Indonesia namun menjadi viral ke dunia. Namun tidak hanya itu, efek balik dari viralnya informasi di social media mampu mencapai pelosok-pelosok desa terpencil hingga masyarakat sadar bahwa mereka tidak hanya sendiri dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka.

Potensi Indonesia di social media yang memiliki 49% dari 88 juta pengguna internet yang terdiri dari anak muda dan dapat menjadi ujung tombak kampanye penyadaran dan juga mengajak banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu pengguna teknologi dan social media, terutama anak muda yang berada di perkotaan tidak semuanya merupakan anak muda yang lahir dan besar dikota, terkadang malah jumlah anak muda pendatang dari kampong atau pelosok yang sedang melanjutkan pendidikan dikota-kota besar sangat banyak, mereka bisa menjadi penyambung informasi hingga sampai di pelosok dengan gawai yang dimiliki oleh mereka

Membangun system sel-sel informasi dengan menjadikan anak muda sebagai ujung tombak penyadaran lingkungan adalah sesuatu yang bisa terjadi. Kampanye-kampanye kreatif kepedulian lingkungan lewat sosial harus lebih diturunkan lagi ke level paling bawah yang menyentuh masyarakat local terkait manfaat hutan disekeliling mereka, bukan saja tentang ancaman hutan yang jauh diluar lingkup hidup mereka, dengan memanfaatkan anak muda yang berpendidikan sekaligus pengguna social media. Kampanye-kampanye pengelolaan hutan harus dibuat secara kreatif dengan nilai-nilai pesan ajakan berpartisipasi dengan bahasa lokal sehingga dapat menembus ketingkat masyarakat paling bawah. Anak muda bisa berbagi cerita dengan sahabat, keluarga tetangga mereka tentang sumber daya alam disekitar mereka – saat mereka kembali ke kampung masing-masing – yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan masyarakat dan ditangan anak-anak muda ini tanpa harus menjadi aktivis pecinta lingkungan mereka bisa menjadi penjaga sekaligus pelestari lingkungan yang bijak.

* Satu gerakan kepedulian lingkungan di Pulau Pombo Maluku yang digalang oleh komunitas online Maluku untuk mengajak anak muda menjaga lingkungan dengan pesan-pesan lokal.


Download PDF

Lomba esai_Ilham Maulidin_Bogor_Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Urgensi dan Strategi Pelaksanaan Sosio-Agroekosistem dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Pertanian di Wilayah Pesisir

Oleh : Ilham Maulidin ( F34150006 )

Mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Menurut tipe ekologinya, Sirotus (1998) mengklasifikasikan masyarakat agraris menjadi masyarakat nelayan (di pantai), masyarakat petani sawah (di dataran rendah), dan masyarakat petani peladang atau petani lahan kering (di dataran tinggi). Amanah (1984) menambahkan bahwa masyarakat pesisir seringkali memiliki kesempatan yang lebih rendah dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan sarana produksi usahanya, sehingga terkadang kondisi sosial ekonominya relatif masih rendah. Masyarakat dapat bekerja secara baik sebagai petani maupun nelayan. Hal ini disebabkan karena adanya musim-musim yang berlangsung di laut seperti angin barat maupun timur, memengaruhi pola atau curahan waktu untuk menangkap ikan. Saat musim ikan sedikit, nelayan beralih menjadi petani untuk mengolah sawah, dan pada musim tertentu, nelayan kembali melaut. Hal ini merupakan pola adaptasi nelayan terhadap kondisi iklim yang terjadi. Sebagai suatu kelompok masyarakat, masyarakat pesisir memiliki ciri-ciri berikut yaitu manusia yang hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama untuk kurun waktu yang lama, sadar sebagai suatu kesatuan, dan sadar sebagai suatu sistem hidup bersama.

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang memiliki wujud dan unsur kebudayaan yang spesifik antara masyarakat pesisir di satu wilayah dan wilayah lainnya. Unsur kebudayaan tersebut menurut Koentjaraningrat (1979) ada tiga, yaitu wujud idiil, wujud aktivitas dan wujud fisik, unsur kebudayaan sendiri ada tujuh hal yaitu : bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, organisasi sosial,sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian.

Keterkaitan antara komunitas petani-nelayan dengan lingkungan dapat dilihat dari kapasitas kelompok petani-nelayan dalam mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan. Sinergisitas antara subsistem teknologi dan sumber daya manusia dengan permintaan konsumen yang dipenuhi oleh subsistem pasca produksi akan menjamin pendapatan rumah tangga petani-nelayan.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sedangkan orang yang hanya melakukan pekerjaan membuat jaring atau mengangkut peralatan ke armada , bukanlah nelayan. Sedangkan, jurumesindan Anak Buah Kapal yang melakukan berbagai kegiatan di kapal penangkap ikan disebut nelayan (Ditjen Perikanan,2000)

Kebergantungan petani dan nelayan yang tinggi pada dukungan eksternal, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik menyebabkan lemahnya stabilitas kelembagaan lokal. Sebagai contoh, kelembagaan petani dan nelayan kecil di berbagai wilayah di Indonesia , semakin memudar peran strategisnya sejalan dengan semakin menurunnya luasan lahan sawah dan pengairan tradisional, dan tergesernya sektor pertanian. Agroekosistem, dalam penerapannya, sistem ini jarang dilakukan oleh petani karena adanya konversi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pemukiman ataupun keperluan industri. Alih guna lahan terus terjadi, menyebabkan lahan potensial untuk pertanian menjadi berkurang sehingga petani dengan terpaksa memanfaatkan lahan kering di daerah berlereng curam sebagai areal pertanian. Kondisi lahan berlereng juga menyebabkan lahan kering ini menjadi rawan erosi atau mudah terjadinya degredasi lahan.

Permasalahan lain yang sering dijumpai petani-nelayan di wilayah pesisir adalah terkait permasalahan pembangunan. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi ketimpangan pembangunan. Ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif. Di lain pihak, juga masih banyak kawasan pesisir dan lautan Indonesia yang tingkat pemanfaatannya belum optimal, atau bahkan belum terjamah sama sekali. Kondisi semacam ini umumnya dijumpai di luar Jawa dan Bali, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pertanian yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya antarwilayah. Selain itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang tidak mengulangi kesalahan (kerusakan lingkungan dan in-efesiensi) yang sebelumnya pernah terjadi untuk mengatasi Ketimpangan pembangunan ini.

  1. Strategi Pelaksanaan Sosio-Agroekosistem dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pertanian di Wilayah Pesisir

           Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masih banyak pengelolaan lahan pertanian dan pembangunan wilayah pesisir yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pertanian masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Perlu diterapkan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan terhadap pengelolaan lahan pertanian dan sumberdaya kelautan. Kemantapan strategi tersebut tidak terlepas dari faktor kelembagaan yang mengatur wilayah pesisir dan lautan. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh Indonesia saat ini sebelum bergerak ke dalam pengelolaannya adalah penetepan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah pesisir yang efektif , mantap , dan berkesinambungan.

Pertama, mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim. Hal ini penting dilakukan agar keselamatan dan pembangunan di laut dapat terjamin.

Kedua, meningkatkan pendayagunaan potensi laut dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya ikan, udang, rmput laut, mutiara, serta teknologi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut secara efektif, efisien, dan yang ramah lingkungan

Ketiga, meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut secara lintas sektoral dan multidisiplin.

Keempat, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut dengan cara menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kelauatan melalui kegiatan yang mendukung penyebarluasan informasi pemahaman fungsi ekosistem kelautan, produk kelautan, wisata bahari, dan keanekaragaman hayati.

Kelima, menyususun dan menetapkan tata ruang laut yang berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.

Keenam, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dengan cara mendorong segala bentuk usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui penyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dengan kapal pengangkap ikan berteknologi canggih.

Selain itu, adapun upaya yang bisa Indonesia terapkan saat ini terkait dengan permasalahan lahan pertanian seperti degredasi lahan di wilayah pesisir adalah penerapan sistem Sosio-Agroekosistem Pesisir. Sosio-agroekosistem pesisir merupakan suatu upaya pemberdayaan pola adaptasi masyrakat terkait peran manusia yang mengelola sumberdaya alam yang ada dalam ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut ditentukan oleh daya dukung sumber daya alam dan lingkungan serta pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri.. adapun strategi yang bisa diterapkan adalah pembuatan sistem penggunaan lahan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi, produktif dan pemanfatan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian akan mewujudkan sistem pertanian yang tangguh dan secara menyeluruh menciptakan pengelolaan sumberdaya alam dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkelanjutan.

Pemecahan masalah degradasi lahan dan alih fungsi lahan dapat ditempuh dengan upaya-upaya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Pertama, penerapan teknis agronomis seperti TOT, dan minimum tillage.

Kedua, penerapan Countur farming, mulsa, pergiliran tanaman (crop rotation), pengelolaan residu tanaman.

Ketiga, Vegetatif berupa agroforestry, alley cropping, penanaman rumput.
keempat, pembuatan Struktur atau konstruksi yaitu bangunan konservasi seperti teras, tanggul, cek dam, saluran.

Kelima, Manajemen berupa perubahan penggunaan lahan.

Dengan adanya permasalahan degaradasi lahan dan alih fungsi lahan maka dapat juga diupayakan dengan menggunakan proses pengembangan sistem agroforestri berbasis mayarakat dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapan agroforestri diperlukan pula upaya untuk mengenali dan mengembangkan sistem agroforestri untuk dapat diterapkan petani di daerah tropika, termasuk di Indonesia.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanamaan (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yanag sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat.

Kesimpulan

Sosio-Agroekosistem dan kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya preventif, pemberdayaan, dan strategi kepengelolaan pola adaptasi maryarakat pesisir dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya kelautan dan pertanian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi menyongsong kelangsungan hidup ekosistem laut. Pembangunan di wilayah pesisir dan kelautan haruslah mempertimbangkan faktor ekosistem dan aspek manusia. Strategi yang diperlukan untuk membenahi sistem dan kepenglolaan sumberdaya kelautan dan pertanian di wilayah pesisir ini adalah dengan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim, meningkatkan daya dukung kelestarian fungsi dan pendayagunaan potensi laut nasional, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya laut secara lintas sektoral dan multidisiplin serta dengan melakukan pengembangan prasarana sosial. Sehingga, penataan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya laut dan pengelolaannya baik itu sumberdaya kelautan maupun pertanian bisa dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif demi kelangsungan hidup ekosistem laut.

Referensi

Amanah, Siti. 2007. Pengembangan Komunitas Pesisir berbasis Kearifan Lokal. Bandung (ID) : CV. Citra Praya.

__________. 2008. Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Perikanan dalam pembangunan yang berpusat pada Manusia. Penyunting: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Medan (ID) : Pustaka Bangsa Press.

Amanah, Siti, Farmayanti, N., 2014. Pemberdayaan Sosial petani-nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amanah, Siti, Farmayanti,N., Iskandar M. 2011. Model Pemberdayaan Petani-Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan lokal untuk peningkatan Daya Saing dan pendapatan. Laporan penelitan Hibah Kompetensi. Ditlitabmas – DIKTI, Kemendikbud.

Amanah, Siti dan Farmayanti, Narni. 2011. Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan agroekosistem dan Kelembagaan Lokal. Sosiokonsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16:3, 223-231.

Dahuri, Rohmin, Jacub Rais, Sapta P. Ginting, dan M.J. Sitepu, 2013. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Penyunting: Tim Editor Balai Pustaka. Jakarta (ID) : PT. Pradnya Paramita.

Direktorat Jendral Perikanan. 2000. Statistik Perikanan Indonesia. Jakarta (ID) : Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

 

Koentjaraningrat (Ed). 1979. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta (ID) : Penerbit Djambatan.

Sitorus, S.R.P. 1998. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung (ID) : PT. Tarsito.

 

 


Download PDF

Pengelolaan Hutan Adat: Belajar dari Kearifan Lokal Masyarakat Sarolangun

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Source: thejambitimes.com

Pengelolaan hutan saat ini banyak mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah sifat antroposentris manusia yang lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam. Penyalahgunaan fungsi kawasan, kerusakan ekosistem, dan bencana alam adalah konsekuensi logis dari perilaku tersebut. Melihat hal itu, pemerintah kemudian mengimplementasikan reformasi kebijakan dalam perubahan paradigma pengelolaan hutan. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan dalam konsep Community Based Forest Management yang memungkinkan masyarakat luas turut serta memanfaatkan sumber daya hutan. Munculnya kebijakan tersebut diiringi dengan terjadinya perubahan situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi.  Hal itu mendorong terjadinya perubahan mendasar pada arah pengelolaan hutan, yaitu pemerintah daerah memiliki peran lebih dalam mengelola sumber daya hutan untuk mengejar percepatan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, hutan semakin memberi arti penting bagi hajat hidup masyarakat. A Down to Earth Special Report (2002) memperkirakan sebanyak 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidupnya dari hutan (Edy, 2008). Ketergantungan itu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya hutan seperti hasil hutan kayu, air, lahan sebagai tempat bercocok tanam, dan lain-lain. Ketergantungan lain juga dapat dilihat dari berbagai bentuk kearifan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Masyarakat lokal telah lama menggantungkan hidupnya dari hutan dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdayanya. Di dalam memanfaatkan hutan, masyarakat telah mempunyai rambu-rambu, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik dalam memanfaatkan kayu, pengaturan berburu, dan lain-lain. Pengelolaan berdasarkan kearifan lokal tersebut telah menjadi tradisi turun temurun dan dipraktikan sejak lama. Tidak dapat dimungkiri, pengelolaan hutan yang diterapkan masyarakat adat telah banyak membawa dampak positif bagi kelestarian hutan. Sebabnya adalah adanya ketergantungan terhadap hutan sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian. Hal itu juga relevan mengingat masyarakat sekitar hutan merupakan elemen yang paling merasakan dampak apabila terjadi kerusakan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar hutan agar pengelolaan hutan dapat lestari karena merekalah yang bersinggungan langsung dengan hutan.

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan dapat dijumpai di kawasan hutan daerah hulu Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Beberapa desa di wilayah tersebut telah membuat hutan bagian hulu dengan konsep “Hutan Adat”. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Tahun 2002-2007.

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Sorolangun dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu Rimbo Larangan, Kepala Sauk dan Hukum Adat (Achyar, 2008). Rimbo Larangan (Imbo Larangan ) merupakan gagasan dari pemangku adat sekitar tahun 90-an yang didasarkan pada hasil dari manfaat langsung yang mereka dapatkan dari wilayah hutan, berupa air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Wilayah hutan yang berfungsi memberikan sumber air bersih akhirnya diputuskan sebagai Rimba Larangan yang dilindungi dengan suatu aturan adat. Masyarakat tidak boleh mengganggu keutuhan hutan tersebut guna menjaga dan mempertahankan fungsi-fungsi wilayah hutan secara berkelanjutan.

Kepala Sauk adalah istilah yang digunakan untuk melindungi suatu kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai sumber air untuk kebutuhan pengairan area persawahan. Kepala Sauk umumnya telah ada kepemilikan dan terletak relatif tidak jauh dari hulu area persawahan di pemukiman. Keutuhan dan besarnya kapasitas air yang mengalir dari wilayah hutan di Kepala Sauk akan menentukan peluang perluasan area sawah secara berkesinambungan.

Hutan Adat adalah istilah pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang diatur melalui peraturan lokal yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi fungsi wilayah hutan. Saat ini, pengelolaan hutan adat telah dilakukan pada tiga dari lima desa yang ada di Kabupaten Sorolangun.

Salah satu jalan menuju Kabupaten Sorolangun. Source: jambiekspresnews.com

Pemanfaatan Hutan Adat

Pemanfaatan yang rutin dari hutan adat adalah sumber air yang digunakan untuk mengairi sawah dan penyediaan kebutuhan air bersih. Masyarakat adat membangun saluran dari pipa-pipa dan disalurkan ke seluruh rumah sehingga air bersih rumah tangga tersedia sepanjang tahun. Masyarakat tersebut tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli air seperti penduduk wilayah perkotaan yang harus membayar sekitar Rp 2.000/M3 sampai dengan 7.000/M3. Kearifan masyarakat Sorolangun sebagai masyarakat di wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) dalam menjaga fungsi tata air tidak hanya untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat hilir. Pemanfaatan lain dari hutan adat adalah pemanfaatan kayu untuk keperluan perumahan, sarana umum dan lain-lain. Jumlah kubikasi pohon yang ditebang pertahun telah diatur pada masing-masing desa. Pemanfaatan kayu tidak boleh untuk tujuan komersil.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan adat baru sebatas pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu. Sementara itu, pemanfaatan lain seperti hasil hutan non-kayu belum begitu banyak dilakukan. Aturan adat, menurut tokoh adat setempat, sangat mengikat sehingga jika larangan itu dilanggar maka akan dikenai sanksi. Beberapa aturan tersebut misalnya batas maksimal pengambilan kayu tiap tahun sekitar 50M3 sampai 80 M3. Penduduk desa wajib melaksanakan beberapa kewajiban setelah melakukan pengambilan kayu, yaitu dengan menanam 10 batang bibit untuk setiap batang pohon yang ditebang, membayar biaya administrasi sebesar Rp20.000/M3, membayar bungo kayu sebesar 5% dari harga kayu.

Masyarakat desa juga dilarang membuka lahan, memperjualbelikan lahan, menebang kayu, dan merusak fungsi dari hutan adat. Jika hal itu dilakukan, mereka akan terkena denda adat berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, denda uang setara dengan 0,5 mayam emas 24 karat, kayu dan perlatan akan disita, dan jika masih melakukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Aturan-aturan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan hukum positif yaitu penetapan Peraturan Desa (PERDES) di tiap-tiap desa kawasan hutan adat.

Aturan-aturan tersebut telah menjadi tradisi yang secara ilmiah merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya lahan kritis dalam areal hutan baik secara keilmuan maupu kebijakan pemerintah. Masyarakat adat setempat telah menerapkannya sebelum adanya penelitian tentang keilmuan dan kebijakan pengelolaan hutan. Hal itu ternyata efektif untuk menjaga sumber daya hutan. Kondisi hutan di desa-desa yang menerapkan aturan adat memiliki tingkatan kritis hanya 2,5 persen sampai 6,25 persen dari luasan hutan sebesar 27.700 Ha. Desa tersebut adalah Desa Meribung, Lubuk Bedorong, Napal Melintang . Sedangkan pada desa-desa yang tidak menerapkan aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan luasan lahan kritis mencapai 32% sampai 50% dari luas kawasan hutan. Desa tersebut adalah Desa Berkun dan Mersip  dengan total luasan hutan 4.500 Ha.

Penutup

Kearifan masyarakat adat Sorolangun dalam pengelolaan hutan dalam bentuk Imbo Larangan, Kepala Sauk, dan Hutan Adat secara tidak langsung telah mengadopsi prinsip-prinsip fungsi ekonomi dan kelestarian hutan. Prinsip kelestarian fungsi ekonomi dan sosial hutan merupakan salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan hutan yang lestari. Pengelolaan hutan harus disesuaikan dengan potensi hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Secara tidak langsung, masyarakat Sorolangun telah mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Masyarakat Sorolangun melalui adaptasi dan interaksi dengan lingkungan telah menciptakan nilai, pola pikir, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar mereka. Masyarakat Surulangun membuktikan dengan kiprah mereka mengelola hutan adat dengan hasil terjaganya keseimbangan ekosistem hutan dan memperoleh manfaat dari hutan, kayu, dan pemanfaatan air sesuai dengan potensi alam yang ada dan membuat aturan aturan adat dalam pemanfaatnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bosko, Rafael Edy. 2006. Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya

Alam. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta

Razak, Abdul. 2009. Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Tesis Program

Studi  Ilmu Kehutanan Konsentrasi Magister Managemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada: Tidak Dipublikasikan

Max J, dkk. 2005. Akses Masyarakat Adat Terhadap Peluang-peluang Pembangunan Kehutanan

di Kabupaten Manokwari. www.cifor.cigar.org.07022008DescBrief8.doc

Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian

Sumberdaya Hutan. Debut Press. Yogyakarta.


Download PDF

Dampak Perubahan Iklim Terhadap Lingkungan  dan Menumbuhkan Sikap Kepedulian Kepada Masyarakat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Wilayah Banten

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Lingkungan dan Kerusakannya

images (2)

Gambar – Peta zona ancaman kekeringan di Indonesia

Lingkungan dan alam merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin pesat serta perkembangan teknologi hingga pembangunan infrastruktur, justru telah banyak menyebabkan penurunan kualitas alam dan lingkungan (misal: air, tanah dan udara). Seperti pembalakan hutan, penggalian tambang, alih fungsi lahan dari lahan pertanian atau kebun menjadi kawasan industry dan perumahan, serta  eksploitasi alam lainnya yang menyebabkan cepatnya terjadi kerusakan di lingkungan sekitar.

Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan tersebut, tentu memerlukan kesadaran manusia untuk segera peduli untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lebih parah lagi pada lingkungan. Kesadaran kita sebagai manusia perlu selalu ditingkatkan melalui berbagai upaya demi terjaganya alam dari kerusakan yang semakin hari,semakin luas dampak kerusakannya. Pendidikan yangh concern terhadap lingkungan hidup menjadi kebutuhan untuk membangun karakter manusia yang memiliki sikap serta kepribadian yang selalu menyelaraskan diri antara kebutuhan hidup dan kebutuhan kita terhadap lingkungan.

12-LIMBAH-B3

Gambar – Limbah pabrik, di Kabupaten Serang

Untuk menumbuhkan sikap kesadaran manusia yang peduli terhadap lingkungan, perlu diupayakan dan bantuan oleh semua pihak terkait. Seperti kegiatan yang dilakukan pleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada lingkungan, yaitu Wahana Hijau Fortuna (WHF). Wahana Hijau Fortuna (WHF) yang beranggotakan sebagia besar dari para aktivis lingkungan, mereka berupaya memberikan kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat, seperti menggelar dialog public dan kursus lingkungan hidup, dengan tema “Menata Kawasan Industri Ramah Lingkungan dan Konservasi Wilayah Pesisir”, di kota Serang, hari Selasa (5/5/2015).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah, yang sekaligus membuka acara, sementara narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Irwan Noor dan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Tangerang Asep Jatnika. Peserta pada kegiatan tersebut merupakan perwakilan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan aktivis lingkungan yang berada di wilayah Provinsi Banten. Ketua Wahana Hijau Fortuna (WHF) Daddy Hartadi mengatakan, bahwa kesadaran manusia salah satunya adalah dengan dibangunnya mekanisme terhadap pendidikan. Namun, system pendidikan yang ada sekarang ini belum sepenuhnya melahirkan insan dan individu yang memiliki sikap kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan hidup dengan baik dan bijak.

“Persoalan pada saat ini tentang lingkungan hidup adalah sampah yang ada dimana-mana, krisis air bersih pada saat musim kemarau, pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara), hingga pemanasan global atau penipisan efek rumah kaca yang merupakan hasil dan kejadian yang tidak pernah disangka-sangka dari penempatan diri manusia sebagai khalifah (pemimpin di bumi) dan sebagai pusat dari alam semesta ini. Oleh karena itu, hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dengan segala isi dan hamparannya hanya sekedar alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia belaka.

Kemudian dampak dari sector industry sudah terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut supaya tidak menjalar secara luas dari perkembanagan sektor industry, ada beberapa hal yang harus dicermati dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Banten. Hal yang harus dicermati pertama adalah perizinan membangun industry, Pemertintah Daerah (Pemda) Banten harus benar-benar selektif dalam memilah dan memilih industry mana yang akan berdiri dan dibangun disekitar wilayahnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, tidak terjadi dampak negative yang timbul. “Tapi pada saat ini perubahan perencanaan tata ruang dan wilayah kota juga terlalu cepat terjadi, sehingga terjadilah alih fungsi lahan begitu cepat terjadi, misalkan lahan-lahan pertanian dan perkebunan disekitaran pinggiran kota, diubah menjadi kawasan sector industry yang notabenya menguntungkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Industri tersebut, kemudian merugikan lingkungan dan ekosistem untuk keberlangsungan kehidupan sekitar. Maka dari itu, perlunya dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu, kemudian hasil dari kajian tersebut langsung diterapakan (apabila hasil kajian lebih banyak manfaatnya bagi lingkungan sekitar). Jangan sampai sebagaian besar daerah yang tadinya lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang akan menjadi sector industry, berdampak buruk bagi lingkungan dan keberlangsungan kehidupan mahkluk hidup sekitar. Oleh karena itu, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat sekitar, untuk peduli, menjaga dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan sampai anak dan cucu kita dapat atau masih menikmatinya juga.

Pendidikan Lingkungan dan Solusinya

Cara menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang pada saat ini dihadapi adalah dengan menyelesaikannya secara bersama-sama, bukan dengan menyelesaikan secara sepihak atau parsial. Semua pihak yang berkaitan, harus menjaga dan melestarikan keseimbangan daya dukung dan daya tamping terhadap lingkungan sekitar. “Kerusakan lingkungan, merurut para ahli lingkungan hidup karena adanya perkembangan ekonomi yang semakin pesat, tetapi perkembangan ekonomi juga diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, itu pasti ada dampaknya terhadap lingkungan hidup, dampak secara menyeluruh dan global, kemudian apa yang disebut seabgai efek gas rumah kaca, sehingga terjadilah anomali-anomali perubahan pada iklim yang semakin hari, semakin tidak menentu. Persoalan yang ada di lingkungan lebih kepada manusia itu sendiri, manusia hanya berfikir lingkungan yang ditempatinya lebih nyaman dari lingkungan lain, padahal itu salah, lingkungan itu saling berkaitan dengan yang lainnya.

images

Gambar – Reboisasi di wilayah kota Cilegon, pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan

Pendidikan Lingkungan di Provinsi Banten, sudah masuk ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Namun, jumlah pendidilkan lingkungan masih seddikit, sehingga diperlukan system pembelajaran yang cocok untuk digunakan dan selaras dengan lingkungan hidup. Untuk pendidikan sekolah di Provinsi Banten, Pemda masih mengupayakan dan komunikasi dengan pihak sekolah terkait, untuk memberlakukan mata pelajaran yang khusus mengenai menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan sekitar.

images (1)

Gambar – Pendidikan lingkungan hidup di sekolah


Download PDF

Lomba esai_Siswaningtyas_Kutai Barat_Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Berebut Ruang Hidup di Jantung Borneo

Oleh : Siswaningtyas

Pertama menyusuri kampung-kampung di Mahakam Ulu yang disebut-sebut sebagai “Jantung Borneo” , sebelumnya terbayang hamparan hutan yang luas. Sungguh mengejutkan, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, sudah banyak dijumpai perkebunan sawit dan perusahaan tambang di sepanjang sungai Mahakam Ulu. Luar biasa, setelah sumber daya alam dikuras perusahaan HPHH dan HTI didekade akhir 70-an, saat ini kawasan di Mahakam Ulu diperebutkan oleh korporasi bermodal besar. Ketika berdialog dengan warga-warga kampung di Mahakam Ulu, mereka menyebutkan lebih separuh kawasan hutan sudah ada perijinan.

Dalam sebuah perjumpaan dalam ruang dialog, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Batoq Kelo, Mahakam Ulu mengungkapkan keresahaanya. “Saat ini hutan kita ini tidak sebanyak yang dulu, sudah banyak dibuka oleh perusahaan, kami ini hanya masyarakat biasa, jadi apabila ada perusahaan yang sudah mendapat ijin pemerintah kami, masyarakat tidak bisa apa-ap. Masyarakat dayak di Mahakam Ulu memegang adat, “Tumbuh di batang kayu” artinya hutan adalah tempat hidup masyarakat dayak. Kehadiran perusahaan di Mahakam Ulu sejatinya adalah proses pemiskinan, masyarakat tidak sadar, kita dapat kompensasi tidak seberapa dari perusahaan, namun hutan kita habis. Mumpung, masih ada kesempatan kita pertahankan hutan kita, jangan sampai direbut perusahaan”. Sikap kritis ini, banyak ditemui warga di kampung-kampung di Mahakam Ulu, namun mereka tidak berdaya menggugat.

Kawasan hutan di Mahakam Ulu termasuk menjadi target perluasan perkebunan sawit.Potensi hutan di Kabupaten Mahakam Ulu seluas 2.413.322 ha. Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di kawasan perbatasan juga menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Dari total luas hutan di Mahakam Ulu, pemanfaatan terbesar digunakan untuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi yaitu seluas 1.017.266 Ha, dengan jumlah perusahaan pemegang HPH, HTI, dan IUPHHK sebanyak 25 perusahaan.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, berkonsekuensi membuka iklim investasi pelepasan kawasan hutan untuk tambang dan perusahaan sawit. Perusahaan-perubahan tambang tersebut, di berikan izin dari pemerintah daerah tanpa melewati rekomendasi masyarakat kampung, kesepakatan hanya di tingkat elit lokal. Masyarakat lokal yang berada sekitar hutan butuh ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya dan sosial politik.

Kita tidak menutup mata bahwa investasi-investasi oleh korporasi memang dibutuhkan masuk dan hadir untuk menggerakkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, namun bila tanpa pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memegang prinsip-prinsip berkelanjutan. Apabila tidak ada upaya-upaya perlindungan sumber daya hutan dan hak-hak masyarakat lokal, akan berdampak bencana ekologi dan etnosida. Sebelum seluruh wilayah Mahakam Ulu dikuasai oleh korporasi, yang mengancam ruang hidup masyarakat tata kelola ruang atas lahan dan hutan. Masyarakat perlu digerakkan untuk merebut ruang hidup dan penghidupannya.
Ancaman yang sudah nyata dihadapi oleh masyarakat kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Ekspansi investasi perusahan-perusahan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal, mempercepat proses perubahan wilayah kelola masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal diabaikan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang ekstraktif, ekspansi perusahaan sawit dan pertambangan batubara. Kegiatan ini, mengurangi luas, kualitas hutan dan penurunan kualitas daerah aliran sungai di Mahakam Ulu. Dalam jangka panjang, situasi ini akan berakibat pada hilangnya strategi penghidupan alternatif dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasar. Apabila tidak ada upaya-upaya perlindungan daerah penyangga, deforestrasi di Mahakam Ulu meningkat dan kualitas hidup masyarakat menurun.

Peningkatan deras jumlah dan luas konsesi perijinan perkebunan skala luas yang semakin deras, massif dan tak terkendali. Apabila tidak diantisipasi, perebutan ruang hidup di Kabupaten Mahulu akan meluas, seperti yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai barat. Misalnya, konflik antara perusahaan dan masyarakat Kampung Besiq dan Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupupaten Kutai Barat. Ketidakjelasan hak masyarakat dalam pola pembagian lahan, bahkan perampasan lahan memicu konflik horizontal, antar warga yang pro dan warga kampung yang kontra terhadap investasi oleh korporasi. Konflik-konflik dengan perusahaan tersebut dipicu mulai dari soal kompensasi, ketidakjelasan kepemilikan plasma, hingga soal batas-batas wilayah desa dalam satu atau lain kecamatan bahkan lain kabupaten. Praktik-praktik eksploitasi berskala besar di Kabupaten Kutai Barat hendaknya menjadi pembelajaran, tekanan struktural yang meniadakan pilihan bagi masyarakat kampung untuk berdaulat atas wilayahnya.

Marx pernah memprediksikan tentang produksi ruang (production of space) mengungkapkan bahwa keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang nafasnya agar tak hancur, adalah dengan mereproduksi ruang-ruang ekonomi secara terus menerus dalam skala global. Lebih lanjut Scnaiberg, menyebutkan konflik sosial yang terjadi di daerah-daerah yang bergantung dengan sumber daya alam adalah akibat dari ketegangan atau tarik-menarik antara treadmill of production tersebut dengan keinginan masyarakat untuk melindungi lingkungan (demands for environmental). Snaiberg menyebutkan sebagai pertentangan antara use values (nilai untuk menjaga dan melindungi alam sebagai tempat mahluk hidup) dengan exchange values (nilai untuk memanfaatkan alam untuk industri).
Perebutan sumber daya alam, yang terjadi saat ini terkait harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisionil, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan.
Peluang Merebut Ruang Hidup dan Penghidupan di “Jantung Borneo”

Adanya kemauan politik pemerintah, dalam hal ini Kementrian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat menjadi salah satu solusi yang dapat mengakomodasikan konteks lokal, mengurangi kemiskinan, dan turut dalam mitigasi perubahan iklim. Skema perhutanan sosial diantaranya, Hutan Desa, Hutan Adat, HKm, dan HTR, memberian peluang bagi warga desa untuk mengelola ruang hidup yang masih tersisa. Perhutanan sosial, dapat dimaknai sebagai peluang untuk menata kembali ruang hidup yang masih tersisa demi mengurangi kerentanan konflik-konflik SDA dan menjadi moda bagi masyarakat lokal mengelola sumber daya alam.

Saat ini, delapan kampung di Mahakam Ulu diantaranya, Kampung Lutan, Kampung Laham, Kampung Long Merah, Kampung Long Hurai, Kampung Batoq Keloq, Kampung Long Tuyog, Kampung Noha Silat, dan Kampung Tiong Ohang telah mengusulkan hutan desa. Luasan yang diusulkan untuk Hutan Desa sekitar 31, 986 Ha. Meskipun masyarakat masih permasalahan batas administrasi desa, mereka berharap besar dapat merebut ruang hidup dan penghidupan melalui skema hutan desa.

Hutan desa diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat. Adanya ruang kelola yang diberikan kepada masyarakat lokal, distribusi dan akses terhadap hutan berdasarkan kebutuhannya, masyarakat memiliki hutan pengakuan dan kejelasan tenurial. Pemberian akses jangka panjang, kepada masyarakat lokal melalui hutan desa, diarahkan untuk memanfaatkan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraannya, tanpa melupakan tanggungjawab perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan habitat satwa liar di dalamnya.

Merebut ruang melalui berbagai hutan desaa sebagai jalan tengah dan solusi yang mampu memberi keseimbangan dalam penguasaan lahan antara korporasi dan wilayah kelola masyarakat yang hidup di wilayah “jantung Borneo”. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijak, dalam perencanaan tata ruang untuk menjamin wilayah kelola masyarakat lokal sekaligus menjaminkan daya dukung ekologis.

.2011-01-11 10.53.31


Download PDF

Pengaruh Modernisasi terhadap Kearifan Bajo dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Pengelolaan sumberdaya alam kerap sekali dikaitkan dengan kearifan lokal yang dimiliki suatu komunitas adat. Namun, dari segala potensi sistem pengelolaan sumberdaya laut (alam) banyak mengalami tantangan. Salah satunya adalah tantangan modernisasi. Pada era ini pengaruh modernisasi sangat kuat. Modernisasi merupakan proses transformasi dimana terjadi perubahan masyarakat dalam segala aspek. Salah satunya, modernisasi melalui peningkatan dan penggunaan teknologi alat tangkap serta bantuan pemodalan berimplikasi pada kegiatan serta organisasi penangkapan ikan dan pada akhirnya terjadi perubahan dalam suatu komunitas (Hamzah, 2008). Seperti halnya dengan program motorisasi dengan istilah revolusi biru, menurut Solihin dalam Hamzah (2008) bukannya menciptakan perikanan semakin maju dan pelakunya (nelayan) menjadi sejahtera, namun program tersebut menciptakan kompleksitas permasalahan perikanan, seperti degradasi ekosistem lingkungan pesisir dan laut yang berujung pada kelangkaan sumberdaya ikan. Hal ini menjadi perhatian karena tidak semua lapisan nelayan dapat memanfaatkan peluang modernisasi.

Suku Bajo memiliki seperangkat kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir dan laut karena kaitannya yang sangat erat yang menjadikan laut sebagai tempat keramat dan dimiliki nenek moyang dibanding dengan suku lain seperti Bugis-Makassar yang mampu menyelenggarakan kehidupannya di semua tempat (Hamzah 2008). Masuknya modernisasi pada suku Bajo jelas bersentuhan dengan nilai budaya, gaya hidup, dan pada satu sisi berdampak pada efektifitas dan peningkatan hasil tangkapan nelayan. Alih teknologi dapat dipastikan meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan.

Perlu diketahui, suku Bajo mendiami hampir sebagian perairan di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia dan selain di Indonesia, suku Bajo juga mendiami perairan Johor dan Filipina. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup dan matinya berada di atas lautan. Bahkan perkampungan suku Bajo dibangun menjorok ke arah lautan bebas, tempat mencari penghidupan. Sebagai masyarakat pesisir, suku Bajo memiliki karakter yang keras, tegas, dan terbuka. Karena seluruh kehidupannya yang berhadapan dengan laut, karakteristik kehidupan sosial, budaya dan ekonominya sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kekuatan alam yang melingkari kehidupan sehari-hari.

Penuturan Bahtiar (2012) pada penelitian Suku Bajo di Kepuluan Tiworo dan Napa Balano Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, bahwa suku Bajo memiliki seperangkat kearifan ekologi yang dapat dikreasi dan digunakan sebagai salah satu model alternatif dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Salah satunya seperti pamali dan ongko. Masyarakat Bajo sangat percaya bahwa mereka tidak boleh merusak tempat yang melanggar pamali, jika mereka merusaknya maka dipercaya akan mendapat hukuman atau kutukan dari Mbo (pemberi rezeki).

Adapula menurut hasil studi Ramli Utina (2012) pada suku Bajo di Desa Torosiaje, Provinsi Gorontalo, mengatakan bahwa suku Bajo memiliki tradisi melaut yang disebut Mamia Kadialo. Tradisi mamia kadialo berupa pengelompokan oran ketika ikut melaut dalam jangka waktu tertentu serta perahu yang digunakan. Ada 3 kelompok tradisi ini yaitu: palilibu, bapongka, dan sasakai. Palilibu, adalah kebiasaan melaut yang menggunakan perahu jenis soppe yang digerakkan dengan dayung, kegiatan melaut ini hanya dalam 1-2 hari. Bapongka, kegiatan melaut selama bebrapa minggu bahkan bulan dnegan menggunakan perahu besar yang disebut leppa. Sasakai, yaitu kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu untuk melaut selama beberapa bulan dengan wilayah jelajah antar pulau. Kemudian mengenai perilaku memperoleh hasil tangkapan, Bajo menangkap ikan dengan memancing atau menggunakan tombak sambil menyelam. Hal yang mengesankan adalah, ikan diberi kesempatan untuk mencapai suatu stadium dewasa hingga dapat berkembangbiak, dengan demikian sumberdaya hayati laut berpeluang untuk meningkatkan populasinya guna mempertahankan spesiesnya.

Namun sayang, kearifan tersebut kini rupanya sudah mulai terkikis seiring perubahan zaman dan pengaruh budaya masyarakat yang datang dari luar komunitas suku Bajo dengan berbagai jenis alat tangkap dan teknologi yang lebih modern telah memicu persaingan (Bahtiar, 2012).

Komunitas suku Bajo yang berada di Pulau Sapeken, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sama halnya dengan Indonesia yang diapit dengan dua benua dan beberapa negara dengan berbagai budaya. Menurut Taunay (2013), Pulau Sapeken berada pada pertengahan tiga ranah budaya, yakni: sisi barat ranah budaya jawa-kalimantan, sisi timur ranah budaya sulawesi barat-flores, dan sisi selatan ranah budaya bali. Selain itu, Pulau Sapeken juga berada tepat ditengah antara pulau-pulau di Kepulauan Kangean, yang menjadikannya sebagai titik ‘pengirim’ dan ‘penerima’ muatan (kebutuhan rumah tangga). Dengan menjadi titik pusat tersebut, Pulau Sapeken sangat didukung dengan armada transportasi laut yang memadai. Bahkan, untuk di Kecamatan Sapeken (17 pulau) semua rute taxi laut (perahu penumpang) harus bersinggah terlebih dahulu di Pulau Sapeken untuk melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lainnya. Dengan kondisi Pulau Sapeken yang seperti itu, peluang ekonomi yang hidup sangat menarik bagi warga pendatang. Dari hal-hal tersebut, maka manjadi faktor penting dalam masuknya pengaruh modernisasi terhadap komunitas Suku Bajo disana.

tempat parkir perahu para nelayan Bajo
IMG_2265

Menurut Mujani (nelayan Bajo, 45 tahun) sejak tahun 80-an nelayan Bajo di Pulau Sapeken sudah mulai menggunakan perahu dengan tambahan mesin berkekuatan 3-5 GT. Kini, sudah hampir seluruh nelayan Bajo di Pulau Sapeken menggunakan perahu dengan tambahan mesin tersebut, namun layar dan dayung masih dipergunakan apabila angin kencang untuk menghemat bahan bakar. Tidak jarang nelayan Bajo yang pada asalnya nelayan perorangan, kini bergabung dengan kapal besar menggunakan alat tangkap purse seine di kelompok-kelompok nelayan bersamaan dengan orang Bugis dan Mandar. Alat tangkap yang digunakan nelayan Bajo hingga kini mayoritas dengan memancing, dengan seutas benang pancing tanpa joran serta umpan yang dikaitkan di mata pancing. Umpan yang digunakan pun tidak selalu umpan ikan segar, seringkali nelayan Bajo menggunakan dodoah, sejenis umpan berbentuk ikan tiruan dibuat dari batang kayu dan pemberat dari timah. Adapun nelayan Bajo yang menggunakan alat tangkap tombak, sejenis senapan terbuat dari kayu dengan dikaitkan tombak dari besi tipis dan tombak besi itu akan melesat bila pelatuk ditekan. Namun, akhir tahun 2015 hal ini (alat tangkap tombak) sering menjadi perseteruan antar nelayan karena penggunaan alat tangkap tombak sembari menyelam dengan menggunakan alat bantu bernapas kompresor yang biasa digunakan untuk isi angin ban kendaraan. Menurut Haji Ali (Aktivis lingkungan Sapeken, 54 tahun) alat bantu bernapas kompresor bukanlah budaya asli dari Sapeken, melainkan kepentingan juragan-juragan ikan pendatang yang meminta nelayan bawahannya agar hasil tangkapan melimpah.

IMG_3011
tombak senapan digunakan dengan menyelam

Menurut Halid (nelayan Bajo, 87 tahun) bahwa Pulau Sapeken merupakan pulau yang laris manis, posisinya yang strategis membuat pulau ini seringkali disebut Surabaya Kecil. Sudah menjadi minoritas kelekatan budaya Bajo pada masyarakat di Pulau Sapeken, meski bahasa di pulau ini menggunakan bahasa Bajo. Penggunaan armada laut sudah banyak yang berubah, tidak lagi untuk hanya keperluan sehari-hari dalam memperoleh hasil tangkapan ikan, sudah banyak pencampuran budaya (asimilasi) antara Bajo-Bugis-Mandar dalam gaya pemanfaatan sumber daya hayati pesisir dan laut. Kini, sulit mendapatkan ikan terutama pada musim kemarau, harus keluar pulau dengan jarak yang jauh untuk mendapatkan ikan.

Masuknya modernisasi menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas suku Bajo di Pulau Sapeken, mencari ikan di laut buka lagi untuk hanya keperluan sehari-hari kelaurga Bajo tapi untuk kepentingan pasar di Pulau Sapeken. “sekarang kami harus pongkat (melaut) dalam sehari bisa 3 kali berangkat (pagi hari, siang hari, dan malam hari) karena persaingan dalam menangkap ikan disini sudah sangat sengit. Jika kami tidak mendapatkan ikan, tidak ada yang bisa kami jual yang hasilnya unutk kami gunakan keperluan sehari-hari” (Baco, nelayan Bajo 43 tahun).


Download PDF

Kulit Jengkol, Kulit Pisang, dan Eceng Gondok, dari Alam untuk Alam!

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

 

design biofikter, teknologi inovatif, temuan dari alam untuk alam. dari SDA untuk SDA!

 

Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia dengan jumlah total populasi sekitar 250 juta penduduk. Besarnya jumlah populasi penduduk ini tentunya memberikan dampak bagi lingkungan. Berbagai limbah pasti akan terus menerus dihasilkan. Selain itu, menjamurnya pabrik industri yang setiap harinya membuang limbah ke lingkungan menjadi salah satu ancaman besar bagi ketersediaan air bersih di dunia. Limbah cair termasuk limbah yang paling mengancam keselamatan dunia karena dihasilkan oleh hampir setiap sektor yang ada di dunia.

Limbah cair terus menerus mencemari air bersih, padahal air merupakan sumber bagi kehidupan. Ironis memang, tapi itulah kenyataannya. Sekalipun sumber air yang kita miliki mulai tercemar limbah cair, selama kuantitasnya masih banyak kita masih dapat berupaya merubahnya menjadi air bersih dengan membuat saringan air. Hal yang sedang gencar dilakukan para peneliti di dunia adalah menciptakan teknologi canggih untuk menjernihkan air. Riset yang diperlukan untuk menemukan teknologi itu dipastikan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Limbah cair jika dibiarkan mencemari air bersih tentu akan menimbulkan berbagai gangguan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas hidup manusia dan merusak lingkungan itu sendiri. Namun di satu sisi, teknologi penyaringan limbah cair sangatlah mahal sehingga tak heran jika banyak pabrik industri yang memilih untuk tidak menggunakannya dan terpaksa membiarkan limbahnya mencemari lingkungan.

Di tengah keputusasaan dunia, saya menemukan suatu hal yang memberikan harapan dan angin segar bagi permasalahan limbah cair yang kian mengancam ini. Pada bulan Juli 2015 lalu, saya bersama rombongan sekolah saya melakukan perjalanan camping. Di sana saya melihat sebuah danau. Sisi sebelah danau dipenuhi eceng gondok, dan air disitu terlihat sangat jernih, sedangkan di sisi lainnya, tidak ada eceng gondok dan airnya terlihat sangat keruh. Saya melihat perbedaan drastis! Dari situ, saya menyimpulkan bahwa eceng gondok sangat baik dalam menjaga kejernihan dan kualitas air. Fungsi eceng gondok yaitu menyerap senyawa-senyawa organik, terutama amonia dan fosfat. Eceng gondok bersifat fitoremediasi atau tumbuhan yang menyerap polutan. Selain itu, akar tanaman ini juga dapat menghasilkan zat alleopathy yang mengandung zat antibiotoka dan juga mampu membunuh bakteri coli. Eceng gondok juga mampu menjernihkan atau menurunkan kekeruhan suatu perairan hingga 120 mg perliter silika selama 48 jam sehingga cahaya matahari dapat menembus perairan dan dapat meningkatkan produktivitas perairan melalui proses fotosintesis bagi tanaman air lainnya. (Gagas Pradani, 2013). Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida, contohnya residu 2.4-D dan paraquat. Akar dari tumbuhan eceng gondok (Eichhornia crassipes) mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Eceng gondok sangat peka terhadap keadaan yang unsur haranya didalam air kurang mencukupi, tetapi responnya terhadap kadar unsur hara yang tinggi juga besar.  Proses regenerasi yang cepat dan toleransinya terhadap lingkungan yang cukup besar, menyebabkan eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pengendali pencemaran lingkungan.

Tidak puas dengan menemukan eceng gondok sebagai peningkat kualitas air, akhirnya saya mencari bahan lain yang bisa melengkapi fungsi eceng gondok. Dengan eceng gondok, logam berat akan terserap dan air akan lebih jernih. Yang saya butuhkan sekarang adalah bahan yang dapat membunuh bakteri pada air. Saya membaca buku dan menemukan bahwa tanin sebagai senyawa aktif yang bersifat sebagai antibakteri dan baik untuk meningkatkan mutu air. Mendengar tanin, seketika saya teringat dengan kulit pisang dan kulit jengkol yang berasa kesat. Saya langsung berpikir bahwa kulit pisang dan kulit jengkol mengandung tanin yang tinggi Dari situlah muncul pemikiran untuk menciptakan inovasi teknologi biofilter yang murah, mudah, efektif, dan eisien dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti eceng gondok dan kulit buah-buahan untuk mengelola limbah cair menjadi air layak pakai. Akhirnya, saya benar-benar mencoba merancang alat biofilter itu bersama tim KIR SMA Regina Pacis Bogor. Berikut design biofilter yang kami buat :

 

 

Bagaimana hasilnya? hasilnya mencengangkan! Air yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu air layak pakai dengan hasil sebagai berikut;

 

  1. Secara fisik, antara lain: air bersih dan tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apaun, suhu antara 10-25 C (sejuk), tidak meninggalkan endapan
  2. Secara kimiawi, antara lain: tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5 – 9,2
  3. Secara mikrobiologi, antara lain: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit.

 

Limbah cair harus ditangani dengan baik dan serius oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang wilayahnya terdapat industri, pertanian, ataupun peternakan. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah cair dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih dan memasang alat pencegahan pencemaran. Hal terpenting yaitu harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Sebaiknya, pabrik-pabrik industri, peternakan, pertanian, dan segala sektor lainnya yang menghasilkan limbah cair mulai menggunakan teknologi biofilter ini agar limbah cair yang dihasilkan bisa menjadi air layak pakai yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Kita harus menyadari pentingnya air sebagai sumber daya alam yang merupakan suber kehidupan makhluk hidup. Kulit jengkol, kulit pisang, dan eceng gondok, merupakan penemuan baru dari alam bebas yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola limbah cair menjadi air layak pakai. Sungguh luar biasa, dari alam untuk alam!


Download PDF

Sasi Laut: Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Maluku Tengah

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Pemandangan laut di Negeri Haruku, Maluku Tengah

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam mengelola hasil lautnya dengan optimal. Hal ini direalisasikan dengan memasukan penguatan jati diri sebagai Negara Maritim sebagai salah satu agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengamankan sumber daya alam, utamanya perikanan dan kelautan. Hal ini diperlukan karena sektor kelautan berkontribusi sebesar Rp 11,2 triliun terhadap kerugian negara. Di sisi lain, kawasan pesisir dan lautan Indonesia berpotensi untuk mampu mengurangi 25% emisi karbon global. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan diperlukan sehingga potensi yang dimiliki mampu dimaksimalkan dan berkontribusi positif terhadap penerimaan negara. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada COP 21 menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan aktor penting yang harus dilibatkan dalam upaya penurunan emisi di Indonesia. Hal tersebut menandakan partisipasi masyarakat adat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Peran masyarakat adat juga diperkuat dengan Pasal 103 (b) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2004.

Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten yang kaya terhadap sumber daya kelautan. Hal ini terlihat dari produksi perikanan lautnya yang mengalami peningkatan sebesar 30,19% pada tahun 2014. Untuk menjaga kekayaan lautnya, Maluku Tengah mempunyai hukum adat Sasi Laut. Sasi Laut merupakan larangan untuk menangkap ikan pada wilayah dan waktu tertentu. Selain itu, Sasi Laut juga mengatur penggunaan alat tangkap dan kebiasaan dalam menangkap ikan. Salah satu contohnya, Sasi Laut melarang masyarakat untuk menangkap ikan yang berada dalam wilayah Sasi dengan jenis alat apapun, terkecuali dengan menggunakan jala, tanpa perahu, dan hanya pada kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa. Negeri Haruku juga mengenal Sasi Kali dan digolongkan dalam Sasi Laut.

Pelaksanan Sasi Laut mampu menjaga keberlanjutan jumlah ikan. Salah satu contohnya, Sasi Ikan Lompa mampu menjaga ketersediaan ikan lompa yang diyakini sebagai makanan pusaka di Negeri Haruku. Selain itu, pelaksanaan Sasi Ikan Lompa juga mengajarkan nilai untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertimbangkan nilai inklusi sosial. Hal ini terlihat dari sistem pembagian ikan ketika panen ikan (buka sasi). Janda dan anak yatim diberikan bagian yang lebih banyak dibandingkan masyarakat umum. Dari sudut pandang ekonomi, hasil Sasi Laut juga menjadi sumber pendapatan Negeri untuk melakukan pembangunan.

Pelaksanaan Sasi di beberapa Negeri di Maluku Tengah tetap dilaksanakan karena adanya peran lembaga adat kewang. Secara umum, kewang berperan dalam mengawasi pelaksanaan Sasi. Kendati demikian, setiap Negeri mempunyai kewang dengan rincian peran yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Negeri Haruku. Kewang berperan dalam menyelenggarakan sidang adat setiap hari Jumat, mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, mengawasi pelaksanaan peraturan Sasi, memberikan sanksi kepada pelanggar Sasi, menjaga dan melindungi sumber daya laut sebelum buka Sasi, dan melaporkan hal-hal yang tidak terselesaikan pada sidang adat kepada raja. Selain kewang, pengawasan Sasi juga melibatkan peran masyarakat adat sehingga ketika terdapat oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran, masyarakat adat lainnya yang melaporkan kepada kewang. Tegaknya pelaksanaan Sasi Laut di Negeri Haruku juga didukung oleh koordinasi yang baik antara kewang dan pemerintah negeri.

Di sisi lain, munculnya gejala punahnya Sasi Laut telah terjadi. Hal ini terlihat dari tidak diselenggarakannya Sasi Laut di Negeri Oma dan terjadinya pelanggaran Sasi Laut dalam bentuk pemboman ikan yang terjadi di Negeri Kabao. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran untuk melaksanakan aturan Sasi. Ketidakpatuhan ini dapat mempengaruhi kalangan masyarakat lain untuk melanggar aturan Sasi sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan Sasi. Pemboman ikan juga dapat terjadi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh kewang dalam melakukan pengawasan Sasi dan terdapat oknum masyarakat yang tidak melaporkan pemboman ikan.

Punahnya Sasi juga dapat terjadi karena rendahnya partisipasi dari generasi muda, khususnya generasi muda yang merantau. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan Sasi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Negeri Haruku memberikan hukuman cambuk setelah memberikan pembinaan. Dalam beberapa hal, hukuman cambuk dinilai efektif, tetapi hal ini dapat memberikan rasa takut untuk pulang ke Haruku. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpedulian generasi muda Haruku yang tinggal di luar Negeri untuk ikut membangun Negeri Haruku. Punahnya sasi juga dapat disebabkan oleh tidak aktifnya kewang di beberapa Negeri. Penurunan keterlibatan kewang ini disebabkan oleh kurangnya insentif finansial sehingga kewang belum dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, masyarakat adat yang menjadi kewang juga mengalami keterbatasan dalam mencari pekerjaan di luar Negeri. Hal ini juga membuat masyarakat enggan untuk menjadi kewang. Selain itu, fasilitas pengawasan yang dibutuhkan juga belum tercukupi.

Menurunnya eksistensi Sasi Laut juga disebabkan oleh kurang dibahasnya pelaksanaan Sasi dalam pertemuan Latupati. Latupati adalah badan kerapatan adat untuk melakukan pertemuan para Raja di Maluku Tengah. Latupati mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi Sasi karena salah satu misi Latupati adalah memperkuat adat istiadat. Untuk mencapai misi tersebut, Latupati sudah mempunyai kesadaran dalam menghidupkan kembali Sasi di beberapa Negeri dengan melakukan sosialisasi. Selain itu, Latupati memberikan tanggapan positif untuk membawa nilai-nilai Sasi dalam pembuatan peraturan daerah.

Untuk mempertahankan eksistensi sasi, tiga hal yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, penguatan kelembagaan kewang. Kewang dapat diperkuat dengan legalisasi lembaga adat kewang dalam peraturan negeri (desa). Hal ini berdampak pada adanya alokasi dana desa sehingga kewang dapat menerima insentif finansial. Hal tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat adat untuk menjadi kewang. Selain itu, kewang juga membutuhkan speed boat sehingga dapat melakukan pengawasan di seluruh wilayah laut adat. Rekrutmen kewang juga memerlukan perbaikan sehingga masyarakat yang terpilih mempunyai komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kedua, peningkatan pemahaman generasi muda terhadap Sasi Laut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan nilai-nilai dan proses pelaksanaan Sasi Laut sehingga tidak terkikis dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, adanya dialog antara kewang dan generasi muda juga diperlukan. Hal ini untuk menginternalisasi nilai-nilai Sasi Laut sehingga generasi muda dapat mengimplementasikan aturan Sasi. Selain itu, pengetahuan lokal sasi dapat dimasukan dalam pelajaran muatan lokal dalam sekolah formal. Ketiga, pengakuan Sasi dan lembaga adatnya dalam peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut juga mengatur bahwa setiap Negeri harus membuat peraturan negeri yang mengatur pelaksanaan Sasi sehingga sasi tidak punah. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat kedudukan Latupati sehingga dapat membuat kebijakan yang mendorong raja untuk mempertahankan dan merevitalisasi pelaksanaan Sasi.

Oleh: Ni Putu Bayu Widhi Antari, Pegiat PATTIRO

 


Download PDF

Biarkan Alamku Tetap Lestari

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas
suguhan keindahan alam Bukit Rimbang Baling
sungai dan hutan sekitar kawasan Bukit Rimbang Baling

Sumber daya alam memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika manusia dapat memanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua sumber daya alam yang ada di bumi dapat diperbaharui, maka marilah kita sebagai manusia yang dikaruniai akal untuk mulai memikirkan anak dan cucu yang suatu saat nanti menjadi pewaris kehidupan dan penikmat dari sumber daya alam yang telah ada dengan cara memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Memang dapat dikatakan bahwa sumber daya alam Indonesia sangatkah kaya. Namun, kekayaan alam tersebut belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara merata. Masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Badan Pusat Statistika (BPS) pada September 2014 melaporkan bahwa presentase angka kemiskinan tertinggi terdapat di wilayah desa yaitu sebesar 13,76% sedangkan 8,16% untuk wilayah kota. Padahal wilayah desa merupakan sumbernya kekayaan alam, akan tetapi angka kemiskinan terbesar justru banyak terdapat di wilayah desa.

Agar sumber daya alam tersebut dapat memberikan kesejahteraan secara merata, maka diperlukan partisipasi aktif bagi pemerintah hingga masyarakat biasa untuk dapat mengelolanya secara baik dan berkelanjutan. Namun sayangnya masih banyak ditemukan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab melakukan eksploitasi dan perusakan alam sehingga berdampak pada rusaknya alam. Di tambah lagi dengan lemahnya pemahaman para penegak hukum untuk menepatkan sanksi bagi para pelaku yang jelas-jelas telah melakukan perbuatan kejahatan alam. Misalnya, dengan di bukanya kawasan dilindungi yang terdapat di Propinsi Riau untuk dijadikan sebagai tamanan monokultur kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit memberikan jaminan ekonomi tersendiri bagi pemiliknya, perawatan yang tidak begitu rumit merupakan salah satu alasan mengapa setiap orang ingin memiliki lahan kelapa sawit. Sebenarnya, jenis tamanan ini tidak akan menjadi masalah jika di tanam di luar kawasan dilindungi. Artinya, tanaman tersebut tidak merusak kekayaan ekosistem sumber daya alam yang ada, khususnya di Indonesia. Menjadi masalah yang sangat serius apabila dalam proses penanaman kelapa sawit menerapkan cara-cara yang dapat merugikan banyak pihak, misalnya di tanam di dalam kawasan dilindundungi sehingga berdampak pada rusaknya ekosistem kekayaan sumber daya alam lainnya. Hal ini akan memberikan dampak negatif bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

Nilai ekonomis buah kelapa sawit seakan-akan telah membutakan hati dan pikiran manusia untuk bertindak. Para pelaku memilih menggunakan cara membakar lahan yang akan ditanami kepala sawit dengan alasan hematnya waktu dan biaya yang dibutuhkan. Padahal, dampak negatif dari perbuatan ini sangatlah besar, diantaranya meliputi, rusaknya habitat satwa liar, berkurangnya ekosistem kekayaan sumber daya alam, pencemaran udara akibat kabut asap, sulitnya bernapas dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya semakin menambah Tugas Rumah (PR) pemerintah.

Ketika penulis mengikuti kegiatan magang di salah satu NGO di Propinsi Riau yang memiliki visi untuk melakukan upaya konservasi alam, penulis sempat melakukan suatu perjalanan ke desa Muara Bio atau salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling. Kawasan ini merupakan tipe hutan basah daratan rendah yang memiliki keanekaragaman hayati serta menjadi habitat penting bagi satwa langka. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari kota Pekanbaru atau sekitar 90 km menuju ke arah selatan untuk sampai di lokasi.

Meskipun dapat di katakan sangat jauh dari kota, namun ternyata masyarakat memiliki kesadaran yang besar untuk tetap menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan cara yang dilakukan masih menerapkan cara-cara tradisional. Misalnya, mengadakan lubuk larangan dengan panjang mencapai 1 km. Ikan yang berada di dalam lubuk larangan hanya boleh di panen pada saat-saat tertentu saja sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara masyarakat dengan ninik mamak (pemuka adat), paling cepat panen dapat dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun atau saat air sungai surut. Menurut kepercayaan masyarakat adat pada zaman dulu, jika ada yang memakan ikan di lubuk larangan sebelum masa panen tiba, maka orang tersebut akan mengalami sakit perut selama tiga hari tiga malam.

menyusuri sungai sekitar kawasan Bukit Rimbang Baling
menikmati keindahan senja di tengah sungai

Proses pemanenan ikan dari lubuk larangan tidak melibatkan seluruh warga, hanya dibutuhkan sekitar 40 warga pilihan yang terampil dan mahir untuk menangkap ikan di sungai. Hasil tangkapan dibagi secara merata kepada seluruh penduduk dengan diharuskan membayar uang sumbangan sebesar Rp.5000 per kepala keluarga. Seluruh sumbangan yang terkumpul digunakan untuk membangun desa menjadi desa mandiri. Masyarakat sekitar kawasan memang berusaha untuk menjadikan alam yang ada disekitarnya tetap lestari, khususnya sungai. Sebab, sungai merupakan sumber kehidupan masyarakat desa. Ikan dari sungai merupakan makanan sehari-hari, dan sungai adalah jalan satu-satunya yang dapat menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu, kelestarian sungai sangat dijaga dengan baik dengan cara-cara tradisional.

Sangat berharganya sungai bagi kehidupan membuat masyarakat berusaha keras untuk tetap menjaganya dari ancaman pencemaran, khususnya pencemaran akibat paparan pupuk dari perkebunan. Mengingat bahwa sungai sangat dekat dengan kawasan hutan, maka sembari menjaga sungai, masyarakat juga melakukan penjagaan terhadap hutan agar tetap menjadi hutan yang tidak akan pernah diberi pupuk olahan pabrik.

Hampir setiap pagi dan sore, tepian sungai selalu ramai oleh anak-anak. Padahal di rumah mereka juga sudah terdapat kamar mandi yang cukup memadai. Mereka lebih memilih mandi di sungai karena sungai telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling sapa dengan teman-teman. Sungai adalah segalanya bagi mereka. Setiap anak menunjukkan keahlian berenangnya dengan melakukan atraksi lompat bebas dari kumpulan batu besar yang ada di tepi sungai. Pemandangan semacam ini mampu menggerakkan hati dan pikiran tentang arti pentingnya hidup berdampingan antara masyarakat dengan alam sekitar.


Download PDF

Dibalik Jembatan Gantung yang Rapuh

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas
img_20120222011432_4f43df08693f6

Jembatan Gantung. Sumber: http://travel.detik.com/

Apa yang terbayang dalam benak kalian ketika melihat jembatan ini? Beranikah anda melintasinya? Bagi sebagian orang, tentunya hal ini cukup menakutkan. Bagaimana tidak ? Jembatan gantung dengan panjang 20 m dan lebar 1,5 m ini hanya beralaskan gabungan batang kayu, ditopang oleh tali-tali dan di bawah jembatan gantung ini terdapat sungai yang sangat lebar dan tidak jernih. Dapat dibayangkan bukan bagaimana goyangnya jembatan tersebut, belum lagi di tengah jembatan tersebut terdapat beberapa lubang karena ada batangan kayu yang hilang. Bagi pengunjung yang pertama kalin datang ke tempat ini tentu akan takut dan tidak berani melintasinya. Hal itu yang muncul dalam pikiran saya ketika datang ke tempat ini. Bagaimana jika saya jatuh? Bagaimana jika di dalam sungai terdapat buaya? Semua pertanyaan aneh muncul di benak saya.

Namun, bagi warga sekitar melewati jembatan ini adalah hal biasa dan tidak lagi menakutkan. Mengapa? Karena jembatan ini adalah satu-satunya jalan menuju desa mereka. Mereka bukannya tidak takut tetapi mereka tidak memiliki pilihan untuk takut karena beberapa aktivitas mereka seperti sekolah dan lain-lain harus melewati jembatan ini. Bahkan, kendaraan seperti motor dan sepeda jika ingin lewat pun harus melewati jembatan gantung ini. Kalau tidak, mereka harus berjalan membawa barang-barang yang harus diangkut atau harus berjalan jauh jika letak desa mereka jauh dari jembatan. Ironis bukan jika anda tinggal di daerah dimana jembatan ini merupakan satu-satunya jalan keluar dari desa anda dan banyak aktivitas vital yang harus kalian jalani di luar desa.

maxresdefault

Pantai Sawarna. Sumber: http://anekatempatwisata.com/

Hal yang lebih disayangkan lagi adalah tahukah anda jembatan gantung di daerah mana itu? Jawabannya adalah DESA SAWARNA. Ya Desa Sawarna adalah salah satu tempat wisata di daerah banten yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pantai yang cantik, goa yang jarang ditemukan di kota besar, udara yang sejuk, dan pemandangan asri yang menghiasi desa ini. Di desa ini juga terdapat hewan yang jarang ditemui di Jakarta seperti tokek. Tokek adalah hewan sejenis kadal namun berukuran lebih kecil.  Jika ingin menengkan pikiran, pantai sawarna sangat cocok karena suasananya yang asri dan damai akan menenangkan pikiran kita. Selain itu, terdapat tambak lobster, tempat pembuatan gula aren, dan beberapa mata pencaharian lain yang dapat menambah wawasan kita. Pada Desa Sawarna juga terdapat penginapan yang disewakan bagi para wisatawan yang menjadi salah satu mata pencaharian tambahan bagi warga sekitar. Sayang sekali, jembatan gantung tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju Desa Sawarna dan  jarak desanya pun cukup jauh dari jembatan tersebut.

Coba kita pikirkan apa yang terjadi jika jembatan itu runtuh? Semua aktivitas vital warga desa menjadi sulit, wisatawan tidak dapat berkunjung, salah satu penghasilan warga yaitu sewa penginapan terhenti, dan masih banyak hal lain yang juga ikut terhambat. Lalu dimana kepedulian masyarakat berpenghasilan besar dan memiliki hidup nyaman, dimana kepedulian Pemerintah pada tempat wisata ini? Seharusnya, perbaikan jembatan gantung ini menjadi perhatian pemerintah dan kita semua karena desa sawarna adalah warisan kekayaan Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Penghasilan Negara pun dapat meningkat jika Desa Sawarna menjadi tempat wisata yang diminati oleh Turis.

Jadi tunggu apa lagi? Jika bukan kita siapa lagi yang akan mencintai negeri ini. Lestarikan dan Jaga negeri tercinta kita ini, Indonesia.


Download PDF

Berburu Ikan sang Raja di Pakpak Bharat

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas
IMG_2129

teks dan foto : dewantoro

Pernah mencoba treking di sungai yang airnya masih jernih meskipun diguyur hujan berjam-jam? Pernah melihat ikan-ikan jurung berrenang ke sana kemari di sungai? Pernah merasakan dingin udara hutan yang diliputi kabut? Pernah merasakan sensasi berburu ikan jurung hanya dengan alat sederhana dan penyelaman sungai? Pernah merasakan ikan jurung bakar hasil buruan sendiri? Pernah terpeleset di bebatuan padas di sungai yang arusnya deras? Pernah menyusuri sungai berarus yang di kanan kiri tebing?

Kalau belum, maka persiapkan waktu untuk datang kemari. Jika sudah, maka pengalaman di sungai ini bisa jadi akan menambah kecintaan terhadap ciptaanNya sekaligus memacu untuk bergabung dalam barisan pembenci praktek-praktek merusak lingkungan dengan dalih apapun. Karena hidup terlampau pendek untuk sekedar menjadi penikmat apalagi perusak.

Baiklah, langsung saja. Sungai yang sedang dibicarakan ini adalah Lae Siblagen. Cara mudah untuk kemari adalah melalui Dusun Mbinanga Neur, Desa Malum, Kecataman STT Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat. Lokasinya terpencil. Untuk sampai ke dusun ini, dari Medan menuju Simpang Bulu Didi, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Desa Malum yang memakan waktu 2 jam. Jika beruntung, bisa numpang dengan kendaraan warga yang sesekali saja lewat.

Dusun Mbinanga Neur berada di ujung desa. Belum ada kendaraan roda empat yang bisa mencapainya. Untuk sampai ke Mbinanga Neur, harus berjalan kaki lagi selama 2 jam. Tidak perlu khawatir, karena setiap pagi dan sore, ada saja masyarakat yang menuju Mbinanga Neur. Dusun Mbinanga Neur berada di lembah. Setengah jam sebelum memasuki dusun ini, dari ketinggian bisa dilihat panorama lansdscape yang luar biasa. Perumahan sederhana tertata sedemikian rupa dan menarik hati. Pemandangan tersebut biasanya disebut bonus perjalanan yang memeras keringat.

Lalu, di mana Lae Siblagen? Tak perlu terburu-buru. Bukan hanya keindahan sungai yang ada di Mbinanga Neur. Ada pepohonan besar yang menjulang tinggi dan rapat di hutan yang masih asri. Udara lembab dan dingin di dalam hutan karena tak banyak sinar matahari yang bisa menembus lantai hutan. Dengan menembus hutan selama 2 jam, baru akan sampai ke Lae Siblagen.

Kalau hanya untuk melihat ikan-ikan jurung yang berrenang ke sana kemari, cukup berdiri di bibir sungai. Airnya yang jernih tak bisa memnyembunyikan ikan-ikan jurung tersebut berrenang di antara bebatuan padas. Tapi, jangan berlama-lama berdiri di bibir sungai, karena pasti tak akan tahan untuk segera masuk ke sungai. Baru setelah itu, akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di paragraf pertama. Catatannya, batu padas itu licin, dan jauh lebih keras daripada kepala. Jadi, hati-hati. Ha ha ha. Kalau mau berfoto-foto, di sepanjang perjalanan merupakan spot terbaik. Tapi yang harus diingat adalah, kesopanan harus tetap dijaga.

Seperti yang sudah disebut di awal, bahwa di sungai ini ada aturan adat yang melindungi dan menjaganya. Sehingga, seluruh tindak tanduk tidak boleh sembarangan. Masyarakat Cibro, memiliki tanah ulayat Cibro di sini seluas 25.000 ha, yang diakui oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1942 dan kemudian juga diakui oleh bupati Dairi pada tahun 1997.

Masyarakat marga Cibro sudah lama tinggal di desa ini, hal ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang ditemukan seperti patung yang disebut masyarakat dengan Mizan, cerukan parit di bagian luar kampung yang disebut masyarakat sebgai benteng desa, serta beberapa perancah yang ada.

Dusun Mbinanga Neur terdapat lebih kurang 25 KK, yang terdiri dari berbagai kalangan etnis Pak-pak, Aceh, Batak dan Jawa yang berprofesi sebagai petani. Mayoritas masyarakat Dusun Mbinanga Neur beragama Islam. Jumlah KK di dusun Mbinanga Neur tidak menentu. Hal ini disebabkan adanya orang luar yang membeli tanah di Mbinanga Neur untuk berladang, tidak menetap dan hanya akan datang pada waktu tertentu.

Proses kerjasama sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Proses ini biasanya dilandasi oleh kekerabatan yang cukup kuat. Hubungan saudara dan sanak famili yang banyak terjadi dalam masyarakat yang mendasari hubungan kekeluargaan masyarakat desa kuat sehingga memudahkan terciptanya kerjasama antar penduduk. Kerjasama yang terjadi sering terwujud dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan ekonomi, dan kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial.

Hasil komoditas pertanian masyarakat di Mbinanga Neur di antaranya adalah coklat, kopi, nilam, sawit, gambir yang sudah diolah dan daun gambir mentah. Di samping itu untuk komodity bulananya adalah durian. Selain bertani hampir sebagian masyarakat Dusun Mbinanga Neur juga menangkap ikan di Sungai Lae Siblagen. Ikan yang ditangkap adalah ikan jurung. Ikan jurung yang berhasil ditanggkap disale oleh masyarakat dan pada akhir pekan dijual ke Pekan di Nan Jombal atau di Subussalam.


Download PDF

Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terhadap Pertumbuhan Perekonomian”

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

     Screenshot_2015-12-18-21-01-53_1  Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut World Resources Institute tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya.Perikanan memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian,salah satu tolok ukurnya adalah PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia terlebih spesies biota laut indonesia terbanyak didunia dan berpeluang untuk dijadikan komoditas ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa sektor perikanan jika dikelola dengan baik dan benar merupakan lahan yang potensial terlebih untuk pemasukan negara.

      Wilayah laut indonesia sangat berpotensi untuk dimanfaatkan,masalah yang terjadi belakangan ini adalah banyaknya tantangan yang dihadapi dibidang perikanan adalah belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, pertumbuhan PDB di bidang perikanan belum optimal,belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi,belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan indonesia bagian timur,ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan belum merata,belum optimalnya pengawasan IUU(illegal,unreported,unregulated)fishing,peningkatan kawasan konversi laut nasional,peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan,dan peningkatan IPTEK.

     Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengelola sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara Maksimum Economic Yield (MEY) dan berkelanjutan,Permasalahan dan juga tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan kedepan yaitu terkait dengan degradasi habitat, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya kelautan dan perikanan, biaya produksi tinggi, dampak dari perubahan iklim. Dari permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu segera mencari upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui kebijakan yang diimplementasikan dalam program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu kebijakan KKP penting adalah melalui percepatan industrialisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip “Blue Economy”. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan berdampak pada perubahan-perubahan dalam inklusi sosial seperti :

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; yang merupakan wadah pertukaran informasi tentang IUU fishing, konflik nelayan, pengetahuan dan kearifan tradisional, kelembagaan, otonomi daerah di perbatasan, preferensi dalam budaya bahari, gender serta isu-isu yang terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bersama.

2. Dampak Perubahan Iklim; yang akan memfasilitasi paparan tentang pemahaman, adaptasi, mitigasi, kebijakan, dampak, pengurangan risiko, kerentanan, daya lenting, pembiayaan, dan resiliensi terhadap perubahan iklim serta mata pencaharian alternatif.

3. Pemasaran dan Perdagangan Produk Kelautan dan Perikanan; yang akan berisikan pemaparan tentang regulasi, hambatan tarif dan non tarif, perdagangan ilegal, serta isu-isu yang terkait dengan pemasaran dan perdagangan.

4. Ketahanan dan Keamanan Pangan; yang meliputi pemaparan tentang keanekaragaman, pola konsumsi, ketersediaan, kualitas, distribusi, serta dimensi r dalam sumberdaya kelautan dan perikanan.

    Sudah seyogyanya Indonesia   menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan. Tujuan tentu demi kemakmuran masyarakat dan negara, Kebijakan untuk menjaga stok ikan dan juga meningkatkan PDB dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan,contohnya kebijakan SIM(surat izin memancing).dapat diterapkan dengan cara bertahap dimulai dari peraian laut yang tidak terlalu luas sehingga mudah untuk melakukan pengawasan. Untuk mengatasi tantangan dibidang perikanan yang memiliki peluang cukup besar dalam meningkatkan PDB adalah dengan membuat suatu kebijakan berupa “SIM-SIM” lain dibidang perikanan dan kelautan, kontribusi yang cukup besar yang diperoleh negara maju adalah melalui perikanan yaitu recreational fishing salah satunya adalah memancing, kebijakan tersebut dapat meningkatkan PDB negara, menjaga ekosistem laut dan memulihkan stok ikan.Contohnya SIM( Surat izin Memancing) diberlakukan secara bertahap di suatu daerah yang mekanismenya mengatur setiap orang yang ingin memancing harus memiliki surat izin memancing yang mudah didapat dan tidak rumit dalam pengurusannya.SIM ini lah yang nantinya akan menjadikan sesorang berhak untuk memancing,baik untuk rekreasi atau untuk kepentingan komersial dan juga adanya aturan dalam SIM yang mengatur ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap.Harapannya kebijakan SIM dibidang perikanan dapat menjawab tantangan yang selama ini dialami dalam bidang perikanan di Indonesia dan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB negara Indonesia.

 


Download PDF

Masa Depan Kemanyan Sumatera Utara

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
Kemenyan

teks dan foto oleh dewantoro

Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan merupakan salah satu desa penghasil getah kemenyan di Sumatera Utara. Selama sebulan, dari Pasar Dolok Sanggul bisa mengirimkan kemenyan sebanyak sekitar 50 ton dikirim ke Jawa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemenyan tersebut dijual dengan harga Rp 50.000 – Rp 140.000/kg untuk berbagai kelas. Menurut petani, perdagangan kemenyan sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu dan hingga sekarang.

Pasar Dolok Sanggul sendiri, sejak tahun 1980 merupakan pusat perdagangan kemenyan dari kabupaten sekitar penghasil kemenyan Sumut, seperti Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Humbang Hasundutan dengan total luasan lahan 22.005,81 hektare dengan produksi 4.620,54 ton, pada tahun 2012. Lebih rendah dari setahun sebelumnya yang mencapai 23.017,42 hektare dengan produksi sebesar 5.106,43 ton.Sebelumnya, pusat perdagangan kemenyan berada di Tarutung, Tapanuli Utara.

Permasalahannya adalah, selama ini petani hanya mengandalkan tanaman tua yang usianya mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Sementara pertumbuhannya sangat lambat. Hingga kini, belum ada penelitian yang menunjukkan tanaman kemenyan bisa dikembangkan di tempat lain selain yang sudah ada selama ini.

Apalagi untuk dikembangkan secara monokultur, masih banyak yang pesimistis karena tanaman kemenyan merupakan tanaman semi toleran yang sangat membutuhkan keberagaman jenis pohon, sebagaimana hutan dalam arti sebenarnya. Ironisnya lagi, di beberapa tempat, tombak haminjon (hutan kemenyan), saat ini mengalami tekanan dengan adanya permasalahan yang tak kunjung selesai.

Kemudian, Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah Tapanuli Utara (sebelum pemekaran), yang saat ini menjabat Direktur Utama Badan Usaha Kecil dan Menengah Global Bisnis, Jonny Hutagalung di Tarutung menyebutkan, kemenyan tidak pernah terdata sebagai produk ekspor karena diganti dengan nama lain.

Kemudian, beberapa waktu lalu, Kepala Seksi Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sumut, Fitra Kurnia menyatakan, kemenyan masuk dalam ekspor hasil hutan bukan kayu bersama damar, rotan dan lainnya, dengan alasan tidak adanya budidaya secara serius hingga produksinya minim. Sepanjang tahun 2013 volume ekspornya mencapai 5.541 kg dengan nilai US$ 96.900 dengan negara tujuan ke India, Singapura, Thailand dan Inggris,

Menurut Jonny Hutagalung, yang paling dirugikan dalam praktek perdagangan kemenyan selama ini adalah petani. Pasalnya, harga kemenyan yang tinggi, tidak seharusnya disejajarkan dengan harga damar yang mana jauh lebih murah. Ia membandingkan harga kemenyan Rp 100.000/kg sedangkan harga getah damar hanya Rp 3000/kg. Tidak hanya itu, negara juga tidak mendapatkan devisa yang lebih tinggi karena harga kemenyan harus diturunkan menyesuaikan dengan barang yang diekspor.

Entah bagaimana nasib petani kemenyan jika getah kemenyan tak lagi bisa disadap karena terlampau uzur usianya. Entah bagaimana nasib petani, karena tombak haminjon semakin terdesak oleh banyaknya kepentingan. Entah bagaimana nasib industri kosmetik dan parfum dunia yang selama ini menggunakan kemenyan jika pohon kemenyan tak lagi berdiri di tanahnya. Entah bagaimana jika dalam ritual-ritual keagamaan, aroma kemenyan absen, karena menurut informasi, kemenyan juga dikirim ke Vatikan. Entah bagaimana nasib para dukun yang selama ini menggunakan aroma mistis kemenyan untuk memudahkan ritualnya kalau kemenyan tak ada lagi.


Download PDF

Seribu Gowesan untuk Pulau Seribu

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Pucuk cemara sudah bercahaya ketika pagi datang menjemput. Wajah semut merah nampak jelas diantara embun-embun, bersembunyi diantara serasah dedaunan pinus, wangi tanah di bulan Februari begitu semerbak, mengudara. Dan Kadalmeteng begitu cepat berubah, dari hutan primer yang lebat tempat harimau kumbang bersarang, hingga ilalang yang tak bertuan, lalu pinus-pinus pun lahir dan menjadi tiang-tiangnya. Itulah Kadalmeteng yang sekarang.
Tinggal aku sendiri menatap wajah penuh sayatan rotan dari balik cermin air begitu jernih. “Apakah dua sayatan di pipi kiri ku adalah bentuk kasih dari ibu Salak, ataukah peringatan atas manusia bumi yang secara serampangan dan rakus melucuti, menodai, memperkosa anak-anak dari ibu salak” aku bergumam sambil mengambil satu drigen air untuk digunakan memasak sarapan hari ini.
“Nif, berapa banyak kau ambil air?”
“hanya 1 drigen Ziz”
“masih kurang itu Nif! Ambil lah lagi barang setengah atau 1 drigen lagi”
“Gak mau Ziz, ku kira segini pun cukup”
“Gak cukup Nif!”
“Cukup ziz!”
“Oke, kalau ternyata gak cukup, kau push up 350 x ya!”
“Oke, tapi kalau cukup, kau yang push up 700 x ya!”
“Curang,, sama-sama 700 ya!”
“eehhh sudah2, kalau emang gak ada yang mau turun ambil air, kita pakai yang ada saja dulu. Masalah kurang air, nanti diributkannya. Sekarang kita harus segera masak” Untung saja Sherly segera memotong keributan diantara aku dan aziz. Maklum, semua orang pun tau, setiap keributan diantara kita bisa saja berujung saling pukul dan tendang.
Seperti sabtu dan minggu yang selalu bergandengan. Seperti juga minggu-minggu yang berlalu. Kami selalu menyempatkan diri menyapa ibu salak bila hari libur kembali menyapa. Aku, Aziz, Sherly, Raycel, dan Jane adalah mahasiswa pertanian di tingkat akhir. Hanya kemalasan yang akan membuat kami lebih lama lulus. Atau hanya kerajinan yang akan membuat kami lebih cepat lulus. Kami tidak memilih satu diantaranya, justru membuat pilihan baru. Kami berjanji akan lulus di waktu yang sama, dan foto wisuda disaat yang sama. Ya, kami memilih untuk mengunjungi ibu salak bila kami sudah merasa mentok dengan tugas skripsi yang sedang kami kerjakan. Di saat-saat kami mengunjungi ibu salak lah kami percaya bahwa otak kami akan lebih lancar berkerja setelah menikmati kesejukan alam Salak. Di saat-saat ini pula kami bisa berdiskusi tentang apaupun, lebih bebas, lebih kritis.
Sambil menikmati nasi gereng petai aku mencoba membangun diskusi. Sebuah diskusi yang sedari tadi aku pikirkan sejak mengambil air dari sungai.
“Sher, bukankah enak menikmati air dari Salak?”
“Iya, sangat segar, begitu berbeda dengan air yang biasa kita minum di Babakan Raya”
“huft.. huft.. jelas beda Nif, huft.. disini sungai belum tercemar”
“Heh, diam kau Ziz, teruskan saja push up mu, masih 235 lagi nih!”
“Jancuk kau nif!”
“Tapi benar juga Nif, kata Aziz, memang sungai disini belumlah tercemar, berbeda dengan sungai-sungai di dekat kampus kita, atau bahkan sungai-sungai di Jakarta sana.” Raycel berujar sambil membela Aziz.
“Iya Nif, sungai di dekat rumahku bahkan begitu coklat, pekat”
“ow iya Jane, rumahmu kan di Jakarta ya.. Tapi apa benar sampai coklat pekat?”
“Iya Nif, lebih dari itu, sampah-sampah plastik mengambang, setiap musim hujan Jakarta banjir hebat, seperti sungai sudah tak mampu menahan pencemaran yang manusia Jakarta sendiri buat”
“Ku pikir bukan hanya manusia Jakarta Jan, dari bogor hingga depok pun, pencemaran sudah dimulai.. iya kan Sher?”
“Iya Cel, itu terbukti dari sungai dekat kos-kos an di Balio, sampah-sampah plastic banyak menyumpat sungai, walaupun begitu airnya masih cukup jernih”
Baru saja Aziz selesai push Up, langsung ia menimpali.
“iya Nif itu benar, kau saja yang kudet. Kau kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Sungai kita memang sudah tercemar. Padahal sungai adalah tempat air mengalir. Dan air adalah sumber kehidupan. Bagaimana kualitas hidup, jika sumber kehidupan sudah tercemar?”
Semua diam. Baru saja Aziz, mengemukakan kalimat yang begitu bermakna. Benar saja, Salak memang membuat orang lebih kritis. Semua diam. Bahkan strobilus yang jatuh pun menjadi lebih terdengar. Angin meniupkan dau-daun bambu sehingga begitu damai.
Pada suasana yang sunyi dan damai. Darah mengalir begitu keras ke otak ku. Mengalirkan ide yang aneh sekaligus terlalu nekat.
“Aku belum percaya dengan apa yang kalian bilang”
“tidak mungkin manusia Jakarta, Depok, atau Bogor mencemari sungai”
“Manusia Jakarta, Depok, Bogor ialah manusia Indonesia jua”
“Tak mungkin manusia Indonesia tidak peduli terhadap sungai”
“Saya akan cek sendiri sungai dari bogor hingga muaranya”
“hehh.. dengan apa kau cek Nif?” Aziz kembali memulai pertengkaran
“dengan Sepeda ziz, Aku mau lihat kondisi sungai dari bogor hingga ke Jakarta”
“Capek-capek banget naek sepeda Nif” Raycel kembali mendukung Aziz
“Boleh juga itu nif”
“Maksudnya boleh juga gemana Sher?”
“iya, sekalian aja kita naik sepeda sampai pulau Seribu, kita ke Pulau Pari! Kita lihat dampaknya pencemaran sungai hingga ke laut utara Jakarta”
“Bener tuh kata Sherly, sekalian kita ngecamp di pantai perawan, pasti indah tuh”
Senyum semakin lebar dari pipiku. Sepertinya kegembiraan yang meluap di hatiku seperti anak ayam yang baru ketemu induknya setelah seharian nyasar di perkarangan tetangga.
“Oke, kita namai perjalanan ini Seribu Gowesan untuk Pulau Seribu”
“Lhoh kok, gak ada embel-embel sungainya? Katanya mau cek kondisi sungai?”
“hehe.. biar aja.. biar pas kita ajak teman-teman yang lain, jadi banyak yang tertarik”
“lebih tepatnya, mungkin tertipu Nif, hahaha,, tapi sepertinya menarik,, aku ikut lah Nif” kembali lagi Aziz menimpali.

***

Jum’at , 27 Februari 2015
Waktu menunjukan Pukul 20.00 WIB
Begitulah harapan, ibu yang melahirkan penyesalan. Janji biarlah janji, tapi kita ketahui pasti, persiapan untuk seminar skripsi jauh lebih penting. Kami tidak jadi berangkat komplit. Raycel dan Sherly harus seminar lebih cepat disbanding aku dan Aziz. Sementara Jane sudah berada di Tokyo, ia mendapat beasiswa monbukagakusho. Jadilah kita berangkat berempat, dua orang lagi personil baru, Akbar dan Shofi. Sudah benar kita cek sungai di bogor. Masih cukup jernih. Tapi begitu warna-warni. Ada bungkus indomie berwarna kuning. Ada bungkus popok bayi yang kecoklatan. Bahkan suntikan bekas pun bergeletakan.
Sabtu, 28 Februari 2015
Waktu menunjukan pukul 04.30 WIB
Kami sempat singgah di kota tua. Memberikan waktu bagi sepeda-sepeda kami untuk beristirahat. Kami menggowes sepeda semalam. Bukan seribu gowesan, mungkin lebih dari itu. Cukup headlamp di kepala kami untuk menerima kekecewaan atas sungai di sepanjang Jakarta yang memang benar coklat dan pekat. Kami memang sedih. Tapi gemerlap malam di kota tua mampu menghibur kesedihan kami.
Waktu menunjukan pukul 05.30 WIB
Kami tetap tegar menerima kenyataan di depan waduk pluit. Waduk yang begitu terkenal sebagai proyek pemerintah yang berjanji untuk menuntaskan banjir ibukota. Tidak itu yang kami lihat. Yang kami lihat adalah waduk yang diisi dengan sampah-sampah. Atau dalam pengertian lain sampa-sampah telah berhasil menyerbu waduk ini. Taman-taman yang dibuat di pinggir Waduk sepertinya makna yang ingin disampaikan, makna tentang ironi. “Akankah sebuah keluarga harus menikmati taman, yang mana pemandangannya waduk penuh sampah?”
Waktu menunjukan pukul 06.30 WIB
Betis kami memang lelah. Sepeda kami juga sudah lusuh. Tapi rasa penasaran lebih tinggi lagi. Kami saksikan sendiri muara angke yang begitu menrintih. Muaranya begitu coklat, gelap, dan kelam. Halusnya air tidak lagi terasa, justru kelembekan minyak yang begitu kental. Dan bagunan bertingkat di depan pelabuhan muara angke begitu meledek. Air laut di pelabuhan berwana coklat gelap menedekati hitam. Sampah-sampah bergelayutan. Jika sepeda ku jatuh ke air itu, akan kuikhlaskan saja. Saking menjijikannya bila tetap ku pakai sepeda yang jatuh ke air itu. Kasihan sekali perahu-perahu yang harus melewati lautan sampah itu. Andai saja ia bisa bicara, pasti ia memilih menjadi pesawat terbang.
Waktu menunjukan 10.59
Kami sampai di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Betis yang kaku. Kulit yang berkeringat. Dan Sepeda yang berdebu. Dan capeknya menggowes. Dan Kecewa ketika melihat sungai hingga muara angke. Semua itu terbayarkan. Indahnya pulau Pari, membuat kami langsung meloncat dan berenang menikmati indahnya pantai perawan. Mencari kepiting bakau yang bersembunyi dibalik mangrove. Mengamati burung raja udang yang hinggap di pucuk pohon. Menyelami keindahan karang-karang yang masih berwarna-warni.
Tiba-tiba aku diam menatap ikan badut di depan ku. Ia berenang dengan begitu gembira, polos. Kau adalah hal yang paling menarik dalam perjalananku ini. Karena kau begitu polos. Kau tidak tahu bahwa pencemaran dari sungai mungkin sebentar lagi akan sampai di sini. Membunuh kawanmu si anemon, dan laut di pulau pari menjadi coklat. (Jangan sampai ini Terjadi ! )

f1 f2 f3 f4

 


Download PDF

Tarik Menarik Kepentingan di Cagar Alam Dolok Tinggi Raja

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam
DSC_2484

teks dan foto : dewantoro

Kawasan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja, pasti sudah banyak yang tahu. Melihat keindahannya yang dibentuk oleh fenomena alam dan terus mengalami perubahan hingga sekarang, siapapun akan terpesona dan penasaran. Keterpesonaan dan rasa penasaran itu pula yang kadang mengkhawatirkan.

Sebagai gambaran, Plh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Ir Tata Jatirasa Gandaresma, kawasan CA Dolok Tinggi Raja telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam sejak tahun 1924 berdasarkan keputusan Zelfbestur Besluit (ZB) Nomor 24 dengan luas sekitar 167 Ha.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan tegas mengatakan keberadaan kawasan CA yang memiliki ke khasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu perlu/wajib dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan yang bisa dilakukan di CA alam hanya sebatas pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan atau penyimpanan karbon serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya. Bukan dimanfaatkan untuk aktivitas wisata meskipun kawasan tersebut punya potensi wisata yang tinggi.

Tapi fakta di lapangan menunjukkan adanya aktivitas wisata yang dimanfaatkan masyarakat sekitar. Bekas pondok-pondok dan areal perparkiran masih jelas terlihat di sana. Akibat pemanfaatan kawasan itu sebagai objek wisata seperti sampah plastik dan tak adanya perawatan jelas berdampak pada berubahnya vegetasi dan plasma nutfah dalam kawasan.

Motif ekonomi dan pemenuhan kebutuhanlah nampaknya yang menjadi alasan utama. Bukan hanya itu, aksesibilitas menuju ke lokasi CA Dolok Tinggi Raja yang belakangan mulai dipugar kembali juga merangsang masyarakat yang berada di sekitar kawasan untuk berkunjung.

Sebagai lawan, Pemerintah Daerah Simalungun sepertinya berorientasi pada peningkatan Pedapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan melihat kawasan tersebut sebagai peluang. Indikasinya terlihat dengan adanya penetapan pengelolaan perparkiran berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Dolok Merawa Kecamatan Silau Kahean Nomor 188.45/14/DM/2013. Meskipun saat ini SK tersebut sudah dicabut dengan terbitnya surat Kepala BBKSDA Sumut yang ditujukan pada Bupati Simalungun Nomor S.3233/BBKSDASU-2/2013 untuk mencabut SK sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Edward Sembiring, S.Hut, MSi berpendapat ancaman kawasan CA Dolok Tinggi raja bukan hanya pada pemanfaatan sebagai objek wisata dan aksesibiltas saja. Maraknya perkebunan masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan dikhawatirkan akan mengekspansi kawasan. Untuk itu, pengawasan dan penyadartahuan pada masyarakat terkait kawasan CA harus terus dilakukan.

Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai penyadartahuan bagi masyarakat agar memahami salah satunya dengan memasang papan himbauan di sekitar kawasan. Memanfaatkan akses teknologi informasi sebagai media kampanye juga dapat dijadikan alternatif sosialisasi mengenai kawasan CA.


Download PDF

Sumur Bor, Solusi Murah dan Efektif  Sebagai Sumber Air Padamkan Kebakaran Hutan Gambut

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Setiap musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan gambut selalu menghantui masyarakat di Kalimantan Tengah. Salah satunya di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Penyebab kebakaran pun selalu sama, karena dibakar. Kendala yang dihadapi dari tahun ke tahun juga sama. Sumber air yang jauh dan peralatan yang kurang memadai. Padahal, gambut menyimpan banyak air disaat kemarau, jika kondisinya terjaga dengan baik.

Lahan milik Gunawan (54) salah satu diantaranya. Meski tak ikut membakar, namun rembetan api dari gambut disekitar lahan miliknya nyaris menghanguskan rumah.

Berhari-hari Gunawan bersama anaknya berupaya memadamkan api disekitar rumahnya tersebut. Lahan beberapa hektar yang sudah ditanami aneka sayuran pun ludes tak bersisa. Hilang sudah mata pencaharian dan pendapatan Gunawan sebagai petani sayuran musim ini.

Kerugian sudah pasti. Meski terjadi setiap tahun, tapi kebakaran tak sampai merembet ke lahan miliknya.

“Gagal panen sayur tahun ini gara-gara asap. Sudah sempat tanam, sudah mau berbunga. Di kebun tanam sayur kacang, terong, lombok, dan jagung, Tapi habis terbakar semua gara-gara api” kata Gunawan disela-sela aktivitasnya bersama tim Sekolah Relawan membuat sumur bor disalah satu areal lahan gambut di Tumbang Nusa, Jumat (30/10/2015).

Meski di lahan miliknya terdapat dua sumur gali, namun air yang tersedia saat kemarau seperti ini tentu saja tak cukup.

“Kalau kami tanam ndak pernah dibakar. Habis panen bekasnya ditumpuk, bisa untuk pupuk kompos. Walaupun bikin abu, ada tempatnya tersendiri, ndak langsung ditanah. Pakai alas pasir, kemudian digali dulu sekitar dua meter persegi” cerita Gunawan.

Gunawan merupakan satu diantara masyarakat yang merasakan dampak langsung kehilangan sumber pendapatan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut.

100 Sumur Bor
Hari itu, Gunawan bersama anaknya, Hendra (18) dan enam orang dari Sekolah Relawan melanjutkan pekerjaan membuat sumur bor. Mereka sedang mengerjakan titik sumur ke 18, dari total 100 titik yang direncanakan.

“Selama pemadaman di Kalteng, kami sudah membuat hampir 30 sumur bor dilokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sebelumnya hanya mengandalkan air dari parit atau kanal buatan, tapi kalau jaraknya jauh selang terkadang tak cukup panjang, bisa sampai satu kilo lebih masuk kedalam hutan” kata Bayu Gawtama, founder Sekolah Relawan yang turut terlibat dalam pembuatan sumur bor.

Tim dari Sekolah Relawan bersama masyarakat lokal menargetkan 100 titik sumur bor di Tumbang Nusa. Hal ini tak terlepas dari kearifan lokal masyarakat, yang memiliki sumur disetiap lahan milik mereka.

“Kita kampanyekan untuk memperbanyak sumur bor, untuk mengantisipasi sebagai sumber air dalam pemadaman. Salah satu solusi dan upaya pencegahan dini jika terjadinya kebakaran lahan” kata pria yang akrab disapa Gaw tersebut.

Sumur bor yang dibuat mempunyai kedalaman rata-rata diatas 20 meter. Menggunakan sumber air bawah tanah yang dilapisi gambut dengan ketebalan 1 hingga 3 meter.

Murah dan Efektif
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas menilai upaya pembuatan sumur bor sejauh ini lebih murah, lebih efektif, dan tidak merusak lingkungan dibandingkan kanal.

Namun, sumur bor yang dibuat saat ini, lokasinya jauh dari titik api yang saban tahun menyebabkan kabut asap di Kalteng.

“Kalau upaya pencegahan memang sumur bor, karena air nya ada. Sebenarnya bisa dibikin berdasarkan lokasi-lokasi titik2 api. Namun sejauh ini, lokasinya hanya di sekitar yang dekat-dekat saja” kata Rio, sapaan akrabnya.

Bahkan, blocking kanal yang dibangun Jokowi di Kalteng sebenarnya tidak menjawab permasalahan kabut asap. Alasannya, lokasi tersebut jauh dari lokasi yang dari tahun ketahun menjadi sumber titik api.

Lokasi yang dibangun Jokowi, sejatinya tidak akan menjawab kabut asap di Kalteng. Karena itu jauh dari lokasi yang dari thaun ke tahun menjadi sumber titik api.

“Seharusnya yang dilakukan Jokowi menutup kanal-kanal yang ada di lokasi terbakar” katanya.

Kembali kepada skema sumur bor, Rio mengimbau keberadaannya harus dikelola dan terpantau. Pengeboran juga sebaiknya dilakukan kajian dan riset yang mendalam, karena dikhawatirkan akan menembus lapisan batu bara muda yang bisa menimbulkan gas alam diwilayah Kalteng.

Berdasarkan fungsi hidrologis, gambut seharusnya tidak ada air di permukaan. Kalau ada dipermukaan, air akan mengalir ke sungai dan laut. Fungsi tersebut seharus nya di re-vegetasi dan ditanam kembali dengan tumbuhan yang memang menjadi habitat aslinya.

“Dan jangan lagi bangun kanal, karena fungsinya akan berubah lagi. Justru gambut yang masih basah, jadi turun ke kanal airnya” tegas Rio.


Download PDF

Panen Bawang Merah di Lantai 5

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Bawang Merah di Medan

teks dan foto oleh : dewantoro

Siapa yang tak kenal kawasan Jalan Mesjid. Kawasan ini, bisa dibilang sebagai salah satu sentra bisnis percetakan, elektronik dan bengkel di Kota Medan. Dari pagi hingga sore situasinya padat dan bising. Tapi, di balik itu, siapa yang menyangka di atas ruko-ruko (rumah toko) yang menjulang tinggi, ada salah satunya yang menjadi ‘ladang’ pertanaman bawang merah. Raungan suara kendaraan, padatnya lalu lintas di bawah, seperti lenyap seketika melihat hijaunya daun bawang merah di atas lantai 5.

Dijumpai di kedai kopi sebelah rukonya, Pak Kim menceritakan bagaimana bertanam bawang merah di tempat yang ekstrim. Dia menyebutnya dengan tempat yang ekstrim karena tempat untuk bertanam kemungkinan besar sangat jarang dilakukan oleh orang banyak. Contohnya, kebanyakan orang bertanam bawang merah di ladang pekarangan di atas tanah bedengan.

Sementara, dia tidak demikian. Pada awalnya, ketika ditanya di mana tempat tersebut, dia hanya menjawab, di atas. Dibutuhkan 3 kali pertanyaan dengan jawaban yang sama baru kemudian penulis paham bahwa yang dimaksudnya di atas, memang sebenar-benarnya di atas. Bukan di daerah yang merupakan dataran lebih tinggi dibandingkan Medan, seperti Brastagi, misalnya.

Setelah kopi di dalam gelas habis diminum, dia kemudian mengajak untuk melihat ‘ladang’nya. Memasuki rukonya yang menjadi tempat usaha percetakan Kim, di sebelah kiri terdapat meja yang mana di atasnya terdapat tumpukan bawang merah yang masih segar.

Daunnya masih hijau dibiarkan tanpa dipotong. Bawang tersebut dikumpulkan dalam beberapa ikatan. “Itu bawang yang sudah dipanen semalam, itu belum seberapa, masih ada banyak lagi di atas, bisa kita panen hari ini,” katanya.

Dia mengajak menaiki tangga menuju lantai lima. Sesampainya di lantai paling atas tersebut, tanaman bawang merah yang masih seminggu sampai yang siap dipanen ditanam dengan bermacam-macam media. Ada yang ditanamnya di pot, polybag, cover ban mobil dan lain sebagainya. “Ini sengaja ditanam dengan banyak ragam tempat, ini untuk percobaan-percobaan atau eksperiman kecil-kecilan, bagaimana bertanam bawang merah lebih efisien,” katanya.

Sambil mencabuti bawang merah yang sudah cukup usia untuk dipanen, dia menjelaskan, ide bertanam bawang merah di lantai lima sudah lama dipikirkannya. Karena, menurutnya, bawang merah merupakan tanaman yang pertanamannya tidak terlalu rumit. Prinsipnya, kata dia, selama tanahnya subur untuk tumbuhnya tanaman, maka bawang merah sangat memungkinkan untuk ditanam.

Dia juga sengaja mengisi polybag dengan tanah penuh, ada pula yang tanahnya tipis. Ternyata, pertanaman bawang merahnya tidak terganggu. Dengan begitu, dia akhirnya tahu bahwa bawang merah tidak membutuhkan tanah yang cukup tebal untuk perakarannya. Dengan begitu, polybag tidak perlu diisi dengan tanah penuh, tetapi bisa dibagi menjadi dua polybag.

Bahkan, bertanam bawang merah juga tidak menyita waktu. Dia hanya cukup menghabiskan waktu sekitar 2 jam perhari untuk merawat tanamannya, bisa di waktu pagi ataupun sore hari.

Selebihnya, dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. “Bertanam bawang merah ini kan mudah, hanya waktu seminggu – dua minggu pertama tanaman ini ditutupi dari hujan dan panas secara langsung, selebihnya bisa dibuka, seperti yang sekarang ini lah, terbuka langsung, tak ada penutup di atasnya langsung langit,” katanya.

Besar dan Kecil.
Menurutnya, ukuran bawang merah yang ditanamnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin membuat bawang merah ukuran besar, maka di dalam media tanamnya, baik itu pot, polybag, cukup ditanami dengan 1 butir bibit. begitupun untuk membuat ukuran bawang merah yang kecil, sebagaimana bawang merah lokal yang dijual di pasaran, maka di dalam polybagnya harus diperbanyak. “Semakin sedikit bibit di dalam polybag, maka siungnya semakin besar, semakin rapat siungnya, maka semakin kecil,” katanya.

Ketika ditanya mengenai pasar yang akan mau menampung bawang merah dengan ukuran besar dan kecil, menurutnya, tidak perlu khawatir. Pasalnya, banyak rumah makan-rumah makan yang mau membeli bawang merah ukuran besar, misalnya seukuran bawang bombay. Apalagi untuk bawang merah ukuran kecil seperti yang banyak dijual di pasaran Kota Medan. “Dan kita sudah ada pasar yang akan menampung dari panen di sini,” katanya.

Dia menyatakan, semua yang sudah dilakukannya sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Karena bibit bawang merah saat ini mudah didapatkan. Kemudian, cara bertanam juga tidak sulit. Kemudian, pasar yang akan menampung juga besar. “Kalau di lantai 5 dengan media tanam seperti ini saja bisa, kenapa yang lain tidak mencobanya juga, tidak ada alasan apapun untuk ragu bertanam bawang merah, kalau lahannya sempit, bisa di polybag atau pot, dan kalau punya lahan tanah pekarangan, manfaatkan saja,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk pertanaman bawang merah ini, dia tidak menggunakan umbi, tetapi dia menanam bibit bawang merah Tuktuk dari Panah Merah – East West Seed, berupa biji. Bibit yang sama banyak ditanam oleh petani bawang merah di Pasar 4, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Bedanya, di Medan Marelan ditanam di sebidang tanah sedangkan yang dilakukan oleh Pak Kim menggunakan media polybag, pot bunga dan cover ban mobil. Begitupun ditanam tidak di atas tanah, tetapi di lantai lima atau paling atas rukonya.

Perbedaan lainnya, pertanaman di Medan Marelan perlu penyemaian, sedangkan Pak Kim tidak. Dia menjadikan tempatnya tumbuh dari mulai bibit berupa biji sampai dia membesar sebagai tempatnya bertumbuh. Dengan demikian, ada efisiensi waktu dan pengerjaan yang lebih praktis. “Karena, sudah begitupun sudah tumbuh dengan baik, tak perlu dipindahkan lagi, itu kalo ditanam di polybag,” katanya.

Peluang Menggiurkan dari Bawang Merah
Pusing dengan harga bawang merah yang kerap melambung tinggi? Kenapa tak memulai bertanam sendiri di rumah? Pusing karena tak tahu bagaimana bertanam bawang merah? Kenapa tak mencobanya dari sekarang? Beli bibitnya, siapkan tanahnya, sisihkan waktu sejenak. Tak perlu berlama-lama. Dan, lahan sepetak kecil pun bisa ditanami bawang merah. Pusing karena tak punya lahan tanah yang luas? Kenapa tak menanamnya di polybag?

Sebagai gambaran, saat ini harga bawang merah di pasaran Medan antara Rp 30.000 – Rp 40.000/kg. Bawang merah, membutuhkan waktu panen selama 3 bulan. Maka, sekarang lah waktu yang tepat untuk bertanam bawang merah. Tujuannya, pertama tidak perlu lagi membeli bawang merah di pasaran dengan harga mahal. Kedua, bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah, misalnya khususnya untuk lingkungan yang paling dekat. Dengan kata lain, bertanam bawang merah menjadi peluang usaha juga dimiliki oleh orang yang tinggal di tengah kota, tidak hanya dimiliki oleh orang yang punya lahan/tanah di desa atau pinggiran kota.

Selain itu, bertanam sendiri merupakan salah satu cara yang tepat untuk sedikit melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bawang merah impor. Sebagaimana diketahui, produksi bawang merah di Sumut masih sekitar 13.703 ton per tahun dengan sentra produksi berada di di dataran tinggi seperti di Toba Samosir, Samosir, Simalungun, dan Karo.

Pada tahun 2012, produksi bawang merah di Sumut 14.156 ton dari lahan seluas 1.581 hektare. Angka tersebut lebih tinggi dari setahun sebelumnya dengan produksi sebesar 12.449 ton dari lahan seluas 1384 hektare. Sementara kebutuhan mencapai 34.395 ton sehingga kekurangannya mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa dan impor.

Kim, atau yang juga dikenal dengan panggilan Pak Kim, seorang yang ulet dalam bertanam. Dia banyak melakukan eksperimen mulai dari media tanam, trik khusus menentukan ukuran besar kecil bawang merah, ataupun efisiensi penggunaan tanah di dalam polybag. Dia tidak peduli dengan keterbatasan lahan di tengah Kota Medan. Dia menjadikan atap rukonya sebagai tempat bertanam bawang merah. Hasilnya, tidak kalah dengan yang ditanam di atas tanah di Medan Marelan, misalnya. “Bertanam ini bisa di mana saja,” ujarnya tentang pertanaman bawang
merahnya.

Kenapa dia memilih bawang merah, bukan tanpa alasan. Dari yang sudah diperhitungkannya, dengan media tanam polybag, dalam ukuran tanah 1×1 meter, bisa diisi dengan 25 polybag. Dari tiap polybag, bisa diisi hingga 8 siung. Untuk menghasilkan 1 kg bawang merah, hanya dibutuhkan 4 polybag saja. “Bisa saja malah lebih, karena kadang dari 4 polybag, ternyata bisa juga sampai 1,2 kg, itu hanya dihitung dari pemanfaatan lahan 1×1 meter saja, sedangkan harga bawang merah sekarang sudah berapa,” katanya.

Dikatakannya, dirinya saat ini sudah banyak melakukan pemanenan. Dan akan panen secara berkesinambungan sampai beberapa bulan mendatang karena usia tanamannya berlainan. “Ini nantinya akan panen terus-terusan, sampai beberapa bulan mendatang, dan kalau sudah habis, kita juga tanam baru lagi, sampai kapan, ya sampai bosan, tapi kayaknya tak ada bosannya saya bertanam,” katanya.


Download PDF

PENDIDIKAN AGAMA, SAINS DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Pendidikan berbasis agama terus meningkat, disisi lain pertumbuhan industri seperti kehadiran perusahaan juga meningkat hingga ke desa-desa. Ironisnya, kebutuhan perusahaan untuk mengisi tenaga kerja tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki anak-anak lulusan sekolah yang berbasis agama. Di Provinsi Banten ketika ada bursa tenaga kerja yang dibutuhkan ribuan orang, tetapi penduduk lokal warga Banten yang memenuhi kriteria hanya puluhan orang. Inilah potensi konflik yang berkelanjutan antara penduduk lokal dengan pendatang saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam diskusi saya dengan Pengurus Wilayah Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar di Pandeglang Banten baru-baru ini terungkap bahwa kebutuhan ikan Mas (Cyprinus Carpio) untuk masyarakat Pandeglang sekitar 10-15 ton per hari berasal dari Jawa Barat seperti dari waduk Saguling dan Cirata. Padahal, zaman dulu di Pandeglang dikenal ikan mas si nona yang rasanya gurih dan sedap. Demikian juga kebutuhan ikan lele (Clarias sp) yang dikonsumsi masyarakat Pandeglang banyak dari daerah lain. Padahal, kualitas air dan kesuburan tanah untuk budidaya ikan-ikan air tawar di Pandeglang sangat cocok. Bagaimana peran Pondok Pesantren dalam menyiasati persoalan kebutuhan masyarakat?. Bagaimana pula kesiapan Pondok Pesantren dalam menyiasati Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah diresmikan Presiden Jokowi Tanjung Lesung di Banten itu?.
Persoalan semacam ini tidak hanya di Banten, tetapi hal semacam ini terjadi hampir di seluruh nusantara. Pendidikan berbasis agama (semua agama) belum mampu menjawab persoalan masyarakat. Disisi lain, lulusan Universitas sibuk mencari kerja untuk bekerja di perusahaan dan statusnya sebagai pendatang karena umumnya anak rantau. Masyarakat lokal acapkali menganggap kehadiran perusahaan sebagai “penjajah” karena masayarakat lokal menjadi penonton di kampung halamannya. Seolah-olah lulusan sekuler versus lulusan lulusan pendidikan berbasis agama. Lulusan sekuler sebagai karyawan dan lulusan pendidikan berbasis agama menjadi korban karena korban kehadiran perusahaan. Juga karena perusahaan telah membeli lahan dari penduduk lokal.
Dalam kajian sosial dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) biasanya ditulis mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, tetapi dalam kenyataanya perusahaan sulit memenuhi apa yang tertulis di AMDAL karena penduduk lokal tidak ada yang memenuhi kriteria. Perusahaan memiliki niat merekrut penduduk lokal tetapi karena tidak memenuhi kriteria, terpaksa dicari dari tempat lain. Tidak mudah mendidik penduduk lokal untuk memenuhi kriteria yang dibuat oleh perusahaan. Sebab, perusahaan juga ingin berjalan dengan baik.
Salah satu peserta diskusi dari Mathla’ul Anwar mengatakan, mungkin saja Pondok Pesantren melahirkan Madrasah Aliyah Kejuruan bidang pariwisata dalam rangka menyiasati kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang dibutuhkan bursa tenaga kerja. Pondok Pesantren sebagai tuan rumah harus mengambil peran strategis dalam menyiasasti arus global yang tidak terbendung lagi, tukasnya. Pondok Pesantren memang harus kreatif dan inovatif menyikapi perubahan zaman, sahut salah satu peserta diskusi.
Perbincangan saya dengan Muhammad Haizun Rozali dari Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) di tempat yang sama cukup menarik. Haizun Rozali mengatakan di USIM itu berkomitmen untuk mengintegrasikan Ilmu Islam dengan Sains. Semboyan USIM itu adalah Menjadi Pelopor Sains Islam dan Memimpin Keilmuan. Kerjasama kedua lembaga antara Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar dengan USIM dalam rangka mengintegrasikan Ilmu Agama Islam dengan Sains perlu ditumbuhkembangkan agama-agama lain di Indonesia dalam rangka ketahanan pangan dan menyelamatkan lingkungan.
Ilmu Agama dengan sains bertemu dalam satu irisan. Dalam ilmu matematika kita mengenal Himpunan. Himpunan semestanya adalah lingkungan yang didalamnya ada himpunan Ilmu Agama dan Ilmu Sains. Irisan Ilmu Agama dan sains adalah peradaban manusia. Tidak ada agama yang tidak menawarkan peradaban dan tujuan ilmu pengetahuan atau sains juga membangun peradaban manusia. Ilmu agama yang beradab dan ilmu sains yang beradab mengakibatkan lingkungan yang lestari.
Paradigma mengintegrasikan Ilmu agama dengan sains harus didukung oleh kebijakan pemerintah dan pelaku pembangunan. Tiga komponen antara Pelaku pendidikan, pemerintah dan swasta harus satu persepsi. Kalau Pondok Pesantren telah merubah paradigma, sementara pelaku usaha tidak memahami perubahan itu maka lulusan pendidikan berbasis agama tetap saja tidak lulus karena persepsi yang membutuhkan penerima tenaga kerja tidak berubah juga. Dari pemerintah harus satu persepsi karena menyangkut alokasi dana pendidikan. Kita menyadari pendidikan membutuhkan biaya yang besar.
Menyadari bahwa menjawab persoalan masyarakat seperti kelaparan dan konflik sosial akibat ketidakadilan pembangunan maka pendidikan berbasis agama harus menjadi ujung tombak dalam menjawab kebutuhan masyarakat seperti ketahanan pangan. Pendidikan berbasis agama harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan sains yang tidak terlepas dari pelestarian lingkungan. Ilmu Agama dan sains harus dalam bingkai lingkungan hidup. Sebab, setinggi apapun ilmu agama kita dan keilmuwan kita untuk menjawab persoalan rakyat, akan sia-sia jika tidak menyadari bahwa kita tak bisa hidup tanpa lingkungan.

 


Download PDF

KESIAPAN KABUPATEN LEBAK BANTEN MENJADI KOTA DADAKAN

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Dalam anugerah jurnalisme warga di Metro TV bebera waktu lalu, menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengatakan bahwa 6 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalah kategori tertinggal. Di Lebak, banyak sekali jembatan yang tidak layak pakai. Padahal, Provinsi Banten sangat dekat dengan pusaran kekuasaan pusat.
Isu penting untuk Kabupaten Lebak adalah dekatnya ibu kota Jakarta dengan Kabupaten Lebak karena transportasi kereta api yang lancar. Lama perjalanan melalui jalur kereta api adalah sekitar 2 jam saja. Dengan demikian pihak pengembang perumahan sangat tertarik dengan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak sangat seksi bagi pengembang perumahan.
Group Ciputra merupakan pengembang raksasa melalui perusahaan PT Citra Maja Raya telah mempromosikan bahkan sudah menjual sekitar 20.000 rumah di Maja. Jika kita melihat rekam jejak Ciputra dalam membangun perumahan maka biasanya akan dibangun sebuah kota yang lengkap dengan fasilitas umum seperti pendidikan, rumah sakit. Diperkirakan kehadiran perumahan ini akan muncul sebuah kota dengan hingar bingar kota modern dengan segala konsekuensinya. Kehadiran PT Cita Maja Raya diperkirakan menghadirkan penduduk jutaan orang. Tinggal di Lebak menjadi pilihan yang tepat masyarakat Jakarta, umumnya daerah banjir.
Hal yang menarik seksinya isu di Kabupaten Lebak adalah hadirnya bandara pesawat terbang yang dimiliki PT Lion Air. Pihak PT Lion Air mengklaim bahwa perusahaan ini telah memiliki izin prinsip sekitar 4000 ha. Luasnya 2 kali lebih luas dari bandara Soekarno-Hatta. Investor Daily menuliskan 27/11/ 2014 bahwa konsep bandara yang didesain Lion, kata Rusdi, akan dipadukan dengan angkutan kereta api, transportasi ke pelabuhan, pusat grosir, dan perumahan atau properti. Rusdi menggarisbawahi pembangunan pusat grosir yang akan menampung pengusaha kecil-menengah. Pusat grosir ini jauh lebih besar dari Tanah Abang atau Mangga Dua. Dengan adanya pusat grosir, Rusdi berharap penumpang atau wisatawan, baik domestik atau asing yang selama ini berbelanja ke pusat grosir di Jakarta tidak perlu ke sana lagi.
“Jadi mereka bisa menghemat biaya transportasi dan akomodasi setidaknya Rp 1,5 juta. Yang lebih penting, kami ingin menumbuhkan UKM dan turut mengembangkan industri kecil yang belakangan produknya kalah bersaing karena gempuran produk Tiongkok,” tutur Rusdi.
Arus pembangunan menuju Lebak begitu dahsyat. Kabupaten Lebak akan digempur oleh dunia bisnis yang acapkali begitu kejam. Berbagai bidang bisnis telah melirik Kabupaten Lebak?. Bagaimana persiapan pemerintah Lebak. Setuju atau tidak, suka atau tidak suka bahwa pembangunan akan terus berjalan. Apakah masyarakat lokal sudah siap?. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang maka penduduk lokal akan menjadi korban pembangunan. Jumlah penduduk lokal Kabupaten Lebak menurut Lebak dalam angka sekarang 1.233.905. Akibat kehadiran bisnis di Kabupaten Lebak diperkirakan akan datang 1,5 juta bahkan lebih. Jumlah yang datang lebih banyak dari penduduk sekarang. Hal ini akan mengakibatkan konflik kepentingan.
Menyiasati Tsunami Penduduk
Hadirnya penduduk baru ke Kabupaten Lebak akibat kehadiran perumahan dan bisnis baru, maka konsekuensinya adalah penduduk lokal dan pendatang akan terjadi kompetisi yang tidak sehat. Kita akan melihat penduduk lokal akan menjual tanahnya kepada pendatang. Lama kelamaan penduduk lokal akan tergusur. Hal ini yang harus diproteksi oleh pemerintah dimulai dari Peraturan Daerah (PERDA) dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Penduduk lokal tidak lagi sebagai penonton pembangunan tetapi tetap menjadi tuan rumah secara ekonomi dan politik.
Penduduk lokal harus mampu menyediakan kebutuhan penduduk pendatang yang bekerja di Jakarta. Penduduk lokal tidak menjual tanahnya, tetapi mengelola tanahnya untuk kebutuhan penduduk pendatang. Dengan demikian terjadi saling membutuhkan. Tidak dapat dipungkiri, naluri pendatang untuk membeli tanah, tetapi naluri itu harus dibendung dengan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dari hasil tanahnya.
Program jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah ialah meningkatkan sumber daya guru-guru. Kita harus menyadari kualitas siswa sangat ditentukan oleh kualitas guru. Prof. Yohanes Surya mengatakan titik utama menjadi bangsa yang hebat ditentukan oleh kualitas guru. Pemerintah harus menginventarisasi guru yang layak dan tidak layak. Buruknya kualitas pendidikan kita ditentukan oleh kualitas guru. Terbukti, Indonesia selalu menjadi juara olimpiade sains dunia dibawah kepemimpinan Yohanes Surya. Apalagi, Yohanes Surya dan tim olimpiade sains ada di provinsi Banten.
Jika kita berpikir jauh kedepan, maka hal pokok yang dilakukan pemerintah Lebak bukan memperkuat pendidikan untuk diserap tenaga kerja. Tetapi anak-anak yang terpelajar untuk mengelola Lebak dengan pengetahuan yang baik dan berkeadilan.
Mengelola tanah dengan baik bukan menjualnya, membangun pendidikan yang baik dan berkeadilan menjadi kunci dan pondasi yang tidak dapat ditawar untuk sukses masa depan Kabupaten Lebak.


Download PDF

Kreatif Kelola Hutan untuk Masyarakat Hutan Lestari

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam
kkhdwbk

 

 

 

 

 

 

Orang Indonesia pasti banyak yang romantik kalau ditanya tentang hutan di Indonesia. Untuk pertanyaan tentang apa itu hutan, apa manfaatnya, dan bagaimana masyarakat di lingkungan hutan hidup, pasti akan lebih banyak ditemui jawaban bahwa di hutan banyak pohon dan binatang liar, hutan bermanfaat sebagai sumber makanan dan obat, dan masyarakat di lingkungan hutan di Indonesia hidup secara tradisional dan seakan tidak tersentuh oleh kemajuan jaman.

Pada kenyataannya, masuknya industri perkayuan sejak tahun 1960an dan diikuti industri sawit yang massif beroperasi mulai tahun 1980an, membuat masyarakat di lingkungan hutan mengalami pergeseran yang besar dalam semua aspek kehidupannya. Komoditas hutan dan tanah yang kemudian memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya mendorong banyak anggota masyarakat bersikap praktis dan oportunis.

Hutan dan Para Pihak

Dari pengalaman saya berkunjung ke wilayah hutan dekat konsesi tambang atau perkebunan kelapa sawit, banyak masyarakat yang pro tambang atau perkebunan yang sangat mendukung hutan dibuka untuk kepentingan investasi. Proses pembukaan hutan yang massif dan mengabaikan aspek konservasi, sosial, dan ekonomi membuat para pihak yang peduli terhadap hutan dan masyarakat adat di Indonesia kesulitan mengembangkan kerja bersama untuk menjaga hutan dan kearifan masyarakat yang hidup di lingkungan hutan.

Pembukaan hutan untuk kebutuhan pasar menyebabkan berkurangnya luas tutupan hutan. Pada periode 2009-2013 laju deforestasi terhitung tinggi; rata-rata mencapai 1,13 juta hektare per tahun dan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, kondisi rawan bencana, hilangnya satwa liar dan habitatnya, dan konflik antara berbagai pemangku kepentingan. (FWI, 2014)

Mengapa hal itu bisa terjadi? Kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan masyarakatlah yang menjadi jawabannya. Kondisi ini terjadi karena program pembangunan nasional tidak terserap sampai ke pelosok, pemerintah daerah yang tidak punya cukup semangat untuk membangun, kekuatan korporasi yang menekan masyarakat, dan sistem pengetahuan masyarakat yang tidak cukup memadai untuk menghadapi pengaruh atau trend yang menerpa kehidupan. Indomie dan Coca Cola lebih bisa menyentuh masyarakat yang jauh dari akses pembangunan dibandingkan layanan pemerintah.

Melihat tantangan-tantangan yang ada, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif untuk menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidup di lingkungan hutan mendapatkan manfaat secara nyata. Pengelolaan hutan digeser dari pemanfaatan produk semata menjadi berorientasi pada pengelolaan sumber daya hutan non kayu.

Wisata Minat Khusus sebagai Pilihan Solusi

ilustrasi
Hutan sebagai tempat wisata menarik dan bisa memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi pada masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, dinamika di tingkat pemerintahan mendorong distribusi wewenang pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi dan mulai lebih memberdayakan desa. Komunitas lokal yang secara generik disebut masyarakat adat mulai banyak diakui baik secara individual maupun komunal berikut hak-haknya. Dorongan internasional untuk menjaga hutan dari deforestasi juga menguat. Faktor-faktor pendukung ini dapat dijadikan momentum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan. Lingkungan hutan menjadi ruang yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal dan nasional. Wisata minat khusus dalam kerangka wisata berbasis komunitas bisa menjadi satu bentuk pilihan untuk mewujudkan itu.

Model pengelolaan hutan lewat usaha wisata seperti ini mendukung konservasi dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan mengandung prinsip-prinsip baik antara lain: 1) adanya pengenalan, dukungan, dan promosi kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, 2) anggota masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata, 3) adanya promosi kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan, 4) peningkatan kualitas kehidupan dan jaminan keberlanjutan lingkungan, 5) perlindungan terhadap keunikan dan budaya masyarakat lokal, 6) pengembangan pembelajaran lintas budaya, 7) adanya penghormatan terhadap perbedaan budaya dan martabat manusia, dan 9) terjaminnya distribusi manfaat yang diperoleh secara proporsional bagi anggota masyarakat. (Suansri, 2003)

Pariwisata berbasis komunitas merupakan peluang yang muncul sebagai bagian dari tren pariwisata global dimana para wisatawan menginginkan pengalaman akan kreasi budaya, peninggalan sejarah dan ekowisata di suatu lokasi wisata, dalam hal ini yang berada di lingkungan hutan. Model wisata ini menarik karena menawarkan pengalaman proses belajar, apresiasi terhadap alam, memperkaya pengetahuan, dan petualangan. Wisata minat khusus dalam kerangkan wisata berbasis komunitas cocok dilakukan oleh masyarakat yang hidup di lingkungan hutan karena bersifat berkelanjutan.

Sifat berkelanjutan wisata berbasis komunitas ditunjukkan oleh karakternya yang lebih mudah diorganisasi dalam skala yang kecil dan merupakan suatu jenis pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman. Peluang lebih besar dalam hal partisipasi komunitas lokal akan membuka pintu pemberdayaan masyarakat. (Nasikun, 2001)

Pengusahaan wisata alam di lingkungan hutan dapat dilakukan dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Model pengusahaan ini dapat diajukan oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi. Kesempatan masyarakat untuk mengelola lingkungan hutan negara juga dijamin oleh PP ini selama bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan taman nasional,taman hutan raya, atau taman wisata alam.

Produk Unggulan Wisata Komunitas

Contoh produk-produk unik, kreatif dan bernilai tinggi yang dapat diproduksi dengan bahan baku hasil hutan lestari.

Masyarakat di lingkungan hutan punya banyak kesempatan untuk menjadi produsen produk-produk wisata dan pemanfaatan potensi hutan yang berkualitas. Produk wisata seperti tracking, susur sungai, jelajah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, dan kesempatan tinggal dengan masyarakat setempat adalah paket-paket wisata yang menarik.

Pengelolaan sumber daya hutan selain kayu melahirkan peluang bagi masyarakat untuk mengolah hasil hutan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi (craftmanship). Dengan membuka akses masyarakat untuk belajar pengolahan hasil hutan, masyarakat dapat menjadi produsen produk kehutanan yang memiliki nilai tinggi. Semua hasil hutan yang dahulu tidak bernilai dapat diolah menjadi komoditi yang potensial dan tetap menjaga semangat konservasi. Bahan baku mentah atau setengah jadi dari lingkungan hutan dapat dijual dengan harga yang layak kepada konsumen yang membutuhkan.

Semangat ekonomi kreatif perlu ditanamkan bagi masyarakat yang hidup di lingkungan hutan agar mereka siap untuk mengelola informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya diri dan lingkungannya sebagai faktor produksi yang utama. Dengan begitu, masyarakat yang hidup di lingkungan hutan menjadi berdaya, mandiri, kreatif dan mampu berkompetisi dengan tetap menjaga nilai budaya dan hutannya.

 

Referensi dan foto:

  • Nasikun, 1999. Globalisasi Dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas. Makalah Lokakarya Penataan Pariwisata dalam Menyongsong Indonesia Baru oleh DEPARI, Harian Suara Pembaharuan, dan PUSPAR-UGM, Puncaka.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  • Forest Watch Indonesia. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.
  • Suansri, P. 2003. Community Based Tourism Handbook. Bangkok, Thailand : Responsible Ecological Social Tours Project (REST).
  • Foto diolah dari Google.

Download PDF

Masyarakat Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari yang Terdokumentasi dalam Sertifikat

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika tidak dikelola dengan baik dan bertanggungjawab, maka sumberdaya alam yang ada akan habis sia-sia. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk menopang kehidupan manusia, dimana masyarakat lokal tidak boleh lepas dari peranan terhadap pengelolaannya. Baik dengan kearifan lokal turun-temurunnya, maupun melalui pengaturan baru yang sengaja dibuat untuk melindungi kelestariannya. Masyarakat lokal di sekitar hutan memenuhi kebutuhan hidunya bergantung kepada hutan. Seperti yang masyarakat lokal Desa Simei, Distrik Wasior, Papua Barat katakan saat saya berkunjung ke desanya suatu hari, “Bagi kami hutan adalah Ibu, oleh karena itu kami harus selalu menjaganya”.

Senin, 7 Desember 2015, merupakan hari penting bagi empat kelompok tani di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada hari tersebut hingga empat hari ke depan, kelompok tani mereka akan dinilai oleh auditor untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang sifatnya wajib dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang sifatnya sukarela . Skema sertifikasi PHBML yang mereka gunakan adalah salah satu skema yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan lain-lain.

Empat kelompok tani ini tergabung dalam satu Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) yang bernama Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau. Anggota keseluruhannya berjumlah 567 orang dengan luas 134 hektar yang mencakup Desa Sanca, Desa Mekarwaru, Desa Gantarwaru dan Desa Baleraja. Lahan-lahan mereka didominasi dengan pohon Jati yang rata-rata usianya berkisar 10-20 tahun. Dari pohon-pohon yang telah ditebang, muncul tunas baru yang biasa disebut trubusan. Konon trubusan ini memperoleh pasokan air dan unsur hara yang lebih banyak dibanding bibit yang baru ditanam.

Ketertarikan para petani untuk mengikuti sertifikasi PHBML LEI ini menunjukkan betapa mereka peduli akan kelestarian hutannya. Kriteria dan indikator terhadap tiga aspek, yakni aspek produksi, aspek sosial dan aspek ekologi sangat dipertimbangkan dalam penilaian. Kriteria tersebut antara lain kelestarian sumber daya, kelestarian hasil, kelestarian usaha, terpeliharanya stabilitas ekosistem hutan, terpeliharanya sintasan spesies endemik/langka/dilindungi, kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, , terbangunnya pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi, serta keadilan manfaat menurut kepentingan masyarakat.

Butuh waktu satu tahun pendampingan intensif kepada para petani, sejak mereka mulai tertarik sampai akhirnya siap untuk dinilai. Selama itulah mereka mempersiapkan diri, mulai dari kelembagaan, kemandirian dan kelestarian, dan mulai dari dokumen-dokumen pendukung hingga implementasinya. Semua hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Para petani ini tidak hanya ingin hutan mereka dinyatakan legal, tetapi juga terjaga kelestariannya.

Hal pertama yang dapat membuktikan suatu hutan itu legal adalah keabsahan entitas lahannya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen izin pemanfaatan dan hak kepemilikan harus terpenuhi. Hal yang biasa terjadi selama adalah hanya sama-sama tahu di antara masyarakat sekitar hutan, ataupun dari cerita nenek moyang mereka mengenai kepemilikan dan batas-batas. Tidak ada dokumentasi yang dapat membuktikan hal tersebut secara hitam di atas putih. Oleh karena itulah, para petani ini mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan bahkan melengkapi keabsahan kepemilikan lahannya dengan peta areal kelola mereka. Peta tersebut dikembangkan hingga memunculkan empat sampai lima peta tematik. Tak hanya peta, mereka pun mulai mendokumentasikan perubahan luas tutupan hutan untuk menunjukkan kelestarian sumber daya hutan mereka yang dapat diakses dengan mudah di Google Earth.

Kemudian dalam pembentukan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat, kelompok tani tersebut mendokumentasikan keabsahannya, mendaftarkan diri hingga terbit akta notaris yang menyatakan sahnya lembaga. Para pengurus dan anggota yang hak dan kewajibannya tertulis dalam AD/ART UMHR Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau ini sama-sama menyusun aturan-aturan yang disepakati dalam menjalankan kegiatan unit manajemen, tercantum dalam Standard Operation Procedure (SOP). Selain itu juga disusun Rencana Kelola Hutan Lestari (RKHL) sebagai bentuk penjagaan kelestarian hutan milik mereka.

Dalam implementasinya, masyarakat harus mematuhi aturan yang mereka sepakati, terkait aspek produksi, ekologi maupun sosial. Mulai dari pemasangan spanduk yang berisi larangan-larangan maupun himbauan-himbauan, pelaksanaan pemantauan lingkungan seperti kualitas air akibat produksi, kebakaran, keamanan dan lain-lain yang terdokumentasi dengan rapi per periode. Ada juga pelaksanaan pemantauan sosial seperti catatan pengaduan, konflik, ketidakpuasan akan upah dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan implementasi aturan mereka, terdokumentasi dengan baik dan rapi.

Selain itu, terdapat juga catatan mengenai potensi hutan mereka. Bahkan salah seorangnya berkomentar bahwa ia tidak menyangka potensi hutannya sebesar itu. Tidak hanya kayu, akan tetapi juga non-kayu. Masyarakat kelompok tani ini selain bertani kayu, juga berkebun buah dan palawija. Hasilnya selain dapat dijual langsung, dapat juga dibuat keripik dimana hal tersebut menumbuhkan industri rumah tangga.

Dalam menjaga keberlangsungan hutannya, mereka pun menginventarisasi pohon-pohon kayu serta flora dan fauna yang ditemukan di sekitar hutan dan semua yang terdapat di hutan. Dari hasil inventarisasi itu, mereka dapat menentukan jatah tebang tahunan yang tidak boleh melewati ambang batas. Selain itu diterapkan juga aturan tebang satu tanam tiga dengan harapan keberlangsungan produksi kayu mereka akan tetap lestari. Sistem lacak balak kayu pun tak ketinggalan, dilaksanakan dan didokumentasikan sesuai SOP sebagai salah satu upaya transparansi pengelolaan hutan.

Masih banyak hal-hal yang belum terdefinisikan secara rinci tentang bagaimana masyarakat kelompok tani di Kabupaten Indramayu ini mengupayakan kelestarian hutannya melalui jalur sertifikasi. Tak ayal, segala persiapan dalam kurun waktu satu tahun belakangan berbuah hasil yang memuaskan. UMHR Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau ini dinyatakan lulus dengan nilai yang baik dimana lebih dari 80% kriteria dapat terpenuhi. Seluruh pengurus dan anggota yang hadir tersenyum puas dan senang akan pengumuman pada pertemuan penutupan tersebut. Sertifikat yang mereka raih bukanlah tujuan mereka. Proses tidak berhenti sampai sertifikat didapatkan, tetapi masih ada jalan panjang ke depan dalam mengelola hutan mereka secara lestari. Sertifikat hanyalah alat yang selain dapat mereka gunakan dalam bisnis kayunya, tetapi tentunya juga sebagai salah satu pembuktian, bahwa masyarakat pun mampu mengelola hutan secara lestari.


Download PDF

INTEGRASI KOTA CERDAS DENGAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) akhir-akhir ini hangat dibicarakan orang. Di berbagai pertemuan, sering diperbincangkankan kota cerdas (smart city). Perbincangan ini menarik di tengah kota yang semakin penat. Hal ini merupakan terobosan yang inovatif untuk mencari jalan keluar bagi persoalan kota yang kian kompleks. Terobosan ini akan “memaksa” pemimpin setiap daerah untuk memperbaiki kota yang dipimpinnya. IKCI secara otomatis menunjukkan kinerja pemimpin kota itu.
Kekeliruan yang mendasar pembangunan perkotaan dan pedesaan di Indonesia adalah diabaikannya hubungan desa dengan kota. Seolah-olah desa putus hubungannya dengan aktivitas kota. Kita mengenal istilah kota yang mandiri. Padahal, hampir seluruh kebutuhan kota berasal dari desa. Hingar bingar kota tidak pernah terlepas dari peran desa.
Persoalan paling utama yang dialami masyarakat kota adalah kurangnya informasi tentang sumber pangan yang dikonsumsi. Berulangkali masyarakat kota dihebohkan dengan daging celeng. Jika semua daging di pasar memberikan informasi akurat tentang sumber daging itu maka masyarakat tidak perlu risau. Konsumen tinggal mencari informasi yang diberikan seperti siapa peternaknya, dan semua informasi proses pendistribuasian diberikan secara akurat maka masyarakat merasa nyaman untuk mengkonsumsi.
Informasi yang mutlak dibutuhkan masyarakat kota adalah tentang sumber sayur-mayur, buah-buahan, ikan dan karbohidrat seperti beras. Informasi berupa penggunaan pestisida bagi sayur-mayur dan buah-buahan. Berbahaya sekali jika konsumen di kota mengkonsumsi makanan berupa beras, ikan, sayuran dan buah-buahan tidak mengetahui proses produksi dan distribusi. Tatkala Indikator Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKC) sangat baik di bidang ekonomi seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, industri, sumber daya; bidang sosial seperti keamanan, kesehatan, layanan publik, transportasi, interaksi sosial digital; bidang lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan berkembang, tata ruang yang baik jika ternyata makanan yang dikonsumsi telah membunuh masyarakat perkotaan secara pelan-pelan karena pestisida yang melekat di beras, sayur-sayuran dan buah-buahan. Maka IKCI akan kehilangan makna. Bahkan tanpa makna. Masyarakat kota jika ingin makan kerang sejatinya memiliki informasi apakah kerang itu berasal dari Muara Angke atau dari Cirebun maupun dari tempat lain. Lebih baik lagi, konsumen mengetahui informasi kualitas air laut habitat kerang itu. Semua barang konsumsi bagi konsumen sejatinya datanya tersedia.
IKCI harus juga mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan dengan pertimbangan pemanasan global dikaitkan dengan konsep limbah nol (zero waste), maka variabel pengelolaan sampah kota harus merupakan salah satu fokus penilaian. Cara penilaiannya pun harus didorong agar sampah kota harus dikembalikan ke desa untuk kebutuhan desa. Sebagai contoh, hasil pertanian dari Sukabumi dan daerah lain sebagai pemasok makanan ke kota-kota, khususnya Jakarta diangkut dengan mobil kecil maupun truk-truk besar. Ketika angkutan itu kembali ke Sukabumi dan daerah lain maka angkutan itu sejatinya membawa kompos hasil olahan dari limbah pertanian di kota. Kompos itu digunakan petani untuk pupuk pertaniannya. Tentu saja kontrol penggunaan kompos ini harus diawasi pemerintah sebagai kontrol sosial. Sebab, jika tidak dikontrol kemungkinan terjadi penyeberangan spesies baru di tempat yang baru berpotensi tumbuh secara tidak terkendali. Bisa saja spesies tertentu di Sumatera yang bibitnya (melalui biji) tergabung dalam limbah kota, jika dibawa ke desa di pulau Jawa akan mengganggu ekosistem baru. Oleh sebab itu, hal semacam ini harus dikelola dengan sangat hati-hati dengan cara pemilahan limbah menurut sumbernya.
Dengan ditatanya hubungan desa sebagai produsen dengan kota sebagai konsumen, maka konsumen kota dapat mengetahui darimana makanan yang dikonsumsinya dan dapat melihatnya sewaktu-waktu untuk meyakinkan warga kota bahwa apa yang dikonsumsinya menyehatkan. Semua informasi yang dikonsumsi masyarakat kota disajikan secara akurat. Komunikasi masyarakat kota dengan desa juga akan menambah hubungan yang baik antara masyarakat perdesaan dengan perkotaan. Sebab, masyarakat perkotaan akan sering berkunjung ke perdesaan tempat kebutuhan mereka diproses. Kegiatan ini sekaligus menggairahkan pariwisata ke desa. Anak-anak kota mengenal desa sejak dini.

Masyarakat kota yang melihat secara langsung proses produksi dan ditribusi maka konsumen merasa nyaman dan tahu persis apa dan bagaimana proses pengelolaan makanan yang dikonsumsinya. Kenyamanan konsumen kota dengan informasi produk desa niscaya akan mengurangi konsumsi kota terhadap produk luar negeri yang tidak memiliki informasi yang lengkap dan sulit untuk dikontrol. Selain rasa nyaman, penataan hubungan kota dengan desa mengakibatkan polusi rendah akibat kendaraan pulang-pergi kota desa penuh dengan barang. Sebab, sebelumnya angkutan barang pembawa hasil pertanian ke kota, pulang ke desa umumnya kosong.

IKCI yang memasukkan hubungan kota dengan desa dalam penilaian akan mendorong inteaksi sosial kota dengan desa berjalan dengan baik. Juga, akan meminimalisasi kesenjangan sosial. Kebijakan pembangunan kota dan desa harus memasukkan hubungan desa dengan kota. Jika tidak, percepatan pembagunan pedesaan hanya sebatas wacana dan retorika yang jauh dari kebutuhan warga desa.

IKCI secara sengaja harus mendorong integrasi pembangunan kota dengan desa yang selama ini diabaikan. Pembangun Kota dengan Desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari semua aspek. Aspek ekonomi, interaksi soasial dan pelestarian lingkungan hidup.


Download PDF

Apakah Pemerintah Predator Rakyat?

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

1Lombok Timur_ Pro dan kontra terus bergejolak ditengah isu pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Disatu sisi masyarakat menerima rencana sang pemangku kebijakan mengeruk pondasi laut. Di tengah seirama notasi rencana pemerintah dengan rakyat, ada gemuruh warga menentang penyedotan pasir. Dalam kondisi ini tidak heran media intaraksi sosial terus menyuarakan hak rakyat dalam upaya menolak rencana bencana pemerintah. Kendati demikian, sebagian rakayat yanng memiliki kepentingan dan mendapat cipratan keuntungan senantiasa mendorong dan mendukung niat pemangku kebijakan.

Isu eksploitasi dan pengerusakan alam Kabupaten Lombok Timur terus berlangsung. Sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki rencana untuk melakukan penambangan pasir besi di sekitar pesisir pantai Kecamatan Pringgabaya dan sekitarnya. Berbagai cara telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah bersama beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penggalian pasir besi. Hanya saja masyarakat tetap melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana penambangan tersebut.

Munculnya perlawanan masyarakat terhadap rencana penambangan pasir besi di sekitar Kecamatan Pringgabaya ini diawali dengan tersebarnya selebaran yang berisi tentang analisis dampak lingkungan penambangan pasir besi ini. Hal ini terjadi pada pertengahan 2008, dimana selebaran analisis dampak lingkungan yang sebagian besarnya berisi tentang dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat sekitar lingkar tambang apabila penambangan pasir besi dilakukan.

Keresahan itu terus berkecamuk dalam benak masyarakat Kecamatan Peringgabaya, terutama masyarakat yang ada di sekitar pesisir, seperti masyarakat Dusun Sukamulia, Gegurun, Dasan Pancor, Bagik Gaet, dan Aik Sepolong, Desa Pohgading Timur. Masyrakat Dusun Ketapang, Desa Pohgading Induk, masyarakat Dasan Geres dan Dusun Bagek Atas, Desa Batuyang, serta masyarakat Dusun Ketapang, Desa Peringgabaya.

Hingga awal 2010 keadaan masih adem ayem. Penolakan yang dilakukan masyarakat masih dingin. Artinya, masyarakat hanya melakukan penolakan tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Situasi mulai memanas sejak Bupati Lombok Timur (Sukiman) melakukan sosialisasi tetang Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Besi di Kantor Camat Pringgbaya yang dilaksanakan pada pertengahan April 2010. Pada saat itu masyarakat Pringgabaya sangat marah mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Bupati sehingga mereka melakukan tindakan anarkis yang menyebabkan rusaknya beberapa kendaraan dinas yang dibawa oleh tim sosialisasi pada saat itu, kejadian itu juga menyebabkan Bupati Lotim luka memar akibat terkena lemparan warga.

Penolakan terus dilakukan masyarakat meski gaungnya belum bisa menembus media nasional. Pada 2010 Pemda Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Izin Ekplorasi untuk PT. Anugrah Mitra Geraha. Informasi tentang diterbitkannya izin tersebut sampai jua ke telinga masyarakat. Sehingga, masyarakat semakin tersulut untuk melakukan perlawanan. Sejak itu, rentetan konflik terus terjadi, terutama di Desa Pohgading Timur, Kecamatan Peringgabaya.

Hingga pertengahan 2011 tercatat empat kali terjadi tragedi bentrokan antara pihak PT. AMG dengan masyarakat Dusun Sukamulia dan Dusun Dedalpak. Peristiwa itu adalah penghadangan dan perusakan mobil Tim Peneliti AMG yang dilakukan di depan masjid Dusun Gegurun, pengejaran Tim Peneliti AMG di pantai Dusun Dedalpak, pengejaran Tim Peneliti AMG di Dusun Bagik Atas, dan kejadian yang lumayan besar adalah Pengejaran Tim Peneliti AMG yang berasal dari Negara Cina yang mengakibatkan 5 orang dari tim peneliti itu harus kritis akibat dihakimi oleh massa. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang warga Dusun Sukamulia harus berhadapan dengan pihak Kepolisian Lombok Timur, namun syukurnya keenam orang warga tersebut tidak terbukti melakukan pemukulan dan perusakan mobil tim peneliti tersebut, sehingga mereka dapat terbebas dari jeratan hukum.

Keresahan dan kemarahan semakin membara di hati warga Kecamatan Pringgbaya, sehingga pada 17 Februari 2014 mereka berbondong-bondong mendatangi Camp PT. AMG. Konflik tidak bisa dihindarkan dan pada hari itu terjadilah benterokan antara pihak Kepolisian dengan warga yang melakukan aksi. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja 2 orang anggota polisi menjadi bulan-bulanan warga dan satu unit mobil patrol Polsek Pringgbaya hangus terbakar akibat kemarahan warga atas perbuatan aksi polisi yang mengamankan 2 orang warga Dusun Ketapang.

Hangusnya mobil patroli dan 2 orang anggota polisi yang dihakimi oleh massa kemudian menyulut kemarahan pihak kepolisian, sehingga polisi melakukan gerakan yang cukup berutal. Polisi kemudian melepaskan tembakan yang tidak beralasan dan tanpa arah, hal ini menyebabkan beberapa orang warga terkena tembakan.

Terkuburnya isu penambangan pasir besi, akhir-akhir ini menguak kembali sahwat pemerintah berencana menyedot pasir laut di kawasan Lombok Timur bagian selatan. Penyedotan tersebut diperuntukkan untuk reklamasi Teluk benua Bali. Kabar ini memicu aksi masyarakat, sebagian warga melakukan aksi penolakan untuk meminta pemerintah tidak memberi izin eksploitasi. Sementara sebagian warga lainya menolak melalui akun media sosial, dengan menempelkan poto profil save Lombok dan lainya.

Berbicara kebijakan, tentu pemerintah dan pemilik modal terus mendorong tersalurnya birahi menguasai dan mendapatkan keuntungan dari alam. Keuntungan tersebut dilandasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Namun sebagian menilai kesejahteraan tidak seharusnya merusak hidup dan kehidupan serta habitat alam yang ada di dalamnya. Siapa saja yang ingin menguasai alam dengan memaksakan kehendak tanpa berpikir masa depan sama artinya mereka adalah predator rakyat.

 

 


Download PDF

Budaya “Pamali” Kunci Masyarakat Adat Kutasari menjaga Kelestarian Hutan

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Dalam budaya masyarakat tertentu di Indonesia, terdapat adat pamali atau budaya yang melarang akan sesuatu (pantangan) yang cukup kental berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi bagi mereka yang melanggar. Untuk mereka yang memiliki pengetahuan dan terbiasa hidup dengan cara modern, pamali justru biasa dianggap hanya sebagai mitos tanpa ada bukti ilmiah yang menguatkan.

Namun, tidak banyak masyarakat umum yang tahu kalau di antara pantangan yang seringkali dianggap sebagai mitos tersebut, ternyata ada yang bermanfaat untuk menjaga alam serta kelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh penduduk Dusun Kuta di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Saat menapaki kaki di tanah adat ini, paru-paru terasa begitu segar. Udara jernih yang dihasilkan dari rimbunnya hutan seperti menuntun saya untuk terus melangkah dan merasakan betapa asrinya alam di kampung ini. Semua Nampak begitu sederhana, namun kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan. Tidak banyak orang tahu apa rahasia dari asrinya hutan di kampung adat ini. Alih-alih mencari kepahaman, diri ini malah terbuai dengan lantunan lagu alam yang mencuat dari balik tirai rimbunnya hutan.

Masyarakat Kampung Kuta atau yang lebih dikenal dengan kelompok Masyarakat Adat Kutasari memiliki kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka. Misalnya dalam membangun konstruksi rumah adat. Selain melakukan upacara adat terlebih dahulu, bagi mereka, rumah tinggal harus dibangun dengan ukuran 10 X 6 meter dengan dinding dari anyaman bambu, lantai papan atau kayu, serta atap menggunakan ijuk dan rumbia.

Setiap warga masyarakat pun dilarang membangun rumah adat dari semen. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mematuhi adat istiadat leluhur. Namun jika dilihat dar sisi keilmuan, ternyata pantangan ini mampu menjaga agar rumah adat mereka tidak terserang bencana longsor karena kondisi tanah di daerah ini yang sangat labil sehingga tidak memungkinkan untuk membangun pondasi rumah. Pembangunan rumah adat pun dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Ukuran dan bentuk rumah yang telah ditetapkan menunjukan pola hidup yang sederhana dan azas keadilan daiam pemanfaatan lahan untuk pemukiman.

Contoh lain lagi adalah pemanfaatan sumber air masyarakat. Dusun yang ditinggali oleh 120 Kepala keluarga dengan total penduduk berjumlah 370 jiwa tersebut tidak diperbolehkan untuk menggali sumur. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat memanfaatkan empat sumber mata air, yaitu mata air Cibangbara, Ciasihan, Cinangka dan Cipanyipuhan. Larangan ini pun bisa dilihat sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kondisi tanah yang labil di Kampung Kuta.

Selain itu, masyarakat adat ini juga mempercayai bahwa peninggalan-peninggalan dari Prabu Ajar Sukaresi (leluhur mereka) disimpan di hutan keramat dan dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Bima Raksa Kalijaga, Sang Mentil, Kyai Bima Raksanagara dan Prabu Mangkurat Jagat sehingga menyebabkan masyarakat sangat patuh untuk menjaga hutan keramat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang masyarakat adat Kutasari tidak pernah mengganggu dan merusak kelestarian hutan keramat (hutan lindung) seluas 40 ha. Sehingga kelestarian dan keutuhan hutan lindung itu tetap terpelihara dengan baik.

Dari mitos-mitos dan budaya pamali yang terus dijaga seperti itulah masyarakat adat ini berhasil mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan pada tahun 2002 lalu, dengan kategori Kampung Penyelamat Lingkungan.

Selain masyarakat adat Kutasari ini, masih banyak lagi kearifan lokal yang dipercaya dengan cara masing-masing masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang telah berhasil memberikan bukti bahwa masyarakat adat jauh lebih handal dalam mengelola hutan dan alam di bumi pertiwi ini. Dibandingkan dengan indutsri dan negara yang bahkan terbukti malah mengalami kebakaran hutan di wilayah ‘kekuasaan’ mereka.

Namun meski telah terbukti dengan cukup baik, entah kenapa pemerintah seperti sulit sekali menerapkan Putusan MK 35 tentang hutan adat dan masyarakat adat ini. Peraturan Daerah yang tengah digagas sebagai turunan dari MK 35 pun seperti mendapat tantangan berat untuk diwujudkan. Padahal, konservasi hutan yang dilakukan secara adat dan turun temurun ini telah memberikan banyak keberkahan tidak hanya untuk alam, tapi juga untuk Indonesia sebagai Negara dengan tutupan hutan yang sangat luas.

Kini, belajar dari kebakaran hutan hebat kemarin dan berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) di Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berkomitmen menekan ambang batas kenaikan suhu bumi hingga 1,5c, sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada masyarakat adat. Terlebih, pelibatan masyarakat adat untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan sudah jelas terbukti dan terpercaya lebih ampuh mencegah deforestasi dari apapun yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sudah saatnya negara hadir untuk mereka, mengakui mereka dan percaya bahwa mereka bisa.

Para sesepuh hutan adat dan kampung Kutasari
Upacara Gondang Buhun

 

Sumber diambil dari hasil peliputan dan kunjungan penulis ke Dusun Kuta di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Sumber lain :
1. http://www.greeners.co/berita/budaya-pamali-mampu-jaga-kelestarian-alam-kampung-kuta/
2. Press Release Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 24 September 2014.


Download PDF

Abainya “Mereka” Terhadap Lahan Adat

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Screenshot_2015-12-18-16-44-19Pengelolaan SDA saat ini gencar dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dengan kecenderungan menguras SDA tanpa memperhatikan keberlanjutannya dari berbagai aspek. Otonomi daerah yang bertujuan memberikan kesempatan  untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing justru menjadi celah-celah munculnya korupsi. Akhirnya terjadi perebutan kewenangan sehingga dalam pengelolaan SDA sarat dengan potensi konflik.

Pihak yang paling dirugikan dari perebutan lahan ini adalah masyarakat adat. Sejak turun temurun masyarakat adat di Indonesia menggunakan hak tanah sebagai hak komunal bukan kepemilikan pribadi. Padahal kepemilikan atas tanah harus dapat dibuktikan lewat dokumen sertifikat karena hak tanah secara kolektif belum dapat berlaku dilapangan. Hal ini yang mendorong munculnya banyak izin bagi konsesi perkebunan dan pada akhirnya berujung konflik perusahaan melawan masyarakat. Masyarakat adat sebagai kaum minoritas di Indonesia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Akan tetapi, pemerintah luput untuk memperhatikan hukum dan cara hidup mereka sehingga semakin terpojoklah kehidupan mereka.

Pada kasus orang rimba di Jambi, lahan adat mereka telah dilanggar oleh perusahaan kelapa sawit. Pembukaan dan penebangan hutan secara besar-besaran tersebut membuat mereka sulit untuk bertahan hidup. Sumber-sumber makanan mereka ditebang, air semakin sulit, begitupula dengan hewan-hewan di hutan. Saat mereka mengajukan protes di kantor perusahaan tersebut, justru penjaralah yang mereka dapat (Films4Forests). Dalam hal ini telah terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tersebut. Pemerintah berdalih bahwa pembukaan tersebut akan membawa kemajuan ekonomi bagi mereka. Pemerintah lupa penyerapan tenaga kerja pada perusahaan kelapa sawit pun  bukan berasal dari orang rimba.

Pelanggaran terhadap lahan adat ini terjadi karena tidak adanya batas administratif yang jelas. Pemerintah daerah pun sebagai pemberi izin tidak melihat kembali tanah ulayat milik orang rimba. Padahal Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 telah mengakui terhadap hak-hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Di pasal 3 UUPA juga dijelaskan kewenangan hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Pengabaian akan hal ini terjadi karena tumpang tindihnya hukum di Indonesia dan tidak melihat hukum adat sebagai suatu hal yang krusial.

Ditilik lebih dalam pembukaan  lahan untuk kelapa sawit pun menyebakan monoculture. Tidak adanya lagi keanekaragaman hayati di hutan yang menyebabkan langkanya spesies tertentu. Belum lagi limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebu dan praktek buruk yang dilakukan perusahaan untuk menekan biaya produksi. Harusnya pemerintah lebih jeli melihat hal ini karena jika terus dibiarkan maka sumberdaya alam ini akan semakin habis tergerus.  Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperluas wilayah taman nasional. Misal pada daerah konservasi gajah jika kita memperbesar wilayahnya maka kita ikut juga menyelamatkan spesies dibawahnya yang ukurannya lebih kecil. Ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem di dalam wilayah tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi seharusnya lebih memikirkan keseimbangan ekosistem karena bagaimanapun kita bergantung pada alam. Jika alam tersebut rusak perlu waktu yang tak sebentar untuk kembali memperbaikinya dan kita pula yang dirugikan. Intinya adalah dalam setiap kebijakannya pemerintah daerah khususnya harus mengkaji dari semua aspek. Apa yang dinilai baik belum tentu itu baik bagi masyarakat karena bagaimanapun masyarakatlah yang lebih mengetahui potensi pada tanah daerahnya.


Download PDF

Menyoal Eksploitasi Alam: Pertaruhan Perut Pemerintah dan Nasib Holistik Rakyat

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

               Sumber gambar: http://balebengong.net           Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Tentu, ini merupakan kebanggaan bagi daerah sebab bisa mandiri/otonom mengurus kekayaan alamnya. Hal ini in se baik adanya. Daerah mendapat tanggung jawab utuh demi kemajuan dan perkembangan prospektif. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menyenangkan pemerintah daerah, tetapi juga rakyatnya sebagai kesatuan stake holder. Kemudian, implementasi nyata ketetapan tersebut tampak dalam adanya industri ekstraktif semacam pertambangan mineral, minyak, gas, dan pengelolahan hutan. Eksploitasi alam bermunculan di berbagai pelosok daerah sebagai konsekuensi logis.

           Tak dapat dimungkiri, kehadiran para investor dengan jargon pembangunan daerah menjadi alasan klise bagi pemulusan ragam eksploitasi termaksud. Namun ironisnya, iming-iming hasil yang menggiurkan menjadikan kesepakatan lebih banyak berlangsung sepihak antara investor dan pemerintah tanpa melibatkan rakyat. Pada lain hal, realitas eksploitasi  di Indonesia seringkali memberikan sinyalemen kebobrokan daripada kemaslahatan bersama. Kontroversi hingga berujung pada konflik menjadi noktah hitam bagi perjalanan bangsa yang notabene menjunjung  prinsip-prinsip demokrasi ini. Salah satu contoh kasus ialah protesnya 10 warga desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan. Sumirnya, mereka dengan tegas menolak kehadiran HPHKm (Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) dan Komashut (Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan) karena tak ada respek dan kontribusi berarti bagi mereka, serta keberadaan peta areal yang kurang jelas (bdk. Laporan Investigasi, WFI Simpul Bogor, November 2002 dlm http://fwi.or.id/publikasi/konflik-antara-masyarakat-sekitar-hutan-masyarakat-adat-dan pengusaha-hph/). Masalah hampir serupa juga tampak dalam industri pertambangan. Masyarakat Serise, Luwuk, dan Lingko Lolok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membuat pengaduan soal pembongkaran lahan dan penggalian yang telah merusak tanah adat mereka, menebarkan debu, dan mengalirkan limbah yang mencemari sumber-sumber air (bdk. Jebadu dkk.,ed., Pertambangan di Flores-Lembata. Berkah atau Kutuk, 2009, hlm. 17-18).

              Pada tataran ini, segala aneka kebijakan pemerintah daerah soal eksploitasi alam patut dipertanyakan kembali. Izinan bagi masuknya perusahaan-perusahaan mesti ditinjau lagi. Jangan sampai kepentingan parsial menjadi tameng terjadinya itu. Politik “kong kali kong” memainkan citranya. Dedengkot korporasi atau perusahaan transnasional menjadi bayang-bayang yang mengendalikan pemimipin lokal. Sungguh ironis dan tragis apabila ini terjadi. Salah satu bukti nyatanya ialah penangkapan mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah, oleh KPK karena menerima suap dari pengusaha Andrew Hidayat terkait izin pertambangan batubara di daerah itu (bdk. Kompas, 11 April 2015, hlm. 1). Dapat terlihat bahwa hegemoni kepentingan perut pemerintah rupanya menganyirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

            Menelisik lebih jauh, praktik-praktik eksploitasi yang terjadi merupakan manifestasi lanjutan dari hegemoni kapitalisme global. Bahwasannya kapitalisme global atau neoliberalisme itu telah menjadikan negara-negara berkembang sebagai lahan empuk peraupan kekayaan bagi negara kapitalis besar, semisal Eropa dan Amerika Serikat. Perekonomian pasar bebas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak asing untuk masuk dan menancapkan kaki keruknya di Indonesia. Rakyat dengan pengetahuan seadanya soal eksplorasi dan eksploitasi “terpaksa” turut serta dalam percaturan  ini. Pemerintah daerah yang juga tidak kritis dan bijaksana tentu mudah saja tergiur oleh tawaran-tawaran semu dari pihak korporasi. Sehingga hasil alam di daerah pun mudah saja dicaplok. Tentang ini, menurut John Medley dalam bukunya Bisnis Besar Menguasai Masyarakat Miskin (2013), kenyataan selama ini, kebanyakan negara berkembang tidak mendapat keuntungan yang berarti dari kehadiran bisnis perusahaan transnasional. Oleh karena itu, abaikan intensi pembangunan demi kesejahteraan daerah, karena itu hanyalah mimpi siang bolong bagi masyarakat. Keuntungan tetap saja bagi para investor dan perusahaan.

            Pada gatranya, pemerintah dituntut untuk memperhatikan beberapa fakultas tinjauan kritis berikut dalam konstelasi eksploitasi alam. Pertama, fakultas relevansi. Apakah usaha eksploitasi itu relevan dengan kondisi daerah dan masyarakat. Maksudnya, jangan sampai kondisi medan tidak memungkinkan terjadinya eksploitasi. Jangan sampai eksploitasi sungguh tidak ramah lingkungan ataupun mengambil hak tanah rakyat (adat), dan hanya membuat masyarakat terganggu sehingga timbulnya konflik. Kedua, fakultas kebergunaan. Ini tentang faedah yang dihasilkan. Apakah itu sungguh-sungguh berguna bagi rakyat, apakah kehadiran para investor dan usahanya memberikan kesejahteraan bagi daerah. Ataukah rakyat hanya menjadi boneka dan tidak menikmati sekelumit pun kekayaan alamnya. Ketiga, fakultas urgensitas. Berguna saja tidak cukup. Dalam konteks ini, apakah sesuatu yang berguna itu urgen atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Jikalau eksploitasi itu tidak terlalu dibutuhkan masyarakat setempat, sebaiknya ditiadakan saja. Ini catatan penting bagi pemerintah, terutama para pemimpin lokal. Memperhatikan ketiga fakultas itu penting supaya daerah tidak menjadi locus empuk korporasi.

        Pemerintah juga mesti ingat bahwa kepentingan perutnya tidaklah sebanding dengan dimensi holistik (keseluruhan) kehidupan masyarakatnya. Fakta menyajikan bahwa banyak masyarakat yang telah menjadi korban amukan eksploitasi yang salah kaprah. Mereka tidak hanya kehilangan materi tetapi juga mempertaruhkan nyawa. Bencana asap, pencaplokan hutan yang tak jelas juntrungnya, kondisi ekonomi masyarakat yang tak pernah berubah, upah kerja yang tak sesuai dengan harapan merupakan beberapa potret serampangnya praktik eksploitasi di negara kita. Belum lagi pertentangan-pertentangan yang meregang nyawa masyarakat akibat adanya upaya tolak eksploitasi. Harus ada perhatian mendalam dan serius atas hal-hal seperti ini. Sebab, menurut Armaidy Armawi dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 20, No.1 (Maret, 2013), perilaku manusia yang hanya mementingkan hasrat dan nafsu konsumtifnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan berdampak pada konflik kepentingan.

            Saya menyadari bahwa realitas eksploitasi di daerah-daerah Indonesia merupakan hal yang tak terbantahkan. Sampai pada titik ini, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sikap kritis dan terbuka dalam melihat realitas yang terjadi. Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan tiga fakultas di atas beserta ketidakberesan-ketidakberesannya, pemerintah mesti tegas mengurusnya. Kebijakan pemimpin seharusnya menjadi pengejahwantahan suara rakyat. Pemimpin dituntut keluar dari zona nyaman menara gading kekuasaannya. Hal adiluhung yang harus diperjuangkan pemerintah adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan urusan perut materialistisnya. Ini tentunya menjadi tantangan nyata dewasa ini, bukan hanya pada diri pemerintah melainkan juga pada diri rakyat itu sendiri. Di sinilah letak pertaruhannya; antara eksploitasi, kekuasaan, perut kekayaan pemerintah, dan hidup holistik rakyat. Akhirnya, saya kira pemerintah daerah juga pemerintah pusat mesti berkaca dan melihat diri lagi. Sebab, yang paling relevan, berguna, dan urgen adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah esensi hidup holistik rakyat.

Sumber gambar: http://balebengong.net


Download PDF

DILEMATIKA WARGA TUMPANG PITU

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

 

1602543IMG20151126110946780x390

Gubuk-gubuk fasilitas penambangan emas yang diberikan oleh pihak PT. BSI (Bumi Sukses Indo) terlihat tidak teratur. Tempat yang awalnya dijadikan pos penambangan bagi perusahaan BSI telah luluh lantak terlahap api yang dipicu oleh amarah dari masyarakat Tumpang Pitu. Masyarakat mengamuk akibat tidak terima atas perlakuan dari pihak P.T.BSI. Tumpang Pitu merupakan sebuah lokasi berupa gunung yang difungsikan sebagai hutan lindung. Hutan lindung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Lokasi hutan ini berada di daerah Pesanggaran  Kabupaten Banyuwangi. Berlatar belakang adanya persepsi bahwa kawasan ini memiliki kandungan emas yang mencapai 1 miliar ton di bawah Gunung Tumpang Pitu, membuat P.T. BSI bertekad untuk membuka lahan menjadi kawasan pertambangan emas yang sebelumnya merupakan hutan lindung.

Lalu bagaimana tanggapan warga mngenai hal ini? Warga menolak aksi penambangan ini karena warga menilai bahwa pihak BSI belum mendapatkan izin dari Badan Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Terjadilah bentrok antara warga dengan pihak BSI. Hal yang paling parah adalah munculnya aksi vandal dan disertai pembakaran fasilitas yang dibangun olaeh pihak BSI. Bentrok yang tidak bisa dipungkiri membuat aparat menutup daerah itu.

Hal yang paling mendasari terjadinya konflik antara warga Gunung Tumpang Pitu dengan pihak dari P.T. BSI adalah warga merasa tidak terima atas dialihfungsikannya hutan lindung sebagai hutan industri yang di dalamnya akan dilangsungkan penambangan emas. Menurut warga pembukaan areal tambang di daerah tersebut dinilai dapat merusak hutan sehingga hutan tidak dapat menjalankan fungsinya. Selain itu, alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi tambang akan berakibat pada robeknya kohesi sosial di masyarakat.

Berdasarkan pengakuan yang telah dilontarkan oleh pihak perusahaan, mereka mengatakan bahwa sudah mendapatkan ijin sebelum menjalankan program penambangan ini di Gunung Tumpang Pitu. Mereka mengaku bahwa Ibu Chusnul Khotimah selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi telah memberikan perijinan.

Namun warga menilai hal itu sangat tidak wajar, karena wilayah yang selama ini dilindungi, tidak mungkin dengan mudah dialihkan fungsinya. Selain milik pihak nasional, kawasan hutan lindung ini sangat diagungkan keberadaannya oleh waga sekitar Tumpang Pitu. Warga merasa hal ini tidaklah adil baginya.

Konflik yang dipicu oleh ketidak nyamanan warga akibat program penambangan yang secara konkrit akan dilaksanakan pada tahun 2016 mendatang terbilang serius. Bahkan hingga akhir tahun 2015 ini konflik masih belum terselesaikan. Warga terus menuntut Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk mencabut perijinan yang telah diberikan.

Melihat kondisi yang seperti itu apakah pemerintah daerah masih akan tetap diam? Hutan lindung sudah menjadi penopang hidup bagi warga sekitar. Tak heran bahwa warga memberikan aksi penolakan terhadap P.T. BSI. Pemerintah memberikan ijin eksplorasi penambangan kepada perusahaan BSI karena alasan pengolahan mineral emas yang tidak merusak lingkungan. Alasan diperkuat oleh adanya perjanjian perusahaan dengan tidak mencemari lingkunagan dengan hasil sisa penambangan. Perusahaan juga mengaku bahwa mereka akan menjadikan limbah sisa tambang dalam bentuk lindi. Secara kimiawi lindi memang bisa berproses kembali menurut siklusnya. Namun tetap saja hal trsebut berdampak buruk terhadap lingkungan karena walau bagaimanapun untuk menjernihkan kembali limbah hasil tambang membutuhkan pelarut yang banyak. Dalam hal ini air bisa menetralisirnya, tetapi kuantitasnya tidak akan mumpuni untuk menetralisir itu semua. Kemungkinan besar bila penambangan tetap berlangsung limbah akan mencemari lingkungan sekitar. Satu – satunya cara membuang limbah sisa pertambangan adalah dengan mengalirkannya ke laut. Apabila itu terjadi laut bagian selatan akan tercemar dan biota-biota laut akan mati. Selain pencemaran, hutan lindung tersebut pasti akan hilang jika penambangan akan dilakukan secara terus menerus kedepannya. Padahal hutan lindung ini bagian dari kawasan Taman Nasional yang tidak seharusnya diganggu keberadaannya. Secara nyata telah jelas bahwa penambangan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif, bagi masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Seharusnya sebelum memberikan perijinan, pemerintah benar – benar memikirkan dampak yang cukup serius kedepannya. Konflik antara warga dengan pihak perusahaan akan terus berlanjut kalau pemerintah tidak mencabut perijinan yang telah diberikan kepada P.T. BSI. Lalu, bagaimana nasib penghuni Tumpang Pitu kedepannya? Masyarakat tidak akan bisa memberikan  penolakan tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah

 

 

 


Download PDF

PEREMPUAN PENJAGA TEMBAWANG

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Pohon di TembawangTidak mudah memang mengilustrasikan kisah tembawang. Perbedaan latar belakang suku serta lingkungan hidup yang belum pernah menjamah keberadaan Tembawang menjadi kendala. Namun, ketika mendengar cerita seorang Ibu dan dua anaknya dari seorang teman, Ibu yang menjaga Tembawang dengan segala upaya dan rela berkorban waktu. Membuat keberanian serta kekuatan rasa ingin tahu mengungkap Tembawang semakin kuat. Letak tembawang yang diceritakan tersebut berada di Desa Tanjung Maju, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

/Perjalanan Menuju Desa Tanjung Maju/

Perjalanan dimulai sedini itu. Matahari baru lahir dari kandungan langit. Lokasi desa Tanjung Maju sekitar tiga jam tiga puluh menit dari kota Pontianak. Sesampainya disana sambutan suasana hening, rumah berbaris rapi dengan atap daun sagu serta dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Air masih menetes dari daun-daun yang membasahi lantai bumi. Cahaya matahari terpancar melalui celah-celah daun rindang. Terasa masih begitu melegakan udara di pagi itu. Roda motor terhenti di depan sebuah kerumunan ibu-ibu yang tengah sibuk menganyam daun kelapa menjadi karpet. Sebagian lagi sedang membuat tanggui. Alat kepala penghindar panas layaknya topi. Tidak lama kemudian, lontaran pertanyaan terucap dari ibu paruh baya. Suara ramah memecah keheningan. Maksud dan tujuan kedatangan disampaikan sembari berbasa-basi mengakrabkan diri. Namanya Ibu Simon. Tidak disangka, Ibu simon adalah tokoh perempuan yang menjadi buah bibir teman dayak kemarin yang bercerita. Ibu Simon inipun menunjukan keramahannya seperti yang diperbincangkan sebelumnya oleh temanku.

Derap kaki mulai melangkah meninggalkan kerumunan. Sampailah disebuah rumah yang terletak di ujung kampung. Sebuah pohon besar menyambut kunjungan kami di perkarangan rumah. Daun-daun tertata rapi menjadi sebuah tumpukan. Disitu pula ada sebuah kursi dan meja tempat melepas lelah. Disitu Ibu simon mulai bercerita.

“Masyarakat suku dayak disini mengenal Tembawang dengan Timawangk atau kampung lama. Disebut kampung lama karena dulunya pedukuhan yang diawali dengan berladang serta disekelilingnya ditanami kebun buah seperti durian, cempedak, langsat, dan tanaman buah lainnya”. Katanya.

Lanjutnya lagi, “Kampung akan menjadi Tembawang jika lokasi tersebut tidak digunakan lagi untuk berladang. Sayang jika tanaman buah ditebang karena sudah besar dan menghasilkan buah”. Tuturnya.

Tembawang adalah sumber penghidupan masyarakat. Meskipun, panen buah dilakukan setahun sekali. Namun, setiap panen hasilnya berlimpah. Cukup membantu perekonomian keluarga. Masyarakat punya adat istiadat dalam memanfaatkan Tembawang. Sebelum berbunga, ada upacara adat agar bunga yang tumbuh tidak gugur sehingga hasil buah berlimpah. Pada saat panen, ada lagi ritual adat sebagai rasa syukur hasil panen. Banyak aturan adat yang mengatur Tembawang sehingga kondisinya masih terjaga sampai sekarang. Sanksi adat diberlakukan jika menebang satu pohon saja tanpa ada sosialisasi dengan masyarakat tentang alasan mengambil kayu di Tembawang. Beruntung, kedatangan kami pada musim buah. Ibu Simon mengantar ke Tembawang pada saat buah-buah lahir dari batangnya. Sepanjang perjalanan di lokasi Tembawang seperti pasar pagi. Terdapat banyak titik cahaya terpancar dari pembakaran ranting kering. Setiap titik terlihat 5-6 orang sedang berkerumun. Kebanyakan perempuan dan anak-anak usia 10-15 tahun.

Ibu simon bercerita pada saat musim Tembawang, ibu dan anak-anak akan berjaga di Tembawang. Mereka menunggu buah matang jatuh dari pohon. Mereka berkumpul 5-10 orang menunggu buah jatuh sambil membuat api-api untuk menghangatkan badan dan menghalau nyamuk. Rutinitas dilakukan setiap hari saat musim panen. Masyarakat turun dari rumah mulai jam 10 malam dan pulang setelah matahari muncul di ufuk timur. Pada saat mengunggu, orang yang dituakan akan bercerita sejarah Tembawang, sejarah suku, dan nilai-nilai di masyarakat yang menjadi adat dan istiadat. Nilai-nilai diceritakan sampai pendengar mengerti dan mampu menceritakannya kembali. Adat istiadat tersebut sudah dilakukan sejak dulu. Sehingga generasi sekarang mengerti nilai-nilai di masyarakat yang mereka harus patuhi.

Perjalanan semakin jauh ke hutan. Semakin kedalam semakin banyak terlihat kerumunan orang. Suasananya seperti pasar pagi. Hutan yang bisanya hening menjadi ramai. Dipenuhi orang dan cahaya tembusan dedaunan yang seolah-oleh menyatu sehingga menyinari seisi hutan. Langkah kaki terhenti disebuah pohon besar. Ibu simon mengambil ranting-ranting kering untuk menyalakan api. Sembari membersihkan lokasi di sekeliling agar bisa diduduki.

Sesaat kemudian, Ibu simon melanjutkan ceritanya.

“Itulah kenapa Tembawang penting. Tidak hanya menjadi sumber tambahan ekonomi masyarakat. Tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Tembawang sebagai sumber air bersih menjadi pemersatu masyarakat. Jika ada yang tidak memperoleh hasil panen buah karena buah belum masak, yang lain akan membagikan buahnya. Masa panen juga masa mendidik generasi muda. Mengajarkan pentingnya hutan dan waktu bagi orang tua untuk memberikan nilai moral kepada generasi muda”.

Bagi kaum perempuan, Tembawang diwariskan rata dengan laki-laki. Mereka diberi kuasa memiliki, bahkan hak menjual. Sangat jarang kisah perempuan menjual Tembawang. Nilai Tembawang penting bagi perempuan untuk menularkan nilai-nilai moral bagi anaknya, membantu perekonomian keluarga serta sebagai tempat perempuan belajar cara pengobatan tradisional.

Itulah kenapa Tembawang penting tidak hanya bagi laki-laki. Perempuan menjaga dan merawat Tembawang bagai anaknya. Termasuk saat perkebunan sawit mulai bermanis ria menawarkan peluang ekonomi jika direstui membuka perkebunan. Perempuan termasuk Bu Simon, mempertahankan tembawang dengan sekuat tenaga, tidak ada alasan perkebunan masuk, katanya. Kami perempuan-perempuan tidak setuju.

Nada suara Ibu simon mulai meninggi. Semangatnya bercerita semakin menguat. Layaknya seorang orator yang menegaskan identitas diri.

“Masyarakat beruntung mempunyai contoh. dua Kampung dari sini sekarang hidupnya tidak tenang karena merestui perkebunan sawit masuk. Setiap harinya, ada saja masalah muncul. Tembawang disana tinggal sedikit. Tinggal dimiliki beberapa keluarga. Gaya hidup generasi muda mulai aneh-aneh. Orang luar banyak berdatangan dari seluruh penjuru. Masyarakat bekerja sepanjang hari. Tidak banyak waktu lagi untuk bercerita menularkan nilai-nilai sosial ke generasi muda. Sudah 5 tahun perkebunan sawit masuk. Tidak ada perubahan muncul.

Cerita tersebut menjadi bekal Ibu simon mengajak perempuan di Kampung untuk teguh menjaga Tembawang. Satu persatu perempuan didatangi agar bersama-sama menjaga Tembawang. Pekerjaan yang tidak mudah bagi Ibu Simon. Banyak yang setuju. Tidak sedikit menolak. Tekadnya yang membara sedikit demi sedikit menuai hasil. Kaum perempuan mulai mengerti kenapa Tembawang tidak untuk perkebunan sawit. Hingga akhirnya masyarakat satu suara tidak menyerahkan Tembawang menjadi sawit.

Tidak terasa, matahari mulai muncul dari ufuk timur. Bu Simon beranjak meninggalkan hutan. Pengalaman hidup Ibu Simon telah ditumpahkannya satu persatu. Ceritanya memberikan gambaran tentang Tembawang secara utuh. Rasa ingin tahu tentang Tembawang terbayar tuntas. Lelah sepanjang hari terbayar dengan kisah inspiratif dari seorang perempuan tidak berpendidikan. Muncul niat dihati untuk ikut bersama Ibu Simon menjaga Tembawang.

 


Download PDF

Aturan Adat Masyarakat Baduy Dalam Upaya Kelestarian Hutan

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Masyarakat Baduy merupakan suku asli Indonesia yang telah berabad-abad hidup di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, tanpa bantuan dari pihak luar. Masyarakat Baduy dikenal dengan kearifan lokalnya yang mengutamakan konservasi dengan gaya hidup terintegrasi dengan alam. Hingga saat ini sebagian masyarakat Baduy masih tetap mempertahankan adat dan budayanya dan belum terpengaruh arus modernisasi. Permukiman masyarakat Baduy mempunyai sistem tata letak dan peraturan tertentu. Konsep penempatan seperti ini memang sudah dikenal pada tata letak wilayah dan rumah masyarakat Sunda pada umumnya.

?

Gambar 1 Kondisi Kampung Masyarakat Baduy

Pikukuh (tradisi) telah mengatur gaya hidup masyarakat Baduy dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk tidak merusak lingkungan, sehingga proses kehidupan berjalan alami yang didukung oleh kontinuitas konservasi margasatwa dan habitat tumbuhan. Masyarakat Baduy menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Kayu merupakan jenis sumber energi terbarukan. Pada saat pembukaan lahan untuk ladang pertanian, kayu yang ditebang dipergunakan untuk bahan bakar, sedangkan ranting dan daun dipergunakan untuk pemupukan tanah. Mereka tidak menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik atau bahan bakar fosil, karena dilarang oleh pikukuh. Untuk penerangan, mereka dilarang menggunakan bahan kimiawi. Dalam usaha minimalisasi konsumsi energi, minyak picung atau terkadang lilin sering digunakan sebagai alternatif yang aman bagi lingkungan.

Konsumsi sumber daya alam akan menghasilkan limbah yang terakumulasi ke media lingkungan. Menurut aturan adat Baduy, masyarakat harus mereduksi setiap kehendak atau keinginan. Aktivitas diusahakan dilakukan bersama-sama untuk seluruh masyarakat, termasuk pembelian keperluan harian kampung. Seluruh masyarakat telah mengetahui dari sistem pendidikan turun-temurun dalam menangani limbah padat berupa sampah organik ataupun organik. Sesuai dengan pikukuh Baduy, setiap orang dalam menjalani kehidupan harus bertindak arif terhadap komponen lingkungan biotik. Hal tersebut dapat disaksikan dari kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat Baduy sangat mengenal konservasi dan preservasi lingkungan dibalik kesederhanaannya. Secara umum, limbah padat atau sampah diletakkan di tempat penampungan yang dinamakan golodog. Setiap pagi, sampah tersebut dibawa ke leuweung lembur (hutan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi) untuk dibuang. Proses separasi antara sampah organik dan anorganik dilakukan pada saat sampah berada di leuweng lembur. Sampah plastik umumnya dibakar di parako atau di lahan kampung. Perilaku konservasi dan preservasi lingkungan tersebut telah diatur dalam pikukuh dan menjadi perilaku keseharian penduduk Baduy.

Lomba foto_Abi Rafdi Pradana Murad_Bogor (3)

Gambar 2 Kondisi Sungai Ciujung yang Bersih

Sistem penanganan limbah cair sangat dipahami secara sederhana oleh penduduk Baduy. Proses pencucian alat-alat rumah tangga tidak dilakukan di dalam rumah. Pencucian dilakukan di pancuran atau sungai tanpa menggunakan sabun dan bahan kimia lainnya. Untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus mereka menggunakan badan air berupa sungai yang melalui kampung yaitu, Sungai Ciujung. Terdapat aturan dalam penggunaan sungai agar masyarakat tetap menggunakan air yang bersih dan belum tercemar. Pembagian tersebut berupa penggunaan peruntukan antara bagian hulu dan hilir sungai. Pada bagian hulu, air sungai digunakan untuk mandi dan cuci oleh pria, wanita, dan anak-anak. Bagian hilir dipergunakan untuk kakus (jamban) yang dipisahkan sesuai dengan jenis kelamin.

Masyarakat menggunakan mata air yang terhubungkan oleh beberapa pancuran air untuk keperluan air bersih. Air yang digunakan tidak melalui proses pengolahan. Ketersediaan air bersih merupakan syarat utama dari suatu permukiman sehat, sehingga komunitas penduduk mempunyai pandangan sederhana untuk memproteksi ketersediaan sumber air. Ekosistem alami hutan di daerah perbukitan terus dipertahankan dari ancaman pembukaan lahan pemukiman atau pertanian. Proses penebangan pohon dipilih secara selektif berdasarkan dari tingkat usia kayu. Dengan demikian, ketersediaan hayati hutan mendukung terciptanya ketersedian hayati hutan mendukung terciptanya ketersediaan mata air tanpa dibatasi dimensi waktu.


Download PDF

Konservasi Air Di Mulai Dari Dalam Rumah

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Kepala Badan Geologi, R. Sukhyar, “kondisi cekungan air tanah Jakarta yang mencover 3 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat saat ini dalam kondisi yang sangat kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan hingga mencapai 40%, padahal seharusnya maksimum penggunaan air tanah hanya maksimal 20% agar tidak terjadi intrusi air laut ke daratan.” Pemaparan ini menunjukkan betapa saat ini akibat pola perilaku masyarakat yang tidak terkendali dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya air telah menyebabkan satu daratan diproyeksikan akan tenggelam dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi. Bahkan, berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), instrusi air laut di permukaan Kota Jakarta sudah mencapai 3 kilometer ke daratan, sedangkan instrusi air laut di bagian tanah dalam sudah mencapai lebih dari 10 kilometer ke daratan. Sehingga bisa dimaklumi jika sebagian masyarakat yang tinggal di Kota Jakarta sering mengalami krisis air bersih.

konservasi air
Konservasi air di mulai dari dalam rumah dan lingkungan sekitar kita (Dok: Pribadi)

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan semakin bertambahnya konsumsi sumber daya air, sehingga mau tidak mau masyarakat saling berlomba untuk memperoleh sumber daya air. Hal ini bisa dimaklumi karena air merupakan faktor penting yang menunjang kelangsungan hidup manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa mempertahankan kehidupannya bahkan hampir 60% tubuh manusia mengandung air. Seharusnya, dengan kesadaran bahwa air merupakan kebutuhan sangat vital bagi manusia, maka masyarakat harus berperan serta secara aktif untuk mempertahankan kelangsungan sumber daya air dengan pengelolaan yang baik. Bahkan, hal ini diperkuat dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimensi pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, dan partisipasi masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan tersebut.

Sejak zaman dahulu, nenek moyang Bangsa Indonesia telah berupaya dan melakukan berbagai cara bahkan dengan aturan adat tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya air yang berada di sekitarnya. Tidak hanya itu, ada beberapa daerah di Indonesia yang memberlakukan ritual atau tradisi khusus yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya air hingga generasi berikutnya. Tentu saja hal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal nenek moyang Bangsa Indonesia yang mendukung kelestarian sumber daya air untuk masa yang akan datang. Namun, kondisinya kini telah jauh berbeda, semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat masyarakat semakin jauh dari perilaku dan tradisi luhur tersebut. Teknologi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi-buta tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya bagi kelangsungan habitat dan lingkungan alam di sekitarnya dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Lihatlah, berapa banyak bencana yang ditimbulkan akibat sikap yang tidak mengindahkan perilaku yang benar dalam menjaga kelangsungan hidup sumber daya alam, terutama air seperti bencana kekeringan yang berkepanjangan, krisis air bersih, bencana banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Untuk sedemikian banyak alasan tersebut, mari kita bergerak bersama untuk mulai melakukan konservasi air yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga di dalam rumah. Percayalah, tindakan yang tampak remeh dan kecil tersebut justru merupakan cikal bakal bagi perubahan besar dalam membentuk perilaku yang cerdas dari masyarakat untuk mengelola sumber daya alam bagi keberlanjutan ketersediaan air untuk masa yang akan datang.

Setidaknya, ada 3 langkah yang dapat diterapkan untuk langkah konservasi air dari dalam rumah, yaitu dalam bentuk :

  1. Perubahan Perilaku (Change In Behavior). Langkah konservasi ini berkaitan dengan perubahan perilaku anggota keluarga dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya air terutama dalam hal efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga memang memiliki persentase terbesar dibandingkan sektor lainnya. Jadi sangat wajar jika dikatakan konservasi air yang di mulai dari dalam rumah merupakan langkah tepat untuk mengelola sumber daya alam dalam lingkup yang lebih besar dan luas lagi. Konservasi tersebut bisa meliputi berbagai perilaku seperti melakukan penghematan air atau memakai air seminimal mungkin, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, Menanam pohon setidaknya satu pohon dilingkungan atau halaman rumah, serta menyediakan tempat untuk resapan air sehingga diwaktu musim hujan air hujan akan langsung meresap ke dalam tanah.
  2. Penggunaan teknologi untuk peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan dan hemat air dengan Eco-Labeling. Memang untuk beberapa jenis peralatan yang telah di labeli ramah lingkungan dan hemat air memiliki harga yang mungkin jauh lebih mahal dan masih langka di Indonesia. Namun untuk jangka panjang penggunaan peralatan rumah tangga jenis ini merupakan salah satu langkah konservasi air yang berkelanjutan.
  3. Penggunaan teknologi untuk memanfaatkan air hujan. Terkadang di musim penghujan di mana air sangat berlimpah terkadang terbuang sia-sia, untuk itu langkah memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah tangga merupakan solusi untuk memulai aksi konservasi air dari dalam rumah. Tentu saja, air hujan tersebut tidak serta merta dipergunakan, melainkan harus melalui sebuah teknologi agar hasilnya maksimal dan sesuai standar konsumsi rumah tangga. Namun, teknologi tersebut bisa dipilih yang paling sederhana dan yang paling penting memenuhi standar ekonomis serta layak konsumsi. Aksi konservasi dengan memanfaatkan air hujan ini merupakan salah satu solusi alami untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah tangga tanpa harus mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Selain itu, air hujan yang dimusim penghujan berlimpah ruah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap keluarga di Indonesia untuk memenuhi konsumsi air dalam rumah tangga, dan setidaknya hal ini bisa mengurangi eksploitasi air tanah secara berlebihan, baik dalam bentuk sumur gali maupun sumur bor.

Mungkin, masih banyak langkah konservasi air yang bisa dilakukan tiap keluarga dalam masyarakat dari dalam rumah, namun yang pasti dan yang paling penting menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya alam terutama air merupakan langkah penting dan sangat vital mengingat saat ini sebagian besar bencana lingkungan disebabkan ulah masyarakat. Jika kita tidak segera melakukan langkah konservasi air dari dalam rumah sejak dini, maka diperkirakan di masa yang akan datang di mana kebutuhan air akan semakin meningkat kemungkinan krisis air yang parah bisa saja terjadi. Mari kita jaga dan sayangi sumber air kita untuk masa depan bumi yang lebih baik, jika bukan kita lantas siapa lagi?

Referensi tulisan :

http://www.academia.edu/7155280/PENINGKATAN_PERAN_MASYARAKAT_DALAM_PENGELOLAAN_SUMBER_DAYA_AIR

http://www.academia.edu/6463161/Konservasi_Air_dalam_Rumah_Tangga_Efisiensi_untuk_Keberlanjutan


Download PDF

Si Manis Apis Dorsata dari Hutan Mangrove Pulau Padang Tikar

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

DSC01595Pada perjalanan kali ini saya beranjak dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat menuju sebuah Pulau yaitu Pulau Padang Tikar yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat sebelah selatan yang berbatasan dengan pulau Maya Karimata. Pulau Padang Tikar terdapat 11 desa yang ada di dalamnya yaitu Desa Batu Ampar, Desa Teluk Nibung, Desa Nipah Panjang, Desa Medan Mas, Desa Padang Tikar 1, Desa Padang Tikar 2, Desa Tsikmalaya, Desa Sugai Besar, Desa Sungai Jawi, Desa Ambarawa dan Desa Tanjung Harapan. Pulau Padang Tikar adalah salah satu pulau yang memiliki kekayaan hutan mangrove terbaik di Kalimantan Barat, sebagai mana kita ketahui hutan mangrove sangatlah penting fungsinya bagi kehidupan masyarakat pesisir salah satunya adalaha tempat hidup flora dan fauna, contoh fauna yang saya temukan dalam perjalanan ini adalah jenis lebah Apis Dorsata yaitu lebah yang sangat langka dan sampai saat ini belum bisa di budidayakan oleh ilmuan dalam ruangan tertutup di karenakan lebah ini hanya akan hidup dan tinggal di kawasan hutan yang memiliki pollen (sumber protein dan lemak namun sedikit karbohidrat dan mineral,biasanya di peroleh dari tepungsari tanaman) dan nektar (zat manis yang berasal dari tanaman dan mengandung 15-50% larutan gula) yang di sukainya saja. Lebah hutan Apis Dorsata termasuk kerajaan Animalia,filum Arthopoda,kelas Insecta, ordo Hymenoptera, Famili Apidae, Genus Apis dan Spesies A. Dorsata. Seperti kebanyakan lebah lainnya lebah Apis Dorsata hidup berkoloni, setiap rata-rata koloni berkisar 60-70 ribu lebah dengan ukuran sarang kisaran 2×1 m. Bentuk sarang lebah madu Apis Dorsata yang ada di Pulau Padang Tikar adalah lonjong bulat dan pada ujung sarang biasa terdapat sarang yang berwarna putih yaitu sarang lebah yang berisi madu dan sarang selanjutnya adalah sarang lebah yang berisi anakan lebah dan sarang di ujung bawah adalah sarang kosong, dalam satu sarang lebah terdiri dari:

  1. Ratu Lebah ( Queen Bee) yaitu jenis lebah yang paling besar di dalam koloni tersebut dan menpunyai tugas dengan bertelur sepanjang hidupnya biasanya ratu lebah mampu bertelur sebanyak 1500-2000 butir setiap hari.
  2. Lebah Jantan (Drones) yaitu lebah yang lebih kecil dari ratu lebah yang menpunyai tugas menbersihkan sarang dan menjaga sarang dengan fungsi utama adalah mengawini ratu lebah.
  3. Lebah Pekerja yaitu lebah yang sepanjang hidupnya hanya bekerja mencari cadangan makanan untuk ratu lebah dan lebah jantan dan melindungi sarang lebah dari serangan apapun.

Di Pulau Padang Tikar sendiri mayoritas dari suku Bugis dan suku lainnya adalah jawa, melayu,dan madura dengan pekerjaan sehari-hari sebagai 70% nelayan, 20% petani dan 10% pegawai. Hutan mangrove yang sangat hijau adalah sumber dari kehidupan masyarakat yang ada di pulau ini, dalam kesahariannya masyarakat di pulau Padang Tikar ini sangat bergantung pada hutan.

Lebah madu mangrove yang ada di Pulau Padang Tikar biasanya hinggap di kayu Bakau ( Rhizophora/red mangrove) dan kayu Nyirih ( xylocarpus granatum). Menurut hasil tanya jawab yang saya lakukan dengan Pemuar (petani) madu mangrove yang ada di Pulau Padang Tikar, tata cara panen madu mangrove adalah:

  1. Persiapan tenaga kerja yang akan memanen lebah madu.
  2. Menpersiapkan Alat yang akan di gunakan yaitu, pisau, ember, jaring wajah, daun nipah yang sudah di bakar dan di buat asap
  3. Pemanjat lebah kemudian memanjat pohon hinggapan lebah mangrove dan memotong habis sarang lebah dan di masukan ke dalam ember yang telah di bawa oleh pemanjat.
  4. Selanjutnya setelah sampai di bawah sarang tersebut kemudian di tiriskan namun ada juga dari beberapa petani yang memerasnya untuk memisakan madu dari sarang lebah.
  5. Madu lebah mangrove kemudian di kemas ke dalam botol dan siap di konsumsi mau pun di jual dengan harga berkisar Rp. 80.000-, sampai Rp 120.000-,

Harapan pemuar madu mangrove yang ada di Pulau Padang Tikar kedepannya adalah mereka bisa mendapatkan bimbingan dalam mengelolah dan memanen madu mangrove secara lestari agar bisa di jadikan sebagai lahan pekerjaan kedepannya.

Kekayaan sumber daya alam yang di miliki Pulau Padang Tikar sampai saat ini sangat lah menarik perhatian masyarakat Kalimantan Barat mau pun di luar Kalimantan Barat, karena bukan hanya dari segi hutan yang sangat kaya dan juga hijau tetapi juga kekayaan laut yang di miliki oleh Pulau Padang Tikar ini sangat lah lengkap dan indah mulai dari berbagai jenis kepiting, udang, kepah, reptil dan berbagai jenis ikan yang ada di lautnya.

 

“selamatkan alammu agar menjadi warisan untuk anak cucumu”                      

Proses Pengasapan yang dilakukan saat pemenenan

DSC01543

jenis sarang lebah yang ada berisi madu

 

DSC01546

Download PDF

HUTAN ADAT SEBUAH MANIFESTASI RASA PERCAYA PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Dunia internasional mengakui bahwa pola pengelolaan berbagai sektor saat ini cenderung mengglobal. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya hutan kini kian melokal, artinya tujuan-tujuan pengelolaan dan pendayagunaan boleh universal, namun pola-pola pengelolaannya harus disesuaikan dengan keunikan lokal, baik yang berkaitan dengan karakteristik sumberdaya hutan dan tatanilai masyarakatnya. Masyarakat adat memiliki tatanilai yang unik, baik tatanilai yang berkaitan dengan perikehidupannya maupun dengan pengelolaan sumber daya hutan.

Tersingkirkannya masyarakat adat dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya, mungkin merupakan salah satu penyebab maraknya kebakaran hutan yang melanda Indonesia saat ini. Masyarakat adat yang dimana selalu berhubungan dan bergantung kepada hasil dan berbagai macam pangan yang disediakan secara alami oleh hutan akan merasa terpukul dengan terjadinya kebakaran hutan yang melanda hutan Indonesia. Dengan begitu, terjadinya kebakaran hutan telah merenggut pendapatan berbagai macam hasil pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal jika ditelusuri kembali, masyarakat adat merupakan agen penting mengapa hutan-hutan tersebut hingga saat ini masih menghasilkan berbagai macam kebutuhan yang mereka dapatkan.

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan hutan dan sumber dayanya, merupakan alasan kenapa meningkatnya jumlah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Perusahaan swasta saat ini kita kenal selalu berorientasi pada kepentingan dan maksimalisasi keuntungan pribadi, maka dalam kegiatan pengusahaan hutan kerap tidak mengindahkan azas-azas pelestarian lingkungan dan selalu mengeksploitasi segala bentuk sumber daya alam yang tersedia. Orientasi seperti itulah yang terus-menerus melahap hutan Indonesia yang tiap tahun mengalami pengurangan drastis.

Pengelolaan yang tidak baik pada hutan akan menimbulkan beberapa persepsi dimana, pertama, adanya konflik kepentingan pribadi maupun golongan. Kedua, tidak dimilikinya kemampuan manusia dalam menjaga dan melestarikan hutan. Ketiga, birokrasi yang dipersulit dan tidak berpihak kepada masyarakat yang dimana tidak memihak kepada kepentingan masyarakat adat dan masyarakat luas pada umumnya.

Masyarakat adat memiliki kearifan, pengetahuan dan pengalaman yang lebih unggul serta kondusif terhadap pengelolaan hutan yang produktif dan tetap mengindahkan kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan. Keunikan masyarakat adat dalam mengelola hutan akan menciptakan sebuah aturan main antara masyarakat dan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Aturan main tersebut bertujuan untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan dengan pemanfaatan yang baik pula oleh masyarakat adat sekitar.

Kedekatan dan hubungan antara masyarakat adat dengan hutan tidaklah dapat dipisahkan. Hutan merupakan salah satu tulang punggung dimana mereka dapat memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Tinggalnya masyarakat adat di hutan menjadikan hutan lebih aman, terjaga serta lebih produktif karena potensi yang dimiliki hutan dapat dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga hutan menjadi jauh lebih “hidup”. Peran serta masyarakat adat jauh lebih efektif jika dibandingkan jika diserahkan pada pihak swasta, karena masyarakat adat memiliki nilai dan norma yang mereka pegang dengan kuat. Dengan “identitas” tersebut mereka akan dapat mendayagunakan hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya alamnya dan karakteristik masyarakat penggunanya.

Berkurangnya luas hutan dunia tidak luput mempengaruhi munculnya permasalahan mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena peningkatan suhu global dan bertambahnya efek rumah kaca. Perubahan iklim dunia saat ini membawa perubahan dan permasalahan diberbagai belahan dunia yang mengakibatkan banyaknya bencana alam dan penurunan hasil produksi pangan. Akibatnya perlulah dikembalikan fungsi hutan sebagai pemasok oksigen dan penjaga iklim bumi.

Pemaparan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada KTT Perubahan Iklim di Paris, Prancis merupakan sebuah pernyataan dan titik balik kepercayaan pemerintah kepada masyarakat adat dalam pengelolaan dan penjagaan hutan. Presiden memaparkan “Penanganan perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat adat”. Pemaparan tersebut teramat penting bagi masyarakat adat mengingat kontribusi yang telah diberikan masyarakat adat dalam menjaga hutan dan mengurangi emisi karbon yang merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim.

Hutan adat yang rindang dengan landscape yang enak untuk dipandang Hutan yang mengalami pembalakan secara liar oleh pihak swastaPencapaian yang diharapkan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi emisi karbon dan mengurangi berbagai masalah yang melanda hutan Indonesia seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar dinilai efektif apabila pemerintah mempercayai hutan untuk dikelola dan dijaga oleh masyarakat adat. Diluar itu, diharapkan pemerintah segera menyelesaikan UU yang mengatur hutan adat agar sesegera mungkin dapat dikelola oleh masyarakat adat. Hutan adat merupakan solusi yang tepat bagi Indonesia dalam menjaga kekayaan yang terdapat dalam hutan Indonesia sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia dan menjaga iklim dunia. Dan untuk membuktikan eksistensi masyarakat adat Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.


Download PDF

Omah Senthong Tengah Samas Komunitas reiSPIRASI Yogyakarta

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
sumber: Komunitas reiSPIRASI Indonesia
sumber foto: Komunitas reiSPIRASI Indonesia

Seperti kebanyakan kawasan pesisir yang identik dengan kemiskinan, pencemaran dan wilayah yang terpinggirkan, wilayah pesisir Pantai Samas yang terletak di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami hal yang sama. Dari segi potensi, Pantai Samas memiliki keistimewaan sebagai tempat mendaratnya 4 jenis penyu dari 6 jenis penyu yang ada di Indonesia. Namun karena rusaknya ekosistem pesisir pantai yang diakibatkan banyaknya sampah yang ada di pantai, abrasi dan tutupan vegetasi yang kering membuat dari tahun ke tahun penyu yang mendarat ke Pantai Samas semakin menurun baik dari segi keanekaragaman jenis dan jumlah spesiesnya.

grafik penyu
Sumber grafik: Komunitas reiSPIRASI Indonesia

Muncul pemikiran dari komunitas reiSPIRASI yang ada di Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat di wilayah Pantai Samas dengan prinsip pemberdayaan dan pembangunan kapasitas, pengakuan terhadap kearifan dan pengelolaan tradisional, perbaikan hak masyarakat lokal, pembangunan berkelanjutan, akuntabel dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan pesisir, pengembangan mata pencaharian, keadilan, dan keterpaduan. Namun dalam prakteknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut memiliki tantangan tersendiri ketika masyarakat masih berada dalam kemiskinan, pengembangan mata pencaharian menjadi hal yang utama. Ketika komunitas reiSPIRASI mengajak masyarakat untuk memperhatikan kelestarian penyu yang ada di wilayahnya, masyarakat merasa masalah tersebut belum menjadi perhatian masalah mereka karena masyarakat sibuk dengan pekerjaan dalam rangka peningkatan sumber ekonomi mereka.

Keterpaduan dicoba untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat dengan upaya melestarikan penyu yang ada di Pantai Samas. Ekowisata dirasa menjadi salah satu jalan keluar dalam peningkatan mata pencaharian. Paket-paket wisata seperti penanaman mangrove, pohon cemara, memberi makan penyu yang berada di kolam penangkaran penyu Pantai Samas, dan interaksi dengan masyarakat mencoba didorong agar hubungan langsung antara konservasi dan ekonomi dapat nyata dirasakan. Ekowisata dijadikan sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat yang ada di Pantai Samas dan menjadi pengenalan kepada pendatang bahwa ekosistem yang ada di pantai ini telah rusak dan berpengaruh terhadap berkurangnya penyu yang mendarat di pesisir pantai.

Pengelolaan sumberdaya pesisir yang terpadu merupakan sebuah proses yang dinamis dan perlu dilakukan secara terus menerus. Upaya mengajak pemerintah, masyarakat umum, kalangan intelektual dan kepentingan sektoral dalam menyiapkan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya pesisir ini memiliki tantangan tersendiri. Hal ini tampak nyata ketika terjadi abrasi di Pantai Samas yang merusak kolam penangkaran penyu Pantai Samas. Bantuan-bantuan perbaikan kolam yang datang tidak dikelola dengan terpadu dan berjalan sendiri-sendiri antara pihak BKSDA (pemerintah), pihak swasta perusahaan yang menyalurkan dana CSR, dan komunitas reiSPIRASI sendiri sehingga kolam penangkaran penyu yang terbangun tidak maksimal secara konstruksi berkelanjutan dan tidak sinkron antara pihak-pihak yang peduli tersebut.

Pemikiran tentang sebuah pertemuan sebagai ruang diskusi muncul agar keterpaduan bisa tercapai. Mendengar dari reiSPIRASI bahwa mereka tengah merancang Omah Senthong Tengah Samas sebagai ruang diskusi untuk bertukar pengalaman, harapan, mimpi untuk membangun Pantai Samas secara bersama-sama, setara dan bertumpu pada kekuatan untuk merengkuh masa depan pengelolaan sumberdaya pesisir di Pantai Samas secara berkelanjutan untuk perubahan yang diwujudkan oleh masyarakat bukan yang berorientasi pada proyek dimana ada suatu komunitas yang peduli dikarenakan mendapat dana untuk mendampingi yang terkadang ketika dana tersebut habis maka pendampingan pun akan berhenti tanpa adanya suatu exit strategi dan penilaian apakah masyarakat sudah siap atau belum sehingga program pendampingan yang ada menjadi prematur dan tidak berkelanjutan karena secara mandiri masyarakat yang disiapkan belum siap untuk mandiri yang pada akhirnya kembali lagi untuk tidak peduli untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Omah Senthong Tengah Samas berharap memiliki fasilitas perpustakaan, ruang diskusi, pelatihan, penelitian dan sarana uji coba, pengembangan prototipe program dan rumah singgah bagi masyarakat yang peduli terhadap konservasi sumberdaya di pesisir Pantai Samas.

Pengaruh relatif kegiatan masyarakat capaian program
Sumber: Outcome Mapping. Jejak Perubahan Menuju Keberhasilan. VECO Indonesia.

Filosofi Lao Tzu mengatakan pergi dan temuilah masyarakatmu, hiduplah dan tinggalah bersama mereka, cintai dan berkaryalah dengan mereka. Mulailah dari apa yang mereka miliki, buat rencana dan bangunlah rencana itu, dari apa yang mereka ketahui. Sampai akhirnya ketika pekerjaan usai, mereka akan berkata “kami yang telah mengerjakannya”, menjadi tantangan untuk dipraktekan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Pantai Samas dengan konsekuensi bahwa tinggal dan hidup bersama masyarakat menjadi pendekatan utama dalam menggerakkan perubahan perilaku yang ada di masyarakat pesisir Pantai Samas.

Harapan kedepan ada tingkat partisipasi masyarakat yang makin tinggi dan masyarakat menjadi pelaku utama dalam perubahan yang ada dalam mereka. Omah Senthong Tengah Samas diharapkan hanya menjadi kunci atau pemicu untuk membukakan paradigma pengetahuan dan memberi jalan bukan sebagai pelaku utama namun hanya memfasilitasi dan merencanakan diskusi dan tukar pengalaman sehingga semakin lama Omah Senthong Tengah Samas menjadi rendah partisipasinya dan hanya menjadi sebuah ruang diskusi, masyarakatlah kemudian memiliki partisipasi yang tinggi meningkatkan kualitas ekonominya, sosial budayanya dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Tidak sabar menunggu kabar dari perkembangan Omah Senthong Tengah Samas yang dilakukan oleh teman-teman komunitas reiSPIRASI di Yogyakarta untuk menjawab tantangan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan tanpa berorientasi pada proyek, dana habis pendampingan habis atau hanya menjadi model prototipe yang kerdil. Salam lestari.


Download PDF

Si Penjagal yang Melenggang: Ketika Hukum Mampu Dibeli, Tak Ada Lagi Tempat Berpijak Gajah Sumatera!

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
Foto : Sidang Kasus Perburuan Gading Gajah Sumatera di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau (12/11). Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pekanbaru (18/12); Masih ingatkah kita dengan tertangkapnya para pemburu gading gajah di Jembatan Leighton II Pekanbaru pada Februari 2015 lalu? Kini kasus tersebut tidak banyak mendapat perhatian dari kalangan media dan masyarakat. Media dan masyarakat seakan dibuai oleh Drama Politik yang terjadi di Negeri ini. Sungguh ironis! Ketika tidak ada lagi tempat berpijak bagi hewan bongsor Gajah Sumatera, bahkan di rumahnya sendiri.

Perkara tersebut kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Propinsi Riau. Setelah sebelumnya ketujuh terdakwa yaitu Fadli (51), Ari (40), Mursid (52), Ruslan (40), Ishak (25), Anwar (40) dan Dani (19) telah divonis rata-rata 1 tahun oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis. Padahal berdasarkan UU No. 5 Pasal 21 ayat (1) dan (2) Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka pelaku diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 Tahun penjara dan denda paling banyak RP. 100.000.000.

Vonis ini dirasa mencederai rasa keadilan oleh pemerhati Gajah Sumatera, bagaimana tidak? Disisi lain para pemerhati Gajah Sumatera sibuk memikirkan dan melakukan aksi untuk melindunginya tapi disisi lain sebagian oknum malah memanfaatkannya sebagai sumber ‘penghasilan’. Status Criticallly Endangered yang dikeluarkan oleh IUCN tidak cukup membuka hati kalangan luas. Dengan jumlah Populasi yang diperkirakan 300-350 ekor di Riau, Gajah Sumatera kini diambang kepunahan (selangkah menuju punah dia alam)! Berdasarkan data WWF-Indonesia setiap tahunnya di Riau terus terjadi kasus kematian Gajah Sumatera, pada tahun 2015 ini WWF mencatat 10 ekor Gajah mati di Riau. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang mencapai 24 ekor kematian Gajah. Upaya penyelamatan Gajah masih terus dilakukan, pemberian sanksi dan hukuman yang tegas dirasa perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuh Gajah.

Proses peradilan kini masih terus berjalan, namun hanya menyisakan 4 orang terdakwa yaitu Ari, Ishak, Anwar dan Dani. Sementara Fadli yang notabene nya adalah pemodal malah tidak dijerat hukum dan hanya berstatus sebagai saksi pada sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci oleh Majelis Hakim yang beranggotakan Bangun Sagita Rambey, Wanda Andriyenni dan Nurrahmi. Mursid dan Ruslan dianggap tidak terlibat di TKP yang terletak di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan, Ari memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Fadli adalah tersangka utama yang merupakan otak dan pemodal dalam perkara ini. Ari dkk diperintahkan oleh Fadli untuk mencari gading Gajah untuk kemudian dijual kepadanya dengan harga 4 juta/kg gading gajah yang didapatkan. ‘Senjata, amunisi, logistik dan modal kami dalam memburu Gajah semuanya diberikan oleh Fadli, Fadli lah bos kami’ terang Ari. Majelis hakim menanyakan status Fadli yang dalam Berita Acara Pidana (BAP) berstatus sebagai saksi, sementara berdasarkan fakta sidang Fadli adalah tersangka utama. ‘Saudara Jaksa, kenapa Fadli berstatus sebagai saksi di perkara ini? Harusnya dia adalah terdakwa utama’ ungkap Ketua Majelis Hakim, Bangun Sagita Rambey. Namun, Jaksa Penuntut Umum yaitu Ermindawati dan Anton menyatakan bahwa mereka hanya meneruskan pelimpahan berkas dari Kejaksaan Tinggi Riau, dimana pada berkas tersebut Fadli memang berstatus sebagai saksi. ‘Kami sudah berkali-kali memanggil saksi Fadli yang mulia, akan tetapi yang bersangkutan selalu mengelak dan tidak hadir untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan’ terang Ermindawati.

Fadli yang merupakan otak dan pemodal dari kelompok pemburu Gading Gajah ini telah dipanggil sebanyak 5 kali untuk mengikuti dan dimintai keterangan nya sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan selalu tidak bisa menghadiri persidangan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum sudah mendatangi rumah dan kebunnya, akan tetapi Fadli tidak berada ditempat. ‘Kami sudah melakukan upaya pemanggilan, mulai dari via telepon, sms bahkan sampai datang kerumah dan kebun nya di Simalinyang, akan tetapi yang bersangkutan selalu tidak ada, kami titipkan surat panggilan kepada penjaga kebunnya, tetapi yang bersangkutan juga tidak hadir di persidangan. Padahal ini adalah panggilan kelima yang sudah kami layangkan’ jelas Anton Jaksa Penuntut Umum.

Sungguh ironis memang, kini Fadli telah melenggang dan tidak lagi ditahan, bahkan penegak hukum seakan tidak berani menyentuh Fadli walau hanya berstatus sebagai saksi. Tidak terlihat upaya penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Padahal tertangkapnya kelompok pemburu gading Gajah yang dimodali oleh Fadli ini adalah sebuah langkah yang sangat diapresiasi oleh banyak kalangan pemerhati Gajah. Dalam 10 tahun terakhir tidak satupun kematian Gajah berhasil diungkap.

Reski Ardiansyah selaku pemerhati Gajah dari Mapala UIR menyatakan, ‘kami mendukung dan mengapresiasi langkah penegakkan hukum terhadap pelaku pemburu gading Gajah, tapi kami kecewa dengan putusan hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis yang hanya menghukum pelaku rata-rata 1 tahun penjara, bahkan kini Fadli yang merupakan pemodal dan tersangka utama sudah tidak lagi ditahan. Kami berharap untuk perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci ini, Jaksa dan Hakim dapat lebih memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak’.

Negara harus sadar akan potensi kelestarian alam yang kita miliki, jangan sampai kelak anak cucu kita tidak lagi dapat merasakan kelestarian alam ini, melainkan hanya melihat hijaunya hutan dari lukisan, hanya mendengar riak air sungai via smartphone, melihat Gajah dan satwa lainnya dibalik layar TV dan yang terpenting adalah, setiap dari kita berkewajiban menjaga kelestarian alam dimulai dari hal terkecil yang ada disekitar kita. Semoga ini menjadi tantangan untuk kita semua yang harus dipecahkan, bukan sebagai salah satu celah untuk bersikap pesimistis dan masa bodoh. Lestari Alamku, Lestari Negeriku! Selamatkan Gajah Sumatera! (Dwi Adhari Nugraha)


Download PDF

Lomba essay_Tiurmauli_Bengkulu_tematik

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Konflik Penambangan Pasir Ilegal di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu

 

Hari senin 5 Oktober 2015, tiga orang perwakilan masyarakat kecamatan Enggano mendatangi kantor WALHI Bengkulu. Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan aktifitas tambang pasir ilegal yang diduga dilakukan oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera di desa Kaana Kecamatan Enggano. Perusahaan ini telah beroperasi sejak bulan Agustus 2015 yang lalu, untuk pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi sebanyak 100 unit dan fasitlitas pendukungnya di Desa Malakoni.

 

  1. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera menggunakan alat berat buldoser untuk mengambil pasir dan telah merusak ekosistem peisisir di desa Kaa’ana. Sudah setengah hektar kawasan pesisir dan ekosistemn mangrove di desa kaa’na dijadikan kawasan tambang pasir. Akibatnya beberapa tanaman mangrove tumbang dan banyak lobang-lobang bekas galian tambang pasir. Selain itu proyek ini juga menggunakan truk plat merah yang diduga milik dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk mengangkut material.

 

Prontir Kaono warga desa Malakoni yang juga menjabat sebagai seketaris Yayasan Karya Enggano, lembaga yang bergerak di bidang kemasarakatan dan lingkungan menyampaikan bahwa masyarakat desa Kaa’na menolak adanya aktifitas penambangan pasir di wilayah desa Ka’ana.

 

Aktifitas pertambangan pasir ini telah merusak lingkungan dan ekosistem mangrove di desa Ka’ana. Ekosistem mangrove sangat penting dijaga kelestariannya karena mampu menahan laju abrasi. Jika pasir yang ada di ekosistem mangrove dikeruk dan diambil maka ekosistem mangrove tersebut akan rusak. Terbukti dengan banyaknya mangrove yang telah tumbang di wilayah dan sekitar tambang tersebut.

 

Pada tahun 90an luas  wilayah daratan Pulau Enggano 45.000, namun pada tahun 2010 tersisa hanya 39.000 ha. Aktifitas galian pasir akan memperparah kerusakan dan mempercepat berkurangnya luas daratan enggano, khususnya di desa Ka’ana.

 

Bulan September yang lalu Prontir mendatangi RB, untuk menyampaikan kejadian ini. Sehari setelah kehadiran Prontir ke RB, laporan tersebut di muat di koran RB. Tidak lama setelah berita dimuat, Camat, Polsek dan Koramil Kecamatan Enggano melakukan sidak ke lokasi galian tambang pasir di Desa Ka’ana. Setelah sidak ini aktifitas tambang sudah berkurang. Perusahaan tidak lagi menggunakan alat berat untuk mengambil pasir, namun masih beraktitifas pada malam hari, ketika masyarakat tidak banyak yang melihat dengan menggunakan sekop untuk memasukkan pasir ke dalam truck.

 

Memang telah ada perjanjian antara masyarakat dengan pihak kecamatan, Polsek Enggano dan BKSDA yaitu pada bulan april 2013 yang lalu, bahwa untuk menjaga kelesatarian Pulau Enggano pembangunan skala besar dengan biaya dia atas 500 juta tidak menggunakan material pasir dan batu dari Pulau Enggano. Namun kenyataannya proyek ini yang berjumlah 9 miliyar melakukan pengambilan pasir di Pulau Enggano.

 

Aksi lanjutan juga di lakukan masyarakat enggano yaitu :

Belasan aktivis lingkungan hidup dan masyarakat Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Lima, Kota Bengkulu.

Mereka mendesak Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah segera mencabut izin pertambangan pasir di pulau tersebut.

“Pertambangan pasir hadir di Pulau Enggano untuk membuat 100 rumah transmigrasi, kami menolak pasir pulau digunakan untuk membangun,” kata Berlian, peserta aksi dari Yayasan Genesis, Kamis (22/10/2015).

Berlian mengatakan, ekosistem Pulau Enggano memiliki karakteristik yang rapuh mengingat keberadaannya di tengah Samudra Hindia.

Sebelumnya, kata dia, telah ada kesepakatan antara pemda dan masyarakat adat setempat bahwa untuk proyek pembangunan di atas Rp 500 juta maka material seperti pasir, kayu, dan batu harus didatangkan dari luar pulau.

“Sementara sekarang pasir di pesisir pulau terus diambil, ini merusak mangrove dan pesisir,” lanjut Berlian.

Kegiatan penambangan pasir, menurut dia, melangar kesepakatan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penambangan pasir itu juga melanggar UU No 27 Tahun 2007 tentang Pulau-pulau Terkecil.

Sebelumnya kritik yang sama juga disampaikan kepala suku setempat, Rafli Kaitora, yang secara tegas menolak pembangunan permukiman transmigrasi dengan menggunakan material yang berasal dari pulau itu

Sumber :

www.walhibengkulu.org/tolak-tambang-pasir-masyarakat-enggano

regional.kompas.com/tolak-penambangan-pasir-di-pulau-enggano


Download PDF

Perkebunan Kelapa Sawit?! Peraturan dan Konfliknya.

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Picture1

Isu sawit menjadi isu yang ramai dibicarakan antara perusakan sumber daya alam selain ilegal logging dan tambang. Perkebunan kelapa sawit skala besar menjadi salah satu tertuduh, terdakwa dan tersangka dalam bencana asap yang baru saja dilewati, perusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM . Namun kelapa sawit juga menjadi penggerak utama pengembangan agribisnis, penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan salah satu penyumbang devisa negara yang besar selain sektor migas.

(more…)


Download PDF

HUTAN TANPA ASAP

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

HUTAN TANPA ASAP

Musibah asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan dan beberapa daerah lain di bulan September hingga Oktober 2015 yang mengakibatkan korban jiwa membuktikan bahwa kita tak berdaya mengahadapinya. Banyak orang hanya bisa menyalahkan pemerintah karena dianggap lambat menghentikan asap. Padahal, asap itu merupakan akumulasi kesalahan beberapa pihak yang berlangsung puluhan tahun. Asap itu merupakan buah perbuatan anak-anak bangsa yang tidak menyadari bahwa hutan merupakan sumber kehidupan semua orang, bahkan semua makhluk hidup membutuhkan jasa hutan. Pemerintah baru-baru ini mengundang para pakar gambut dari seluruh dunia untuk membahasnya. Padahal, orang yang mengetahui persis persoalan adalah masyarakat lokal. Lalu, apa pokok persoalan tragedi asap yang memprihatinkan itu?.

Tahun 2000 dalam sebuah diskusi, seorang aktivis gereja menanyakan saya, apa pendapat abang ketika seorang pejabat kehutanan memiliki ribuan hektar sawit dan di tengah lahan sawit itu dibangun rumah ibadah?. Pemilik sawit itu sangat serius melayani umat dan sangat kelihatan saleh. Pejabat itu dikenal sangat religius?. Sebagai orang yang tidak belajar ilmu kerohanian yang hanya belajar ilmu lingkungan saya cukup sulit untuk menjawabnya.

Saya mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan dikenal istilah rimbawan. Rimbawan itu artinya ahli hutan dan pecinta hutan. Ahli hutan sejatinya pecinta hutan. Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil menjadi ahli hutan harus jugalah mencintai hutan. Menjaga hutan agar tidak dialihfungsikan. Pejabat negara di kehutanan tugasnya menjaga hutan bukan memiliki hutan. Bagaimana pejabat kehutanan menjaga hutan sementara dia sudah memiliki hutan untuk memperkaya diri sendiri?. Dimana letak religiusnya?. Mencintai lingkungan merupakan bagian dari kehidupan spiritual karena mencintai lingkungan bagian dari kesadaran akan fungsi alam bagi kehidupan.

Rimbawan yang ahli hutan dan mencintai hutan harus bangga hidup sederhana untuk menyelamatkan hutan. Ahli hutan dan pecinta hutan menyadari betul bahwa hutan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Menyadari bahwa hutan berfungsi sebagai : a. Sebagai paru-paru dunia; b. Sumber ekonomi; c.habitat bagi flora dan fauna; d. Tempat penyimpanan air; e. Pengendali bencana; f. Menyuburkan tanah; h. Mengurangi polusi dan pencemaran udara. Jika dipahami betapa pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan maka seorang rimbawan harus berani mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan hutan, bukan memiliki hutan atau merusak hutan demi kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam konteks hutan tahun 1990-an, seolah-olah kebodohan atau kemunafikan jika seorang pegawai kehutanan tidak kaya raya karena banyaknya kayu yang akan dijual dan setelah kayu dijual maka lahan itu dijadikan perkebunan, khususnya sawit. Jika kita lintas Sumatera maka kita akan melihat perkebunan sawit sepanjang jalan. Era tahun 90-an pegawai kehutanan seperti di Provinsi Riau identik dengan kaya raya. Banyak berlomba masuk pegawai kehutanan untuk tujuan kaya raya. Inilah gambaran pegawai kehutanan selama puluhan tahun. Jadi, kita tak perlu heran jika akumulasi ketamakan itu berbuah asap yang mengakibatkan tragedi asap yang menelan jiwa itu.

Di Fakultas Pertanian, penelitian paling bergengsi adalah penelitian tentang kelapa sawit. Betapa bangganya seorang peneliti jika penelitiannya meningkatkan produksi sawit di lahan gambut. Hampir tidak dipertimbangkan resiko gambut terbakar. Bahkan dibakar sendiri. Penelitian ketika itu hanya untuk peningkatan produktivitas atau hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan resiko lingkungan. Sementara, masyarakat kita mengenal produk pertanian dan peternakan dari Bangkok. Sebutlah ayam Bangkok, lele jumbo, ikan patin, jambu Bangkok dan berbagai macam produksi serba Bangkok. Padahal, sejatinya kita dapat melakukan hal yang sama bahkan lebih baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita. Perguruan Tinggi juga terjebak dengan produksi yang disebut primadona karena menghasilkan uang yang banyak.

Revolusi Mental untuk Mengutamakan Lingkungan.

Tragedia asap harus kita jadikan menjadi titik balik paradigma pembangunan kita. Teriakan-teriakan untuk diversifikasi pertanian mutlak dilakukan. Jika tidak, tragedi yang lebih parah akan muncul. Resiko pertanian monokultur seperti lahan sawit   sangat tinggi seperti timbulnya penyakit. Bayangkan, andaikan muncul penyakit sawit suatu ketika maka dari ujung ke ujung pulau Sumatera dan Kalimantan akan kena penyakit maka resikonya teramat tinggi. Begitu juga resiko harga, jika harga sawit anjlok maka jumlah rakyat yang tergantung terhadap harga sawit terlalu banyak. Hal itu akan mengganggu perekonomian nasional. Resiko lain yang teramat penting adalah resiko ekosistem yang terganggu. Tanaman monokultur akan merusak keanekaragaman hayati (biodiversity). Suka atau tidak suka, tumbuh tidaknya ekonomi bahwa pertimbangan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama. Mengutamakan lingkungan dalam kebijakan memang memperlambat pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari angka-angka. Tetapi keberlanjutan kehidupan hutan dan manusia terjamin. Dari kasus tragedi asap sejatinya menyadarkan kita sesadar-sadarnya bahwa pertumbuhan ekonomi secara angka tidak ada arti ketika tragedi asap itu muncul.

Jadi, tindakan utama yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi tragedi asap adalah mengevaluasi kembali makna rimbawan bagi pegawai kehutanan. Jika tidak paham dan tidak mau menjalankan makna rimbawan untuk kepentingan hutan lebih baik mencari profesi lain. Hal ini amat penting mengingat dinas kehutanan di daerah menjadi perisai untuk menyelamatkan hutan. Pemerintah yang tidak paham fungsi hutan akan memberikan izin secara sembrono. Ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM) diperoleh dari calo akan memunculkan kendaraan ugal-ugalan dijalanan. Izin mengelola hutan diberikan kepada para manusia tamak.

Kemudian, diversifikasi pertanian harus segera dilakukan untuk menyiasati resiko ekosistem. Jika ekosistem rusak, hidup kita merana tanpa makna. Asap tidak akan terjadi jika pemerintah dan masyarakat memahami fungsi hutan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lain saling membutuhkan.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah membuat regulasi yang menyebut bahwa setiap pemilik lahan bertanggung jawab atas lahannya masing-masing. Ibarat pemilik rumah menjaga rumahnya masing-masing. Tidak ada alasan bahwa api yang ada di lahan pemiliknya bersumber dari lahan milik orang lain. Semua pemilik lahan harus bertanggungjawab atas lahannya. Dan, luas lahan kepada individu dan korporasi pun harus dibatasi. Ditambah pula sistem pengawasan yang ketat. Utamanya, pengawasnya adalah rimbawan sejati. Jika semua bertanggungjawab menjaga lahan masing-masing maka hutan kita bebas tanpa asap.

 

 

 

 


Download PDF

Dominasi Korporasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Dominasi Korporasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Oleh : Muh. Fardan Ngoyo
(Sarjana Ekonomi UIN Alauddin Makassar)

 

Ini puluhan hektar lahan terbakar di Nyaru Menteng, Kalteng, yang mulai ditanami sawit. Foto: Save Out Borneo (mongabay.co.id)

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negeri yang sangat diberkahi dengan karunia sumber daya alam yang sangat berlimpah. Dengan potensi sumber daya melimpah tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak seperti yang ada dalam bayangan kita. bahkan sebaliknya bisa saja mendatangkan malapetaka bagi mayoritas masyarakat. Salah seorang Ekonom, Joseph Stiglitz, bahkan menyebutnya dengan istilah ‘kutukan sumber daya alam’(resource curse). Salah satu yang menjadi catatan pentingnya ialah pemberian konsesi yang begitu mudah bagi pihak luar untuk menggarap sumber daya alam tersebut untuk kepentingan segelintir kelompok. Di Indonesia sendiri, ada banyak pihak yang berkepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, antara lain yakni pemerintah, masyarakat, bahkan pihak koporasi pun ikut ambil bagian dalam mengelola sumber daya alam. Namun, tak jarang terjadi konflik kepentingan di antara pihak tersebut. Dalam hal ini bisa melibatkan masyarakat vis a vis pemerintah, bahkan masyarakat vis a vis korporasi. Konflik kepentingan terjadi disebabkan perbedaan yang tajam di antara pihak tersebut dalam memandang dan memperlakukan alam sebagai sumber penghidupan.

Hal tersebut oleh Noer Fauzi Rahman (2013) disebut sebagai konflik agraria struktural. Menurutnya hal tersebut dimulai dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengekslusi sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya. Akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sepenuhnya. Dalam literature studi agraria terbaru, konsep akses dan ekslusi adalah dua konsep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Akses oleh Peluso (2003) diberi makna sebagai “kemampuan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan symbol-simbol”, sedangkan eksklusi menurut Hall (2011) dimaknakan sebagai “cara-cara dimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (lebih khususnya, tanah)”.

Praktik eksklusi, dengan berbagai dalih dan bentuk diantaranya konservasi, Hak Pengelolaan Hutan (HPH)/Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk dikelola dalam bidang ekstraksi, tambang, sawit, produksi, hingga konservasi berbasis sumber daya alam. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dan orientasi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut menghasilkan konflik yang melibatkan berbagai pihak. Dari data yang dilansir oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Tahun 2014 terdapat 472 konflik agraria yang sepanjang 2009-2014 terus meningkat secara presentase 430% dan telah banyak menelan korban. Sementara itu, jumlah presentase konflik warga vs pihak swasta/korporasi menempati peringkat teratas dengan 221 kasus disusul konflik warga dengan pemerintah dengan 115 kasus. Secara umum hal ini berdampak secara sosial, ekonomi, dan politik khususnya bagi mayoritas masyarakat yang menjadi pihak yang terkena dampak eksklusi.

Selanjutnya, akibat lanjutan yang dirasakan dari dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah degradasi kualitas lingkungan yang baik langsung maupun secara tidak langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sebagian besar dampak tersebut harus ditanggung oleh mayoritas masyarakat yang hidupnya sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dikelola oleh mereka selama bertahun-tahun dan diwariskan dari masa ke masa. Contoh yang paling mutakhir adalah apa yang saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan Kalimantan alami disebabkan oleh kebakaran hutan. Hal tersebut menjadi catatan penting dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak beres. Kabut asap yang disebabkan oleh titip api dari kebakaran hutan membuat indeks standar pencemaran udara (ISPU) sampai berkisar 300 yang berarti sangat tidak sehat dan membahayakan bagi kesehatan pada saat itu. Kualitas udara yang memburuk membuat lumpuh aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, juga berdampak langsung bagi kesehatan yang membuat masyarakat rentan diserang penyakit pernafasan akut. Hal ini pula yang mengusik kehidupan ‘orang rimba’ dan ‘suku anak dalam’ yang telah hidup harmonis berdampingan dengan alam. Beberapa titik api dalam bencana kebakaran hutan tersebut berasal dari lahan yang dikelola oleh korporasi. Berdasarkan data investigatif yang dilansir Desember 2015 oleh Eyes on The Forest, yang merupakan koalisi LSM di Riau, melalui pengecekan lapangan menemukan bahwa titik-titik api kebakaran hutan berada pada wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri(HTI) maupun wilayah konsesi perkebunan sawit yang dikelola oleh beberapa korporasi. Dengan motif ekonomi melakukan pembukaan lahan baru (land clearing) dengan cara membakar lahan telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial warga.

Bentuk penyingkiran lain dalam pengelolaan sumber daya alam juga dialami oleh masyarakat pesisir. Sebagai contoh, apa yang dialami oleh masyarakat pesisir Teluk Benoa di Bali dan juga reklamasi pesisir Makassar yang dibangun untuk kepentingan bisnis semata. Sementara, aspek keberlanjutan lingkungan khususnya bagi biota laut sama sekali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas masyarakat pesisir. Artinya, proses-proses penyingkiran dan penghancuran ruang penghidupan masyarakat didominasi oleh korporasi terbukti tidak dapat menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan hanya menimbulkan bencana alam dan bencana sosial yang berkepanjangan yang harus ditanggung oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan dari generasi ke generasi harus tersingkir oleh keserakahan segelintir kelompok yang hanya meraup keuntungan dari sumber daya alam yang seyogyanya dalam dinikmati bersama-sama dan secara berkelanjutan. Proses penyingkiran tersebut oleh David Harvey dalam ‘Imperialisme Baru’ disebut dengan Accumulation By Disposesion (Akumulasi melalui penyingkiran), yakni proses akumulasi modal yang dilakukan melalui ”produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja”. Sehingga proses tersebut menjadikan seluruh sumber daya alam sebagai penghidupan kini telah dikomodifikasi oleh dominasi korporasi.

Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia dari jurang kehancuran selain melakukan langkah-langkah kongkret khususnya bagi pemerintah. Kini, ancaman perubahan iklim (climate change) akibat deforestasi sedang mengancam keberlangsung lingkungan dan masyarakat. Bila tidak segera disadari, maka kita tidak bisa menjamin ketersediaan sumber daya alam di negeri ini dapat tersedia bagi generasi mendatang. Khususnya mengenai banyaknya konsesi-konsesi pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh korporasi raksasa. Oleh karena itu, Saras Dewi (2015) dalam ‘Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dan Alam’ mengkritik cara pandang manusia khususnya korporasi yang secara ontologis hanya memandang hakikat alam hanya sebagai pelengkap dan pemuas hasrat dan kebutuhan manusia. Lewat cara pandang tersebutlah, kehidupan manusia dan alam yang telah berlangsung secara harmonis sebelumnya menjadi tidak seimbang (disekuilibrium). Meminjam gagasan Heidegger, menurutnya disekuilbrium terjadi karena gagal memahami relasi dirinya dengan alam. Manusia tidak hanya hidup selintas lalu di dalam dunianya, tetapi ia seharusnya menjadi pemukim (dweller) yang hidup harmonis serta damai dengan alam. Gagasan pemukim dari Heidegger dapat dijadikan modul cara hidup ideal berdampingan dengan alam. Seorang pemukim membangun kebudayaannya, teknologi, serta segala sistem sosialnya berkesesuaian dengan keberadaan ekosistemnya.

Disekulibrium akan semakin memburuk bila manusia tidak berubah. Lingkungannya akan musnah, dan segala yang sifatnya alamiah berangsur-angsur akan menjadi artefak dari masa lampau. Totalitas dari Heidegger dapat dipaparkan sebagai berikut: relasi ontologis yang seimbang dengan alam memengaruhi cara manusia berpikir dan mengembangkan kebudayaannya. Kebahagiannya, eksistensinya, serta masa depannya terpaut dengan bagaimana ia memahami alamnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk segera memutus rantai keserakahan yang dilakukan oleh segelintir pihak yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi mayoritas masyarakat. Ke depannya, kita berharap bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh tidak harus lebih transparan dalam mengelola sumber daya alam yang segala paradigma dan orientasinya hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan kolektif masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sudah saatnya kementerian yang terkait saling bekerjasama dan melibatkan masyarakat sipil untuk berbenah diri sehingga tata kelola sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana. Agar kelak bukan hanya generasi hari ini yang dapat menikmatinya, namun dapat diwariskan dan dinikmati oleh generasi mendatang.(*)

18 Desember 2015

Daftar Referensi:

Noer Fauzi Rachman. (2013). Paper. Mengapa Konflik Agraria terus menerus Meletus disana sini ?. Bandung, 2013, h. 2.
David Harvey (2009) Imperialisme Baru. Resist Book;Yogyakarta.
Saras Dewi. (2014). Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium relasi manusia dengan Alam. Marjin Kiri; Tangerang.
Laporan Ringkas EoF (Des2015) Pembakaran Lahan Hutan di Riau.pdf
Draft Policy Brief; Inisiasi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan, Oktober 2015.pdf
Data akhir tahun konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2014. http://inkrispena.org/fakta-singkat-konflik-agraria-di-indonesia/


Download PDF

Mata Air Bersama, Tanggung Jawab Bersama

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Indonesia merupakan negara maritim yang dianugerahi 2/3 wilayahnya dengan air atau lautan. Air menjadi salah satu sumber daya utama di negara Indonesia. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan air. Kondisi ketersediaan sumber daya air Indonesia, yaitu sebesar 127.775 m3/s setara dengan 10% total debit air di dunia.

Salah satu sumber daya air yang paling sering dan umum digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah air tanah. Air tanah adalah air tawar yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. Air tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah water table. Input alami dari air tanah adalah serapan dari perairan permukaan, terutama wilayah tangkapan air hujan, sedangkan output alaminya adalah mata air dan serapan menuju lautan.  Air tanah menjadi sumber daya air yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, misalnya untuk kebutuhan mandi, cuci piring, bahkan untuk diminum (Fakhrina et.al 2012).

Ketergantungan masyarakat Indonesia akan air tanah ini tampaknya akan mengalami ancaman berarti menghadapi penggunaan air tanah yang berlebihan, misalnya untuk mengairi lahan pertanian. Penggunaan secara belebihan di area pantai dapat menyebabkan mengalirnya air laut menuju sistem air tanah, menyebabkan air tanah dan tanah di atasnya menjadi asin (intrusi air laut). Selain itu, manusia juga dapat menyebabkan air tanah terpolusi, sama halnya dengan air permukaan yang menyebabkan air tanah tidak dapat digunakan dan penggunanaan secara berlebihan mengakibatkan air tanah menjadi kering. Beberapa tahun ini masalah kekeringan menjadi masalah yang lazim ditemukan di beberapa wilayah Indonesia.

Kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk melestarikan sumber daya air agar keberlangungan hidup manusia tetap terjaga dan dapat mengurangi masalah kekeringan air bersih di Indonesia. Fokus utama dalam esai ini adalah pengelolaan sumber daya air di Desa Bantar Jaya, Bogor. Desa Bantar Jaya merupakan desa yang terletak di wilayah Bogor Barat, letak yang cukup dekat dengan pegunungan membuat desa ini dipenuhi oleh mata air sebagai sumber air untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Mata air yang terdapat di desa ini terbilang cukup melimpah. Karakteristik air yang jernih menjadi daya tarik masyarakat sekitar untuk menggunakan air ini.

Mata air pertama ditemukan oleh sebuah keluarga yang memiliki kandang ayam pejantan. Kebutuhan untuk memberi minum ayam, membersihkan kandang, dan lain sebagainya, kini terpenuhi oleh ditemukannya mata air tersebut. Hanya bermodalkan paralon dan bak yang besar untuk menampung air yang keluar dari mata air pertama tersebut. Air yang terus mengalir rasanya terbuang sia-sia. Melihat air yang melimpah, warga sekitar turut memanfaatkan air yang keluar dari mata air tersebut. Warga pun bergotong royong untuk menyambungkan mata air tersebut ke rumah mereka masing-masing. Pada saat itu, partisipasi masyarakat sangat terlihat jelas, segenap kemampuan mereka dikerahkan seperti menggali tanah, membuat cor agar air tidak kotor, semua dilakukan masyarakat dengan alasan untuk mendapatkan air bersih tanpa mengeluarkan biaya.

Sekitar tahun 2008, ditemukan kembali mata air berbeda yang jaraknya tidak jauh dari mata air pertama. Penemu mata air kedua ini merupakan seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta. Ide-ide bermunculan dalam pikirannya, hingga pada akhirnya dengan pemikiran yang matang pengusaha ini mengembangkan perusahaan air minum. Pendirian perusahaan air minum ini menjadi harapan bagi masyarakat setempat karena pendirian perusahaan air minum ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dimulai dari pembangunan proyek serta keberlangsungan perusahaan tersebut nantinya membutuhkan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Menurut John M Chohen dan Uohoff (dalam Parfi 2007) terdapat empat tipe partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana‐rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan)

2. Partisipasi dalam implementasi (konstribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi)

3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan

4. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan

Berdasarkan uraian diatas, pendirian perusahaan air minum ini menjadi pembuka jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolalaan sumber daya air. Meskipun pengelolaan sumber daya oleh masyarakat ini secara tidak langsung, namun setiap peran dan partisipasi yang dilakukan masyrakat memiliki peran yang cukup besar dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya air ini. Masyarakat yang melakukan tipe partisipasi yang pertama adalah pemilik perusahaan air tersebut. Pemilik perusahaan air ini memiliki hak untuk menyusun rencana yang akan dilaksanakan seperti menentukan waktu, biaya, dan tenaga kerja yang akan dialokasikan untuk mendirikan perusahaan tersebut. Kemampuan finansial, pengetahuan, dan motivasi yang dimiliki oleh penemu mata air ini merupakan salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan.

Partisipasi dalam bentuk implementasi dilakukan oleh masyarakat yang dipercayakan menjadi karyawan yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi implementasi ini dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Kemampuan dan pengetahuan yang berbeda setiap orang, mengakibatkan pembentukan pembagian pekerjaan, ada yang menjadi manager, teknisi, supir, kernet, kasir, dan lain sebagainya. Semua partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan. Keuntungan tak hanya bagi pemilik perusahaan tetapi bagi mereka sendiri karena mereka akan memperoleh penghasilan. Sementara itu, partisipasi dalam kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan, tetapi setiap proses kegiatan dapat dievaluasi secara mandiri oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Conyers (dalam Dicky 2003), ada tiga alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang penting, yaitu peran serta masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan atau proyek‐proyek akan mengalami kegagalan; masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek; dan merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal tersebut tergantung pada kemampuan fisik, pendidikan dan keterampilan, motivasi, dan kepentingan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Desa Bantar Jaya menjadi sangat penting demi melestarikan sumber daya dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Kemapuan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, motivasi dan kepentingan yang berbeda dari masyarakat, tak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan, tetapi perbedaan tersebutlah yang membuat masyarakat saling bekerjasama demi terwujudnya suatu keberhasilan pengelolaan sumber daya.

 


Download PDF

Bank Tato

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

BANK TATO (Tanaman Toga)
Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Masing-masing dari musim tersebutlah yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya dua musim tersebut, tentu ada efek yang dibawa. Baik positif maupun negatif. Salah satu efek positif yang didapatkan adalah kegiatan pertanian dapat diprediksi dan hasil yang diperoleh juga akan maksimal. Namun, musim kemarau dan musim hujan juga memberikan pengaruh merugikan terhadap kehidupan manusia. Salah satunya adalah terbawanya bibit penyakit yang dapat dikatakan sebagai penyakit musiman. Misalnya pada saat musim kemarau penyakit yang ada adalah penyakit tenggorokan, sariawan, panas dalam, penyakit pencernaan dan sebagainya. Sedangkan untuk musim hujan diantaranya adalah demam berdarah, influenza, batuk, flu dan penyakit lainnya. Tidak hanya saat kedua musim itu terjadi, pada saat pergantian musimpun bibit penyakit lebih mudah tumbuh. Pada musim pancaroba inilah masyarakat sangat rentang diserang oleh bibit penyakit.
Semakin banyaknya penyakit yang dihadapi oleh masyarakat akan semakin menyebabkan masyarakat berusaha untuk menyembuhkannya, salah satu cara yang banyak ditempuh oleh masyarakat adalah dengan membeli obat kimia. Keberadaan obat kimia saat ini sangat menjamur dikalangan masyarakat. Obat kimia bisa ditemukan di rumah sakit, apotek, bahkan warung-warung kecil menyediakan. Obat kimia dipercaya oleh masyarakat ampuh dalam menyembuhkan penyakit. Paradigma masyarakat akan keampuhan obat kimia dalam menyembuhkan penyakit menyebabkan ketergantungan akan obat kimia. Padahal masyarakat belum mengetahui seperti apa kandungan obat kimia sebenarnya.
Menurut Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Pasal 1 bahwa : obat kimia adalah obat modern yang dibuat dari bahan sintetik atau bahan alam yang diolah secara modern dan digunakan serta diresepkan dokter kalangan medis untuk mengobati penyakit tertentu. Masyarakat yang ketergantungan obat kimia, lebih mengambil kepraktisan obat kimia, dan reaksinya cepat. Namun, ada beberapahal yang menyebabkan obat kimia tidak baik untuk digunakan, yaitu:
Pertama, efek samping yang berkepanjangan. Efek samping tersebut tidak hanya bisa dirasakan secara langsung, tapi ada pula efek tidak langsung atau efek berkepanjangan. Hal ini terjadi karena bahan kimia bersifat anorganik dan murni.Sementara, tubuh bersifat organik dan komplek. Sehingga, penggunaan bahan ini tidaklah cocok digunakan.
Kedua,tidak menyembuhkan penyakit pada sumbernya. Umumnya, obat kimia hanya memperhatikan beberapa sistem tubuh saja.Misalnya, pada kasus penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza. Obat kimia hanya berperan menghilangkan gejala yang dirasakan pasien tapi tidak bisa melumpuhkan virus penyebabnya.
Ketiga, Bersifat paliatif artinya penyembuhan yang bersifat spekulatif (untung-untungan) bila tepat penyakit akan sembuh, bila tidak endapan obat akan menjadi racun yang berbahaya. Selain itu, obat kimia memiliki sifat yang destruktif, merusak atau menghancurkan organ tubuh lain. Misalnya, meminum beberapa obat toko yang berbahan kimia lambat laun paru-parunya terancam infeksi ini salah satu penyebab dari penyakit asma.
Dengan melihat hal tersebut, maka selayaknya masyarakat meningglkan obat kimia dan beralih ke obat herbal. Banyak fakta menunjukkan bahwaawalnya penyakit yang sudah difonis oleh medis tidak dapat disembuhkan lagi, ternyata mampu diatasi oleh obat herbal. Obat herbal lebih aman dari obat kimia, karena minim efek samping. Selain itu, obat herbal mudah ditemukan di bumi Indonesia. Dikonsumsi jangka panjang pun tidak akan menimbulkan komplikasi dalam tubuh. Sifat obat herbal yang rekontruksi, memperbaiki organ membangkitkan kembali organ dan sel-sel yang telah rusak dan menghilangkan sumber penyakit karena bekerja secara menyeluruh. Hal tersebut menjadikan obat herbal memiliki keunikkan yang tidak dimiliki oleh obat kimia.Bebas toksin obat farmasi (racun) dan minim efek. Karenanya, masyarakat perlu berpindah dari yang ketergantungan obat kimia ke obat herbal.
Ironisnya, sampai saat ini masyarakat masih saja bergantung pada obat kimia dan enggan beralih pada obat herbal. Hal tersebut, otomatis juga mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat dalam menanam tanaman TOGA. Beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat adalah tidak faham manfaat, lahan yang sempit, malas untuk merawat, tidak menarik, dan tentunya tidak praktis. Pemikiran seperti itu banyak dijumpai pada kalangan masyarakat.
Pada dasarnya masyarakat tidak mau direpotkan dengan penanaman dan pengelolahan tanaman TOGA karena sudah ada alternatif yang lebih praktis dan mudah di jangkau oleh kantong. Hal inilah yang mendorong terciptanya badan bernama “Bank TATO (Tanaman Toga)” yang dapat dibentuk oleh Organisasi Karang taruna atau organisasi kaula muda lainnya. Yang diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat tentang tanaman Toga menjadi lebih dibutuhkan.
Dimulai dari tingkat masyarakat kecil yaitu Rukun Tetangga (RT). Pertama perlu dibentuk satu organisasi atau badan khusus untuk mengurus “Bank TATO (Tanaman Toga)”. Sebagai modal pengurus-pengurus tersebut harus berbekal ilmu tentang tanaman toga meliputi macam, manfaat lengkap dengan cara menanam dan merawat tanaman toga. Dimana ilmu tersebut akan disampaikan pada warga setempat untuk kegiatan awalnya dengan langsung terjun kerumah warga dalam menyampaikan ilmu tersebut. Cara ini lebih efektif dan cepat diterima warga karena penyuluhan tidak membosankan dengan praktek langsung ke rumah mereka.
Selajutnya yaitu pemberian bibit-bibit tanaman toga yang dapat dikembangbiakkan dilahan kosong atau didalam polybag. Hal ini dilakukan agar warga yang ingin turut serta dalam kegiatan “Bank TATO” tidak repot memikirkan bibit tanaman toga. Bibit-bibit ini diberikan gratis kepada setiap rumah. Setelah itu apabila tanaman tersebut sudah berkembangbiak dengan baik bisa dipanen dan diserahkan pada “Bank TATO” tanaman tersebut akan diolah menjadi obat herbal dalam segala bentuk untuk di distribusikan pihak Karang taruna.
Bagi penduduk setempat yang menyetorkan tanamannya. Akan diberikan tabungan sesuai dengan harga setiap jenis dan jumlah tanaman. Akan tetapi anggota “Bank TATO”(warga) tidak boleh mengambil tabungan tersebut dalam bentuk uang, tetapi dapat diambil dalam bentuk obat herbal dan dapat pula menjadi tabungan kesehatan. Misalnya ada anggota yang sakit dan harus dibawa ke puskesmas, uang yang disimpan dalam tabungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran pengobatan anggota.
Dengan adannya Bank TATO keuntungan dari tanaman Toga dapat dirasakan oleh kedua pihak, baik dari pihak Karang Taruna maupun warga yang menanam. Dengan begitu persepsi masyarakat bahwa tanaman Toga adalah sesuatu yang diabaikan menjadi lebih membutuhkan Tanaman Toga untuk alternatif pengganti obat kimia.
Harapannya, dengan adanya gagasan penulis masyarakat mampu membudayakan penggunaan Tanaman Obat Keluarga dan kesehatan masyarakat lebih terjamin karena tidak ada efek berkepanjangan yang didapat dari obat herbal. SEHAT NEGERI KU, LESTARI TOGAKU !!!


Download PDF

Hutan Desa Sumur Kumbang, Potret Kegigihan Warga dalam Pelestarian Alam

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
gunung rajabasa, pengelolaan hutan
Pesona Gunung Rajabasa

“Apapun skemanya, yang penting kami bisa makan!” ujar salah seorang warga pengelola hutan desa di Register 3 Gunung Rajabasa, Lampung Selatan.

Yang penting warga bisa makan dan mempertahankan hidup dari hari ke hari. Sesederhana itu. Bukan hanya warga sekitar Gunung Rajabasa, bahkan semua warga pengelola hutan. Mereka hanya mendambakan ketenangan dalam melakukan pengelolaan.

Hutan Gunung Rajabasa adalah salah satu kawasan hutan lindung seluas 5.160 hektar yang berada di Selatan Propinsi Lampung yang kondisinya dinilai masih terjaga dengan baik. Hal ini tak luput dari peran warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari hari ke hari pada sumberdaya alam yang tersedia di hutan.

Setidaknya ada 22 desa di kaki Gunung Rajabasa yang warganya kerap diliputi ketakutan terhadap polisi hutan dan dihantui status sebagai perambah. Padahal mereka telah menerapkan pola pengelolaan hutan lestari yang diwariskan oleh para leluhurnya. Mereka hanya tak punya izin kelola sebagai legalitas status mereka di kawasan hutan. Dengan segala potensi sumber mata air, panas bumi, hingga hasil hutan non kayu yang telah menjadi tumpuan hidup warga tentu sangat disayangkan jika potensi tersebut justru membuat warga pengelola terus dihantui status sebagai perambah.

Staff Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa, Iqbal Amiruddin Ihsanu, S. Hut menuturkan bahwa KPHL Rajabasa baru terbentuk pada 2011 silam. Pembentukan KPHL ini berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Rajabasa (Unit XIV) Seluas 5.160 hektar.Pemerintah memandang perlu mengakomodasi kepentingan warga yang bersikukuh ingin meneruskan pengelolaan kawasan hutan. Sebelumnya hanya ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan warga di sekitar hutan. Sebut saja Walhi Lampung dan Wanacala yang hingga kini masih terus mengawal proses pembentukan hutan desa seluas 2.197 hektar di empat kecamatan.

Fasilitasi pendampingan warga dalam pengajuan izin hutan desa (Foto: KPHL Rajabasa)
Fasilitasi pendampingan warga dalam pengajuan izin hutan desa (Foto: KPHL Gunung Rajabasa)

Proses ini diawali dengan kegiatan studi banding oleh perwakilan warga Desa Sumur Kumbang, Padan dan Jondong ke Register 19 Gunung Betung yang dilakukan oleh dinas terkait. Di sana, warga telah lama melakukan pengelolaan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Sistem Hutan Kemasyarakatan (SHK). Sejak saat itu, warga tertarik untuk memperjuangkan skema pengelolaan bagi warga di sekitar kawasan Register 3 Gunung Rajabasa.

Tak membutuhkan waktu lama, pada 2014 silam Kementerian Kehutanan menerbitkan Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa di 22 Desa di sekitar kawasan Hutan Gunung Rajabasa. Menurut keterangan Iqbal, ada 5 desa yang diprioritaskan untuk diajukan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Sumur Kumbang, Padan dan Jondong adalah desa yang telah menyusun perizinan dan telah diajukan HPHD-nya kepada gubernur. Harapannya, awal tahun depan Bupati Lampung Selatan akan telah mengeluarkan izin tersebut.

“Dari keseluruhan desa, Sumur Kumbang memang salah satu desa yang warganya berpartisipasi aktif, kompak dan bersemangat dalam penyusunan persyaratan hutan desa,” tutur Iqbal.

Tradisi dan Hutan Lestari

Sumbur Kumbang berada di kaki Gunung Rajabasa yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Kota Kalianda. Desa yang dihuni oleh kebanyakan keturunan Suku Sunda ini merupakan titik awal favorit untuk pendakian GunungRajabasa. Terlebih di sana ada komunitas pecinta alam Rimba Selatan yang juga sangat aware dengan permasalahan lingkungan, bukan sekedar memfasilitasi para pendaki semata.

Sebenarnya Gunung Rajabasa tidak terlalu tinggi, hanya 1.200 mdpl, namun butuh perjuangan ekstra untuk sampai ke puncaknya. Untuk bisa mencapai puncak, pendaki harus ditemani oleh warga agar tidak tersesat. Jalan-jalan rintisan ke kawasan kelola warga sebelum mencapai rimbunnya pepohonan di hutan dengan lumut-lumut khas bisa saja mengecoh dan menyesatkan para pendaki.

Potensi air terjun GUnung Rajabasa
Potensi air terjun Gunung Rajabasa

Puncaknya pun hanya berupa dataran berumput dengan kawah yang dapat ditemui dengan menuruni lembah. kawah yang diperkirakan merupakan letusan pada abad ke-20. Kawah yang hanya berupa rawa dengan sebongkah batu di tengahnya itulah yang menjadi daya tarik tersendiri Gunung ini. Batu cukup, sebutannya. Karena meski kecil, batu tersebut konon cukup menampun berapapun orang yang duduk di atasnya.

Untuk mencapai puncak kawah, diperlukan waktu sekitar 8 jam dengan melewati 4 pos pendakian. Mata air yang jernih ditemui hingga Pos 1 yang juga menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar. Ini sebagai bukti bahwa Gunung Rajabasa mengemban fungsi ekologi yang sangat vital bagi kehidupan warga tak hanya di kaki gunung, tetapi lebih jauh daripada itu. Setidaknya 4 kecamatan dan 39 desa menggantungkan hidupnya dari kelestarian Hutan Gunung Rajabasa. Bukan sekedar ancaman bencana alam yang menghantui, tapi juga kelaparan dan kemiskinan akan terjadi jika warga sekitar gagal melakukan pelestarian kawasan.

Berdasarkan penuturan Abah Santika, salah seorang tetua di Desa Sumur Kumbang, leluhurnya memang mengajarkan untuk tidak menebang pohon di hutan. Hal ini diperkuat oleh beberapa kebiasaan dan pantangan yang dianut oleh warga Sumur Kumbang.

“Ada aturan nggak boleh membawa pulang kayu dan nebang pohon untuk bikin rumah setelah jam 12 siang,” kata Abah Santika.

Dulja’ah, Ketua Hutan Desa Sumur Kumbang menambahkan bahwa warga juga tidak boleh mematahkan ranting menggunakan tangan. Mereka juga sangat peduli dengan komposisi tanam tumbuh dalam hutan. Meskipun mereka menanam kakao, kopi, petai,dan sebagainya, mereka juga menanam beberapa jenis tanaman kayu.

Warga Desa Sumur Kumbang menyadari bahwa alam sangat berjasa bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya mereka selalu menggelar kegiatan ruwat bumi yang dikenal sebagai tradisi peperahan. Tradisi ini diadakan setiap Bulan Muharram yang diawali dengan ritual pembacaan silsilah keturunan leluhur dan puji-pujian setiap kamis selepas ashar selama enam minggu. Sementara peperahan digelar pada Hari Jumat setelah minggu keenam.

Tradisi peperahan merupakan pesta rakyat yang mengundang segenap birokrat, tetua adat, pimpinan di desa-desa tetangga, hingga tamu-tamu warga sipil baik itu para pecinta alam hingga LSM. Aktivitas warga dimulai sejak matahari belum lagi keluar dari peraduannya, mulai dari aktivitas memasak bersama hingga mempersiapkan kegiatan makan bersama sebelum sholat jumat.

peperahan
Peperahan, tradisi tahunan ruwat bumi di Desa Sumur Kumbang (Foto: Hermansyah Walhi Lampung)

Uniknya, makanan ditaruh di atas daun pisang sepanjang jalan desa. Meski puncak acara dilakukan di masjid Desa Sumur Kumbang, tapi makanan tersebut disediakan hingga sepanjang 1 km di tengah jalan. Tak boleh ada warga yang membawa pulang makanan tersebut kecuali untuk makanan ternak. Tak boleh ada makanan yang disimpan. Mereka menyebutnya pamali. Artinya, tidak ada keegoisan dalam diri masing-masing warga untuk mendapatkan banyak jatah makanan. Semua sama rata karena mereka makan bersama di tengah jalan.

Peperahan dan tradisi lain di Desa Sumur Kumbang mampu memupuk kekompakan warga dalam segala hal. Termasuk dalam menjaga hutan. Setidaknya itulah pengakuan Saptu dan Jambra, warga yang juga aktif memperjuangkan akses kelola warga melalui hutan desa.

“Dari dulu di sini emang kalo ada yang nebang pohon enggak izin dulu langsung dikasih peringatan. Kalo bandel ya dilaporin Polhut!” kata Jambra dengan logat Sundanya yang kental.

Lain lagi penuturan para perempuan-perempuan di Desa itu. menurut mereka, hutan adalah kehidupan. Sampai sekarang, Desa Sumur Kumbang tidak pernah dilanda banjir. Berbada dengan desa lain di kaki gunung. Hutan itu telah memberikan jengkol, petai, melinjo, durian, kakao, dan segalanya sehingga warga bisa makan dan anak-anak mereka bisa bersekolah. Sudah sewajarnya jika warga sangat menghormati hutan dan menggelar sedekah atau ruwat bumi setiap tahunnya sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan atas limpahan sumber daya alam yang luar biasa.

Setidaknya, Sumur Kumbang merupakan potret harapan warga desa lainnya yang terus berupaya untuk diakui peran sertanya dalam menjaga alam sekitarnya. Diberikan ruang untuk meneruskan mandate dari leluhur mereka demi kelangsungan ketenangan anak cucu kita. Nyaris dua tahun mereka menunggu izin gubernur dan bupati mempertegas status hutan desa mereka.

Diakui oleh Iqbal, tutupan hutan Gunung Rajabasa memang tergolong masih baik dibandingkan lokasi-lokasi lainnya di Lampung. Untuk itu pula pihaknya terus berupaya agar warga segera mendapatkan legalitas akses hutan desa dari bupati dan Gubernur. Kerjasama dengan pihak lain pun terus dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan lahan percontohan untuk pembibitan damar mata kucing unggul di Desa Banding. Meski baru seluas 5 hektar dan bukan untuk tujuan penyadapan, namun harapannya upaya ini akan semakin memicu semangat warga dalam melakukan pengelolaan meski status hutan desa baru sebatas ditetapkan sebagai areal kerja.


Download PDF

QUO VADIS SUMBER DAYA ALAM DAN PENDUDUK LOKAL TANGERANG

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

QUO VADIS SUMBER DAYA ALAM DAN PENDUDUK LOKAL TANGERANG

Oleh Gurgur Manurung

Dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tiap hari mendengar kata pembangunan. Persepsi orang terhadap pembangunan berbeda-beda berdasarkan latar belakang pengetahuannya. Orang Desa di Tangerang acapkali mengartikulasikan pembangunan secara fisik. Orang Desa mengatakan pembangunan itu adalah membangun infrastruktur, berdirinya rumah-rumah dan penghuninya makin ramai. Ketika penghuni desanya makin ramai, maka mereka dengan bangga mengatakan kampung kami sudah kota. Walaupun, tanah nenek moyang mereka telah berpindah menjadi milik orang lain.

Kalau kita berjalan-jalan menyusuri desa-desa di Tangerang, masyarakat Desa itu akan mengatakan” di sini tanah masih murah, di samping ini tanah milik PT (Perseroan Terbatas). Dari semua tingkatan masyarakat mulai dari pekerja asisten rumah tangga hingga lurah ada yang menawarkan tanah di kampungnya. Mereka berpikir akan dapat komisi jika mereka berhasil jual tanah tanpa berpikir apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Ada lurah kaya raya karena agen tanah. Sejatinya, lurah melindungi masyarakatnya dari ancaman penggusuran mereka. Lurah sejatinya membimbing masyarakat memberikan informasi soal dampak kehadiran pembangunan yang kian ganas. Di Tangerang, setelah lurah banyak yang jadi anggota dewan karena banyak modal. Mantan lurah seolah tak ada habisnya uang yang dimilikinya. Faktanya, masyarakat yang dipimpinnya banyak tergusur tanpa memperoleh keadilan.

Dalam tulisan ini, hal yang hendak dibahas adalah bagaimana dampak pembangunan fisik terhadap tergusurnya masyarakat lokal. Pembangunan menjadi “penjajah” baru bagi penduduk lokal tanpa disadari. Kehadiran pengembang perumahan telah “mengusir” penduduk lokal. Penduduk lokal dengan mudah menjual tanahnya dengan harapan ada selisih harga penjualan tanah di tempat tinggal dengan membeli lahan baru sebagai tempat tinggal yang baru.

Selisih uang itu digunakan untuk membeli kendaraan baru, kegiatan ibadah, menikah lagi, membuka usaha baru dan lain sebagainya. Dengan kata lain gaya hidup mereka berubah di tempat yang baru. Mereka memiliki kendaraan baru seperti mobil, sepeda motor tanpa mengetahui bagaimana merawat kendaraan, akibatnya cepat rusak. Mereka yang umumnya latar belakang petani juga bangkrut karena tidak paham bagaimana ilmu manajemen usaha. Akibatnya, rakyat kebingungan karena tidak tahu lagi apa yang hendak dilakukan karena dana selisih penjualan tanah telah lenyap, sementara tanggungan anak tidak dapat dihindari. Akibatnya, keluarga mereka kacau balau. Masa depan anak-anak mereka terancam karena banyak yang putus sekolah. Itulah yang terjadi di wilayah Tangerang. Di beberapa tempat yang saya amati yaitu rakyat yang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena kehadiran perumahan setelah 15 tahun kemudian menunjukkan kehidupan yang merana. Anak-anak mereka yang laki-laki hidup menjadi tukang gali kuburan, satpam, buruh pabrik, buruh lepas dan lain sebagainya. Sementara perempuan bekerja menjadi buruh pabrik, buruh lepas, bekerja di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bekerja di panti pijat tradisional yang telah menjadi pengetahuan umum ada yang melakukan transaksi seksual. Dengan kata lain kehidupan rakyat yang pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa pembinaan keterampilan menjadi kehidupan yang lebih sulit dibandingkan di tempat mereka yang dulu. Sementara penduduk yang lanjut usia yang dulunya petani kini merana karena hanya mengandalkan penghasilan anak-anak mereka.

Di tempat semula mereka umumnya bertani dan beternak. Mereka hidup dari hasil panen sawah, darat dan ternak. Mereka hidup berkecukupan. Mereka mendapat penghasilan secara kontinu. Tetapi di tempat baru mereka hanya mengandalkan selisih penjualan tanah dengan pembelian tempat baru dan membangun rumah. Mereka tidak memiliki keterampilan di tempat yang baru yang lahan pertaniannya tidak ada.

Fakta-fakta yang dijabarkan ini memunculkan pertanyaan bagaimana kita, terutama pemerintah memaknai pembangunan berkelanjutan (sustainable development)?. Sedihnya, pasca penggusuran/”penjajahan” penduduk lokal muncul gagasan “green city”. Penduduk lokal tak sedikitpun melakukan perlawanan. Mereka tergusur dengan legitimasi pemerintah lewat izin. Inilah fakta pembangunan berkelanjutan versi Indonesia.

Membangun Banten Berprestasi

Bagaimana seharusnya membangun Banten agar berprestasi?. Berpretasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak-anak Banten harus sekolah dengan baik. Pernikahan dini harus dihindari dengan cara lama mengenyam pendidikan. Pendidikan harus menjawab persoalan masyarakat ini. Pendidikan di sekolah harus menyenangkan dan tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak memiliki uang. Orang tua tidak boleh menjual tanah warisan nenek moyang kecuali untuk sekolah anak. Adik-adik saya, anak-anak Banten yang pernah putus sekolah dan kini ada yang kuliah di Universitas karena mendapat beasiswa selalu saya katakan agar kelak setelah sarjana mereka memberangkatkan orang tuanya naik haji. Mereka membahagiakan orang tuanya karena keberhasilan pendidikan mereka. Mereka kelak menerapkan ilmu pengetahuan mereka untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain semua komponen yang peduli banten sejatinya menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Banten.

Bagaimana pula menghindari pembangunan yang sifatnya “menjajah” penduduk lokal?. Titik pertama pemahaman kita adalah bahwa mereka adalah tuan. Mungkin mereka tertinggal dari segi teknologi, tetapi mereka (penduduk lokal) harus tetap menjadi tuan di kampungnya sendiri. Kalaupun harus pindah karena dalam keadaan terpaksa maka sebelum pindah maka harus jelas apa yang harus dikerjakan (“profesi”) mereka di tempat yang baru. Dengan kata lain mereka harus mendapat pelatihan untuk dapat bertahan hidup atau dapat berkarya di tempat yang baru. Proteksi pemerintah harus kuat kepada penduduk lokal. Pemerintah tidak “dekat” dengan pengembang. Sebab, “kedekatan” pemerintah dengan pelaku bisnis sangat membahayakan penduduk lokal.

Tulisan ini bukan untuk dikotomi rakyat lokal dan tidak. Tetapi renungan untuk semua elemen masyarakat agar memegang prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Jika ada pembangunan harus berdasarkan keberlanjutan semua pihak. Bukan mengorbankan pihak lain dengan “ilmu” bisnis yang acapkali merugikan pihak lain. Paradigma pembangunan ekonomi kita tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi membangun untuk keadilan yang menghasilkan kesejahteraan seluruh umat. Mulai saat ini, harus disepakati sebelum ada penggusuran harus jelas apa kegiatan baru yang digusur. Itu mutlak tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali pembangunan.

 

 

 

 

 


Download PDF

Sungai Kami Tercemar Parah, Bolehkah Kami Tahu?

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

“Saya boleh cerita, dik? Saya duduk di Tengkurak mulai tahun 1983. Desa ini luar biasa: udang, ikan bandeng, kerang, kepa, bisa ambil dari sungai. Tambak dibuat, hasilnya tidak kurang dari 10kg/hari, termasuk udang yang kecil dan besar. Mulai tahun 1997-an, saya nggak tahu dari limbah atau apa, yang jelas udang dan kepiting mati tanpa terkecuali, dan tidak pernah lagi kami bisa dapat udang ukuran 70-80 cm,”

– Niman (70), warga Desa Tengkurak, Banten [i]

 

Di ujung Sungai Ciujung, Banten, tersebutlah sebuah desa bernama Tengkurak. Desa nelayan di muara sungai yang di musim kemarau tercemar berat, namun di musim hujan selalu kebanjiran. Tengkurak hanya salah satu dari 17 desa yang terdampak langsung pencemaran Sungai Ciujung, dihitung dari lokasi pabrik pencemar terbesar di tengah sungai,[ii] PT Indah Kiat Pulp & Paper, yang mengalirkan 83,92% limbah cair ke badan sungai.[iii] Desa-desa lainnya juga menggantungkan hidup terhadap aliran Sungai Ciujung, termasuk menggunakan air sungai untuk pengairan sawah seluas 16.000 Ha, pengairan tambak seluas 6.000 Ha, serta sumber air untuk kebutuhan sanitasi.[iv]

Tahun 2015 ini lagi-lagi merupakan tahun kelam bagi Ciujung. Dengan debit air mencapai nol (tidak mengalir), sedimentasi yang parah di hilir sungai, dan limbah yang terus menerus dibuang,[v] sepanjang bulan Mei hingga akhir November 2015, air sungai Ciujung berwarna hitam pekat karena limbah. Pemerintah tidak sepenuhnya tinggal diam. KLHK pernah mewajibkan audit lingkungan hidup terhadap PT IKPP pada tahun 2013,[vi] dan pada bulan Maret 2015 sekali lagi menerapkan sanksi paksaan pemerintah.[vii] Selain itu, tahun ini, BLHD Serang memberikan sanksi administratif terhadap 15 perusahaan pencemar di sepanjang Sungai Ciujung.[viii]

Sekalipun menghidupi perikanan dan pertanian, kualitas air Sungai Ciujung sangat buruk, berwarna hitam dan berbau.

Ironisnya, secuil data ini diketahui dengan penelitian mendalam, puluhan permintaan informasi dengan mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik yang menguras waktu dan tenaga masyarakat, serta analisis tenaga ahli atas dua boks besar dokumen lingkungan hidup yang tidak remeh.[ix] Tidak sekalipun pemerintah atau perusahaan memberi masyarakat peringatan akan limbah yang akan menghitamkan sungainya, mematikan ikan-ikannya, atau menggagalkan panennya. Padahal, informasi mengenai keadaan yang mengancam hajat hidup orang banyak wajib dipublikasikan serta merta,[x] baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan pencemar.[xi]

Kegagalan komunikasi ini tidak hanya terjadi di tingkat kedaruratan, melainkan di semua level tata kelola pengendalian pencemaran. Secara umum, masyarakat terdampak ingin memahami kualitas lingkungannya serta dampak yang ditimbulkan pencemaran terhadap kualitas air minum dan air sungai, serta dampak negatif yang langsung terhadap kesehatan.[xii] Sebagai konsumen air Sungai Ciujung, terlebih yang belum mendapatkan fasilitas air bersih layak dari negara, tentu saja hal ini wajar dan pantas sebagai hak warga. Pemantauan oleh pemerintah menunjukkan bahwa kualitas air Ciujung betul-betul parah, dengan kriteria kimia (COD) mencapai 24 kali lebih tinggi dari baku mutu yang disyaratkan.[xiii] Selain itu, AOX (adsorbable organic halides) dari limbah cair pulp dan kertas yang dapat membentuk dioksin dan furan, dua pencemar berbahaya dan beracun yang bersifat menetap di rantai makanan, juga telah ditemukan di Sungai Ciujung.[xiv] Dioksin dan furan merupakan duo racun kelas tinggi, yang dapat menyebabkan masalah reproduksi dan pertumbuhan, kerusakan sistem imun, mempengaruhi hormon, serta menyebabkan kanker.[xv]

Sayangnya informasi ini tidak disosialisasikan sama sekali kepada masyarakat, yang notabene berada dalam jalur paparan yang paling rentan sebagai masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Informasi-informasi tersebut bahkan sangat sulit diminta, dan begitu didapatkan perlu kembali diolah dan diterjemahkan dalam bahasa yang mudah. Penerjemahan informasi melibatkan spesialis lingkungan hidup, spesialis visualisasi informasi, dan membutuhkan kapabilitasi dan sumber daya finansial yang tidak sedikit. Dapat dibayangkan jika semua informasi ini perlu diolah sendiri oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Di sisi lain, sekalipun telah melalui beberapa pelatihan, ternyata masyarakat masih mengharapkan diskusi kampung, pengumuman lewat RT/RW atau papan di dekat sungai, serta metode kreatif lainnya dibandingkan dengan UU KIP.[xvi]

Dalam hal pemantauan, sekalipun pemerintah kekurangan sumber daya manusia untuk memantau semua perusahaan di sepanjang Sungai Ciujung, masyarakat juga tidak didorong untuk “membantu” pemerintah melaksanakan tugasnya. Hal serupa juga ditemui dalam penegakan hukum, di mana tidak satupun sanksi yang diberikan kepada perusahaan disampaikan secara proaktif oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga menutup peluang masyarakat yang memang berada dekat dengan saluran pembuangan limbah cair perusahaan-perusahaan pencemar yang dikenakan sanksi untuk memantau pelaksanaan sanksi. Bahkan, KLHK menolak memberikan SK Paksaan Pemerintah terhadap PT IKPP dengan alasan klasik, “belum ada petunjuk dari atasan.” Padahal, masyarakat siap membantu pemerintah melakukan pemantauan, asalkan diberikan informasi yang mumpuni mengenai kewajiban perusahaan, lokasi pemantauan, cara pemantauan yang masyarakat dapat lakukan, bukti-bukti pelanggaran yang diterima, serta kontak untuk melaporkan pelanggaran. Sudah cukup banyak model pelibatan masyarakat seperti ini, yang diawali dengan membuat papan informasi yang bersifat edukatif, akurat dan mengundang masyarakat untuk terlibat.[xvii]

Selain itu, berbagai kajian telah menyimpulkan bahwa pemerintah tidak kekurangan mandat untuk melaksanakan keterbukaan lingkungan hidup secara proaktif, terutama yang terkait dengan pencemaran dan kesehatan publik. Selain UU KIP, mandat keterbukaan proaktif juga ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 27 Tahun 2012, KepmenLH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Perki No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan setidaknya 13 peraturan lainnya di bidang pengendalian pencemaran air dan penegakan hukum lingkungan.

Air, sumber kehidupan yang kian tercemar, merupakan sumber daya alam yang cukup rumit, dan demikian pula dengan permasalahan pencemarannya. Cerita Pak Niman hanya salah satu dari sekian ribu masyarakat terdampak yang kebingungan dengan penurunan produksi ikan atau padinya, namun tidak mampu bersuara dalam pengambilan keputusan. Cerita Sungai Ciujung hanya merupakan salah satu sungai tercemar berat dari begitu banyak sungai tercemar lainnya di Indonesia. Namun, sebanyak itu pula potensi hal-hal negatif yang dapat dihindari dengan memberikan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan proaktif yang dapat memantik keterlibatan masyarakat dalam mengelola kualitas air.

 

Referensi

[i] ICEL, Notulensi Pertemuan Desa Penegakan Hukum Pencemaran Sungai Ciujung, dilaksanakan di Desa Tengkurak, Kab. Serang, Banten, 12 Desember 2015.

[ii] Lembar Informasi ASIK Media Link, “IKPP Mengalirkan Limbah Beracun ke Sungai Ciujung,” (2014)

[iii] Angka ini dilaporkan dalam audit lingkungan hidup terhadap PT IKPP. Bahkan, dalam catatan audit, buangan air limbah PT IKPP mencapai 1.644 m3/jam. Lih: Kementerian Lingkungan Hidup RI, “Laporan Audit Lingkungan Hidup Wajib Pengolahan Air Limbah dari Pabrik Pulp & Kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (PT IKPP) Serang Berkaitan dengan Kualitas Air Sungai Ciujung di Kecamatan Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten,” No. B-4809/MenLH/PDAL/04/2013 pada 29 April 2013. Berdasarkan izin pembuangan air limbah terbaru PT IKPP, buangan air limbah yang diizinkan adalah 67.213 m3/bulan.

[iv] ICEL, Profil Sungai Ciujung (2014)

[v] BLHD Kabupaten Serang, “Pencemaran dan Permasalahan Sungai Ciujung,” disampaikan dalam audiensi dengan ICEL, WALHI, Media Link dan Riung Hijau pada tanggal 8 Oktober 2015.

[vi] Kementerian Lingkungan Hidup RI, supra note [iii]

[vii] Republika, “Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK atas Pencemaran,” Rabu, 2 September 2015.

[viii] BLHD Kabupaten Serang, supra note [v]

[ix] ICEL, Laporan Akhir Strengthening the Right to Information for People and the Environment 1 (Jakarta: ICEL, 2012)

[x] Dalam Pasal 10 UU KIP, informasi serta merta mencakup “informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.” Lih: Indonesia, Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846.

[xi] Dalam PP Pengendalian Pencemaran Air, kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam hal kedaruratan atau keadaan tidak terduga terkait pencemaran air dibebankan kepada “setiap orang.” Selain itu, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Lih: Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 82 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 153, Pasal 26 dan Pasal 32.

[xii] Survey kebutuhan informasi lingkungan hidup proaktif terhadap 50 orang di Kab. Serang, Lih: ICEL, Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan Secara Proaktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jakarta: ICEL, 2015), Lampiran I.

[xiii] Hasil pemantauan BLHD Kab. Serang pada bulan Agustus 2015 menunjukkan parameter COD (chemical oxygen demand) dari titik pantau Pamarayan sampai Jonjing pada tahun 2010-2014 hampir selalu berada di atas baku mutu ambien, dengan titik paling parah pada musim kemarau ini mencapai 603 mg/L (24.12 kali baku mutu) di outlet Cipta Paperia, sementara standar COD untuk Sungai Kelas II adalah 25 mg/L. Lih: BLHD Kab. Serang, supra note [v].

[xiv] Heny Hindrani, “Kajian Peningkatan Kualitas Air Sungai Ciujung Berdasarkan Parameter Senyawa AOX dengan Model WASP (Water Quality Analysis Simulation Program) dan Model Dinamis,” Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (2013).

[xv] WHO, Media Center: Dioxins and Their Effects on Human Health, diperbarui pada bulan Juni 2014, sumber: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/ diakses pada 18 Desember 2015.

[xvi] ICEL, supra note [xii].

[xvii] Ibid., lih: Lampiran III.


Download PDF

Kearifan Lokal Merabu sebagai Pagar Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Kampung Merabu adalah sebuah desa yang berada di jantung Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimtan Timur. Kampung Merabu memiliki luas wilayah 22.000 ha dengan 40% (12.200 ha) wilayah merupakan hutan produksi dan 60% merupakan hutan lindung. Hutan lindung terdiri atas 10.800 ha merupakan hutan dan 7.500 ha merupakan kawasan karst. Kampung Merabu merupakan wilayah daratan (daerah pemukiman, perkebunan dan pertanian, hutan, dan kawasan Karst) yang dialiri oleh Sungai Lesan dan Sungan Bu.

Masyarakat Kampung Merabu mayoritas terdiri atas warga lokal dan sebagian warga pendatang. Warga Lokal adalah suku asli Dayak Lebo yang merupakan keturunan dari suku Dayak Basap. Tampilan fisik suku Dayak Lebo adalah kulit sawo matang, rambut hitam, dan postur tubuh tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nenek moyang Dayak Lebo bukanlah suku dayak yang hidup berpindah-pindah (nomaden). Suku Dayak Lebo sudah hidup dalam perkampungan dengan rumah menyerupai pondok-pondok sederhana yang terbuat dari kayu. Suku Dayak Lebo lebih sering bertahan di perkampungan daripada menyerang suku lain pada masa lampau. Oleh sebab itulah mereka dinamakan Dayak Lebo , Lebo berarti rumah.

Kehidupan masyarakat Merabu begitu dekat dengan hutan. Mereka memanfaatkan jasa hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kayu bakar, madu, sarang walet, rotan, guano (kotoran kelelawar) dan hewan buruan adalah sedikit dari hasil hutan yang diperoleh masyararakat untuk kehidupan mereka. Akses yang jauh dari perkotaan membuat mereka masih sangan bergantung dengan hasil hutan tersebut. Masyarakat Merabu masih bisa dikatakan memiliki karakteristik masyarakat zaman dahulu, yaitu berburu dan meramu. Mereka masih sangat mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan protein, yaitu dari hewan buruan dan memancing di sungai. Pembedanya adalah mereka tidak lagi tinggal berpindah-pindah dan mulai mencoba bercocok tanam, seperti sayuran dan tanaman perkebunan.

Ketergantungan masyarakat terhadap pentingnya hutan bagi kehidupan membuat mereka melakukan upaya-upaya konservasi terhadap hutan mereka. Upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan hasil hutan. Masyarakat memiliki sistem tersendiri dalam mengelola hasil hutan. Untuk itu, mereka membentuk sebuah lembaga masyarakat desa yang disebut Kerima Puri. Kerima Puri merupakan lembaga lokal yang berperan dalam menjaga kelestarian hutan dan karst Merabu. Lembaga lokal ini terbentuk atas inisiatif masyarakat dengan difasilitasi oleh The Nature Conservancy (TNC). Kerima Puri membagi peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan. Ada kelompok yang bertugas untuk mengelola hasil hutan kayu, madu, air, berkebun, dan lain-lain. Kerima Puri dikepalai oleh Pak Asrani, mantan Kepala Desa Merabu.

Masyarakat Merabu tidak begitu saja mengambil semua hasil hutan. Ada aturan-aturan yang tercipta dalam masyrakat dalam mengelola hasil hutan. Salah satu contoh adalah kegiatan berburu dan memancing masyarakat Merabu hanya dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, hewan buruan dari hutan tidak diperjualbelikan oleh masyarakat, baik diluar ataupun didalam kampung sendiri.

Contoh lainnya adalah pemanfaatan madu hutan. Madu adalah salah satu sumber penghidupan masyarakat Merabu untuk menghasilkan uang. Mereka menjual madu yang diperoleh dari hutan, murni tanpa campuran dan olahan apapun. Madu dperoleh bukan dengan diperas, melainkan dibiarkan menetes untuk menjaga kualitas madu. Hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi ini tdak serta merta membuat masyrakat memproduksinya dalam jumlah besar untuk mendapatkan untung yang sebersar-besarnya pula.

Pemanenan madu adalah salah satu hal yang sacral di Kampung Merabu. Berbagai upacara harus dilalui dalam rangka pemanenan madu. Kegiatan ini pun hanya dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu saat bulan baru di malam hari. Kondisi ini adalah malam tergelap dalam setahun. Hanya pada saat itulah para pemanen madu boleh memanjat pohon madu dan memanennya. Awalnya, metode ini adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan pemanjat disengat oleh lebah sehingga madu hanya boleh dipanen pada hari tergelap dalam setahun. Namun budaya ini kemudian menjaga cara masyarakat Merabu untuk menjaga kelestarian hutan dan tidak mengeksploitasi hasil hutan dengan berlebihan.

madu merabu

Gambar 1 Madu Merabu dalam kemasan, siap dipasarkan

Satu lagi contoh upaya pelestarian hutan yang dilakukan masyarakat Merabu adalah program adopsi pohon. Program adopsi pohon ini mengajak orang-orang dari luar Kampung Merabu untuk mengenal alam di Kampung Merabu. Kegiatan ini dimulai dari inisiatif The Nature Conservancy (TNC) sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mendampingi Kampung Merabu sebagai kampung rendah emisi karbon dalam program REDD+. Sebagai salah satu bentuk kepedulian pengunjung Kampung Merabu terhadap kelestarian alam Indonesia, seseorang dapat berpartisipasi dengan cara mengadopsi pohon di sana.

Pengunjung dapat mengadopsi sebuah pohon yang dipilihnya sendiri di hutan Kampung Merabu dengan biaya kontribusi yang akan digunakan untuk pengelolaan dan pelestarian hutan Kampung Merabu. Biaya yang ditetapkan untuk wisatawan asing berbeda dengan wisatawan lokal. Untuk wisatawan lokal ditetapkan biaya kontribusi untuk satu pohon adalah Rp 500.000,-/pohon/tahun dan wisatawan asing adalah 1.500.000,-/pohon/tahun. Pohon yang telah diadopsi bukan berarti pengadobsi memilikinya dan bisa menebangnya, namun hanya sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga tetap adanya pohon tersebut. Semakin banyak pohon yang diadopsi, maka semakin besar pelindungan masyarakat terhadap pohon-pohon di hutan Kampung Merabu. Peraturan pengadopsian pohon ini dibuat oleh masyarakat Merabu sendiri.

Adopsi Pohon oleh LAWALATA IPB, Juli 2014

Gambar 2 (Ki-Ka) Aziz, Ndel, Hendri, Ve berpose di depan pohon yang diadopsi oleh LAWALATA IPB, Juli 2014

Masyarakat Merabu memahami akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan dan alam sekitarnya. Karena alam adalah sumber kehidupan. Kearifan lokal yang dipelihara sejak turun temurun menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan. Tentang bagaimana menjaga kelarasan hidup dengan alam. Budaya yang tidak lekang oleh waktu dan tidak terhapuskan oleh globalisasi menjaga masyarakat Merabu tetap hidup harmonis dengan alam. Hal ini bisa menjadi cermin bagi kita dalam menjalani kehidupan. Bercermin dari masyarakat Merabu untuk kelestarian alam Indonesia yang lebih baik lagi.

Adalah kesepakatan bersama bagi masyarakat Merabu untuk menjaga kelestarian hutan.

Salam dari Kampung Merabu, Kampung Asik.


Download PDF

Land Reform Bukan Sebuah Mimpi

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

IMG_1096Oleh: Obi Samhudi

Desa Sungai Radak 2, sebuah desa di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Mungkin bagi sebagian orang di Kalimantan Barat belum pernah menginjakkan kaki di sini bahkan belum pernah sama sekali mendengarnya. Sebuah desa yang berada di kawasan pesisir, serta kurang diminati untuk dikunjungi. Bahkan, jika dilihat dari sektor pariwisata kita tidak akan menemukan apa-apa di desa ini. Saya tidak akan memaparkan bagaimana potensi wisatanya tetapi akan lebih cenderung mengangkat keberhasilan masyarakat dalam mengelola tanah yang ada.

Tak perlu banyak menghabiskan uang datang ke desa ini. Cukup 60 ribu pergi plus motor sembari menikmati sungai Kapuas yang panjang terbentang selama empat jam menggunakan motor air atau kelotok dari pelabuhan senghie Pontianak. Kita akan menemukan fasilitas gratis keindahan alam persungaian, kawasan pesisir, dan satwa yang sesekali menengokan diri di tepian sungai: Kera, Burung Jalak Udang, dan gerombolan Bangau selama perjalanan. Selain itu, juga akan terlihat bagaimana kekejaman korporasi merusak kawasan sungai dan hutan, kayu-kayu yang terdampar, sawit-sawit yang diangkut menggunakan transportasi aur hingga kehidupan masyarakat Bantaran Sungai yang masih dalam kondisi mengkhawatirkan dan rawan akan indikasi penyakit dari limbah pencemaran air serta termarjinalisasikan akan terlihat sepanjang perjalanan. Setelah itu, kita akan sampai pada sebuah pintu dermaga Kecamatan Terentang yaitu Desa Permata dan hanya butuh 15 menit untuk sampai ke Desa Sungai Radak 2.

Desa Sungai Radak 2 merupakan wilayah transmigrasi yang dimulai tahun 1986. Mayoritas penduduknya merupakan suku Jawa80%, sisanya 20% suku Dayak Ahe, Bugis, Madura, dan Melayu. Desa ini merupakan penyuplai 60% penduduk Kecamatan Terentang yang terdiri dari 9 desa. Artinya desa ini memiliki penduduk terbanyak dibandingkan desa lain yang ada  di Kecamatan Terentang.

Secara teritorial desa Sungai Radak 2, utara berbatasan langsung dengan Desa Permata, selatan berbatasan langsung dengan desa Radak Baru pemekaran dari Sungai radak 2, barat berbatasan dengan Desa Radak 1 yang hanya dibatasi sungai buatan dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Permata. Berkelilinglah sepuasnya, kita akan menemukan durian yang hanya bisa dipetik dengan kaki masih dalam keadaan menginjakkan bumi, buah jeruk sembari berlari sekitar 25 hektar yang semunya merupakan jeruk madu, jeruk termanis di Kalimantan Barat, kekayaan alam yang melimpah ruah dan fasilitas lengkap baik itu Puskesmas, sekolah, tempat ibadah dll. yang ada di desa tersebut. Percayalah, kita tidak akan kelaparan jika berada pada desa tersebut apa yang tekandung dan tumbuh dari dan dalam tanah adalah milik bersama selama kita memiliki niat positif. Jika, pada malam hari kita akan menemukan hotspot-an gratis di kantor desa, jangan khawatir jika masalah internet. Selain itu, kita juga akan menemukan wisata kuliner pada malam hari. Masyarakat desa ini sangat memiliki skill dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Serta, jangan heran jika melihat perbandingan yang signifikan dengan desa tetangga atau desa yang ada di seluruh Kecamatan Terentang.

Desa ini sangat berprestasi. Meskipun baru dua periode kepemimpinan, kepala desa pertama yaitu Bapak Subandrio telah meraih penghargaan yang luar biasa yaitu Kepala Desa Pertama Desa Radak 2 yang menata secara sistemik agraria desa dan beberapa program sehingga mendapatkan beberapa prestasi seperti tiga kali penghargaan sebagai kepala desa teladan, serta pernah memperoleh penghargaan sebagai kepala desa terbaik 4 se-Indonesia dan pernah berjabat tangan dengan beberapa presiden seperti Soeharto, Megawati, dan SBY. Fantastis bukan?IMG_1116

Disini kita akan menemukan land reform. Sebuah makna yang secara faslafah adalah paham yang sangat kontradiktif sekali ketika maraknya investasi berbasis lahan dan hutan yang terjadi bahkan hanya cenderung memicu konflik agraria. Masyarakat desa ini tidak pernah mengizinkan adanya ekspansi korporasi. Upaya untuk mengubah dan mereparasi sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian serta mendorong pembangunan pedesaan terlaksana pada desa ini.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Radak 2 rata-rata di atas UMR Kalimantan Barat dengan presentase 70-90 ribu perhari dengan nominal penuh perbulan 2.100.000-2.700.000. Saat saya menemui Mansyur Kepala Dusun Radak Sari, beliau menjelaskan gaji 80-90ribu perhari dengan total 2.100.000-2,7000.000. Sedangkan, Mantan Kepala Desa Subandrio menjelaskan bahwasanya pendapatan masyarakat mencapai 70-90 ribu perhari dengan total pendapatan perbulan mencapai 2.100.000-2.700.000. Artinya jika dikomparasikan pendapatan masyarakat desa ini berada dalam angka yang fantastis jauh di atas UMR Kalbar.

Bahkan lebih jauh lagi, Mansyur menjelaskan jika untuk pertanian padi dalam sistem pengupahan. Masyarakat tidak akan memenuhi pekerjaan tersebut, jika gajinya dibawah 80.000 perhari. Asumsi dari masnyur, bahwa tingkat pendapatan tersebut dinilai masyarakat akan pas dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun jika dibawah angka 80.000 untuk harian tidak akan memenuhi kebutuhan pokok. Sekali lagi untuk skala Kalimantan Barat ini merupakan kondisi yang fantastis.

Petani yang menanam padi seperti yang dilakukan oleh Sarimin, masyarakat Desa Sungai Radak Dua, menjelaskan padi yang ditanamnnya pada awalnya dengan masa panen selama setahun/sekali panen. Namun, seiring berkembangnya waktu kebutuhan pokok meningkat. Sarimin mengubah pola penanaman dengan masa panen lebih cepat untuk konsumsi yaitu padi rendah dengan jangka masa panen 4-6 bulan sekali panen. Selain itu, Sarimin menambahkan untuk peningkatan ekonomi padi merah adalah padi delain, padi rendah yang ditanamnya. Harga padi merah per/kg yang dijualnya yaitu Rp.15.000/kg. Luar biasa bukan?

IMG_1061Pengelolaan agraria Sungai radak 2 terdiri empat jenis lahan diluar hak milik masyarakat. Lahan-lahan tersebut adalah Tanah Fasilitas Umum (FU),  Tanah Kas Desa (TKD), Jalur Hijau, dan Lahan Cadangan (LC).

  1. Tanah Fasilitas Umum (FU)

Tanah Fasilitas Umum adalah tanah milik desa atau negara yang dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam baik itu palawija, tanaman pangan dan perkarangan rumah yang dijadikan tempat bercocok tanam seperti menanami buah-buahan dan sayur-sayuran. Tanah Fasilitas dilarang keras untuk menanami tanaman keras seperti sawit dan orientasinya tidak untuk diperjualbelikan serta sebagai pokok penambah PAD desa Sungai Radak 2. Lokasi tanah FU adalah 75 m dari poros jalan sebelah kiri yang ada di Desa Sungai Radak 2. Setelah melakukan indebt interview kepada pengelola tanah FU, informasi yang didapat adalah saat pengelolaan tanah menghasilkan sumber daya agraria yang berlebihan di atas pemenuhan kebutuhan. Hasil sumber daya agraria tersebut akan diperjualbelikan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat.

  1. Tanah Kas Desa (TKD)

Tanah Kas Desa merupakan tanah yang dipergunakan sebagai bentuk penambahan PAD desa. Pengelolaan tanah yang dilakukan adalah sebagian untuk hak kelola masyarakat (belum dibuat peraturan desa) sebagian lagi untuk dikelola Poktan serta untuk areal perluasan tanaman pangan atau cetak sawah. Kepemilikan TKD diluar hak milik masyarakat Desa Sungai Radak 2. TKD terletak pada TR 17 dan TR 18 dengan luasan mencapai 25-100 ha. Selain di TR 17 dan 18 TKD juga terletak di TR 32 yaitu di Kantor Desa dan yang sedang dikelola oleh masyarakat yaitu pengolahan tanaman jeruk seluas 25 hektar. TR yang dimaksud disini adalah penyebutan untuk gang-gang desa. Tanah kas desa (TKD) penanggungjawab pengtelolaannya adalah Gapoktan yang berkoordinasi langsung dengan pihak Desa. Namun, bukan berarti masyarakat setempat tidak boleh memiliki hak, siapa saja diperbolehkan untuk menggarapnya dengan penanggungjawab Gapoktan atas dasar koordinasi dengan pihak desa.

  1. Jalur Hijau (Ruang Terbuka Hijau)

Jalur hijau terletak antara poros jalan sebelah kanan dengan sungai buatan. Jalur hijau memiliki fungsional sebagai tempat bercocok tanam  baik itu sebagai penunjang perekonomian maupun sebagai penghijauan. Pengelolaan jalur hijau dilakukan oleh masyrakat untuk bercocok tanam juga sebagai sumber penghijauan di desa Sungai Radak 2.

  1. Lahan Cadangan (LC)

Lahan cadangan yang dimiliki oleh Desa Sungai Radak 2 sepanjang perbatasan dengan desa Permata dengan luasan 25-100 m. Selain itu, lahan cadangan yang ada pada desa ini yaitu areal perluasan tanaman pangan dengan luasan mencapai kurang lebih 100 hektar. Pengelolaan lahan cadangan dilakukan oleh masyarakat tanpa batas periode yang ditentukan.

Hingga saat ini, terakhir saya berdiskusi dengan Kepala Desa terbaru yaitu, Buang Widiyanto akan dipercepat penghijauan desa yaitu menggunakan pohon Jabon dan akan mendorong upaya lebih komprehensif untuk mengelola tanah atau lahan kosong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berkunjunglah kesini. Saya menjanjikan sebuah tontonan alam lestari, kehidupan yang rukun antar umat beragama serta apa yang tumbuh dan terkandung dari tanah terlihat jelas di depan mata.

Land reform. Land reform!


Download PDF

Kehidupan dalam Gelap untuk Menjaga Kelestarian Kawasan Karst

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Salah satu daya tarik dari sebuah gua adalah kehidupan yang ada didalamnya. Kondisi lingkungan gua yang gelap, lembab, dan dingin membuat tidak semua makhluk hidup mampu bertahan didalamnya. Tidak banyak tumbuhan yang bisa hidup di dalam gua, karena ketiadaan sinar matahari, tetapi hewan-hewan didalam gua menemukan sumber energy lain yang dimanfaatkannya untuk bertahan hidup. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri makhluk hidup untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan gua. Perubahan-perubahan ini menciptakan keanekaragaman spesies baru yang kemudian jenis-jenis hanya ditemukan di dalam gua.

Gua Lubang Tembus dan Gua Sedepan Bu di Kampung Merabu menyimpan keanekaragaman biota gua. Biota yang banyak ditemukan di Gua Tembus dan Sedepan Bu adalah jangkrik gua dari famili Raphidophoridae. Jangkrik ini dapat ditemukan di setiap jengkal, mulai dari dinding, atap, dan terutama lantai gua. Jangkrik gua yang ditemukan berwarna coklat dengan corak putih pucat. Jangkrik ini masih memiliki mata dengan panjang tubuh sebesar 1.2 cm dan panjang antena sebesar 11.6 cm (10 kali panjang tubuh). Antena yang sangat panjang merupakan bentuk adaptasi jangkrik terhadap lingkungan gua yang gelap dan merupakan ciri khusus dari jangkrik gua famili Raphidophoridae.

Jangkrik gua mengalami modfikasi morfologi, salah satu yang paling mencolok adalah antenanya yang sangat panjang,

Jangkrik tersebar merata di sepanjang lantai gua mulai zona gelap hingga terang. Hal tersebut terjadi karena lantai gua tertutupi oleh guano (kotoran kelelawar). Guano ini memiliki butiran tanah yang lembut seperti pasir dan merupakan sumber makanan bagi jangkrik gua. Jangkrik gua di Gua Sedepan Bu lebih sedikit dibandingkan di Gua Tembus. Berbeda dengan Gua Tembus, guano di lantai Gua Sedepan Bu tidak menutupi seluruh permukaan lantai. Lantai Gua Sedepan Bu juga basah karena adanya aliran Sungai Bu. Hal ini menyebabkan jumlah jangkrik gua di lantai Gua Sedepan Bu tidak sebanyak di Gua Tembus.

Laba-laba juga banyak ditemukan di Gua Tembus dan Sedepan Bu. Laba-laba umumnya ditemukan di dinding gua dalam ukuran yang besar berkisar 1-17 cm. Laba-laba ini berwarna hitam. Keempat pasang tungkainya bercorak hitam dan coklat belang. Mata laba-laba ini bercahaya dalam gelap sehingga mudah ditemukan. Hewan lain yang ditemukan adalah Diplopoda yaitu arthropoda yang memiliki dua pasang kaki di setiap ruasnya. Diplopoda ditemukan di dinding dan lantai gua. Diplopoda yang ditemukan umumnya berwarna putih hingga abu-abu dengan panjang tubuh berkisar 3–10 cm.

Laba-Laba diatas telurnya

Gua Sedepan Bu menjadi rumah bagi Amblypygi atau kalacemeti dari spesies Sarax sp.. Sarax sp. adalah spesies amblyphygi yang hanya ditemukan di pulau Kalimantan. Amblypygi hidup bersembunyi dibalik batuan dan di dinding-dinding gua, sehingga terkadang sulit untuk menemukannya. Arthopoda ini bergerak sangat cepat apabila merasa terganggu. Ukuran individu betina sedikit lebih kecil dari individu jantan. Amblypygi betina memiliki panjang 12 mm, sedangkan Amblypygi jantan memiliki panjang 15 mm. Amblypygi diketahui memiliki masa hidup yang relatif lama. Waktu yang dibutuhkan untuk siap reproduksi adalah 1-2 tahun. Waktu reproduksi menjadi dua kali lipat lebih lama jika suhu lingkungannya < 26 °C (Rahmadi 2010). Hal ini menyebabkan jumlah Amblypygi sangat sedikit di alam.

Sarax sp. adalah Arthropoda dari famili Charinidae dibawah mikroskop stereo dengan perbesaran 0.8x

Arthropoda dari famili Scutigeridae juga ditemukan di Gua Sedepan Bu. Disini ditemukan Scutigeridae dengan dua jenis warna. Scutigeridae dengan tubuh berwarna ungu dan ukuran yang kecil (sekitar 2 cm). Scutigeridae yang berwarna hitam-kuning memiliki ukuran lebih besar (15-20 cm). Hewan akuatik yang ditemukan di gua ini adalah ikan lais. Spesies ini dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bu. Panjang tubuhnya berkisar 20-15 cm. Warna tubuh kuning pucat, sirip anal sedikit transparan dibandingkan dengan tubuhnya, memiliki sungut dan masih memiliki mata.

Gua Tembus dan Sedepan Bu masih dipenuhi oleh kelelawar sehingga salah satu sumber energi dalam gua ini berasal dari kotoran kelelawar. Sejak dahulu gua ini menghasilkan sarang walet, banyak ditemukan bulu walet di lantai gua. Di zona terang Gua Lubang Tembus masih ada tangga kayu yang dahulu digunakan masyarakat Merabu untuk memanen sarang walet dari dinding dan atap gua. Sekarang kedua gua ini sudah tidak lagi aktif menghasilkan sarang walet. Beberapa ekor walet ditemuan dalam Gua Sedepan Bu, namun kami tidak menemukan sarangnya.

Banyaknya jumlah dan keragaman biota yang ditemukan menunjukan kelestarian dari kedua gua ini. Biota-biota ini menjadi salah satu indikator bahwa ekosistem yang tercipta dalam gua berjalan dengan baik. Kehidupan di dalam gua menjadi indikator bahwa gua tersebut masih hidup dan tumbuh berkembang. Ekosistem ini kemudian menjaga kawasan endokarst tetap lestari. Menjaga kelestarian biota dalam gua mejadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian kawasan karst sehingga kawasan ini dapat menjalankan peran ekologisnya sebagai wilayah resepan air dengan baik.


Download PDF

“Implementasi Kebijakan Ekologi Indonesia: Tinjauan Singkat Ajaran Sosial Gereja Katolik”

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

“Implementasi Kebijakan Ekologi Indonesia:

Tinjauan Singkat Ajaran Sosial Gereja Katolik”

 

Oleh: Jeanne Francoise

(Sarjana Humaniora Prodi Prancis FIB UI Konsentrasi Sejarah)

 

Esai ini ditulis untuk mengikuti Lomba Esai Mongabay Indonesia 2015. Dalam esai ini, penulis akan mengedepankan sembilan isu lingkungan hidup yang masih menjadi problematika dan meninjau isu itu dari sudut pandang politik internasional dimana Gereja Katolik memiliki potensi dan kapasitas nyata dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Esai ini akan dimulai dengan sebuah temuan ilmiah menarik.

Para ahli arkeologi pernah mengguncang dunia karena mengatakan bahwa Lucifer berwujud perempuan ketika dihempaskan oleh Allah ke bawah tanah. Lucifer jatuh dengan posisi tiarap sehingga ada dua lengkungan buah dada di daerah padang pasir Tajikistan[1]. Di awal tahun 2010, para penggembala yang lewat disitu sering mendengar “raungan neraka‟ orang-orang mati yang berteriak minta tolong dari bawah tanah (Sumber: NatGeo). Editor National Geographic juga mengkaitkan keberadaan Lucifer di pusat bumi itu dengan eksplorasi energi fosil bahwa semakin energi itu habis dieksplorasi, maka Lucifer akan semakin mudah menguasai bumi.

Sebagai makhluk Allah yang diberi akal budi, manusia berupaya agar ekosistem yang ada tetap berjalan sewajarnya dan Sumber Daya Alam yang ada mampu menunjang kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dalam hal ini, Gereja Katolik menempatkan diri sebagai pihak vokal yang mengawasi jalannya kebijakan ekologi setiap Negara. Bukan berarti agama lain tidak vokal, tetapi maksudnya adalah Gereja Katolik memunyai figur Paus yang secara de facto adalah tokoh perdamaian internasional sehingga ensiklik yang dihasilkan secara hukum berbobot pandangan moral internasional[2].

Permasalahan ekologi menjadi bahasan Gereja sejak Paus Yohanes Paulus II sejak tahun 1979 sebagai tanggapan desas-desus energi alam yang menipis dari para ilmuwan pada tahun 1973. Paus kemudian mengeluarkan ensiklik yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan posisi manusia terkait isu itu. Pada tahun 2015 ini, Paus Fransiskus kemudian membuat Ensiklik Laodato Si, yang merupakan sebuah pernyataan kritis bahwa bumi merupakan rumah semua umat manusia, tanpa pandang latar belakang keagamaan manusia. Sebab, apabila bumi itu rusak, maka manusia pun akan rugi, tidak perduli latar belakang agamanya.

Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling adil untuk mengelola alam semesta. Setidaknya ada tiga ayat suci Alkitab yang menyatakannya, yakni Kisah Penciptaan yang menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang sakral selain Allah sendiri. Allah menciptakan manusia. Ciptaan Tuhan ini “baik adanya” diulang sampai 6 kali sesuai dengan 6 hari penciptaan. Manusia yang diciptakan itu adalah „Gambar Allah” (Kej 1, 27) dan memberinya kuasa untuk “penuhilah bumi dan taklukkanlah” (Kej 1, 28). Oleh karena itu, manusia adalah kunci dari permasalahan ekologi abad ini. Gereja Katolik juga memiliki empat ensiklik tentang masalah ekologi, yakni “Apa yang ditakuti oleh umat manusia modern?” (Redemptor Hominis – 1979), Keberhasilan yang identik dengan konsumerisme tidak sesuai dengan Kitab Suci yang menempatkan munusia sebagai “gambar Allah” (Sollicitudo Rei Socialis – 1987), “Environmental Protection is the Right to Protection of Life” (Centesimus Annus – 1991), dan “Biodiversity is vital for the Balance of the Planet” (Ecclesia in Americana – 1999). Gereja Katolik bahkan pernah mengkritisi secara informal bahwa kremasi dan peti mati menimbulkan pencemaran lingkungan karena abu kremasi membuat polusi udara dan peti mati membuat pohon-pohon habis (Sumber: Stiff halaman 255, 275-276).

Pemerintah Indonesia sendiri tersadar akan adanya isu global akan lingkungan hidup pada awal 1980an, namun sampai saat ini implementasi kebijakan ekologi nasional yang dihasilkan berseberangan dengan esensi ajaran sosial Gereja Katolik yang sudah disebut tadi. Jika implementasi pada tingkat nasional sedemikian, maka kesimpulan sederhana menyatakan bahwa implementasi kebijakan ekologi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta[3] juga tidak sejalan dengan itikad baik Gereja Katolik. Kebijakan ekologi yang menurut esai ini masih bermasalah adalah REDD, reklamasi, privatisasi air PDAM, banjir, sampah, sengketa lahan, sepeda, perkeretaapian, dan industri otomotif.

Dari kesembilan kasus di atas, esai ini mengemukakan masalah utama bahwa kebijakan ekologi yang lebih mementingkan pemilik modal/ mengakibatkan/ kerusakan ekosistem, kurangnya sarana dan prasarana, dan implementasi kebijakan yang mengabaikan hak ekosob[4] masyarakat.

Berkaca pada struktur masalah itu, jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia dan Pemda DKI Jakarta menyelesaikan masalah lingkungan hidup dengan masalah baru. Pemerintah memaksakan kebijakan ekologi agar dapat menyesuaikan diri dengan globalisasi sehingga pembangunan adalah hal yang utama. Wajarlah para nelayan menyebut globalisasi adalah kapitalis dan para intelektual (Paul Hirst dan Grahame Thompson) menyebut globalisasi adalah mitos. Sekali saya tekankan bahwa globalisasi adalah firasat zaman yang baik jika diiringi dengan keseriusan implementasi kebijakan yang tidak hanya mementingkan pemilik modal, tetapi juga jaminan akan pemenuhan hak ekosob masyarakat.

Dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup, globalisasi artinya tidak berbatas karena kerusakan ekosistem tidak pandang bulu antara negara hutan, panas, industri, maritim, atau kutub. Oleh karena itu setiap kebijakan ekologi di sebuah negara, dalam konteks globalisasi, harus bertanggungjawab tidak hanya kepada masyarakat internasional, tetapi juga kepada alam semesta penyedia lingkungan hidup. Ingat, dalam 20 tahun, energi fosil (minyak bumi dan gas alam) akan habis.

Perebutan sumber daya alam sudah ditulis sejarah sejak orang Mongol memperluas kerajaannya dan perebutan energi fosil setidaknya disebut sejarah sejak Revolusi Industri. Ada tiga stimulus utama perebutan energi fosil itu, yakni pada saat hukum John (John Law) diterapkan di Prancis zaman Louis XIV, rapat invasi Afrika oleh Pangeran Jerman Otto Van Bismarck, dan kekalahan intelijen Mesir oleh Israel tahun 1967.

Sistem John Law adalah mekanisme perbankan pertama di dunia tentang transaksi bank dan uang kertas; setiap pemilik uang kertas berhak atas kepingan uang logam bernilai setara yang ditaruh di Banque Générale (milik John Law). Namun, ide brilian itu jatuh ke rezim yang salah. Prancis zaman Louis XIV adalah negara bermental korup dan perang. Para pejabat korup Prancis bekerjasama dengan John Law mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya untuk berfoya-foya sekaligus membiayai perang di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Utara, dan Indo-China. Prancis berhasil menipu Jerman dan Inggris di Amerika Utara agar mereka menguasai sumber daya alam Amerika Selatan sehingga Prancis menguasai Amerika Utara (Quebec dan sekitarnya), kemudian Prancis membangun Compagnie des Indes yang mencaplok beberapa perusahaan di Lousiana. Prancis mendapat untung besar dan Kementrian Keuangannya semakin banyak mencetak uang kertas untuk anggaran negara. Ketika sistem John Law telah berlangsung selama dua tahun, terdapat investigasi mengejutkan bahwa jumlah kepingan logam di bank dan uang kertas yang beredar tidak seimbang. Masyarakat menjadi panik sehingga menjual saham dengan harga sangat murah agar mendapat uang logam. John Law yang tidak mau membayar hutang menetapkan nilai tukar uang kertas secara paksa dan kabur ke Belgia dalam keadaan bangkrut. Pada 1 November 1720, peredaran uang kertas ditarik. Serentak rakyat Prancis menjadi miskin luar biasa yang pernah dilukiskan dalam gambar beberapa anak muda berebutan roti di wadah anjing. Paroki, rumah sakit, komunitas, sanggar seni, dan perusahaan yang memiliki “saham‟ John Law menjadi bangkrut (Sumber: Sejarah Prancis halaman 252-253, 261-262). Namun setidaknya sistem John Law memberikan dampak positif dari segi akses ekspansi perusahaan multinasional. Prancis kemudian menyebarkan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang energi fosil di Amerika Utara dan Afrika Utara.

Jerman tidak mau tertipu kedua kalinya oleh Prancis. Dalam sebuah rapat perang tentang invasi Afrika yang dipimpin Otto Van Bismarck, Jerman merencanakan perebutan hampir keseluruhan Afrika. Jerman berhasil memenangkan perang di sebagian wilayah Afrika Tengah, Barat, dan Selatan dan mengeruk energi fosil negara itu. Secara politis, perang antara Jerman, Inggris, dan Prancis di tiga wilayah kaya gas alam itu tetap berlangsung sampai tahun 1960an.

Pencurian tiga pesawat tempur Mesir di landasannya adalah pukulan telak bagi intelijen negara Arab yang paling bergigi pada saat itu. Fakta sejarah militer tentang bantuan asing dibalik Mossad Israel membuat Liga Arab bersepakat untuk menaikkan harga minyak. Pada tahun 1973, negara-negara pengimpor minyak menjadi kebobolan. Negara-negara Barat dengan topeng ideologi demokrasi-nya dan negara-negara Arab dengan topeng terorisme-nya sampai saat ini sebenarnya berduel untuk menguasai energi fosil.

Bagaimana dengan Indonesia? Esai ini sesungguhnya mengkritik Republik Indonesia, yang mendeklarasikan diri sebagai negara non-blok, namun sesungguhnya menyatakan diri sebagai sebuah negara oportunis karena Indonesia belum secara tegas berkiblat ke “Tuhan politik‟ yang mana. Pengalaman dijajah lima negara dan turut merugi di tiga saat krusial perang energi fosil yang telah dijelaskan tadi, membuat Indonesia masih belum menyadari jati dirinya. Setelah Reformasi 1998, Indonesia adalah negara demokrasi setengah hati, baik dilihat dari sistem tiga kamar hukum-nya atau sistem presidensialisme-nya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan apapun jelas bagi berbahaya di akar rumput, apalagi di dua keputusan krusial abad ini, yakni terorisme dan ekologi.

Indonesia mulai ikut-ikutan membahas ekologi secara kenegaraan mulai tahun 1980an. Kemudian tahun 1997 ikut meratifikasi Protokol Kyoto. Sejak saat itu, tidak banyak berita menghebohkan tentang kebijakan ekologi Indonesia, sampai pada tahun 2009 tentang kritik keras akan penjualan hutan di balik pengesahan REDD. Entah pejabatnya kelewat goblok membaca firasat kepentingan asing, atau terlalu polos menganggap REDD sebagai program perdamaian PBB, pemerintah Indonesia tetap mengesahkan implementasi REDD di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak saat itu, seruan global warming, go green, eco-friendly, dan free ozon menjadi jargon politis kebijakan ekologi. Ketika saya menginvestigasi masalah implementasi kebijakan ekologi di Indonesia, ternyata kritik kepada pemerintah terkait hal itu sudah ada sejak tahun 1980an, namun mungkin saat itu belum terdengar karena kontrol pemerintah terhadap media masa.

Jual-beli hutan dalam REDD, privatisasi air dalam reklamasi, monopoli manajemen sampah dan banjir, monopoli kepemilikan saham PDAM, pengabaian masalah transportasi, informasi AMDAL yang tidak transparan, dan banyak hal lain adalah rapor merah masyarakat politik Indonesia yang tidak menyadari tugasnya sebagai manusia ciptaan Allah yang seharusnya membela hak ekosob masyarakat sesuai Kovenan Ekosob Masyarakat PBB. Implementasi kebijakan-kebijakan ekologi itu tidak sesuai dengan intisari keempat ensiklik Paus dan iman Katolik tentang keadilan. Seolah-olah masyarakat politik selalu bekerjasama dengan masyarakat bisnis saja.

Dalam kelesuan masalah lingkungan hidup, Indonesia masih belum berkiblat kepada “Tuhan politik‟ yang sebenarnya, yakni Allah itu sendiri, dan lebih memercayai “Paus Globalisasi” yang hasrat utamanya hanya membangun, dan membangun…Nah, dengan segala keterbatasan dan prestasi penulis dalam aspek politik, penulis mencoba menawarkan dua Langkah Efektif Kebijakan Ekologi (LEKO) kepada PemProv DKI Jakarta. Pertama adalah percepatan agar Raperda RT/RW 2010-2030 segera disahkan, sehingga implementasi kebijakan ekologi di masa depan memunyai sandaran hukum yang jelas, baik secara pembagian anggaran atau ketetapan teknis. Oleh karena itu, PemProv DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan person-person DPRD terkait.

LEKO kedua adalah perintah tugas tim analisis PNS divisi Penghitungan Tata Kota di Dinas Teknis dengan cara pembelajaran menyeluruh akan tanah, udara, dan aspek alam lain di seluruh provinsi Indonesia. Format pelaporan tidak dibakukan, tetapi membawa nama keresmian tiap provinsi yang harus dipublikasikan di website resmi bentukan pemerintah. Adapun hal-hal teknis yang harus dilaporkan antara lain; kelembaban tanah, pengkikisan pantai, jumlah pohon teduh, kejernihan air tanah, dan perluasan zat metana di udara.

Segera setelah surat laporan itu dipublikasikan, maka Pemerintah Indonesia harus menghapus pasal-pasal yang secara logis membuat destruksi hal-hal yang telah dianalisis tadi. Demikianlah esai ini ditulis tidak hanya untuk meramaikan Lomba Esai Mongabay Indonesia 2015, tetapi juga mengkritik para pemilik modal yang turut menyumbang pajak agar berpikir ulang tentang pembangunan proyek yang dapat merusak lingkungan hidup dan pemerintah Indonesia dapat memberi sanksi tegas kepada para pelanggarnya. Apakah masyarakat Kalimantan perlu menggunakan masker kembali?

           

DAFTAR REFERENSI

Carpentier, Jean dan François Lebrun. Sejarah Prancis: Dari Zaman Prasejarah hingga akhir abad ke-20. 2011. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Dam, Syamsumar. Politik Kelautan. 2007. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyanto, H.R. Reklamasi Lahan Rendah. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Roach, Mary. Stiff: Kehidupan Ganjil Mayat Manusia. Agustus 2007. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sulistyo, Budi. MDGs Sebentar Lagi: Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?. Desember 2010. Jakarta: Kompas.

http://www.google.com/REDD

http://www.google.com/reklamasi

[1] Uraian lengkap ada di perpustakaan mata kuliah Divinity Universitas Edinburgh, Republik Irlandia.

[2] Paus Gereja Katolik adalah salah satu dari lima lembaga internasional yang memunyai posisi sebagai peninjau yang netral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

[3] Kebijakan ekologi yang dikeluarkan oleh PemProv DKI Jakarta berlaku tidak hanya bagi Jakarta, tetapi bagi kota pinggiran Jakarta yang secara administratif masuk ke dalam lingkup keputusan Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, kebijakan ekologi yang dibahas dalam makalah ini adalah yang berlaku bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Ciamis, Bekasi, dan Kepulauan Seribu.

[4] Berpatokan pada kovenan internasional PBB akan hak ekosob masyarakat 16 Desember 1966 yang diratifikasi pemerintah Indonesia tanggal 28 Oktober 2005 dan menjadi UU No.11 tahun 2005.


Download PDF

Desa Sarongge: Wisata Sekaligus Edukasi Pangan Lokal

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas
Selamat Pagi Sarongge

Mengenalkan kembali pangan lokal kepada masyarakat urban bukan perkara mudah. Kebanyakan justru cenderung tahu menahu, ironinya tetap saja gempuran fast food kembali menjadi primadona. Belum lagi label petani menjadi profesi yang kurang sexy bagi pemuda. Apa yang harus dibuat? Tentu usaha jawabannya, seperti apa? Maka ikut terus alur tulisan ini membawa anda sampai kemana.

Mencari hawa yang sejuk dan tenang di dekat Ibu Kota (Jakarta) untuk mengisi waktu liburan akan membawakan jawaban yang sama bagi setiap orang. Puncak selalu menjadi alternatif yang paling mungkin tersedia dibanding dan Garut ataupun Bandung yang masih satu rumpun berada dalam payung Jawa Barat. Selain jarak yang tak begitu jauh, kocek yang dikeluarkan juga tak begitu besar jika mengkaji dari segi biaya.

Namun hanya sekedar berwisata dengan label Fun saja tentu terasa kurang, minimal setiap perjalanan yang dibuat mengandung makna edukasi yang mana kita bisa sekalian belajar semisal yang ditawarkan oleh Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Di desa satu ini, kita tak hanya merasakan hawa sejuk serta panorama alam pegunungan saja, konsep ekowisata & ekoturisme membuat Kampung Sarongge memiliki magnet tersendiri menarik pelancong. Sebagai desa yang menjadi penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGD) banyak menawarkan berbagai program, adopsi pohon salah satu didalamnya. Selain itu, adapula belajar ternak domba dan kambing, perkebunan sereh wangi, Camping Ground & Trekking dan tentunya perkebunan organik.

Didepan Saung Sarongge
Didepan Saung Sarongge

Beragam pilihan wisata tersebut tak semuanya harus nikmati, bisa juga memilah satu, dua ataupun tiga. Beruntung pada waktu itu kami bisa merasakan langkah dibuat ditempat tersebut. Berkat ajakan dari salah seorang teman, semua biaya selama perjalanan dari Jakarta – Sarongge ditanggung semuanya alias gratisan. Hehehee..

Bergelut dengan macetnya kawasan Puncak tentu hal yang wajar, apalagi hari minggu pagi, ditambah buka tutup jalan yang menjadi tradisi setiap akhir pekan. Rasa lelah jelas belum terlihat karena diselimuti oleh bulir-bulir semangat ingin belajar. Tujuan utama telah terpatri, apalagi bagi diri pribadi, mengetahui konsep hulu-hilir antara produsen-konsumen dari apa yang kita konsumsi sehari merupakan perkara yang sangat penting. Jika tak cerdas, maka wajar saja gempuran impor bahan makanan akan terus menerus mematikan usaha petani lokal.

Prihatin tentu wajar, bukan Cuma lontaran kata prihatin yang sering terucap dari orang nomor satu Indonesia terdahulu, hanya melontarkan kata prihatin dengan raut muka sedih, tanpa ada satu gerakan sama sekali. Melalui program yang digagas oleh Green Initiative Foundation sejak 2009, mampu membuat masyarakat Sarongge mendobrak pertumbuhan ekonominya sehingga tiap potensi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Disambut dengan jamuan segelas air sereh wangi dipadu dengan jagung beserta ubi rebus, rasanya seperti berkunjung ke rumah nenek dikampung. Suasana perkampungan secara tak langsung dapat tecerna dengan baik dalam ingatan. Sebelum semuanya bersiap memainkan peran mengekplorasi lebih jauh, didalam ruangan yang mereka sebut dengan Saung Sarongge, sebuah diskusi ringan yang diikuti oleh puluhan pemuda dipadu langsung oleh warga sekitar yang konsen mengangkat jati diri Sarongge. Secara ilmu dan wawasan, cukup membuka pikiran, bagaikan pistol yang diberi amunisi tambahan. Benar-benar tak terbayangkan jika pera petani muda tak lagi menggarap sawah ataupun kebun mereka, pastinya gempuran bahan makanan impor dengan pestisida beracun memenuhi tiap perut yang kelaparan.

IMG_9182 IMG_9179 IMG_9171IMG_9149

Setelah selesai, kami pun dibagi dalam dua kelompok kecil, satu kelompok untuk workshop membuat sabun dari tanaman sereh wangi, satunya lagi mengunjungi kebun organik yang didalamnya terangkum praktek membuat pupuk dengan bahan dasar air seni kelinci, memanen hasil kebun (wortel, brokoli, daun bawang, dan lainnya), serta memberi makan kelinci. Hal itu dilakukan secara bergantian, diharapkan agar ilmu yang didapat nantinya bisa diaplikasikan kembali ketika pulang dari Sarongge.

Membuat Sabun

IMG_9131 IMG_9137 IMG_9177

Terdengar biasa saja ketika berbicara sabun, hal ini dikarenakan mudahnya kita dalam mendapatkan sabun dalam kehidupan sehari-hari, tinggal pergi ke Minimarket, jelajahi rak tertentu dan memilih ragam sabun dengan brand terkenal, terakhir tinggal Mbayarrr. Berbeda ketika sabun diproduksi sendiri, ada tenaga yang dikeluarkan, takaran yang harus pas serta bau yang menyengat dari minyak sereh wangi yang mampu menembus masker.

Walau ditulisan ini tak menjelaskan bagaimana proses dari awal pembuatan hingga dalam cetakan yang tersedia. Pengalaman tersebut adalah kali pertama mencoba membuat sabun dengan tangan sendiri. Setiap sabun yang dihasilkan dalam cetakan harus didiamkan dulu sebulan sebelum nanti digunakan.

Menjadi Petani

IMG_9272 IMG_9228 IMG_9218 IMG_9222 IMG_9227 IMG_9334 IMG_9293

Rasanya dalam impian yang dahulu sering dilontarkan dibangku sekolahan, petani jarang muncul sebagai cita-cita dari murid sekolah. Profesi Dokter, Pilot, pemain bola menduduki strata teratas. Dahulu pikiran telah teproyeksi seperti itu, bahkan hingga sekarang, fokus pada mimpi hingga lupa bagaimana makanan kita bisa diolah hingga siap dihidangkan dimeja makan.

Beruntung dari trip kali ini, kita berkesempatan menjadi petani walau hanya sekali dalam hidup. Bagaimana rasanya meramu pupuk organik, memanen hasil pertanian, hingga memberi makan kelinci yang lagi lucu-lucunya. Dua orang petani muda yang memandu kami tampak bersemangat menjelaskan bagaimana keseharian mereka. Kamipun tak kalah semangat, terbuti dari setiap penjelasan yang dilontarkan selalu mendapatkan feedback berbuah jawaban yang memuaskan.

Ingin rasanya langsung mengemas barang dan kembali ke rumah guna memuaskan dahaga akan bercocok tanam, minimal halaman rumah menjadi apotik hidup bagi keluarga ditambah dengan manfaat dari oksigen yang terus menerus dihasilkan dari tanaman.

Belanja Oleh-oleh

IMG_9186 IMG_9183

Kepulangan belum lengkap rasanya tanpa ada satupun buah tangan yang menandakan kita habis dari Desa Sarongge. Nah mumpung di Sarongge oleh-oleh yang tepat tak lain adalah sayuran organing yang harganya takkan membuat anda tiba-tiba miskin, merogoh kocek kurang dari Rp 50.000 anda bisa mendapatkan sayuran organik lengkap dengan keranjang dari anyaman bambu.

Jika ingin mendapatkan kerajinan tangan, desa ini gudangnya, asbak, bingkai foto, hingga berbagai macam hiasan dijual disudut Saung. Semua bahan yang digunakan tentunya memanfaatkan alam sebagai medium. Pernah dengar kan “ketika kita ramah pada alam, maka alam akan menyediakan segalanya bagi kita.” Oleh karena itu mari jaga alam kita agar tetap lestari. RESPECT, PROTECT, FULLFILL. 100% Pangan Lokal…

@dethazyo


Download PDF

Serba-serbi Indonesia Penguat Solidaritas, Bukit Rimbang Baling Sumatra!

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Indonesia bagaikan surga dunia bagi berbagai habitat dan keanekaragaman hayati yang unik. Sebagai salah satu negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar, Indonesia tercatat telah mengantongi sejumlah kawasan yang diresmikan sebagai lokasi Suaka Marga Satwa dan hutan yang dilindungi sebagai Taman Nasional. Seperti Bukit Rimbang Baling sebagai Suaka Marga Satwa karena merupakan kawasan prioritas terhadap konservasi Harimau.

Sebagai masyarakat Indonesia, patutnya kita bangga terhadap berbagai kekayaan yang kita miliki. Tak sebatas pada kekayaan intelektual yang diembankan kepada putra dan putri Indonesia yang telah banyak membawa harum nama bangsa, bahkan di ajang internasional. Namun, juga idealnya dapat menyeimbangkan kecerdasan intelektual tersebut dengan mampu menjaga, melestarikan, merawat, membudidayakan serta mendukung keberlangsungan alam jangka panjang dengan memerhatikan dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

Dikatakan Kemal Amas (Kepala BKSDA), bahwasanya Bukit Rimbang Baling memiliki topografi yang unik karena konturnya yang berbukit-bukit. Gemercik Sungai Subayang yang indah menemani kepentingan masyarakat adat.

Agustus 2015, saya berkesempatan mengunjungi Bukit Rimbang Baling dalam peringatan Global Tiger Day bersama Komunitas Tiger Heart Riau dan WWF-Indonesia Program Riau.

Perjalanan menuju desa Muara Bio, merupakan pengalaman yang sangat mengesankan. Peringatan tersebut dilakukan pada 7-9 Agustus 2015 di Desa Muara Bio, Kampar Kiri. Adapun pemilihan desa didasarkan pada lokasi yang langsung bersinggungan dengan daerah penyangga dari habitat Harimau Sumatra.

Masyarakat adat mengandalkan aliran air sungai Subayang sebagai nahkoda transportasi Pompong untuk mencari rezeki. Festival lubuk larangan sebagai kegiatan panen ikan dilakukan selama sekali dalam setahun saat musin kemarau merupakan upaya pelestarian Sumber Daya Alam yang sangat menarik.

Uniknya, hasil tangkapan ikan tersebut kemudian dijual dengan mekanisme pelelangan. Partisipan dari pelelangan adalah masyarakat desa setempat ataupun masyarakat luar desa pada saat festival itu dilakukan. Kemenarikan lainnya terletak pada hasil pelelangan yang dikembalikan kepada masyarakat desa sebagai kas desa, dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kelembagaan adat, masjid, kelompok desa serta pemerintah desa.

Ikan, siap untuk dilelang.
Kegiatan pelelangan hasil panen Ikan, tepi Sungai Subayang. Riau.

Tanjung Belit merupakan desa yang dapat dijumpai pertama kali ketika tiba di lokasi Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling setelah menempuh 3 jam perjalanan darat dari Kota Pekanbaru. Selain desa Tanjung Belit, terdapat juga Desa Muara Bio. Pompong merupakan satu-satunya alat transportasi penghubung antar desa yang dapat digunakan. Alat transportasi tersebut berbentuk kapal panjang yang digerakkan dengan mesin boat dan dapat menampung beragam kapasitas penumpang, minimal 4 orang penumpang dan 1 orang pengemudi. Sedangkan dapat memuat maksimal 13 penumpang dan 1 orang pengemudi untuk Pompong ukuran besar.

Sejauh mata memandang, keindahan panorama disepanjang perjalanan dari desa Tanjung Belit menuju desa Muara Bio dengan menyusuri Sungai Subayang mampu menyejukkan pikiran, bahkan lelah setelah 3 jam  perjalanan darat mampu terbayarkan. Tak jarang, selama perjalanan menggunakan Pompong kita dapat menjumpai berbagai satwa hutan yang berkeliaran mencari makan dan minum dipinggiran sungai Subayang.

Panorama indah Sungai dan Bukit Rimbang Baling, Riau.
Keindahan panorama Sungai Subayang dan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling, Riau.

Adapun kemenarikan lainnya, terletak pada hasil pelelangan yang mampu menerangi gelapnya malam masyarakat desa. Sejalan dengan belum meratanya aliran listrik dari PLN, mesin diesel dioperasikan dari kas hasil pelelangan ikan. Tradisi festival lubuk larangan ini secara tidak langsung telah banyak membantu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan dan sungai.

Kawasan Bukit Rimbang Baling merupakan daerah penyangga terhadap ketersediaan satwa dan keanekaragaman hayati sekaligus sebagai habitat dari Harimau Sumatra yang kini populasinya telah terancam punah sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, seperti perburuan Harimau untuk keuntungan ekonomi, kegiatan penambangan yang mengakibatkan tercemarnya beberapa sumber air yang mengganggu kebutuhan Harimau, dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwasanya Harimau memanfaatkan air sungai hanya untuk minum dan menyeberang, Harimau tidak memakan ikan. Sehingga apabila banyak air sungai yang tercemar, mengindikasikan bahwa populasi Harimau dalam kondisi yang semakin terancam.

Bukit Rimbang Baling berlokasi di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Singingi. Selain memiliki keunikan dalam kegiatan festival, Rimbang Baling juga menjanjikan terhadap kegiatan wisata alam. Kegiatan wisata alam ini dikelola oleh Kelompok Kerja (POKJA) Batu Dinding.

Masyarakat Desa Muara Bio sangat menghormati Harimau, bahkan saking hormatnya, terdapat pernyataan yang dipercaya secara turun temurun dan berbunyi “Be-bapak-lah ke Harimau, dan be-Ibu-lah ke Gajah.” Bagi masyarakat, Harimau merupakan satwa yang harus dihormati, sama halnya seperti kita menghormati orang tua kita sendiri.

Pada jaman dahulu, populasi Harimau di Indonesia dibedakan atas 3 spesies, yakni Harimau Bali, Harimau Jawa, dan Harimau Sumatra. Akan tetapi kini populasi Harimau di dunia yang masih tersisa dan terdapat di alam bebas diperkirakan hanya berkisar ±3.000 individu. Sedangkan untuk populasi Harimau di Indonesia sendiri hanya menyisakan Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) dengan jumlah kurang dari ±400 individu. (Sumber: wwf.or.id Sumber)

Harimau sendiri banyak diburu dengan berbagai alasan, terlebih alasan ekonomi. Diantaranya digunakan sebagai binatang hias dalam ruangan yang di dapat dari hasil pemburuan dengan memisahkan antara kulit dengan daging Harimau dan selanjutnya diisi dengan kapas guna membuatnya menjadi bentukan Harimau kembali. Selain itu, kepemilikan boneka Harimau sebagai binatang hias tersebut juga dinilai sebagai bentuk prestise ataupun bentuk hadiah yang diberikan oleh golongan berpunya sebagai mitra kerja dalam melakukan bisnis tertentu.

Penting untuk diketahui bahwasanya dibutuhkan sekitar 10.000 Ha hutan untuk habitat dari satu ekor Harimau. Sehingga ketika kita mampu menyelamatkan satu Harimau Sumatra, mengindikasikan kita telah melakukan penyelamatan terhadap 10.000 Ha hutan yang menyediakan air bersih, sumber dari berbagai makanan dan udara segar, serta yang terpenting adalah ketika kita mampu menyelamatkan dunia berarti kita telah melakukan upaya penyelamatan masa depan. (Sumber : Poster Global Tiger Day 2015 – WWF-Indonesia).

Oleh sebab itu, sebagai masyarakat terdidik yang telah mengetahui tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam, satwa dan berusaha menciptakan harmonisasi bersama. Mari bersama-sama kita wujudkan alam yang damai dan adil, baik adil untuk diri kita sendiri, alam, ataupun satwa serta habitat dari satwa itu sendiri. Sebab cara seperti itu, mampu menumbuhkan dan meningkatkan solidaritas kita dalam keberagaman yang unik, sehingga patut untuk dilestarikan demi kepentingan kita bersama.


Download PDF

Menjawab Tantangan Pembangunan Budidaya Perikanan Laut Berkelanjutan dengan Konsep Sato-Umi

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Definisi dan Konsep Sato-Umi

Sato-Umi merupakan konsep pengelolaan wilayah pesisir dimana produktivitas dan keragaman biologis meningkat melalui adanya interaksi manusia. Dalam bahasa Jepang, “Sato” (さと) memiliki arti “tempat tinggal manusia”, serta “Umi” (海) memiliki arti “laut/lautan”. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat didefinisikan bahwa Sato-umi adalah suatu wilayah penting dari lautan yang mendukung kultur dan perubahan budaya melalui hal-hal seperti perikanan dan distribusi produk (Ministry of the Environment. 2015).

Secara singkat, Sato-Umi merupakan wilayah yang saling terintegrasi antara alam dan kehidupan manusia, serta daerah dimana produktivitas dan keanekaragaman hayatinya tinggi. Wilayah pesisir lautan harus dijaga dengan kerjasama banyak orang, demi melindungi lingkungan yang berharga ini untuk generasi mendatang.

11_e

Gambar 1. Konsep Sato-Umi (sumber : www.env.go.jp)

Alam dan manusia berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara, dan cara di mana manusia berinteraksi dengan alam memungkinkan terjadinya dua hal, yaitu pelestarian atau kehancuran. Demi alasan ini, cara bagaimana kita berusaha untuk menjaga lingkungan alam sangatlah penting.

Polutan dibuang dari kegiatan industri dan rumah tangga manusia yang hidup di darat, hal ini menyebabkan penurunan kualitas air dan mengurangi seaweed beds (paparan lamun), tidal flats (paparan dasar laut pasang surut) dan daerah lainnya yang memainkan peranan penting dalam penjernihan air dan juga menyediakan habitat bagi organisme laut. Akibat dari masalah ini adalah munculnya masalah peningkatan sampah laut, berkurangnya keanekaragaman hayati laut, dan berkurangnya populasi biologis organisme di dalamnya.

 

Keuntungan Konsep Sato-Umi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

 

Keberadaan konsep Sato-Umi memberikan banyak Keuntungan, diantaranya sebagai berikut :

  1. Fungsi sirkulasi material tepat dipertahankan
  2. Mampu memanajemen lahan darat dan pesisir dengan terpadu dan komprehensif
  3. Melindungi fungsi keanekaragaman ekosistem

(Ministry of the Environment. 2015)

 

Pengimplementasian Sato-Umi di Indonesia

Saat ini, Indonesia mulai mengadopsi konsep Sato-Umi untuk budidaya ikan berkelanjutan di lahan pesisir pedesaan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menguji coba konsep terbaru pengelolaan budidaya perikanan, pesisir, kelautan berkelanjutan melalui teknologi produksi perikanan budidaya ramah lingkungan atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) yang merupakan contoh bentuk penerapan Sato-Umi.

IMTA (Integrated Multi Trophic Aquaculture) adalah suatu metode untuk mengoptimalkan hasil perikanan melalui pemanfaatan sistem budidaya dengan pendekatan alamiah ekosistem laut sehingga mengopimalkan hasil, efesiensi pakan dan diversifikasi produk (Váradi, 2012). IMTA adalah salah satu bentuk dari budidaya  laut dengan memanfaatkan penyediaan pelayanan ekosistem oleh organisme trofik rendah (seperti kerang dan rumput laut) yang disesuaikan sebagai mitigasi terhadap limbah dari organisme tingkat trofik tinggi (seperti  ikan). IMTA diterapkan sebagai solusi terhadap mitigasi limbah yang dikeluarkan dalam marikultur dan peningkatan efesiensi pakan sehingga tidak mencemari lingkungan (Wibisono, 2011).

imta

Gambar 2. Sketsa Sistem Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) (Váradi, 2012)

 

Konsep Sato-umi ini merupakan hasil kerja sama antara BPPT dengan North Pacific Marine Science Organization, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, dan Fisheries Research Agency of Japan. Konsep ini telah diterapkan di Karawang untuk mendukung program Gerakan Pembangunan Pantai Utara Jawa Barat (Gapura). Setelah Karawang, konsep ini juga diimplementasikan di dua lokasi lainnya yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Bantaeng. Adanya konsep Sato-umi di Indonesia diharapkan mampu mengubah kebudayaan yang dulunya nelayan penangkap ikan menjadi nelayan yang juga mampu mengembangkan sumber daya alam dengan aktivitas budidaya (Sulistyoningrum, 2015).

 

REFERENSI

Ministry of the Environment. 2015. What is Sato-umi?. https://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/en/01_e.html. diakses pada tanggal 17 Desember 2015.

Sulistyoningrum, Y. 2015. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : Adopsi Konsep Sato-umi, ini Harapan BPPT. http://industri.bisnis.com/read/20151007/99/479956/pengelolaan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-adopsi-konsep-sato-umi-ini-harapan-bppt. diakses pada tanggal 17 Desember 2015.

Váradi, L. 2012. Newly discovered form of aquaculture: Integrated Multitrophic Aquaculture (IMTA). NACEE Workshop on some specific issues of freshwater aquaculture (pp. 1-20). Rétimajor: Hungarian Aquaculture Association.

Wibisono, R. 2011. Aplikasi IMTA. Bogor: Institur Pertanian Bogor.


Download PDF

Mendorong Pengelolaan hutan Pesisir yang utuh dan lestari

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

DEWASA ini- pengelolaan hutan secara lestari yang menyertakan masyarakat lokal dan lingkungan sebagai satu bagian yang utuh agaknya mulai menjadi perhatian khusus pemerintah, perusahaan serta masyarakat luas. Belum maksimalnya pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini menimbulkan maraknya konflik sosial baik yang terjadi secara horisontal, yaitu: antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat, perusahaan dengan perusahaan. Serta konflik yang terjadi secara vertikal, yaitu: antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi kuasa perizinan. Juga antara perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan-perusahaan pemegang konsesi sendiri telah menyatakan kesediaannya dalam membangun usahanya dengan kaidah berkeadilan dan berkelanjutan.  Begitu pula pemerintah dengan kewenangannya telah mengeluarkan peraturan untuk memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan hutan. dimana eksploitasi atas hasil alam di wilayah Pesisir  selama ini dirasakan masih mengabaikan keberadaan masyarakat lokal disekitarnya.

Komitmen ini dituangkan dalam sebuah regulasi mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang diatur dalam Pasal 17 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Keberadaan KPH sendiri diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola kehutanan sehingga mampu mengatur berbagai kepentingan stakeholder dalam satu tapak. Dimana merupakan perwujudan dari desentralisasi sektor Kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan, resolusi konflik serta pengelolaan secara tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan guna mendukung kemudahan dalam investasi di bidang kehutanan.


Download PDF

Menanti “Perempuan Bumi” Indonesia Bersolek Ekowisata

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Oleh Sonia Fitri

“Perempuan adalah bumi, yang menumbuhkan padi dan singkong, tetapi juga yang akhirnya memeluk jenazah-jenazah manusia yang pernah dikandung dan disusuinya.”
-Y.B. Mangunwijaya, dalam “Burung-Burung Rantau”-

 ***
Sebab mengacu pada perumpamaan Romo Mangun, saya sepakat mengistilahkan “Bumi Indonesia” selaku perempuan yang kaya raya, berwibawa, tapi fakta itu membuat kecantikannya yang agung tertutupi. Semua orang berfokus pada kekayaannya, dari mulai lahan dan hutan subur terhampar luas, barang tambang di segala lubang, tanaman aneka jenis berikut eksklusivitas dan khasiat, satwa cantik istimewa, gambut selaku gudang air baku, serta masyarakatnya yang berwarna-warni dengan masing-masing kekayaan budayanya.

Saking kayanya, ia mengundang pemanfaatan sebesar-besarnya pun sebanyak-banyaknya di segala sektor oleh kalangan pengusaha. Utamanya dalam hal pemanfaatan barang mentah. Sama sekali bukan hal nista apalagi melanggar hukum ketika tanah Indonesia dieksploitasi. “Sang Perempuan” memang toh mempersilakan diri untuk digali kekayaannya demi kemaslahatan segenap umat manusia, khususnya rakyat Indonesia selaku tuan rumah. Dengan catatan, secukupnya.

Entah lupa, entah terlena tamak, para pecinta “Sang Perempuan” membuat celaka. Tak memperhatikan Bumi Indonesia yang kelelahan melihat eksploitasi tanpa kendali, pun dinikmati hanya oleh segelintir kalangan saja. Ibu Pertiwi lantas mengomel misalnya dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan, bencana alam, longsor, banjir dan gempa. Sayangnya ia kerap diabaikan, ditimpali dengan sejumlah argumen akademis, atau praktik lempar batu sembunyi tangan.

Omelan berganti murka. Yang terdekat, kita saksikan pada Oktober 2015 kebakaran hutan kompak di enam provinsi yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kabut asap menyesakkan ribuan dada hingga merenggut nyawa. Pemerintah kelimpungan melakukan penanggulangan. Pun para dalang pembakar hutan dijanjikan untuk ditangkp segera.

Respons publik global makin menguat agar perbaikan lingkungan hidup segera dieksekusi. Terlebih, Bumi Indonesia merupakan bagian dari ekosistem dunia dan hutannya menjadi paru-paru bumi. Agenda mengantisipasi perubahan iklim pun tampak diseriusi. Misalnya dengan mengurangi emisi, melakukan reboisasi, menetapkan sejumlah kawasan konservasi serta mempercantik bumi dengan konsep Ekowisata.

Solusi yang terakhir saya sebut akan membuat “Perempuan Bumi” tersenyum. Sejak lama ia ingin bersolek cantik, disentuh dengan lembut dalam lingkup kultur ramah khas Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya berkomitmen memulainya. Kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman percepatan aktualidasi destinasi pariwisata alam pada akhir Oktober 2015. Tujuannya memajukan sektor pariwisata di Indonesia melalui keberadaan taman nasional dan hutan alam.

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menggerakkan ekonomi sekaligus paling ramah lingkungan, bahkan di dalamnya ada unsur konservasi. Berdasarkan penuturan Arief, sebagai pusat megabiodiversity, kawasan hutan Indonesia memiliki kekuatan unsur wisata dalam bentuk nature 35 persen, culture 60 persen dan manmade lima persen. Kawasan hutan Indonesia juga memiliki beragam keunikan dalam bentuk gejala alam yang indah dan mampu meningkatkan minat wisatawan berkunjung.

Kawasan tersebut misalnya lautan pasir atau kaldera bromo, kawah biru, kawah ijen dan keindahan alam lainnya yang tersebar di 51 taman nasional dan 114 taman wisata alam. Diseriusinya kerja sama antara KLHK dan Kemenpar menurutnya sangat baik dalam upaya konservasi kekayaan alam sekaligus meningkatkan ekonomi nasional.

Sepakat dengan Arief, konsep ekowisata bergulir agar pemanfaatan “Sang Perempuan” tak membabi buta. Sebab manfaatnya plus-plus yakni menjaga dan memamerkan kelestarian lingkungan, melindungi budaya lokal, menyejahterakan masyarakat setempat.

Ekowisata atau ekoturisme dalam pengertiannya merupakan salah satu kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan. Di dalamnya mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Maka kegiatan ekowisata kebanyakan dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan.

Ia dapat dimulai dari mengedukasi masyarakat setempat agar sudi mencari titik cantik dilanjutkan dengan mendandaninya. Sebab merekalah yang memang akan jadi pelaku utama ekowisata. Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah dapat masuk melalui serangkaian pendampingan, dana insentif dan penyiapan infrastruktur mengakses keindahan alam tersebut dengan nyaman. Masing-masing wilayah punya keunggulan yang pastinya menarik jika dikelola dengan benar. Memang tak se-instan melakukan penambangan kasar. Tapi ekowisata berproses menuju pengelolaan alam berkelanjutan.

Pada akhirnya, konsep ekowisata seperti mengarahkan bumi “perempuan” agar bersolek menonjoklan segala keindahan. Ketika itu terjadi, ia akan memberikan kesejahteraan berupa ekonomi bernilai tinggi dari segi materi dan kultural. Keseriusan segenap elemen masyarakat, didukung langkah nyata pemerintah masih dinanti. Agar Bumi Indonesia menarik cantiknya, lantas tetap terjaga kelestarian alamnya. Jadi, janganlah lagi dirusak pun dieksploitasi keterlaluan demi keserakahan sedikit orang.  

Selesai
17122015


Download PDF

tantangan untuk Indonesia dalam mengelola sumber daya alam

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Setiap negara memiliki sumber daya alam masing-masing. Setiap negara pula berhak dan wajib mengelola sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, namun banyak dari sumber daya alam tersebut yang banyak terbengkalai karena tak diurusi oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk mengelola sumber daya alam. Diantaranya sebagai berikut:

  1. Masyarakat. images
    banyak masyarakat yang acuh dan tak mau peduli terhadap sumber daya alam Indonesia. Jalankan mengelola, mengetahui jika Indonesia kaya saja tidak tahu. Banyak masyarakat yang merasa hidup di Idonesia itu miskin. Padahal jika mau banyak sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kemakmuran bangsa. In merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana mengatasi masyarakat yang cenderung acuh dan tak mau peduli? Jika saja semua masyarakat peduli, tak ada lagi sumber daya alam yang dikelola oleh warga asing.
  2. Modal.
    mengelola sumber daya alam, juga membutuhkan modal. Tak hanya dengan tangan kosong. Sementara Indonesia sendiri bukanlah negara yang maju. Sehingga banyak negara asing yang menanamkan modal di sini. Hingga masyarakat Indonesia tak bisa mengelola sendiri. Jika tak dibatasi, warag asing bukan hanya menanamkan modal tapi juga ikut mengelola sumber daya alam Indonesia. Mungkin lebih dari itu, bisa saja warga asing justru menjadi pimpinan. Sementara masyarakat Indonesia sendiri hanya menjadi seorang buruh kasar, dengan gaji yang tak seberapa. Hal ini merupakan tantangan. Bagaimana cara agar Indonesia memiliki modal untuk mengelola sumber daya alam tanpa campur tangan warga asing, yang pada akhirnya justru mengambil alih pengelolaan.
  3. Teknologi.
    mengelola sumber daya alam tanpa teknologi. Bagaikan punya buah tapi tak memiliki pisau. Barangnya ada tapi tak bisa diapa-apakan karena tak bisa dilakukan hanya dengan kedua tangan. Teknologi merupakan salh satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa teknologi pengelolaan sumber daya alam tak akan berjalan. Sekalipun berjalan, hasilnya tak akan maksimal. Meski begitu Indonesia tak memiliki teknoogi secanggih negara lain. Indonesia hanya bisa meng-import barang-barang tersebut dengan harga yang fantastic. Akan lebih baik jika bangsa Indonesia menciptakan teknologi sendiri. Meski tak secanggih bangsa lain. Yang terpenting dapat berguna. Semua dimulai dari yang kecil. Tantangan baru bagi bangsa Indonesia, menciptakan teknologi yang berguna untuk pengelolaan sumber daya alam.
  4. Saingan.
    banyak saingan bangsa Indonesia untuk mengelola sumber daya alam. Meski sumber daya alam milik Indonesia, namun telah banyak warga asing yang mengambil alih pengelolaan. Hingga terjadi saingan antara pengelolaan nasional dengan asing. Hal ini tak akan terjadi jika warga asing tidak dijinkan mengelola sumber daya alam Indonesia. Nasi telah menjadi bubur. Tantangan bangsa Indonesia yang selanjutnya adalah mengelola sumber daya alam tersebut dengan saingan bangsa asing yang mulai merajalela.
  5. Pemerintah.
    faktor yang paling mendukung pengelolaan sumber daya alam adalah pemerintah. Apalagi yang berada di pedalaman-pedalaman. Jika pemerintah saja tak peduli dan acuh lalu bagaimana masyarakat yang ada di sekitar bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Pemerintah seharusnya memberikan arahan, dan juga dukungan untuk mengelola sumber daya alam yang ada disekitar. Bukan hanya mengurusi masalah politik yang tak ada habisnya hingga kiamat nanti.
  6. Semangat dan optimisme.
    meski semua tantangan yang ada pada sebelumnya telah diatasi. Jika tak ada semangat dan optimisme dari bangsa Indonesia semuanya sama saja. Pengelolaan sumber daya alam tak akan berjalan. Semua itu bisa berjalan jika semua pihak yang terkait baii pemerintah, ataupun masyarakat semangat dan optimisme. Mempunyai keinginan untuk kemajukan negara dan bangsanya.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia  banyak mengalami tantangan yang harus dihadapi. Semua tantangan tersebut dapat diatasi jika bangsa Indonesia mau dan ingin untuk memajukan negaranya. Semua tantangan itu akan sirna. Mengelola sumber daya alam memang bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan berarti dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Mulailah dari hal yang kecil, misal saja menggunakan bensin seperlunya. Hal tersebut sudah membantu mengelola sumber daya alam. Semua masyarakat ingin negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Mari saling bahu-membahu mengelola sumber daya alam yang ada.


Download PDF

Peran Generasi Muda dalam Mengatasi Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Sektor Pertanian

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Indonesia di masa lalu, msumberdayaalamindonesiaasa kini, ataupun masa depan akan terus tergantung pada sumber daya alam. Hingga saat ini sumber daya alam merupakan faktor terpenting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki banyak ekosistem unik, hutan, pantai ( terpanjang ke-empat di dunia), dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati luar biasa. Semua hal tersebut bisa digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan dan energi kita, serta menjadi sumber pendapatan penting untuk masyarakat. Pertanian, kehutanan, dan pertambangan yang hampir seluruhnya berbasis sumber daya alam menyumbang kira-kira 25% dari seluruh pendapatan nasional Indonesia ( GDP, Gross Domestic Brutto ) (Sida 2008).

            Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan hutan, dan keanekaragaman hayati. Hal ini secara langsung berpengaruh besar terhadap peningkatan kemiskinan bagi masyarakat lokal dan petani yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Bila ini berlanjut dan semakin memburuk, Indonesia bisa mengalami persoalan besar yang mengarah ke krisis, bahkan ke bencana pangan dan energi.

            Generasi muda Indonesia mempunyai peranan penting untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah dengan memperhatikan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan sektor yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengelola SDA yang ada, dan dapat dijadikan sebagai pilar penting penyediaan pangan bagi bangsa kita. Selain itu Indonesia merupakan Negara agraris dengan sumber daya alam yang tinggi, sehingga potensi pertanian di Indonesia sangat mendukung untuk dikelola. Perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat laju peningkatan pertanian. Namun jika semua saling bahu-membahu terutama generasi muda maka masalah tersebut cepat atau lambat dapat diatasi. Dengan demikian, generasi muda Indonesia diharapkan dapat menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Hambatan di dalam Sektor Pertanian

                         perubahan-iklim

Indonesia sangat rentan terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pemakaian bahan bakar fosil baik berupa minyak bumi, batu bara maupun gas merupakan penyebab terbesar terjadinya perubahan iklim. Gas rumah kaca yang terus meningkat adalah karbon dioksida, metan, yang dapat dihasilkan dari lahan rawa dan sawah serta dari tumpukan sampah dan kotoran ternak, nitrogen oksida dan sulfur heksaflorida yang umumnya digunakan pada lemari pendingin. Panel on Climate Change (IPCC) telah memperkirakan bahwa antara tahun 1750 dan 2005 konsentrasi karbon dioksida di atmosfer meningkat dari sekitar 280 ppm (parts per million) menjadi 379 ppm per tahun dan sejak itu terus meningkat dengan kecepatan 1,9 ppm per tahun. Dampak dari perubahan iklim antara lain adalah bencana alam, perubahan musim dan curah hujan, cuaca yang ekstrem, kenaikan muka air laut, suhu air laut, dan udara.

 

Perubahan dalam pola curah hujan akan bervariasi bergantung pada lokasi. Para petani yang akan paling sengsara adalah mereka yang tinggal di wilayah dataran tinggi yang dapat mengalami kehilangan lapisan tanah akibat erosi. Hasil tanaman pangan dataran tinggi seperti kedelai dan jagung bisa menurun 20 hingga 40 persen. Namun, nyaris seluruh petani akan merasakan dampaknya. sudah banyak petani kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk memulai musim tanam, atau sudah mengalami gagal tanam karena hujan yang tidak menentu atau kemarau panjang. Yang paling kesusahan biasanya adalah mereka yang bertani di wilayah paling ujung saluran irigasi yang pada saat kelangkaan air tidak mendapatkan jatah air karena sudah lebih dulu digunakan oleh para petani di daerah hulu irigasi.  Melihat hal tersebut, maka bukan tidak mungkin jika negara-negara berkembang akan kehilangan sekitar 110 juta hektar lahan pertanian (Schmidhuber dan Tubiello 2007). Jika lahan pertanian di Indonesia mengalami penyusutan, maka akan menyebabkan hasil produksi pertanian kita menurun, yang mana nantinya akan dapat membuat ketahanan pangan nasional kita terganggu.

 

Mitigasi dan Adaptasi Pertanian

 

            Berdasarkan uraian sebelumnya, pertanian memegang peranan dalpertanianam upaya menjaga sumber daya alam untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mengatasi masalah perubahan iklim dapat dilakukan melalui dua cara yaitu mitigasi dan adaptasi.  Mitigasi merujuk pada upaya manusia untuk mengurangi pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Pola pertanian agroekologi dapat dijadikan salah satu cara selain penghematan energi fosil, menurunkan pembakaran dan kebakaran hutan untuk mengatasi perubahan iklim. Meningkatkan kapasitas wilayah pertanian atas untuk pertanian ekologis, dan konservatif merupakan cara mitigasi ideal untuk mengurangi banjir (Santosa 2014).

 

 

 

 

 

Irigasi    Adaptasi dapat dilihat sebagai cara manusia ataupun sistem fisik untuk menyesuaikan diri dengan iklim. Mempertimbangkan berbagai varietas tanaman pangan adalah salah satu caranya . Beberapa jenis tanaman pangan memiliki kapasitas adaptasi secara alamiah, seperti jenis padi hasil persilangan yang berbunga pada waktu dini hari sehingga memungkinkan terhindar dari suhu lebih tinggi di siang hari. Para petani juga perlu mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan-bahan organik bagi tanah supaya lebih mampu menahan air yaitu dengan menggunakan lebih banyak pupuk alamiah. Prioritas lainnya adalah pengelolaan air yang lebih baik. Caranya mungkin adalah dengan lebih banyak berinvestasi untuk irigasi dan juga dalam menampung dan menyimpan air untuk menyeimbangkan peningkatan curah hujan di bulan April, Mei dan Juni, dengan penurunan curah hujan di bulan Juli, Agustus, dan September.

Saat ini meski para petani ini sudah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka mungkin tidak tahu bagaimana menginterpretasikan informasi itu. Suatu prakarasa untuk menjembatani hal ini adalah Sekolah Lapang Iklim seperti yang diadakan di Indramayu yang bertujuan menerjemahkan perkiraan ilmiah iklim ke dalam bahasa petani yang lebih sederhana dan melatih para petani untuk merespon. Sekolah Lapang Iklim ini merupakan proyek kerja sama antara Asian Disaster Preparedness Center dan Institut Pertanian Bogor,Dinas Pertanian Indramayu, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Jika para petani memiliki akses ke informasi dan sarana yang tepat mereka akan dapat melakukan sendiri adaptasi yang dibutuhkan. Namun, sebagian dari mereka akan lebih sulit melakukan adaptasi, baik itu karena tanah garapan mereka tidak subur, pasokan air tidak memadai, atau karena mereka tidak memiliki modal. Selain itu, mereka juga mungkin menghadapi berbagai kendala kelembagaan atau kultural.Dalam berbagai kasus seperti ini, pemerintah bisa membantu melalui intervensi yang langsung dan terencana, dengan menyediakan pengetahuan baru atau peralatan baru atau mencarikan teknologi-teknologi baru. Sementara adaptasi lainnya, seperti penanaman kembali hutan atau pengalihan air antar waduk, merupakan tindakan adaptasi jangka panjang.

 

Peran Generasi Muda

            Salah satu ciri khas mengenai pemuda adalah sifat inovatif-kreatifnya. Indonesia melalui pemuda potensialnya perlu memanfaatkan aneka ragam sumber daya alam untuk membangun kemandirian pangan nasional melalui sektor pertanian. Syaratnya, pemuda perlu secara serius menggali potensi lokalnya dalam hal pangan, sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan budayanya. Peran pemuda yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim melalui peningkatan sektor pertanian adalah dengan belajar. Di mana para pemuda, harus mengenal terlebih dahulu apa permasalahan yang mereka hadapi sehingga para pemuda bisa mengembangkan kreatifitas yang dimiliki untuk menjawab permasalahan tersebut.

mahasiswapertanian

Selanjutnya, para pemuda harus mengembangkan rasa cintanya akan pertanian dan berani untuk terjun langsung ke lapangan membantu para petani. Para pemuda khususnya mahasiswa dapat membuat suatu tim dimana tim tersebut melakukan observasi dan penelitian. Di mana pemuda melihat serta mencari potensi SDA yang memiliki potensi untuk dikembangkan.Sumber daya tersebut seperti komoditas yang khas di daerah tersebut dan cocok dengan lingkungannya. Penelitian dilakukan dalam rangka menganalisis masalah-masalah pertanian seperti produksi yang rendah, masalah hama dan penyakit yang kemudian dicarikan solusinya oleh para pemuda khususnya mahasiswa. Dengan berbekal ilmu yang didapat dari bangku kuliah, penelitian akan mampu dilaksanakan.

Kegiatan yang dapat dilakukan selain observasi dan penelitian adalah kerjasama dengan organisasi lokal, sosialisasi, dan juga pelatihan para petani agar para petani mengetahui informasi-informasi tentang perubahan iklim yang akan berdampak ke hasil pertaniannya dan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

 

Indonesia merupakan negara agrasis, di mana sumber daya alam melimpah. Sumber daya alam tersebut harus dikelola dengan baik. Dewasa ini, tantangan dalam mengelola sumber daya alam begitu nyata. Seringkali sumber daya alam dieksploitasi. Melihat akan sumber daya alam yang tinggi, maka pertanian dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengelola yang baik. Namun, dalam mengelola sektor pertanian terdapat salah satu hambatan, yaitu perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim itu bisa dikurangi dengan cara mitigasi dan adaptasi. Selaku generasi muda, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam khususnya di sektor pertanian. Dengan rasa cinta akan pertanian, meningkatkan kreatifitas dan turun langsung ke masyarakat maka tantangan tersebut akan dapat diatasi. Mari kita bersama-sama mengelola sumber daya alam yang kita miliki khususnya di sektor pertanian. Karena sumber daya alam yang dieksploitasi terus menerus tanpa ada upaya untuk memulihkannya akan berdampak besar bagi kehidupan generasi-generasi selanjutnya.


Download PDF

Mengintip Keberadaan Herpetofauna di Hutan Popayato-Paguat

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Rhacophorus cf. georgii_Fajar_GORHutan Popayato-Paguat di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan hutan alam produksi yang terletak di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo. Kawasan ini dianggap penting bagi keragaman hayati, meskipun produktivitasnya sudah berkurang. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2009, menunjukan bahwa kawasan ini masih memiliki nilai penting bagi jenis flora dan fauna. Salah satu kekayaan keragaman hayati selain keragaman burung dan mamalia yang di temukan, juga tinggginya keragaman jenis herpetofauana yang ada di wilayah tersebut.
November 2015, Saya melakukan perjalanan di kawasan Hutan Popayato-Paguat. Saya dan tim memulai perjalanan menuju Desa Puncak Jaya atau sering dikenal dengan masyarakat adalah Marisa 6 Sub C, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Kami menjadwalkan survei dilakukan selama 14 hari.
Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk kembali mengamatin amfibi dan reptil selain monitoring selain satwa lainnya. Selama survei berjalan, hampir setiap malam saya mencoba meluangkan waktu untuk herping. Dalam setiap malam kami lakukan herping 3-4 jam. Memang waktunya sangat sedikit tetapi tidak mengurangi niat kami untuk melakukan herping.
Saya dan tim mencoba memfokuskan herping di dua anak sungai Wongga Hulu yaitu sungai terang/Dangdong dan sungai Rhaco. Lokasi sungai tersebut tidak jauh dari keberadaan camp yang kami dirikan. Selain herping ke sungai, saya juga menyusuri genangan air yang terbentuk dari sisa penambang emas masyarakat yang menyerupain kolam yang berada di sekitar lokasi camp.
Dari hasil herping selama dua minggu saya dan tim survei mencatat 8 jenis amfibi antara lain Ingerophrynus celebensis, Limnonectes rufus, Limnonectes larvaepartus, Limnonectes spp. Hylarana celebensis (cf.), Rhacophorus monticola, Rhacophorus edentulus, dan Rhacophorus cf. georgii. Sekali ini saya dan tim sangat senang atas temuan Limnonectes larvaepartus yang kedua kalinya untuk melihat kata yang melahirkan di wilayah Hutan Popayato-Paguat. Pada survei awal tahun 2015 saya  juga menemukan Limnonectes larvaepartus di wilayah hutan yang sama dengan jarak 10 km dari survei November 2015. Bahakan bukan hanya Limnonectes larvaepartus yang membuat kami senang. Tapi saya dan tim juga dikejutkan dengan ditemukannya satu lokasi istanah bagi genus Rhacophorus. Selama 14 hari kita menangkap sebannya ± 30 Rhacophorus. Ini pertama kalinya saya dan tim menemukan Rhacophorus yang sangat banyak dalam satu lokasi.
Selain amfibi yang kita temukan, saya dan tim juga menemukan 12 reptil diantaran Eutropis Rudis, Eutropis multifasciata, Draco spilonotus, Cyrtodactylus jellesmae, Python reticulatus reticulatus, Rhabdophis chrysargoides, Rhabdophis callitus, Xenochrophis trianguligerus, Ophiophagus hannah, Varanus salvator, Tropidolaemus subannulatus, dan Tropidolaemus laticinctus.
Dari hasil pantau kami selama dua minggu memperoleh 8 jenis amfibi dan 12 jenis repti. Sedangkan data yang saya kutip dari berbagai sumber mencactat ada sebanyak puluhan jenis herpetofauna yang ada di Gorontalo. Melihat dari hasil temuan tersebut ini membuktikan bawasannya kawasan hutan Popayato-Paguat cukup kaya atas keberadaan herpetofauna. Bahkan dikawasan tersebut juga di temukan katak endemik sulawesi yang satu-satunya di Dunia jenis katak yang melahirkan yaitu Limnonectes larvaepartus.
Melihat tingginya keragaman hayati di kawasan hutan Popayato-Paguat sangat penting bagi flora dan fauna.  Untuk itu mari kita bersama menjaga dan melestarikan kawasan hutan tersebut. Serta sudah seharusnya Pemerintahan Daerah saatnya berpihak dalam pembangunan yang rama lingkungan dan melestarikan kawasan Hutan Popayato Paguat menjadi habitat penting bagi flora dan fauna yang ada di Provinsi Gorontalo.


Download PDF

“TIGA JURUS PENYELAMATAN CANDI DIENG SEBAGAI CAGAR BUDAYA PEWARIS CITRA BANGSA YANG LUHUR”

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang luhur. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu dalam pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai sumber falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu perlu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa yang luhur tentunya dicerminkan dari kecintaanya terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satu caranya dengan mencintai peninggalan-peninggalan sejarah bangsa. Peninggalan-peninggalan sejarah merupakan bagian dalam pemanfaatan dan pegolahan sumber daya alam. Peninggalan sejarah tersebut baik dalam bentuk seni kebudayaan maupun seni bangunan.

Bangsa Indonesia terkenal dengan aneka macam budaya dan keagungan budayanya sehingga bangsa Indonesia memiliki citra yang baik dinegara lain. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah, baik yang berupa bangunan (candi, keraton, benteng pertahanan), artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya masa lalu yang merepresentasikan keluhuran dan ketinggian budaya masyarakat. Peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Agar peninggalan sejarah (khusunya dalam bentuk bangunan) tetap terjaga kelestarianya maka, peninggalan tersebut dijadikan cagar budaya agar dapat terlindungi. Selain itu, peran penting masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga kelestarian peninggalan tersebut sangat diperlukan.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjalankan hukum adat yang cukup efektif diterapkan dalam kawasanya. Masyarakat pedesaan umumnya belum mengetahui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Mereka lebih mengetahui dan tunduk pada hukum adat. Salah satu contoh hukum adat yaitu ketika masyarakat atau pengunjung mengunjungi objek wisata maka tidak boleh membawa seditkitpun benda dari tempat tersebut. Seperti hukum adat yang diterapkan di dataran tinggi dieng. Bagi wisatawan mengambil benda dari kawasan wisata khususnya candi Dieng maka akan terjadi ketidak seimbangan alam dikawasan tersebut. Umunya masyarakat meyakini hal tersebut. Selain itu banya berkembang mitos yang melahirkan huku adat di daerah tersebut. Kini salah satu tempat wisata di Dieng yaitu candi Dieng dijadikan sebagai cagar budaya.

Cagar budaya yang terdapat di Indonesia seperti candi Dieng dan lain-lain. Candi Dieng merupakan candi yang sangat terkenal, baik di dalam maupun diluar negeri. Candi tersebut sangat mempesona dan fenomenal, akan tetapi keberadaan candi ini mulai dipermasalahkan. Sekarang sering terjadi masalah-masalah tentang pencurian padabagian-bagian dari candi tersebut. Candi Dieng awalnya berjumlah ±19 candi.Tetapi, sekarang hanya tersisa 8 candi yang tersebar menjadi 4 kompleks. Sementara 11 candi yang hilang ini dikarenakan batu-batu candi yang runtuh yang kemudian dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.Mereka menjual batu-batu tersebut tanpa mengetahui betapa mahalnya nilai sejarah dalam batu candi tersebut. Dari masalah tersebut maka diperlukan upaya penyelamatan kelestarian candi Dieng.

Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa tengah. Kawasan candi Dieng menempati dataran pada ketinggian ±2000 m di atas permukaan laut, memanjang arah utara-selatan sekitar 1900 m dengan lebar sepanjang 800 m. Kumpulan candi Hindu beraliran Syiwa yang diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 ini diduga merupakan candi tertua di Jawa. Candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya.(http://candi.pnri.go.id/jawa_tengah_yogyakarta/dieng/dieng.htm)

Upaya penyelamatan kelestarian benda cagar budaya sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah bahkan sebelum Indonesia merdeka. Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan peninggalan purbakala sudah ada sejak dikeluarkannya Monumenten Ordonantie 1931 (Stbl. Nomor 238 1931) yang lazim disingkat M.O. Produk perundangan tentang benda-benda purbakala tersebut selanjutnya digantikan oleh UURI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kemudian perarutan tersebut diganti lagi dengan UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Akan tetapi, peraturan tersebut sepertinya kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyelamatan candi Dieng dengan tiga jurus yang efektif dalam upaya penyelamatan kelestarian candi Dieng. Yaitu protection, development, and beneficial. Protection (Perlindungan) dengan cara study tour tentang potensi khas daerah, pemberikan pemahaman tentang pentingnyamenjaga cagar budaya, serta mengadakan perlombaan tentang cagar budaya.

Development (Pengembangan) yaitu dengan cara menghubungi stage holder, pemuka agama,serta pemuka adat tentang pentingnya keberadaan candi tersebut baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Kemudian mereka mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pengembangan candi Dieng tersebut, Memberikan solusi dan contoh-contoh cara pengembangan Candi Dieng agar lebih bermanfaat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Solusinya yaitu dengan menampilkan kesenian khas Dieng yang ditampilkan di kawasan Candi Dieng. Sehingga secara otomatis, wisatawan akan lebih banyak yang berkunjung ke Candi Dieng tersebut yang akan menguntungkan baik secara sosial, budaya maupun ekonomi, serta melakukan bakti sosial, sebagai gerakan sosialisasi generasi muda mendukung program perubahan pola tingkah laku masyarakat. Dengan melakukan bakti sosial, generasi muda secara tidak langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, dilakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan cara pengembangan Candi Dieng akan lebih mudah.

Beneficial (Pemanfaatan) yaitu dengan cara rehabilitas lokasi. Dengan adanya rehabilitas lokasi maka secara otomatis kawasan Candi Dieng akan lebih tertata dan mempesona, sehingga lebih menarik wisatawan dan wisatawan yang pernah berkunjung akan kembali lagi. Wisatawan tersebut jugaakan bercerita tentang keindahan kawasan Dieng kepada orang lain sehingga dapat dipastikan jumlah wisatawan akan terus bertambah. Kemuian menjalin kerjasama dengan Dinas terkait. Dengan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait maka pemanfaatan Candi Dieng akan lebih mudah dan lebih optimal karena langsung ditangani oleh pihak yang kait dan lebih mengetahui dalam bidang pengolahannya. Selanjutnya pendayagunaan masyarakat. Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan maka, secara otomatis Candi Dieng akan lebih bermamfaat dalam pendayagunaanya. Sehingga masyarakat maupun generasi muda akan diuntungkan dari hasil pengolahan candi tersebut. Keuntungan tersebut dari segi budaya yaitu mampu menambah citra bangsa dengan hasil budaya yang dimanfaatkan dengan optimal sehingga mampu menambah penghasilkan masyarakat dari hasil pengolahan wisata serta mampu mengurangi pengganguran sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara otomatis hubungan sosialnya akan berlangsung dengan baik. Dengan implementasinya yaitu perlindungan candi Dieng oleh masyarakat terutama generasi muda, merubah pola tingkah laku masyarakat sekitar candi dalam upaya pengembangan candi Dieng, serta pemanfaatan candi Dieng sebagai cagar budaya agar lebih optimal bagi masyarakat dan generasi muda.

 


Download PDF

Enigma Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam
IMG_0015_14

 

Sejatinya, dalam konsep kesejahteraan perlu diadopsi hak-hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang berada di sekitarnya. Peran negara hanya sebatas mengatur dan mengawasi segala proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Menjadi konyol ketika masyarakat hanya sebatas penonton dan menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Keberpihakan yang seharusnya menjadi sesuatu yang melekat tidak dapat mereka akses karena negara lebih memilih investor yang kuat dalam segala hal, misalnya keuangan, sumber daya manusia, teknologi, kewajiban pajak dan sebagainya yang membuat masyarakat lokal semakin tersisih. Apabila dilihat, sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari energi, tambang mineral, perikanan, dan sebagainya. Namun, tata kelola negara yang buruk mengakibatkan hasilnya kurang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak jarang justru mengakibatkan konflik vertikal maupun konflik horizontal di wilayah eksplorasi sumber daya alam tersebut.

Saat ini, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia identik dengan konflik yang berkepanjangan. Suasana ini membuat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak kondusif dan mengganggu kehidupan sosial di masyarakat. Apabila negara berkomitmen untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka tidak seharusnya muncul riak yang berujung konflik. Negara mengalami ambivalensi dalam usaha menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pada satu sisi, negara tentu ingin memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pada sisi lain negara terkadang justru menciptakan iklim yang tidak kondusif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya, dalam pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya alam pasti terdapat konsensus antara pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Konsensus ini salah satunya adalah untuk mencapai permufakatan yang menghindari konflik atau memunculkan potensi konflik baik vertikal mapun horizontal. Menurut sosiolog dan filsuf Jerman, Ralf Dahrendorf “konsensus menciptakan konflik, konflik menciptakan konsensus”. Hal ini membuktikan bahwa, tidak selamanya konsensus dapat menciptakan kenihilan konflik. Oleh sabab itu, konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat mudah tercipta harus direduksi oleh konsesus-konsesus yang substansial.

Selain itu, mafia laten yang “bermain” dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti sudah tersistem dengan baik. Analisis ini tidak dapat dilepaskan dari unit analisis individu dan sistem. Bagaimanapun juga praktek-praktek “nakal” pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilihat menggunakan 2 (dua) unit analisis tersebut, yaitu individu dan sistem. Kedua hal inilah yang sebenarnya berpengaruh pada regulasi dan kebijakan yang ketika diimplementasikan sering memunculkan konflik di lapangan. Muara dari praktek-praktek nakal tersebut sebenarnya hanya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan individu dan/atau kelompok saja, sehingga masyarakat yang harus menjadi korbannya.

Sebenarnya, keberadaan perusahaan (investor) dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harus berkomitmen menciptakan simbiosis mutualisme dengan masyarakat lokal. Konspirasi yag dibangun bukan justru bagaimana menyingirkan peran masyarakat lokal, tetapi konspirasi untuk membangun sinergitas yang berkelanjutan. Sebagai contoh adalah PT Sumalindo Lestari Jaya yang berhasil membangun konsolidasi dengan masyarakat lokal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Masyarakat lokal di sana menyatakan bahwa, mereka membutuhkan PT Sumalindo Jaya Lestari karena mereka telah membuka akses jalan, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja yang tersedia, dan memberikan sumbangsih pembangunan baik fisik maupun non-fisik melalui program sosial mereka. Proses penyatuan ikatan emosional (engagement) ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Membutuhkan diskusi-diskusi yang akhirnya membuahkan konsensus antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional. Akhirnya, kedua belah pihak dapat menciptakan kultur saling membutuhkan dan menciptakan hegemoni baru dalam sistem pemanfaatan kayu oleh perusahaan tersebut.

Selama ini, konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat terselesaikan karena pola pikir berbagai pihak yang berkepentingan mengesampingkan isu-isu sosial yang sebenarnya adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Orientasi berbagai pihak yang berkepentingan selalu mengacu pada hasil, baik secara izin peneglolaan dan pemanfaatan, keuntungan yang didapat, pengelolaan manajemen konflik, program Corporate Social Responsibility (CSR), dan sebagainya. Padahal, akan jauh lebih baik apabila perusahaan menitiberatkan pada prosesnya daripada hasilnya. Hal inilah yang membuat munculnya berbagai konflik di tengah-tengah aktivitas perusahaan. Pola pikir inilah yang harus dibalik oleh perusahaan dengan mengutamakan proses daripada hasil. Bagaimanapun juga hasil tidak akan pernah dapat mengkhianati proses. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan proses adalah bagaimana perusahaan dapat menindaklanjuti konflik, merencanakan manajemen konflik, hingga pada tahap implementasi penyelesaian konflik dilakukan dengan komprehensif.

Kita tidak dapat menafikkan bahwa kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih menggunakan sistem feodalisme. Pendelegasian kepentingan melalui penguasa di daerah terkait, masih kental aromanya. Kondisi ini semakin membuat masyarakat lokal seperti teralienasi di “rumahnya” sendiri dan menjadi budak bagi perusahaan. Ironi ini kemudian memancing emosi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terkadang trickle down effect (efek tetesan) yang seharusnya diterima masyarakat akibat adanya perusahaan juga sebatas charity (pemberian dana dan barang) yang bersifat tentatif. Seharusnya, perusahaan menerapkan sistem development with society, dimana perusahaan dan masyarakat bersama-sama merancang konsep pembangunan yang sesuai dan mampu dijalankan oleh kedua belah pihak. Solusi ini sebenarnya mampu untuk meminimalisir potensi konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sistem ini dapat dilakukan saat pra perusahaan beroperasi dan hal ini akan jauh lebih efektif karena perusahaan dan masyarakat secara dini melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya mengajak semua pihak untuk berpikir bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Apabila tetap mengacu pada asas keadilan memang sulit untuk mengukurnya karena keadilan memiliki pengejawantahan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kesepakatan itu penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sebuah enigma yang tidak bisa ditebak arahnya. Relevansinya, ketersediaan sumber daya alam seharusnya menjadi sesuatu yang integral bagi kesejahteraan masyarakat. Dikotomi antara kesejahteraan dan kepentingan akan selamanya mengganggu pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap transparansi dan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia jika mental feodal pemimpin bangsa terus lestari layaknya tikus-tikus sawah.

 

 

Referensi

http://news.mongabay.com/2015/09/from-conflict-to-partnership-a-kalimantan-community-and-logging-company-manage-the-forest-together/

 


Download PDF

kekayaan bukan musibah

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Kekayaan bukan musibah

Indonesia, suatu negara yang kaya akan hasil alam yang melimpah ruah diseluruh jajaran barisan pulaunya. Bahkan banyak Negara lain yang iri terhadap kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. Salah satu julukan Negara lain terhadap negeri kita ialah “macan Asia yang tidur”. Mengapa disebut demikian, jika masyarakat Indonesia mampu mengolah semua kekayaan yang ada tersebut, Indonesia dapat menjadi Negara yang berpotensi besar menjadi negeri adidaya. Terutama di asia. Indonesia juga kerap disebut sebagai “heaven earth”. Betapa besarnya anugerah tuhan yang maha esa diberikan kepada negeri kita ini walaupun terkadang kita jarang menyadarinya. Tidak mencakup pada kekayaannya saja, Indonesia juga terkenal dengan keindahan alam yang terdapat disetiap sudut jendela negeri ini, keindahan yang sangat memanjakan pesona alam nan surga dunia.

Menurut Bank Dunia, Kekayaan hayati Indonesia seperti hutan, luasnya yang tersisa sekitar 94.432.000 ha pada tahun 2010. Sekitar 31,065,846 ha di antaranya adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia memiliki 10% luas hutan tropis yang masih tersisa. Kemudian, menurut riset Bank dunia juga,Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 dengan panjang garis pantai 81.000 km. Sekitar 7% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi lestari total ikan laut dunia berasal dari Indonesia. Kurang-lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya tambak diperkirakan lebih dari 1 juta ha dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton/tahun.

Salah satu kekayaan alam yang akan kita bahas adalah emas. Berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya tambang, Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan produksi menduduki peringkat ke-6 di dunia sekitar 6,7%. Daerah emas di Indonesia sangatlah banyak. Beberapa contoh perusahaan besarnya adalah Freeport yang terdapat di Papua. Walaupun berada dibawah tangan Amerika, itu sungguh sangat disayangkan karena pengolahan belum mampu dipegang oleh pemerintah Indonesia sendiri. Tak perlu membahas perusahaan besar seperti Freeport tersebut. Diwilayah Aceh sendiri juga banyak terdapat tambang emas yang baru saja ditemukan. Logam emas di Aceh umumnya terdapat pada batuan volkanik tua. Batuan pembawa (host rock) biasa berupa diorite, granodiorit dan batuan beku asam (PPPG, 1982). Logam Emas banyak ditemukan dibeberapa aliran sungai besar di Aceh Barat dan Aceh Tengah. Warga setempat melakukan pendulangan untuk mengambil deposit emas seperti yang dilakukan di Krueng Woyla dan Krueng Pameu (placer deposit). Selain itu di beberapa lokasi lain deposit emas tersingkap sebagai primary deposit seperti di Beutong Ateuh, Lhok Kruet, Kr.Sabee, Tangse dan Geumpang. Kedua tipe endapan ini mempunyai karakter yang berbeda ditinjau dari segi proses pembentukan, sumber daya dan metode penambangan.

Salah satu ruang lingkup yang diambil adalah penambangan emas yang terdapat di Aceh pidie, yaitu wilayah Tangse dan Geumpang. Pengelolaan tersebut ada yang bersifat legal dan ada juga yang bersifat illegal. Adapun syarat untuk bisa membuka lahan untuk pertambangan disana ialah para pemilik tambang harus memiliki surat izin buka tambang (SKBT). Pemilik harus mendaftar ke kantor wilayah setempat terlebih dahulu, sebelum membuka tambang digunung. Bagi yang tidak terdaftar di anggap illegal. Menurut pernyataan dari camat geumpang sendiri, Saiful Zuhri melalui pernyataannya “Ada dua lokasi pertambangan emas ilegal di sana. Lokasi pertama berada di Kilo Sikureueng, dekat aliran sungai Lhok Kuala. Sedangkan lokasi kedua berada di Lamjeue, dekat Pulo Luih”.

Beliau mengaku hingga saat ini belum pernah mendatangi lokasi pertambangan liar tersebut.Wajarnya, di samping jarak tempuhnya sangat jauh, curam dan terjal. Namun dirinya bersama Kapolsek dan Danramil Geumpang pernah menginstruksikan kepada warganya agar tidak membuka area pertambangan di wilayah Alue Digo pada tahun sebelumnya. Alasannya di wilayah tersebut terdapat sejumlah sungai kecil yang bermuara ke aliran Krueng Geumpang. Jarak tempuh yang harus ditempuh para penambang ini menuju lokasinya adalah 6 jam dengan jalan batuan dan mendaki. Biasanya ditempuh dengan sepeda motor maupun berjalan kaki.

Tindakan dalam penambangan emas ini juga mendapat berbagai masalah diantaranya pertambangan juga menyebabkan tercemarnya tanah. yakni setiap pertambangan pasti membutuhkan lahan yang luas. Akibatnya luasan bumi yang digali oleh penambang tentu akan luas pula. Hal itu diikuti pula perluasan area jalan dan tempat tinggal bagi para pekerja tambang. Akibat dari pekerjaan tersebut tentu bisa ditebak. Vegetasi yang harus dibabat untuk semua kegiatan itu sangat luas sekali. Hal lainnya adalah kegiatan tambang yang berupa pelepasan gas dan debu ke udara. Deforestasi dan polusi merupakan masalah utama dalam setiap adanya kegiatan pertambangan. Walaupun perusahan tambang sudah mencoba membuang limbahnya melalui pipa dan dialirkan ke sungai. Namun tidak ada yang bisa menjamin peluang kebocoran pipa. Bila limbah itu masuk ke dalam tanah, tentu hasilnya adalah tanah menjadi tidak subur. Bahkan berpeluang besar tidak bisa lagi ditanami.

Kemudian adanya korban yang terkena longsoran tanah , yang disebabkan karena kosongnya tanah dibawah permukaan sehingga ketika hujan turun lebat , komposisi tanah yang tersisa tidak mampu menahannya. Seperti kejadian 2 februari 2015, 2 pekerja tambang yang bekerja disana terhimpit dan tertimbun tanah yang dalamnya mencapai
kedalaman 20 meter dibawah permukaan bumi. Sehingga sangat sulit untuk mengevakuasi korban tersebut. Kejadian ini juga disebabkan karena hujan lebat. Bahaya lain dari penambangan ini adalah pencemaran air. Bahan kimia seperti merkuri, sianida, asam sulfat, arsen, dan merkuri metil merupakan bahan wajib yang digunakan dalam setiap tahapan pertambangan. Semua bahan kimia itu bila terlepas ke dalam air akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa Matinya ikan-ikan diduga kuat akibat keracunan pertambangan tradisional yang saluran pembuangannya diarahkan ke sungai Geumpang dan mengalir hingga Krueng Teunom.

Dengan kejadian Juli 2014 tersebut, nama Geumpang pun mendapat sorotan publik akibat matinya ribuan ikan keureuling di sepanjang sungai (Krueng) Meukup, sungai yang pernah tercemar belerang gunung api Peut Sagoe, hingga Krueng Teunom, Aceh Jaya. Akibat lain ialah menyebabkan keracunan bagi para konsumernya. Selain itu pembuangan limbah tambang yang bersinggungan dengan sungai yang merupakan tempat aktivitas masyarakat untuk mandi, mencuci, dan sebagai sumber air bersih dianggap membahayakan lingkungan.
Demikian pemaparan singkat mengenai penambangan emas di daerah Geumpang tersebut. Kepada para penambang baiknya lebih memperhatikan keselamatan dan kejaminan lingkungan sekitarnya dan tidak hanya haus kepada hasil emasnya saja. Kekayaan bukan perusak.


Download PDF

HIDUP

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebut saja aku Padi. Bapak dan emak menamai saya padi karena padi adalah sumber kehidupan dan saya lahir saat keluarga bapak panen padi. Di desa saya, mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Di belakang desa saya ada sungai lebar yang selalu mengalir tenang, saya sering menangkap ikan bersama teman-teman disana. Om saya punya tambak ikan didekat sungai, untuk mengisi waktu luang saya, saya menjaga tambak ikan milik om saya. Lingkungan dimana saya tinggal sangatlah hijau, banyak tanaman, warganya bahagia karena tidak pernah gagal panen. Air disini sangat berlimpah, kami tidak pernah kekurangan air.

Tapi itu sudah 1 tahun yang lalu. Sekarang sungai dibelakang desa sudah berubah menjadi hamparan pasir dan batu. Mata air tidak muncul karna tertimbun olehnya. Banyak monster kuning terpakir diatasnya. Sawah bapak kering kerontang, tambak ikan milik om tidak ada airnya. Bahkan untuk mandi saya harus memakai air dari galon air mineral, yang berarti harus mengocek uang saku bapak. Karena mahalnya air gallon dan untuk menghemat uang, kami sekeluarga hanya mandi 2 hari sekali. Hawa dirumah sangat panas, pohon-pohon hijau dibantaran sungai dihabisi oleh monster kuning.

Beberapa hari yang lalu, ada 3 orang berbadan kekar mampir kerumah, pakaiannya seperti bos besar difilm-film yang dulu sering ditonton emak, sepatunya mengkilat, badannya wangi. Mereka memberi bapak 1 amplop putih, tapi bapak menolaknya. Lama-lama saya mengerti, air disungai hilang karena ulah si monster kuning. Suaranya menggelegar, tangannya bisa merusak 2 pohon besar sekaligus dalam sekali ayunan. Dulu saya takut mendengar suaranya, sekarang tidak lagi. Kata bapak itu hanya mesin yang dibuat manusia.

Saya tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Sumber Daya Alam yang Tuhan berikan kepada saya dan warga desa milik bersama, bukan milik kalangan orang-orang kaya yang hanya bisa memupuk kekayaan tanpa melihat orang disekitarnya hidup susah, mereka mengambil sumber kehidupan kami begitu saja. Saya mengajak teman-teman saya melakukan aksi demo diepan para pihak berwenang agar membantu permasalahan kami ini. Dari dulu pihak berwenang hanya mengatakan “sabar-sabar” “baik, akan kami atasi” “akan saya konfirmasikan” tapi mana hasilnya? Saya sudah lelah menunggu jawaban yang tidak ada kepastiannya. Mereka tidak pernah peduli pada kita, dimata mereka kita adalah seonggok sampah yang tidak ada harganya. Saya marah! Bapak marah! Emak marah! Teman saya marah! Warga marah!

Semua yang Tuhan berikan kepada kami hilang seketika. Saya dan warga desa berusaha mengusir monster-monster kuning dan pengendaranya dari sungai kami. Saya menangisi alam kami, mereka sungguh tidak mempunyai hati, sangat serakah! Menghabiskan semuanya hanya untuk diri mereka sendiri, tidak mengingat anak-cucunya. Kelak anak-cucu kami tidak akan bisa melihat keindahan alam yang pernah Tuhan berikan. Maafkan kami Tuhan. Kami tidak bisa menjaga alam yang telah kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa melindungi alam yang telah kau berikan secara berlebih pada kami. Maafkan kami ya Tuhan.

– Konflik dalam pengelolaan SDA –
Demo-Desa

Foto0698

Download PDF

How Does It Feel

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Lomba Esai_Widya Gatra_Magelang_Konflik SDA

Nature. It’s only a letter with six words. But our life , can’t be separated from nature. Air, water, and earth. These three elements are always attached with us, when one of these elements do not exist, what happens with our lifes ??? we died. We breath with air, we clean our self and drink with water, we step on this earth. Well, this nature give everything for us. They give us better life, like fresh water, fresh air from the trees, and there’s many useful construction in this earth. In our expec tations, of course we were thinking that everyone in this world keep this beloved nature. But the reality are, people torture this nature. They cut down the trees without replanting , they exploit this nature by dredging this earth, they build many 5 stars hotel, many shopping center, many discotheque. This world in crisis!!!
Well, lets not thinking about other countries problem. Lets see our own problem. Right now, in some areas in Jogjakarta, were start to run out of water. And it caused from volcanic materials illegal mining. They dredged without thinking the impact in the future. Besides, many people cutted down the trees in the forest without re planting. Cutting down the trees in the forest can cause many disasters for human beings. Well, all of that activity are related. Many people dredge the earth for the volcanic materials, then there’ll be no water anymore. Besides, many people cutting down the trees, that mean, we hurt the earth, when there’s no trees, there’ll be no fresh air anymore, then we can’t live anymore, or , there’ll be no trees, then there’s no absorption areas, then we can not enjoy the fresh water anymore, and slowly we will died.
Me and my family, live in some village in Sleman, near the Boyong River. Boyong river is one of some rivers that was irrigated by the cold lava. So there was huge of material volcanic. But then, one day, so many truck , and backhoe. And what happen ?? they worked 24 hours. So many truck back and forth. Children can not use the quality time to play with their friends. The dust from trucks damaging their breathing. Many adults can’t sleep, it’s annoying.
Then one day, my grand mother went to the police station, and did some demonstration. She won’t leave the police station if they won’t overcome. But then they won’t do it. after that day, many news paper come and search my grand mother. After that my dad , I, and the youth at my grand mother village made a traditional performance, or we called MERTI KALI. We burnt the OGOH OGOH or statue that symbolized the bad spirit. We called it BEGO SISKOLO. Bego means stupid and symbolized the tools called Backhoe. Siskolo means the headman of Purwobinangun village that give the land so he can get the money and the other can take the land. It was a great moment for us. After that the backhoe users are gone, but suddenly they come again, and torture this nature. In the year 2015, many village at Sleman was run out of water. They have to go miles away to get the water. Than my father , mr. Pambudi Sulistyo, motivate people to unite and drive away the bad guy. They use rain water and ionized it, so they can drink it. ionize water from rain contain PH more than 10 rate. And then motivate them to make MERTI KALI like before. Until now, people still fight for their job, for the material volcanic. Because many selfish people did the illegal mining. And didn’t think about our child and grand child. But until now, the government not yet respond us. That’s why our anger come out. The people participation are very great, from different religion, different ras, and the other. One sentence, how does it feel to be downtrodden, how does it feel to sick thinking about the environment. The government need to think about it. how does it feel.
That’s all I can tell you about. Thank you. And I hope I can win this competition so, I can tell the world about our fight, I can tell the world how it feels!

nullFoto0697
Foto1360
Foto1301_001
Foto1151_001
demo-tambang_0205_20150502_151235
Demo-Desa

Download PDF

Korupsi, PR Lama dalam Perbaikan Tata Kelola SDA di Indonesia

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Sejak dulu korupsi membayangi pengelolaan SDA di Indonesia. Berbagai jenis SDA terjerat olehnya. Itulah sebabnya negeri yang kaya ini tak semakmur yang seharusnya dan harus menanggung kerugian sangat besar karena hasil-hasil pendapatannya masuk ke tangan yang salah. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkannya pun seringkali sulit dipulihkan. Kalaupun bisa akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan demikian target presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% per tahun 2020 terancam gagal.

Pada 2013, Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan. Salah satu sumber uang/dana politik adalah uang suap dalam pengurusan perizinan usaha perkebunan/pertambangan. Sudah rahasia umum bahwa korupsi makin marak setahun sebelum dan sesudah pilkada, yaitu terkait dengan penerbitan konsensi izin dan hak atas SDA. Akibatnya, deforestasi dan kerusakan SDA meningkat, pendapatan negara dari SDA menurun, terjadi monopoli penguasaan SDA, dan muncul berbagai konflik. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa menurunnya tingkat korupsi dapat menurunkan angka deforestasi.

Papua merupakan pusat pembalakan liar utama di Indonesia (data dari EIA-Telapak 2005). Di dalam aktivitas ini terdapat jaringan korupsi dan intimidasi yang melibatkan sindikat broker dan penghubung yang kuat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Cina. Itulah sebabnya meski secara resmi Papua merupakan provinsi ke-2 terkaya di Indonesia tetapi 40% warganya masih miskin-lebih dari dua kali lipat angka rata-rata nasional. Tak hanya itu, hutannya pun yang masih utuh hanya tinggal 45% (17,9 juta Ha).

Dari Papua kita beralih ke kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi baru-baru ini. Lambatnya penanganannya ditengarai berhubungan dengan korupsi. Hutan-hutan tersebut sengaja dibakar untuk ditanami sawit; tanpa membedakan apakah statusnya hutan lindung, taman nasional, atau lainnya. Menurut KPK kasus semacam ini terjadi karena dari 27 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan 13 di antaranya mudah disalahgunakan dan dikorupsi. Dengan adanya korupsi, tata kelola Hutan dan Lingkungan yang harus sesuai prinsip Sustainable Development sesuai Undang-Undang Lingkungan yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi terabaikan.

Wajar jika dugaan ini mencuat mengingat banyaknya kasus serupa selain didukung pula dengan bukti-bukti yang ada. Di Riau misalnya, beberapa oknum terbukti korup, contohnya Annas Maamun (eks gubernur Riau), Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), dan Arwin As (eks Bupati Siak). Korupsi-korupsi tersebut membuat dalam 26 tahun (1982-2008) tutupan hutan alam seluas 4,1 juta hektar hilang dari Provinsi itu.

Korupsi di dalam kebakaran hutan memang tampak jelas. Mulai dari kejadiannya yang rutin tiap tahun juga dengan kebakaran serentak yang terjadi tahun 2015 ini. Seperti sudah sangat terorganisir dan ditujukan untuk menyulitkan pemerintah di dalam pemadamannya.

Dampak kerugian dari pembakaran hutan tersebut cukup serius, mulai dari kerugian materi, gangguan kesehatan/perekonomian/penerbangan, menurunnya plasma nutfah, berkurangnya hewan-hewan langka, terhambatnya pendidikan, dan sebagainya.

Korupsi di hutan bukanlah satu-satunya, di sektor SDA yang lain pun ada. Di sektor pertambangan misalnya, korupsi bisa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, tidak Clear and Clean (CnC), tidak ber-NPWP, perusahaan fiktif, atau berada di kawasan hutan konservasi dan lindung; sedangkan di sektor pertanian korupsi bisa berupa pengadaan benih/pupuk/sarpras pertanian/peternakan/perikanan, impor bahan pangan, ilegal fishing, dan sebagainya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah SDA perlu dikelola dengan sangat baik, apalagi karena sistem pemerintahan sudah desentralisasi. Jika kekayaan alam sudah rusak/habis maka daerah harus mencari sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi eksploitasi berlebihan atau tidak ramah lingkungan.

Untuk memberantas korupsi SDA ternyata upaya pencegahan lebih efektif daripada penindakan. Dalam hal ini transparansi dipandang perlu karena biasanya kasus-kasus korupsi didukung dengan tertutupnya akses informasi terkait dokumen yang relevan dengan pengelolaan hutan dan lahan atau proses pengambilan kebijakan dan ketiadaan infrastruktur kelembagaan yang mendukung keterbukaan informasi publik. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi.

Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, menurut Hariadi Kartodihardjo, Ketua Dewan Kehutanan Nasional, sejak tahun 1963 izin eksploitasi hutan bertentangan dengannya. Sebab pemanfaatan SDA yang seharusnya dikuasai oleh negara ternyata diserahkan kepada mekanisme pasar.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menurunkan korupsi SDA di Indonesia, yaitu:
1. Mendukung presiden Jokowi untuk melarang investasi dari luar negeri di bidang SDA.
2. Meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan
3. Menguatkan regulasi perizinan tata kelola SDA
4. Mencegah tumpang tindihnya izin penggunaan lahan.
5. Mengoptimalkan perluasan wilayah kelola masyarakat
6. Menguatkan pengawasan dalam pengelolaan SDA
7. Menegakkan hukum dengan adil
8. Meninjau kembali perjanjian restrukturisasi utang yang bisa mendukung penggunaan kayu ilegal.
9. Mengajarkan kepada masyarakat tentang modus-modus korupsi dan teknis pelaporannya.
10. Bekerja sama dengan negara lain untuk menolak masuknya barang-barang ilegal/terjadinya jual beli barang ilegal di sana.
11. Hukum daerah dengan hukum pusat jangan sampai bertentangan atau tidak jelas ini ranahnya siapa (pusat atau daerah?)
12. Memecat pegawai korup dan hanya mempekerjakan pekerja “bersih”
13. Mengaudit dengan sangat teliti terkait varietas, standar, merek, dan sebagainya.
14. Pelaksanaan tender direkam dan dikunci agar tidak bisa diedit, lalu rekaman itu bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Selain itu pelaksanaan tender harus didokumentasikan dengan rinci, peserta tender harus memenuhi syarat dan juga agar tahu apa saja alasan pemenangan perusahaan X di dalam tender.
15. Membedakan biaya pengurusan dan pelaksanaan perizinan antara perusahaan kecil dan besar agar penguasaan hutan tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar.
16. Mencabut 5 perda SDA yang berpotensi membuka celah korupsi, yaitu:
a. Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
b. Qanun No. 15/2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
c. Perda No. 12/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Selatan,
d. Perda No. 5/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Musi Rawas,
e. Perda No. 12/2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kota Samarinda.

Korupsi adalah PR lama yang harus segera dituntaskan. Dengan menerapkan 16 cara di atas diharapkan kasus korupsi SDA di Indonesia bisa tuntas sehingga tata kelola SDA menjadi lebih baik. Mari bersama basmi korupsi untuk Indonesia yang lebih baik!

 

Sumber:
http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-mengelola-sumber-daya-alam
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/029-indonesia-natural-resources-and-law-enforcement.aspx?alt_lang=id
http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah
http://www.wwf.or.id/?27040/Pengelolaan-Sumber-Daya-Alam-Indonesia-2012-pro-kapital-2013-Pemerintah-harus-Pro-Rakyat
http://www.kpa.or.id/news/blog/korupsi-sumber-daya-alam-miskinkan-rakyat/
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/revitalisasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia
http://malutpost.co.id/2013/11/06/konflik-sumber-daya-alam-di-maluku-utara/
http://www.antaranews.com/berita/470283/icw-desak-lima-perda-sumber-daya-alam-dicabut
http://kabar24.bisnis.com/read/20150914/16/471999/kpk-didesak-bidik-korupsi-tata-kelola-hutan-riau
http://blog.act.id/adakah-kasus-korupsi-dalam-tragedi-pembakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia/
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/25/206712774/perizinan-eksploitasi-hutan-rawan-suap-ini-penyebabnya


Download PDF

Transparansi Untuk Pengelolaan SDA ; Kejahatan Informasi adalah Kejahatan Tambang

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Transparansi Untuk Pengelolaan SDA ; Kejahatan Informasi adalah Kejahatan Tambang

Kekayaan alam memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia kea rah pembangun berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dengan bertangung jawab, lestari dan adil guna memastikan bahwa kekayaan alam khususnya yang ada di bumi Borneo Kalimantan Timur ini berguna untuk banyak pihak, bukan hanya sebagian orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok “datang, gali, dan pergi serta tanpa memberikan manfaat justru memberikan daya rusak dari kegiatan ekploitatif. Pengelolaan sumber daya alam yang mengamanahkan kepada Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga Negara mempunyai hak menguasai dan untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar pasal 33 (3) 1945.

Kebijakan Pemerintah terhadap tata kelola yang baik (good governance) dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan. Tata kelola yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bahkan memberikan jarak antara masyarakat lokal dengan lahan-lahan produksinya. Menciptakan konflik-konflik baru antara masyarakat itu sendiri dan yang pasti adalah masyarakat para pengusaha yang memiliki kepentingan akan sumber daya alam dalam suatu kawasan.

Pemerintah sejak 2008 telah mengeluarkan undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) No 14 Tahun 2008, yang menjamin tiap warga negara dan kelompok masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan informasi, bagi badan publik yang tak menyediakan dan menaati UU ini pidana penjara salah satu ganjarannya. Dalam UU tersebut, setiap badan public penyelenggara negara yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik.

Keterbukaan informasi public harus dipahami oleh semua pegawai yang dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang transparansi. Pada sektor sumber daya alam hal ini tentu saja menjadi bagian penting, karena masyarakat sipil yang rentan sekali terkena dampak akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah dokumen perijinan pertambangan, perkebunan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Setiap warga negara, masyarakat kabupaten/kota, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang batubara merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari operasi pertambangan.

Warga menerima dampak yang tidak sedikit, sebut saja misal alihfungsi pertanian yang berimbas pada tergusurnya mata pencaharian, pencemaran udara dan sumber-sumber air warga karena operasi pertambangan batubara, kerusakan jalan karena penggunaan jalan untuk pengangkutan batubara, perubahan rona fisik atau bentang alam bahkan kematian anak-anak di bekas galian tambang batubara yang tidak di reklamasi dan dekat dengan pemukiman.

Catatan hitam dari kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang menabrak peraturan perundang-undangan tadi diperparah dengan badan public yang tidak mau membuka atau tidak transparan terhadak dokumen publik. Misalnya dokumen IUP merupakan dokumen publik seperti yang tertuang dalam Undang-undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 64 yaitu “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka”.

Badan publik yang tidak transparan terhadap dokumen public seperti IUP dan AMDAL yang menyebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah rahasia negara saat BLH kota Samarinda bersengketa melawan Jatam Kaltim, serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebutkan bahwa IUP adalah rahasia karena bagian dari Hak Kekayaan Intelektul (HAKI), dapat menggangu persaingan usaha. Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim telah menyampaikan bahwa dokumen IUP adalah dokum public tapi pihak Distamben memilih banding hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Praktek badan public yang menyembunyikan dokumen public jelas menyebutkan bahwa kejahatan tambang diawali dengan kejahatan informasi. Masyarakat yang berhadapan dan berebut ruang hidup dengan kegiatan ekstraktif banyak yang tidak mengetahui bawha pemukiman serta lahan-lahan produksinya masuk dalam kawasan konsesi dan harus menerima limbah dari kegiatan keruk tersebut.

Bukan hanya soal pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lebih dari itu transparansi adalah soal perebutan ruang hidup, keselamatan rakyat. Amdal tak bisa menihilkan daya rusak namun hanya mampu meminimalisirnya, karena itulah Amdal berpeluang menjadi salah satu “alat kontrol” atas pembangunan dan meminimalisir dampaknya, jika amdal berada pada tangan yang tepat dan yang berhak. Amdal harus jadi salah satu alat untuk meningkatkan “derajat” keselamatan rakyat di kawasan operasi pertambangan, bukan hanya formalitas dan menjadi bancakan mafia dan pemburu rente semata.

 


Download PDF

Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Studi Kasus: Kaimana, Mahligai di Selatan Papua

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

 

55618a2a0423bde05a8b4567

Papua, merupakan tanah yang kaya akan berbagai potensi sumber daya alam mulai dari hasil hutan, laut hingga pertambangan. Bahkan, julukan paru-paru dunia milik Hutan Amazon di belahan selatan Benua Amerika telah beralih ke Pulau Papua secara keseluruhan sebagai sebuah pulau yang dimiliki oleh dua negara yakni Indonesia dan Papua Nugini. Namun, identitas Papua sebagai lumbung sumber daya alam tidak sebanding dengan taraf hidup masyarakat suku asli yang mendiami Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua khususnya masyarakat asli masih jauh dari ambang batas kesejahteraan. Kemiskinan, kelaparan, hingga gizi buruk telah menyentuh level paling memprihatinkan di Papua yakni mortalitas. Ketimpangan tidak hanya terlihat antara Jakarta dan Papua, intra Papua sendiri terdapat ketimpangan dari segala sudut. Fenomena miskin-kaya, pribumi-pendatang, hingga keindahan alam Papua yang belakangan menjadi primadona serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berbanding terbalik dengan kondisi sosial.

bandana kaimana

Nampaknya sudah terlalu usang berbicara mengenai Papua dengan poros perhatian yang itu-itu saja seperti Raja Ampat, Freeport, Jayapura kota termaju, Manokwari kota injil. Tanpa mendiskreditkan problem Papua yang terkait dengan hal tersebut, mari sedikit bentangkan cakrawala mengenal Papua lebih luas dan lebih jauh. Kabupaten Kaimana, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Fak-fak yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat yang terkenal dengan keindahan senjanya secara resmi berdiri pada 12 April 2003. Kaimana layaknya wilayah lainnya di belahan Tanah Papua, juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik dari hasil hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan. Namun, lagi-lagi permasalahan klasik yang juga dihadapi wilayah lain di Papua, pengelolaan sumber daya alam yang belum tepat berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi Kaimana. Padahal, jika dikelola dengan tepat tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kaimana itu sendiri.

senna kaimana

Saya percaya bahwa semua masyarakat Kaimana menginginkan pembangunan yang maju dan pesat, serta juga kelestarian budaya yang tetap terjaga. Hal ini tercermin dari apa yang terjadi di Kaimana sejauh pengamatan saya. Ketika untuk pertama kalinya di Kaimana terdapat lampu lalu lintas, masyarakat Kaimana sangat antusias dan terkesan ingin belajar tertib berlalu lintas. Ini merupakan dampak positif dari pembangunan. Namun di sisi lain, ketika diselenggarakan festival budaya adat asli Kaimana, antusiasme masyarakat juga tinggi untuk ikut berpartisipasi. Salah satu jalan untuk menuju ke sana adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kaimana. Perihal pengelolaan sumber daya alam bukanlah suatu perkara sederhana. Selain karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, juga harus bisa menjaga keseimbangan antara sumber daya alam yang dieksplorasi dengan kelestarian masyarakat adat serta lingkungan itu sendiri.

lanskip kaimana

Tantangan paling utama dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya yang ada di Kaimana adalah bagaimana menyatukan persepsi para pemangku kepentingan yang dalam hal ini terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat sipil (masyarakat adat dan pendatang), pihak swasta (pengembang dan leveransir), serta partai politik. Keempat elemen pemangku kepentingan ini harus sejalan dan sepemahaman terlebih dahulu karena nantinya hasil pengolahan sumber daya alam akan berdampak pada keempat pihak tersebut. Pemda sebagai regulator harus memiliki persepsi bahwa tujuan pengolahan sumber daya alam adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi tertentu serta memiliki persepsi bahwa upaya eksploitasi sumber daya alam harus berorientasi jangka panjang karena benar adanya bahwa sumber daya alam saat ini bukan merupakan warisan nenek moyang tetapi titipan anak cucu sehingga perlu kita jaga kelestariannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada generasi anak cucu di kemudian hari.

CAEMV4cUcAAdMTO

Sementara itu, pelibatan masyarakat sipil yang terdiri dari masyarakat adat asli Kaimana dan pendatang dari luar Kaimana menjadi hal penting untuk menghindari munculnya isu konflik pribumi-pendatang mengingat sering terjadi percikan-percikan kecil dalam ranah tersebut. Kerukunan antara kedua elemen masyarakat sipil ini perlu digalakkan dan dijaga stabilitasnya sebagai bentuk preventif guna meminimalisir dampak pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pihak swasta dalam hal ini pengembang dan leveransir juga perlu memiliki persepsi bahwa pengolahan sumber daya alam bukan untuk mengejar keuntungan ekonomi (rent seeking) semata tetapi juga mengemban amanah masyarakat Kaimana secara keseluruhan serta tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dengan aspek lingkungan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, misalnya dengan merujuk pada riset analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu.

green-economy

Pemangku kepentingan yang terakhir dan tak kalah penting adalah partai politik. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap informasi oleh masyarakat Kaimana meningkat drastis dan kepedulian terhadap isu politik mulai tumbuh. Kepekaan akan aktivitas pemerintah, kritisme terhadap kebijakan pemerintah, dan inovasi rujukan kebijakan untuk perbaikan Kaimana kerap disuarakan masyarakat melalui partai politik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Prof. Nasikun, partai politik memegang peranan penting dalam elemen masyarakat karena dalam partai politik tergabung berbagai unsur baik keagamaan, budaya, sosial, ekonomi dan sebagainya menjadi satu. Sehingga jika terjadi konflik di masa mendatang, bukan lagi konflik keagamaan, budaya dan sebagainya, melainkan konflik antar partai politik. Untuk itu, dengan memperhatikan kepedulian masyarakat Kaimana akan isu politik yang semakin meningkat, sekali lagi ditekankan status partai politik sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di Kaimana perlu diperhatikan.

politics-760x760

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya dengan situasi di Kabupaten Kaimana seperti dijelaskan di atas jika dipetakan berada pada tiap level dari hulu ke hilir. Mulai dari Pemda sebagai regulator yang harus cermat merilis kebijakan, mengalir ke pihak swasta selaku eksekutor di lapangan yang perlu menjaga keseimbangan aspek ekonomi dan lingkungan, lalu berlanjut ke masyarakat sebagai objek sekaligus pemerhati dan partai politik sebagai pengawas. Ketika seluruh pemangku kepentingan ini bersinergi satu sama lain, menjalankan fungsinya masing-masing semaksimal mungkin dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, maka akan tercipta kondisi di mana tiap pemangku kepentingan akan mendapatkan manfaat maksimal dari pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diuraikan dalam teori ilmu ekonomi comparative advantage oleh David Ricardo atau minimal menurut asumsi absolute gain dalam paradigma Realisme bahwa tiap pemangku kepentingan akan mendapatkan manfaat.


Download PDF

TANAH SURGA MILIK SIAPA ?

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
images

 

Bukan lautan tapi kolam susu

Kail dan jala menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan  udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Cuplikan lirik lagu karya Koes Plus tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa negeri Indonesia ini adalah negeri yang sangat kaya, subur dan makmur. Kail dan jala menghidupimu mengandung makna bahwa lautan Indonesia itu luas dan memiliki hasil yang mampu menghidupi segenap bangsa Indonesia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman bermakana bahwa suburnya tanah Indonesia yang seakan-akan menjadi tanah surga, ibarat menancapkan sebilah kayu dan seonggok batu pastilah tumbuh tanaman. Sungguh Indonesia adalah tanah surga, sampai bangsa kompeni dan bangsa matahari terbit pun berusaha menguasai sumberdaya alam kita pada waktu itu. Ironisnya apakah sampai saat ini tanah surga itu masih tetap ada?.

Tanah surga itu masih tetap ada, namun istilah tanah surga dan kolam susu itu dalam kenyataannya semakin terkesan abu-abu. Indonesia memang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Negeri yang membentang di sepanjang zamrud khatulistiwa ini memiliki keanekaragaman hayati dan sumber alam yang tinggi. Indonesia memiliki areal yang cocok untuk vegetasi hutan, pertanian, perikanan maupun peternakan. Sebagai mahasiswa fakultas kehutanan, saya merasa bangga akan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa kita lebih unggul dibandingkan bangsa lain bila menyangkut tentang sumber daya alam yang dimilikinya. Hampir setiap pulau-pulau besar di Indonesia memiliki sumber kekayaan tersendiri.

Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa kawasan yang dapat dijadikan sebagai sumber minyak dan gas. Berdasarkan data Kementrian ESDM 2011, Indonesia memiliki sumber minyak yang diperkirakan mencapai 87,22 miliar per barrel dan 594,43 TSFC. Sumber minyak tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Cepu, Cirebon, Palembang, Tarakan, Sorong dan lain sebagainya.

Jumlah sumber minyak dan sumber alam tersebut terbilang cukup tinggi, akan tetapi mengapa dalam faktanya Indonesia ini masih tetap miskin?. Bukan hal luar biasa lagi fenomena yang terjadi selama ini. Indonesia punya kekayaan hayati tinggi, sumber minyak tinggi, tapi mengapa rakyat Indonesia belum sejahtera?. Pendidikan dan kesehatan yang mahal, tindak kriminal disana sini, serta media yang juga mengatakan hutang bangsa Indonesia terus meningkat menjadi bukti bahwa negara kita masih belum mampu berdiri sendiri. Semua itu terjadi karena bangsa Indonesia tidak memiliki cukup uang. Mengapa hal itu tetap terjadi secara berkelanjutan?, karena kekayaan alam dan perekonomian kita telah dikuras dan dikuasai oleh pihak asing.

Bagaimana negeri kita bisa kaya, kalau sumber daya alam kita tidak mampu kita alokasikan untuk kepentingan kita bersama? Indonesia memang kaya, tetapi bangsa Indonesia terkesan tidak memiliki semua kekayaan itu. Seperti tambang emas dan perak di Papua, P.T. Freeport mendapatkan 99% sementara ratusan juta rakyat Indonesia harus puas mendapatkan 1% dari hasil itu. Padahal kita yang memiliki tetapi kenapa bagian yang kita dapatkan lebih sedikit dibandingkan investor asing itu sendiri. Pantas saja Indonesia terus-terusan miskin. Selain mengeksploitasi sumber daya alam, pihak investor juga tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sumber daya alam dikuras habis, dampak terhadap lingkungan pun juga semakin serius.

Sesungguhnya kita punya segalanya, tapi kita tidak bisa menikmati kekayaan alam kita secara maksimal. Kekayaan alam kita telah dikuasai oleh investor asing. Kita bagaikan robot yang dikendalikan oleh sebuah remote. Bangsa Indonesia sejatinya cerdas, namun kecerdasan itu tidak dialokasikan untuk negeri sendiri. Seperti banyak warga Indonesia yang melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri, banyak warga Indonesia yang melakukan penelitian di luar negeri dan banyak aktivitas pendidikan lainnya yang dilakukan di luar negeri. Akan tetapi dimanakah hasil jerih payah itu? Kemanakah SDM yang berkualitas itu?.

Hal tersebut juga menjadi dasar permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dosen saya pernah mengatakan bahwa kebanyakan para peneliti Indonesia yang melakukan penelitian di luar negeri tidak mengabdi di negeri sendiri. Mengapa bisa seperti itu?. Terkadang peneliti dari negara kita tidak mengatasnamakan negeri sendiri sebagai penemu suatu hal yang baru dalam penelitiannya. Akibatnya bangsa ini pun juga kehilangan SDM yang berkualitas dan penemuan baru itu malah diklaim oleh negara lain.

Bagaimana negeri kita bisa maju kalau sumber daya alam dan sumber daya manusia kita seluruhnya dikuasai oleh negara asing? Seperti halnya dalam pengelolaan sumber minyak. Benarkah pihak pemerintah juga memberikan karpet merah bagi perusahaan migas dan tambang luar negeri untuk menggarap kekayaan alam tanah air kita? Dalam hal ini negara kita butuh seorang pemimpin yang handal serta sumber daya manusia yang mumpuni. Tantangan yang harus kita hadapi adalah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam kita. Namun tetap saja hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia harus mampu membenahi sistem internal negara sendiri, mampu meningkatkan teknologi eksplorasi, serta meningkatkan tenaga ahli yang berasal dari negeri sendiri.

Rakyat Indonesia akan tetap berada di bawah taraf kesejahteraan kalau sumber daya alam kita tetap dikuasai oleh investor asing. Jika kita tetap manjual hasil mentah saja kepada pihak asing, sampai kapan pun kita tidak akan mendapatkan sarinya. Kita hanya akan mendapat ampasnya saja. Pengelolaan penguasaan sumber daya alam harus benar – benar dikelola oleh pemerintah secara terpadu. Kalau kita tidak mau diperbudak di negeri sendiri, kita harus mampu menciptakan teknologi sendiri yang berbasis kearifan lokal. Teknologi yang canggih tidak seharusnya dimiliki oleh negara asing saja. Penggunaan teknologi canggih juga harus digalakkan. Tidak hanya tempat untuk mengecam pendidikan saja yang terus dibangun hingga bangunan itu setinggi langit. Namun penggunaan teknologi yang canggih dan tepat guna harus lebih ditekankan. Begitu pula kualitas dan kuantitas tenaga ahli harus mumpuni. Para peneliti dan penemu yang inovatif tidak seharusnya dialiahkan ke negeri tetangga. Sehingga kita hanya mendapatkan bekasnya saja. Tenaga ahli yang ada di dalam negeri seharusnya lebih diakui keberadaannya dan diberdayakan untuk kesejahteraan bangsa.

Selain usaha-usaha diatas, pemerintah bisa menetapkan undang-undang tentang alokasi pengelolaan sumber daya yang tepat untuk dijadikan sebagai acuan pemerataan tata kelola energi nasional. Payung hukum pengelolaan sumber daya alam terutama migas harus diperkuat. Kebijakan pengelolaan energi nasional harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sumber daya alam ini tidak hanya untuk memenuhi kebutahan oknum semata melainkan untuk kesejahteraan bersama. Sudah sepatutnya kita kembalikan tanah surga Indonesia demi kemaslahatan rakyat Indonesia.


Download PDF

Kurang Dari 16 Tahun Hutan Sulawesi Tengah Akan Punah & Sisanya Di Kontrol Oleh Asing

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Hutan Sulawesi Tengah diprediksi akan punah dalam kurun waktu kurang dari 16 tahun kedepan, adapun yang tersisa seperti kawasan lindung dan budidaya lainya, akan di kuasai oleh pengusaha yang sahamnya dimodali asing.

Banyak faktor yang mempengaruhi penghancuran hutan disulawesi tengah diantaranya Pertama, Penyediaan Jasa pengolahan kayu oleh oknum aparat penegak hukum sendiri, memfasilitasi mesin chain saw, mengikat masyarakat sekitar hutan dengan hutang dan bahkan ada cukong asing yang memodali masyarakat untuk menebang pohon. Selain itu dari 1.100 Industri pengelola kayu di Sulawesi Tengah hanya sekitar 310 yang aktif itupun hanya 4 perusahaan yang terdaftar legalitas kayunya (VLK)[1], sisanya bisa dipastikan mengambil kayu dari tebangan ilegal. Kedua,  tunduknya dinas terkait dan penegak hukum kepada pengusaha kayu. Ketiga, penguasaan lahan pertanian yang timpang didesa memaksa petani miskin membuka hutan untuk perkebunan. Keempat,  553 IUP pertambangan dengan modal asing menguasai lahan 1.773.880,41[2] Ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 1.242.972[3] Ha.  dan 40 Izin Perkebunan Sawit dengan modal asing, menguasai lahan 608.081[4] Ha yang jika di total mencapai 2.381.961 Ha, sedangkan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat hanya 0,2%[5] dari luas hutan sulteng yang hanya tinggal seluas 3.492.156 Ha,

Dari eksplotasi besar-besaran hutan Sulawesi Tengah mengalami kerusakan parah dan mengkibatkan banjir  dan longsor dimana-mana disetiap musim hujan, dan bahkan terjadi konflik agraria yang jumlahnya terus meningkat, saat ini tercatat ada 123 desa yang bersengketa dengan pihak perusahaan dan kehutanan,[6] yang mengakibatkan banyak petani tertangkap bahkan meninggal dunia karena tertembak. Bahkan teridentifikasi terdapat potensi konflik terbuka sekitar 1.096.992 jiwa penduduk sulteng dengan perusahaan tambang dan sawit.

Diperparah lagi adanya instruksi Gubernur Sulawesi Tengah  Nomor 300/135/BAKESBANG-POL-G.ST/2014 tertanggal 4 maret 2014, yang menginstruksikan jika terjadi konflik yang berujung anarkis maka akan ditindak tegas termasuk menembak.

Tak ubahnya zaman penjajahan, anteknya dalam negeri (Pemerintah Pusat dan daerah) mempersiapkan infrastruktur kepada asing untuk menguasai sektor kehutanan dan ini terus di genjot dengan dibangunya 21 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulteng yang diklaim bisa menyelamatkan hutan dari kerusakan dan akan ada perbaikan tata kelola yang baik,  namun semua itu justru hanya menempatkan masyarakat semakin jauh dari hak atas tanahnya, dengan menguasai lahan 3.199.086 Ha[7]. KPH juga membangun pola kemitraan di wilayah yang sudah dibebani izin tambang atau perkebunan sawit,  sehingga pengelolaan hutan akan terpusat di satu intansi saja,  artinya terjadi monopoli tanah terhadap sekitar 850.000 jiwa penduduk sulteng  yang berada didalam dan sekitar hutan, sehingga KPH tak ubahnya sama seperti tambang dan perkebunan sawit yang juga merampas tanah air masyarakat

Selain itu, pihak asing Amerika Serikat telah menjanjikan US$3 miliar, tak ketinggalan sekutunya Jepang menjanjikan US$ 1,5 miliar, Inggris, Norwey, Jerman dan Prancis masing-masing menjanjikan US$1 miliar, sementara Swedia lebih dari US$500 juta untuk perubahan iklim lewat skema REDD+.[8]  Sebelum menggelontorkan dana tersebut, Mereka saat ini membagi peran untuk mengawalnya melalui lembaga-lembaga seperti, AFD, JICA, World Bank, CIDA, AsuralianAID, MFP3, UKAid, Bread For The World (BFTW),[9]  dengan menggunakan berbagai model kerjasama dengan pemerintah, TNI/POLRI, media massa termasuk  LMS/NGO, yang masuk dengan berbagai isu, antara lain  perbaikan tata kelola hutan dan lahan, reformasi birokrasi, mempermudah perizinan,  gangguan keamanan,  gender,  HAM,  jurnalisme damai, reforma agraria  serta isu masyarakat adat yang sebenarnya skema tersebut dipergunakan hanya untuk memuluskan kepentingan asing dalam mengontrol pendanaannya terkait perubahan iklim dan memastikan penguasaan tanah serta kawasan hutan yang ada di sulawesi tengah berada di bawah kontrol mereka.

[1] . Dinas Perindakop propinsi dan kehutanan propinsi Sulawesi tengah

[2] . Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah: Tata Kelola Pertambangan di Sulteng

[3] . Koordinasi & Supervisi Dirjen Minerba Februari 2014

[4] . Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Tengah

[5] . Laporan Korsup Minerba Oleh KPK Pengelolaan Hutan lewat HD, HKM & HTR seluruh Indonesia hanya 13,3%

[6] . www.geodatacso.com

[7] . Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng tentang Pembangunan  21 KPH  Di Sulawesi Tengah

[8] . http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/11/141120_iptek_iklim_dana

[9] . Hal 50. Laporan The Indonesian Institute.


Download PDF

Aplikasi Bioremediasi untuk Mengurangi Limbah Organik Pada Tambak Udang

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Definisi Bioremediasi

Bioremediasi berasal dari kata “bio” dan remediasi atau “remediate” yang artinya menyelesaikan masalah. Secara umum bioremediasi dimaksudkan sebagai pemanfaatan organisme dan/atau produknya untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Salah satu proses bioremediasi yang terkenal adalah bioremediasi terhadap tumpahan minyak di laut (Hafiluddin, 2011) (Westermeyer et al., 1991).

Teknik bioremediasi pada tambak udang secara prinsip adalah dengan menambahkan mikroorganisme tertentu untuk menormalkan kembali tambak udang yang telah rusak akibat tingginya senyawa metabolitoksik terutama amoniak dan nitrit (Badjoeri & Widiyanto, 2008) (Seema & Jayasankar, 2005). Metode Bioremediasi juga mampu menghilangkan H2S yang bersifat toksik/beracun pada sedimen tambak serta menekan jumlah bakteri vibrio yang dapat menimbulkan penyakit pada udang windu (Moriarty, 1999). Sedimen dalam tambak udang merupakan “lingkungan” yang akan diperbaiki. Dalam usaha melakukan remediasi pada lingkungan tambak, perlu dilakukan analisa menyeluruh akan kandungan berbagai bahan organik dan anorganik yang terdapat pada lingkungan tambak (Ranjan et al., 2014).

 

Agen Bioremediasi

Organisme bioremediator memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan perairan yang rusak. Kebanyakan dari mereka biasanya adalah bakteri, mikro alga, dan rumput laut (seaweed). Bakteri merupakan mikroorganisme yang paling sering dipakai sebagai bioremediator karena praktis dan tidak rumit dalam pengaplikasiannya (Paniagua-Michel & Garcia, 2003).

Bioremediator Sumber Digunakan untuk Metode aplikasi
Gram Positif
Bacillus sp. Produk komersial Centropomus undecimalis, penaeid, channel catfish Disebarkan ke air
Bakteri kultur campuran, tapi kebanyakan adalah Bacillus sp. Produk Komersil Brachionus plicatilis Dicampurkan dengan air
Gram Negatif
Aeromonas CA2 Tidak diketahui Crassostrea gigas Dicampurkan dengan air
Photorhodobacterium sp. Tidak diketahui Penaeus chinensis Dicampurkan dengan air
Pseudomonas fluorescence Onchorhynchus myskiss Onchorhynchus myskiss Dicampurkan ke air hingga 105 atau 106 sel/ml
Roseobacter sp. B5 107 Tidak diketahui Larva Scallop Dicampurkan dengan air

(Anthony & Philip, 2006)

Bakteri bioremediator diisolasi dari lingkungannya untuk dikembangbiakkan dan dijadikan produk komersial. Kebanyakan bakteri merupakan bakteri umum yang ada di alam. Beberapa bakteri yang telah umum digunakan sudah banyak digunakan sehingga ditakutkan akan mengganggu keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pengisolasian dan pengembangan bakteri lokal diperlukan untuk aplikasi bioremediasi terkini (Ranjan et al., 2014).

Rumput laut (makro alga) juga merupakan agen bioremediasi yang penting untuk lingkungan, karena memiliki kemampuan fotosintesis serta kandungan metabolit sekunder yang tinggi (Cung et al., 2002). Rumput laut juga berperan sebagai filter yang mampu membersihkan kandungan bahan organik di perairan laut (Izzati, 2009). Sistem budidaya polikultur di laut sudah dilakukan oleh negara-negara maju dengan memanfaatkan spesies rumput laut dan disandingkan dengan budidaya kerang dan abalon (Su et al., 2011).

Selain bakteri dan alga, juga dapat digunakan bahan-bahan yang berfungsi sama untuk bioremediasi. Sebagai contoh, penggunaan kalsium peroksida (CaO2) pada tambak udang mampu meremediasi sedimen dasar air dengan mendegradasi bahan organik seperti karbon, nitrogen, dan posfor (Hanh et al., 2008). Kelompok kerang-kerangan juga dapat digunakan sebagai biofilter di perairan, contohnya adalah kerang kima dewasa Chione fluctifraga dapat digunakan untuk mengontrol bahan-bahan organik terlarut di tambak udang (Martínez-Córdova et al., 2010)

 

Pengaplikasian Bioremediasi

Sistem kerja dalam penggunaan bakteri dalam usaha budidaya udang dalam tambak adalah dengan penggunaan konsorsia bakteri remediasi. Konsorsia ini terdiri dari berbagai jenis bakteri yang telah ditemukan yaitu bakteri heterotrofik, bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi, serta bakteri fotosintetik anoksigenik (Komarawidjaja, 2003).

Konsorsium bakteri ini dimasukkan dalam tambak dua minggu sebelum bibit ditebar, selanjutnya setiap 10 hari sampai masa panen. Tiap satu hektar tambak memerlukan 120 liter tiap 10 hari selama dua bulan pertama. Selanjutnya sampai bulan keempat, dinaikkan dua kali lipat dengan konsentrasi yang sama. Hasil akhir menunjukkan tingkat kelangsungan hidup udang sekitar 70 persen dengan padat penebaran 30 ekor per m2 dan ukuran panen 35-45 ekor per kg (Badjoeri & Widiyanto, 2008). Bakteri bioremediasi mampu beradaptasi dan dapat bekerja dengan baik menjaga kondisi kualitas air tambak agar berada dibawah batas ambang dan mampu menguraikan senyawa toksik (Moore, 2003).

REFERENSI

Anthony, S. P., & R. Philip. (2006). Bioremediation in Shrimp Culture Systems. NAGA, WorldFish Center Quarterly, 29(3), 62–66.

Badjoeri, M., & Widiyanto, T. (2008). Penggunaan Bakteri Nitrifikasi untuk bioremediasi dan pengaruhnya terhadap konsentrasi amonia dan nitrit di tambak udang. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, 34(2), 261–278.

Cung, I. K., Kang, Y. H., Yarish, C., P. Kraemer, G., & Ae Lee, J. (2002). Application of Seaweed Cultivation to the Bioremediation of Nutrient-Rich Effluent. Algae, 17(3), 187–194.

Hafiluddin. (2011). Bioremediasi Tanah Tercemar Minyak dengan Teknik Bioaugmentasi dan Biostimulasi. Embryo, 8(1), 47–52.

Hanh, D. N., Rajchandari, B. K., & Annachhatre, A. P. (2008). Bioremediation of sediments from intensive aquaculture shrimp farms by using calcium peroxide as slow oxygen release agent. Environmental Technology, 26, 581–589.

Izzati, M. (2009). Efektifitas Sargassum Plagyophullum dan Gracilaria Verrucosa dalam Menurunkan Kandungan Amonia, Nitrit dan Nitrat dalam Air Tambak. Jurnal Biologi UNDIP, 1–8.

Komarawidjaja, W. (2003). Pengaruh aplikasi konsorsium mikroba penitrifikasi terhadap konsentrasi amonia (NH3) pada air tambak. Jurnal Teknologi Lingkungan, 4(2), 62–67.

Martínez-Córdova, L. R., López-Elías, J. A., Martínez-Porchas, M., Bernal-Jaspeado, T., & Miranda-Baeza, A. (2010). Studies on the bioremediation capacity of the adult black clam, Chione fluctifraga, of shrimp culture effluents. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 46(1), 105–113.

Moore, M.-L. (2003). Effectiveness of a commercial probiotic for water and sludge management on an inland shrimp aquaculture farm in Thailand. University of Victoria, Victoria.

Moriarty, D. J. (1999). Disease Control in Shrimp Aquaculture with Probiotic Bacteria. In Microbial Biosystems: New Frontiers (pp. 1–7). Presented at the Proceedings of the 8th International Symposium on Microbial Ecology, Halifax, Canada.

Paniagua-Michel, J., & Garcia, O. (2003). Ex-situ bioremediation of shrimp culture effluent using constructed microbial mats. Aquaculture Engineering, 28, 131–139.

Ranjan, R., Siddhnath, & M., B. (2014). Bioremediation – A potential tool for management of aquatic pollution. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(7), 353–340.

Seema, C., & Jayasankar, R. (2005). Removal of nitrogen load in the experimental culture system of seaweed and shrimp. Journal of Marine Biological Association of India, 47(2), 150–153.

Su, Y., Ma, S., & Lei, J. (2011). Assessment of Pollutant Reducing Effect by Poly-Culture and Bioremediation in Sediment of Marine Shrimp Ponds. In Sciverse ScienceDirect (Vol. 10, pp. 1559–1567). Presented at the 2011 3rd International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT 2011), China.

Westermeyer, W. E., Robert W. Niblock, & Andelin, J. (1991). Bioremediation For Marine Oil Spills. Washington: US Government Printing Office.


Download PDF

LOCAL WISDOM, SEBUAH UPAYA ALTERNATIF PENYELAMATAN LINGKUNGAN

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Kearifan lokal di Piplantri, India

Hangatnya kejutan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Conferences of Parties ke 21 (COP 21) di Paris, 30 November 2015 lalu, masih banyak menjadi perbincangan di kalangan pegiat lingkungan. Penyebutan peran masyarakat adat dalam pidato internasional bisa menjadi alternatif penanganan kelestarian lingkungan, terutama di Indonesia. Selama ini, masyarakat banyak dituding sebagai pelaku utama perusakan lingkungan. Meski indikasi yang muncul menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan banyak didominasi oleh kegiatan korporasi besar, pelaku yang dituding tetap samar: masyarakat. Entah masyarakat yang mana.

Pada kasus kebakaran hutan misalnya, luasan lahan yang rusak antara penggunaan lahan mandiri dengan penggunaan lahan korporasi tentunya sangat berbeda jauh dampak negatifnya. Belum lagi efek samping dari penggunaan energi dan buangan limbah industri. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat modern banyak dicengkeran oleh kepentingan kaum industrialis, kapitalis, dan gaya hidup konsumtif yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks sosiologi, sebuah issu dapat didorong penyelesaiannya melalui gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan upaya terorganisir yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk merubah atau ‘menolak’ perubahan yang terjadi dalam salah satu atau beberapa sendi dalam masyarakat (Marshall, Gordon. 1988. A Dictionary of Sociology). Tidak terkecuali dengan issu-issu lingkungan. Apalagi dengan maraknya media sosial saat ini yang memungkinkan tumbuh berkembangnya gerakan-gerakan sosial dengan cepat dan jangkauan yang lebih luas. Saat suatu issu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan atau berkaitan dengan penyimpangan terhadap norma-norma umum dilontarkan, reaksi yang ditimbulkan bisa dengan cepat terlihat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah gerakan sosial tersebut mampu memberikan pengaruh yang efektif dalam pengambilan kebijakan utamanya dari segi lingkungan? Di tengah keraguan yang muncul, perlu disepakati bahwa upaya melibatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam membenahi lingkungan sangatlan diperlukan. Salah satu wujud nyata upaya dimaksud adalah pemanfaatan kearifan lokal (local wisdom) dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Secara definisi, kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, N.A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal ini banyak bersumber pada pengetahuan, kepercayaan, ketrampilan, perilaku, dan kebiasaan masyarakat tertentu dalam memaknai eksistensi diri dan kelompoknya yang dijadikan landasan dalam relasi timbal balik dengan alam.

Praktik-praktik kearifan lokal dalam perannya sebagai penjaga kelestarian lingkungan banyak ditemukan pada berbagai suku dan daerah di Indonesia. Tentu kearifan lokal ini mempunyai bentuk yang berbeda tergantung tantangan alam dan perilaku manusia untuk menyikapi guna memenuhi kebutuhan dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh praktik kearifan lokal beberapa masyarakat di Indonesia seperti disarikan dari tulisan Suhartini sebagai Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009:
1. Pranoto Mongso. Aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Berkaitan dengan kearifan tradisional maka pranoto mongso ini memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana mendukung seperti misalnya air dan saluran irigasinya. Melalui perhitungan pranoto mongso maka alam dapat menjaga keseimbangannya.
2. Nyabuk Gunung. Nyabuk gunung merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini banyak dilakukan di lereng bukit Sumbing dan Sindoro. Cara ini merupakan suatu bentuk konservasi lahan dalam bercocok tanam karena menurut garis kontur. Hal ini berbeda dengan yang banyak dilakukan di Dieng yang bercocok tanam dengan membuat teras yang memotong kontur sehingga mempermudah terjadinya longsor.
3. Menganggap suatu tempat keramat. Menganggap suatu tempat keramat berarti akan membuat orang tidak merusak tempat tersebut, tetapi memeliharanya dan tidak berbuat sembarangan di tempat tersebut, karena merasa takut kalau akan berbuat sesuatu nanti akan menerima akibatnya. Misal untuk pohon beringin besar, hal ini sebenarnya merupakan bentuk konservasi juga karena dengan memelihara pohon tersebut berarti menjaga sumber air, dimana beringin akarnya sangat banyak dan biasanya didekat pohon tersebut ada sumber air.
4. Komunitas adat Karampuang di Sulawesi dalam mengelola hutan mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam dirinya sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Komunitas Karampuang masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Contohnya seperti berbunyi di dalam larangan jangan menyadap enau di pagi hari dan jangan pula menyadap enau di petang hari. Hal tersebut merupakan himbauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya hewan dan burung, karena menyadap pohon enau pada pagi hari dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman beberapa jenis satwa yang bersarang di pohon enau tersebut, demikian pula pada sore hari akan menggangu satwa yang akan kembali ke sarangnya.
5. Masyarakat Baduy Dalam percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada pikukuh karuhun atau tatanan kehidupan. Pikukuh itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya dilarang masuk hutan larangan untuk menebang pohon, membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya, dilarang menebang sembarangan jenis tanaman, dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama, dan meracuni ikan.

Kearifan lokal juga ditemui di masyarakat internasional, Piplantri, sebuah desa kecil di India, mengharuskan menanam 111 pohon saat seorang bayi perempuan lahir. Ini bertujuan untuk konservasi hutan serta munculnya manfaat ekonomi dari pohon yang ditanam sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup si bayi saat dewasa. Mengapa bayi perempuan? Karena pada masyarakat India, perempuan masih sering mengalami perlakuan yang marjinal.

Dari sini dapat terlihat bahwa kearifan lokal dapat menjadi metode yang tepat sebagai alternatif konservasi lingkungan. Saat suatu nilai masyarakat tercampur oleh gaya hidup modern yang abai tehadap hak-hak alam, maka saat itu pula ancaman kerusakan lingkungan mengancam di depan mata. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ribuan kearifan lokal untuk kelestarian bumi kita.


Download PDF

Urgensi Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Pencegahan Konflik Sumber Daya Alam

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Berkonflik adalah situasi yang muncul karena adanya perebutan terhadap benda atau kedudukan dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya pengakuan hak dari orang atau kelompok orang tersebut kepada pihak lain mengenai benda dan kedudukannya. Disisi lain konflik juga disebabkan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Menurut Myrna A. Safitri Salah satu actor penting dalam konflik agrarian dan sumber daya alam  di Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Jamak kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat telah menguasai tanah dan kekayaan kekayaan alam di suatu wilayah jauh sebelum dibentuknya Negara ini.

Konflik yang terjadi tersebut sebenarnya disebabkan karena adanya dua hak di dalam sebuah wilayah. Pertama masyarakat adat dengan hak ulayatnya dan negara dengan hak menguasai negaranya (HMN). Hak ulayat merupakan terjemahan dari beschikkingsrecht yang pertama kali dipakai oleh Van Vollenhoven Dalam bukunya Miskenningen Van Het Adatrecht, dijelaskan bahwa hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Hak menguasai negara (HMN) yang diinduksikan dari Konstitusi kita, yaitu pasal 33 ayat 3“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Melalui tafsiran pasal ini negara mengeluarkan berbagai macam skema perizinan untuk mengelola sumber daya alam.

Perbenturan antara hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat dengan skema perizinan yang dikeluarkan pemerintah inilah yang menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat adat dengan para investor. Masyarakat dengan klaim hak ulayat sebagai penguasa dan para investor dengan klaim izin HGU dan izin lain sebagai pihak yang berhak untuk mengelola.

Jaminan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Jaminan terhadap masyarakat adat dan ulayatnya sudah banyak. Mulai dari konstitusi kita, Pasal 18 B Undang Undang dasar 1945 tentang adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat adat, kemudian di dalam Undang Undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 yang memberikan jaminan terhadap tanah ulayat masyarakat adat.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang undang ini dimunculkannya istilah hak asal usul. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menjelaskan bahwa dalam usaha perkebunan diperlukan tanah ulayat maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat. Apabila telah mendapatkan izin, maka pengunaan tanah ulayat baru bisa  dilakukan. Apabila tidak adanya kesepakatan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat tersebut secara otomatis izin usaha perkebunan tidak bisa diterbitkan.

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Konflik Sumber Daya Alam

Konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat perlu dicermati dalam kegiatan investasi di Indonesia. Hal itu akan menyebabkan ketiadaan jaminan terhadap masyarakat adat itu sendiri dan disisi lain  bagi investor akan menimbulkan kerugian yang sangat besar karena ketidak pastian dalam melakukan investasi.

Pendekatan dengan penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan salah satu alternative yang dapat mengurangi resiko konflik itu. Prinsip ini pada awalnya dikenal di dunia medis yang digunakan sebagai standar social. Maksudnya adalah pasien mengetahui setiap  tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya.

Kemudian kaitan prinsip FPIC ini dengan konflik Sumber Daya Alam adalah adanya kebebasan yang dimiliki masyarakat adat dalam setiap kebijakan investasi yang akan dilakukan di kawasan mereka. Artinya secara hak keperdataan dan secara politik mereka setara dalam pelibatan mereka dalam mengambil keputusan.

Prinsip FPIC ini merupakan prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Oleh karena itu melalui adanya penekanan pada penerapan prinsip FPIC ini berarti hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program investasi sumber daya alam dilaksanakan di wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut mereka memiliki kebebasan tanpa paksaan untuk menyatakan setuju atau melakukan penolakan terhadap investasi tersebut.

Oleh karena itu pihak luar yang ingin melakukan investasi di kawasan wilayah masyarakat adat harus berurusan dengan dengan mereka sebagai pemilik yang sah. Dengan demikian akan timbul penghormatan dan penghargaan atas aturan hukum atau nilai nilai yang hidup di tengah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dengan adanya penerapan prinsip FPIC ini berarti masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menerima atau menolak investasi dalam komunitas dan wilayah mereka dan mereka yang menentukan kondisi kondisi bagi terlaksananya projek berdasarkan keputusan kolektif mereka. Yang paling penting adalah penegasan bahwa masyarakat hukum adat tidak boleh dipaksa untuk pindah dari tanah dan wilayah mereka. Tidak ada relokasi yang dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan dan setelah adanya kesepakatan kompensasi yang adil dan wajar dan bila dimungkinkan dengan pilihan untuk kembali ke tanah mereka. Dengan adanya prinsip ini menekannkan adanya penghormatan akan hak dan nilai nilai kearifan lokal  dan solusi terbaik untuk menghindari konflik sumber daya alam.

 


Download PDF

Pengelolaan Sumberdaya Alam, Daulat Rakyat atau Korporasi?

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Untuk kesekian kalinya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi korporasi untuk berinvestasi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk membangkitkan ekonomi negeri ini yang sempat terpuruk karena rupiah yang terus menerus anjlok beberapa waktu yang lalu.

 
Dari sisi korporasi berbagai insentif kebijakan ini tentu sesuatu yang sejak lama ditunggu-tunggu. Kebijakan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk terus mengakumulasi laba. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat, jika tidak dikendalikan kebijakan pemerintah yang terlalu ramah terhadap kepentingan korporasi bisa mengikis, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat dan diganti dengan kedaulatan korporasi.

 
Kedaulatan korporasi terjadi bila kebijakan-kebijakan negara dikendalikan oleh korporasi dengan tujuan melayani kepentingannya. Sementara, kepentingan mayoritas rakyat yang membayar pajak diabaikan. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan korporasi?

 
Untuk menjawabnya, marilah kita lihat beberapa fenomena yang terjadi. Baru-baru ini misalnya, meskipun sebagian wilayah Indonesia sedang dilanda kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, pemerintah Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan mempermudah perijinan pelepasan hutan. Sesuai kebijakan deregulasi Presiden Jokowi, ijin pelepasan kawasan hutan yang semula bisa mencapai 2-4 tahun bisa dipersingkat menjadi 12-15 hari. Padahal hutan bukan saja berfungsi ekonomi, namun juga ekologi. Hutan di Indonesia juga bukan ruang hampa yang tidak berpenghuni. Di Indonesia, sebagaian masyarakat adat telah turun temurun tinggal di dalam hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

 
Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

 
Melihat fakta tersebut di atas, lantas bagaimana kajian tentang tumpang tindih ini bisa dikaji dan diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan? Bagaimana pula kajian dampak lingkungan hidup dapat dilakukan secara menyeluruh dan dalam bila perijinannya dipatok harus selesai dalam waktu maksimal 15 hari? Dari sini jelas terlihat bahwa kepentingan mayoritas warga negara telah dikalahkan untuk melayani kepentingan segelintir korporasi di sektor industri ekstraktif, terutama yang beroperasi di kawasan hutan.

 
Sebelumnya, pada bulan April, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pihak terkait diperbolehkan mengerjakan konstruksi sambil ijin diproses.

 
Bukan hanya sampai disitu kemudahan yang akan diberikan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun di kawasan hutan. Untuk proyek infrastruktur di kawasan hutan KLHK tidak mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), cukup upaya kelola/pantau lingkungan (UKL/UPL). Sekali lagi dalam hal ini kepentingan rakyat diabaikan atas nama pembangunan.

 
Kepentingan ekonomi nampaknya menjadi panglima di era Jokowi kali ini. Bahkan dalam sebuah jumpa pers, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa “pertimbangan ekonomi” membuat pemerintah belum ingin mengumumkan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan. Padahal, kepentingan ekonomi yang dijadikan panglima oleh pemerintah bisa jadi adalah kepentingan korporasi besar.

 
Indikasi bahwa kepentingan ekonomi yang dijadikan panglima dari pembangunan di era Presiden Jokowi adalah kepentingan korporasi besar semakin nampak dari pernyataan petinggi di negeri ini. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, di hadapan para pengusaha di Jakarta, mengirimkan pesan, ”Ada yang buat gaduh, saya libas kayak di Papua”. Pesan itu diucapkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam merangka memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor.

 
Bahkan saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan juga pernah menebar pesan ancaman dalam rangka melindungi industri sawit. Luhut pernah mengatakan bahwa sawit harus diproteksi pemerintah, sehingga apabila ada lembaga atau kementerian, bahkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, mendingan dibuldoser saja.

 
Rasa aman adalah bagian dari hak azasi manusia yang harus dilindungi negara. Namun kali ini untuk alasan kepentingan ekonomi, hak itu diusik. Negara lebih memilih melindungi kepentingan korporasi dalam memaksimalkan laba daripada kepentingan ratusan juta warga negara. Paradigma ini selalu melekat begitu pemerintah menjadikan kepentingan ekonomi sebagai panglima.

 
Dan daulat rakyat yang mulai terkikis oleh daulat korporasi itu semakin nampak ketika Presiden Jokowi dengan tanpa beban menyatakan keinginan Indonesia bergabung dalam perjanjian dagang Trans Pasific Partnership (TPP) di hadapan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Di banyak negara perjanjian dagang TPP ini ditentang oleh warga negara karena dinilai akan menjadi pintu masuk bagi korporasi untuk mengkudeta negara.

 
Proses dari perjanjian TPP sendiri sangat tertutup, jauh dari demokratis. Rakyat yang berpotensi terkena dampak dari perjanjian ini seakan tidak memiliki pilihan selain menerima apa yang diputuskan. Jika nanti Indonesia benar-benar mengikuti perjanjian dagang TPP ini maka di saat itulah kedaulatan rakyat di negeri ini telah berubah menjadi kedaulatan korporasi. Tidak ada lagi warga negara, yang tersisa adalah konsumen yang harus tunduk pada kepentingan korporasi. Mengerikan, namun itulah kenyataannya.


Download PDF

Gaduh Freeport, Abaikan Keselamatan Warga

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Persoalan Freeport kembali menjadi kegaduhan di negeri ini. Kegaduhan diawali dengan silang sengketa antar menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Kegaduhan itu sempat terhenti dengan pernyataan tegas Presiden Jokowi yang akan tidak membicarakan perpanjangan kontrak Freeport dalam waktu dekat ini.

 
Kegaduhan mereda, tapi tidak berarti terhenti. Kegaduhan persoalan Freeport kembali muncul. Bahkan kali ini melibatkan anggota DPR yang terhormat. Publik pun kembali terhenyak menyaksikan kegaduhan ini. Namun dari serangkaian kegaduhan itu tidak satupun yang menyangkut keselamatan rakyat Papua sebagai pemilik sumberdaya alamnya. Kegaduhan itu dimonopoli kepentingan para elite politik, khususnya mereka yang berada di Jakarta.

 
Selama ini memang setiap kegaduhan yang mengangkut Freeport hanya berkisar masalah ekonomi dan seputar kepentingan jangka pendek elite politik di Jakarta. Persoalan keselamatan warga tidak pernah muncul dalam kegaduhan itu. Keselamatan warga Papua seakan-akan tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan memperpanjang kontrak Freeport di tanah Papua.

 
Padahal beberapa kali operasional Freeport mengancam keselamatan Rakyat Papua dan buruh yang bekerja di perusahaan tambang terbesar itu. Awal Mei tahun 2013 silam misalnya, kita dikejutkan dengan tragedi maut di industri pertambangan Freeport. Terowongan bawah tanah milik korporasi tambang besar Freeport runtuh. Puluhan peserta pelatihan yang pada saat kejadian berada di kawasan itu telah menjadi korban.

 
Kecelakaan runtuhnya terowongan bawah tanah milik Freeport itu pun mendapat perhatian serius dari pemerintah. Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) saat itu pun menyempatkan diri datang dari Jakarta ke lokasi runtuhnya terowongan bawah tanah di Papua. Namun, bukannya menemui titik terang mengenai penyebab sesungguhnya dari kecelakaan itu, setelah kunjungan ke lokasi terowongan tiba-tiba sang Wamen ESDM memberikan penjelasan bahwa kemungkinan besar runtuhnya terowongan milik Freeport itu adalah sebuah musibah fenomena alam, bukan faktor kesalahan manusia.

 
Mirip pada kasus Lapindo, fenomena alam menjadi peredam munculnya persoalan keselamatan warga dalam pemberitaan soal Freeport. Padahal, menurut data dari Walhi, kejadian longsor dan bencana di Freeport dan menelan korban jiwa sudah seringkali terjadi.

 
Pada Maret 2011 misalnya, longsor menutupi terowongan yang menghalangi jalan masuk ke tambang Grasberg. Kejadian itu terulang pada 19 April 2011. Pada kecelakaan kedua, satu orang dinyatakan hilang dan satu orang lagi dinyatakan tewas. Saat itu, atap tambang bawah tanah runtuh karena dampak kegiatan peledakan tambang (blasting). Dan kejadian longsornya pertambangan di Freeport bukan hanya terjadi pada tahun 2011.

 
Tragedi longsor juga pernah terjadi di tambang Freeport pada 9 Oktober 2003. Dikutip dari laporan Down To Earth, menyatakan, saat itu longsor besar di tambang emas dan tembaga Freeport/Rio Tinto di Grasberg, mengakibatkan delapan orang tewas dan lima luka-luka. Pada hari naas itu, bagian dinding selatan lubang galian tambang perusahaan itu runtuh dan sekitar 2,3 ton batuan dan lumpur menggelosor menerjang para pekerja tambang dan mesin-mesin berat.

 
Pada Juni 1998, gelombang air bercampur lumpur setinggi enam meter meluap dari Danau Wanagon dan membanjiri Desa Waa. Pada 1999 , luapan kembali terjadi di Danau Wanagon, tetapi dilaporkan tidak ada korban jiwa. Masih di tahun sama, Laporan YALI dan LBH mengindikasikan lima penduduk asli Papua tewas keracunan tembaga yang diduga meracuni hewan yang mereka makan. Tidak ada keterangan terinci tentang jenis hewan apa yang mereka makan. Setahun setelah kejadian itu, pada Mei 2000, empat kontraktor Freport dikabarkan tewas ketika limbah batuan tambang dari overburden runtuh ke Danau Wanagon.

 
Dampak operasi pertambangan Freeport terhadap keselamatan warga akan semakin bertambah ketika kita memasukan dampak ekologi yang ditimbulkannya. Bahkan bila dikalkulasikan dengan uang, dampak ekologi dari operasi pertambangan Freeport di Papua mencapai trilyunan rupiah.

 
Pada tahun 2006 saja misalnya, catatan dari Greenomic menyebutkan bahwa Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan PT Freeport di Papua dinilai mencapai US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 67, 5 triliun (dengan kurs Rp 9.000 per US$ pada 2006). Kerugian itu hanya mencakup kerusakan Sungai Ajkwa yang digunakan untuk membawa tailing pertambangan ke daerah pengendapan.

 
Menurut perhitungan Greenomics, pemulihan ekologi sungai dengan luas kerusakan yang mencapai 43.451 hektare, diperkirakan akan menelan biaya Rp 3,2 triliun per tahun. Pemulihan itu mencakup pengaturan tata air, penyediaan air, pengendalian limbah, dan sumber bahan makanan.

 
Persoalan-persoalan keselamatan warga dalam operasional Freeport Papua dengan mudah menguap begitu saja. Persoalan keselamatan warga tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan kasus Freeport. Keselamatan warga menjadi nomor buncit atau bahkan tidak pernah ada sema sekali dalam setiap perdebatan kebijakan terkait Freeport.

 
Kekayaan alam di Papua yang kini dieksploitasi oleh Freeport adalah milik rakyat Papua. Sudah seharusnya bila kemudian keselamatan mereka menjadi dasar utama pertimbangan bagi kelanjutan kontrak Freeport di Papua. Persoalan saham dan pendapatan negara itu dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah ada kepastian keselamatan warga Papua sebagai pemilik sah kekayaan alamnya, termasuk kepastian akses rakyat Papua tehadap sumber-sumber kehidupannya.


Download PDF

 Ketimpangan Penguasaan Lahan di Jabodetabek

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Warga miskin di Ibukota kini mulai resah. Atas nama penanggulangan banjir, pemerintah akan meratakan kampungnya dengan tanah. Mereka akan dipindah ke rumah susun yang sudah disediakan pemerintah kota Jakarta. Menurut kelas menengah yang mendukung proyek penggusuran kampung miskin, mungkin tinggal di rumah susun lebih enak. Namun, tetap saja mereka harus kehilangan akar sosial, budaya dan sumber-sumber kehidupan akibat kampungnya digusur.

 
Warga miskin kota Jakarta juga mulai was-was bila kemudian kekerasan mewarnai penggusuran kampungnya, seperti yang terjadi di Kampung Pulo pada Agustus lalu. Pada Agustus lalu, tepatnya, tiga hari setelah Republik ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-70, penggusuran disertai kekerasan terjadi di Kampung Pulo. Tentu semua pihak tidak ingin hal itu kembali terjadi.

 
Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, selama Januari hingga Agustus 2015, telah terjadi 30 penggusuran paksa di seluruh Jakarta. Penggusuran itu telah menyingkirkan 3433 Kepala Keluarga dan 433 unit usaha warga. Warga yang digusur rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.

 
Banyak dalih untuk menggusur warga miskin kota Jakarta. Ada yang dengan dalih ketertiban umum, pembangunan kota hingga pelesetarian lingkungan hidup. Namun, dari semua penggusuran warga miskin kota itu hampir sama polanya. Sebelum terjadi penggusuran warga miskin kota diberikan stigma menempati tanah negara. Stigma itu kemudian menjadi dasar justifikasi (pembenaran) dan legitimatasi (dianggap wajar) untuk menggusur warga miskin kota bahkan dengan disertai kekerasan fisik.

 
Jika ditelisik lebih dalam, penggusuran warga miskin kota di Jakarta ini berakar pada persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Mungkin benar, mereka menempati tanah negara secara illegal. Namun, itu semua mereka lakukan karena harga tanah di Jakarta sangat mahal yang tak terjangkau oleh kantong mereka.

 
Mahalnya harga tanah di Jakarta tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis properti di kota ini. Seperti diberitakan di sebuah portal berita, bahwa lembaga konsultan properti, Knight Frank menobatkan Jakarta diperingkat tertinggi dalam perkembangan rata-rata Global Prime Cities Index hingga kuartal III pada September 2014 silam. Jakarta mengungguli perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia.

 

Warga miskin kota yang akan menjadi korban penggusuran di Jakarta juga tidak seberuntung kelas menengah yang bisa menyingkir di pinggiran Jakarta, seperti di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Sama seperti di Jakarta, harga tanah di Bodetabek juga mahal. Tanah di kawasan penyangga Jakarta juga sudah dikuasai oleh pengembang properti.

 
Hasil penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara pada 2011 silam menunjukkan, 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar. Kelima pengembang tersebut adalah Bakrieland Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property (Pembangunan Jaya), Lippo Group, dan Ciputra Group.

 
Bahkan akhir-akhir ini, sebuah media massa memberitakan bahwa MNC Group, salah satu kerjaan bisnis di Indonesia akan membangun sebuah tempat wisata mewah yang berlokasi di di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata mewah itu memerlukan tanah seluas 2000-an hektar. Tempat wisata mewah itu tentu diperuntukkan bagi kalangan berduit bukan kaum melarat yang tidak punya tanah. Penguasaan lahan ribuan hektar untuk pembangunan kawasan wisata mewah itu tantu akan menambah ketimpangan kepemilikan lahan di Jabodetabek.

 
Ketimpangan penguasaan lahan itu membuat warga miskin tidak mampu membeli tanah di dalam kota dan kawasan penyangganya. Mereka dengan terpaksa menempati tanah negara yang ada di pinggir sungai, stasiun kereta api, daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH). Jika boleh memilih mereka tentu tidak akan tinggal di kawasan terlarang. Namun apa daya harga tanah membumbung tinggi karena tanah telah dikuasai oleh segelintir perusahaan pengembang properti.

 
Namun karena tidak punya pilihan itulah, kini mereka harus digusur karena tinggal di kawasan terlarang dan dianggap menyebabkan banjir di Jakarta. Mungkin benar, sebagian warga miskin yang tinggal di kawasan RTH dan daerah resapan air. Namun, luasan RTH dan resapan air yang mereka kuasai tidak seberapa dibandingkan luasan yang telah dirampas oleh para pengembang kawasan komersial di Jakarta.

 
Menarik jika kita melihat kembali data yang pernah dirilis oleh sebuah majalah mingguan yang terbit di Jakarta pada tahun 2007 silam . Data itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air di Jakarta sebenarnya justru banyak dialihfungsikan menjadi kawasan komersial oleh para pemilik modal besar, bukan oleh para pedagang kecil dan penduduk miskin lainnya.

 
Hutan kota di kawasan Senayan, misalnya. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 memperuntukkan kawasan seluas 279 hektare ini sebagai ruang terbuka hijau. Di atasnya hanya boleh berdiri bangunan publik dengan luas maksimal sekitar 16 persen dari luas total. Namun, di kawasan itu kini telah muncul Senayan City (pusat belanja yang dibuka pada 23 Juni 2006), Plaza Senayan (pusat belanja dan perkantoran, dibuka 1996), Senayan Trade Center, Ratu Plaza (apartemen 54 unit dan pusat belanja, dibangun pada 1974), dan bangunan megah lainnya.

 

Ketimpangan penguasaan lahan inilah yang menyebabkan munculya berbagai persoalan di Jakarta, dari persoalan sosial hingga lingkungan hidup. Dengan kata lain land reform atau penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan lahan harus segera dilakukan di Jabodetabek.

 

Langkah awalnya, pemerintah di kawasan Jabodetabek harusnya melakukan moratorium atau jeda pemberian ijin proyek swasta yang akan menguasai ratusan hingga ribuan hektar lahan. Tanpa ada penataan struktur penguasaan lahan, persoalan sosial hingga lingkungan hidup akan menjadi bom waktu di Jabodetabek. Jika bom waktu itu telah meledak, akan semakin banyak biaya sosial-ekonomi yang harus dikeluarkan untuk memulihkannya. Negara harus hadir untuk mencegah ledakan bom waktu dari ketimpangan penguasaan lahan di Jabodetabek itu.


Download PDF

Korupsi Sumberdaya Alam

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berita mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Maret silam. Berita itu bukan karena keberhasilan lembaga anti korupsi ini dalam membekuk para koruptor, melainkan pengakuan kalah KPK dalam mengusut kasus Budi Gunawan (BG). Pengakuan kalah atas kasus BG itu adalah lonceng kematian bagi KPK setelah sekian lama memang ingin dilumpuhkan.

 

Jika tidak ada tindakan berani dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), kematian KPK hanya tinggal menunggu waktu saja. Cepat atau lambat lembaga anti-korupsi ini akan tinggal nama saja. Kematian KPK itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu grombolan koruptor penjarah sumberdaya alam di negeri ini.

 
Sektor sumberdaya alam memang ladang uang para koruptor selama ini. Para koruptor yang ada di birokrasi secara ugal-ugalan mengumbar ijin eskploitasi sumberdaya alam. Para koruptor di korposrasi dengan seenaknya pula mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa pernah mempedulikan daya dukung ekologinya. Semua bekerjasama untuk menjarah sumberdaya alam milik masyarakat. Dan yang tersisa bagi masyarakat adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup.

 
Potensi korupsi yang dilakukan para begal berdasi di sektor sumberdaya alam sangatlah besar. Berdasarkan hasil kajian KPK pada 2013, untuk satu izin Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI), potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta rupiah sampai 22 miliar rupiah setiap tahun.

 
Besarnya potensi korupsi di sektor kehutanan itu berbanding lurus dengan potensi kerugian negara. Data Transparansi International Indonesia (TII) menyebutkan, potensi kerugian negara akibat carut marut persoalan perizinan dalam bidang kehutanan mencapai Rp 273 Triliun. Padahal potensi kerugian negara akibat perizinan dalam bidang kehutanan pada 2004 yang hanya berjumlah Rp 7 miliar.

 

 

Kerugian negara di sektor kehutanan itu juga berbanding lurus dengan laju penggundulan hutan di negeri ini. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Sementara data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang sangat tinggi laju penggundulan hutannya. Masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun.

 
Masyarakat yang menjadi pemilik sah dari sumberdaya alam itu akhirnya yang harus membayar segala kerusakan alam akibat ulah para begal berdasi yang menjarah sumberdaya alam itu.

 
Korupsi di sektor kehutanan hanyalah salah satu dari model penjarahan sumberdaya alam yang menyisakan kerusakan alam oleh para begal berdasi. Sektor lainnya yang menjadi ladang jarahan para begal berdasi ini adalah sektor pertambangan.

 
Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengungkapkan bahwa indikasi korupsi di sektor pertambangan ditunjukkan dengan ditemukannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, seperti tidak CnC (clear and clean), tidak memiliki NPWP, perusahaan fiktif, dan berada di kawasan hutan konservasi dan lindung.

 
Besarnya potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor tambang pun besar. Menurut Fitra, dari tahun 2010 sampai 2013 di 13 Provinsi sebagai akibat dari IUP bermasalah mencapai Rp 4 triliun, yang terdiri dari Rp. 931 milyar dari land rent (iuran tetap) dan Rp. 3.1 triliun dari kurang bayar royalti 4.725 IUP.

 
Dalam beberapa tahun terakhir ini KPK mulai menyorot kasus korupsi di sektor sumberdaya alam, baik hutan maupun tambang. Ladang para begal berdasi pun terancam. Para begal berdasi yang ada di korporasi dan birokrasi merasa ladang uangnya terancam hilang. Sementara para begal berdasi yang selama ini menjadi centeng para koruptor di sektor sumberdaya alam pun mulai was-was karena pekerjaannya pun akan terancam hilang.

 
Para koruptor yang berprofesi sebagai politisi pun mulai resah, karena bila KPK berhasil memberantas tindak korupsi di sektor sumberdaya alam ini berarti sumber dana politiknya pun akan mengering. Singkat kata, sepak terjang KPK yang mulai menyentuh korupsi di sektor sumberdaya alam membuat para begal berdasi di negeri ini resah. Terkait dengan itulah maka KPK harus dihabisi. Lebih cepat KPK mati akan lebih baik bagi para koruptor itu.

 
KPK pun tak berdaya mengadapi upaya pembunuhan dari lawan-lawannya. Hal itu disebabkan organisasi para koruptor di negeri ini memang sangat rapi. Siapapun Presiden Indonesia kepentingan para koruptor ini akan tetap terjaga. Kalangan ilmuwan sosial sering menamakan grombolan koruptor seperti itu dengan sebutan oligarki.

 
Associate Professor dari Northeastern University, Jeffrey A. Winters mengungkapkan bahwa keberadaan kawanan oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari “gangguan” masyarakat dan negara.

 

Keberadaan koruptor atau sering disebut sebagai kawanan oligarki itu bukan hanya monopoli negeri ini. Setiap negara di dunia ini memiliki grombolan koruptor. Namun, di Indonesia, koruptor macam inilah yang nampaknya memiliki negara. Masyarakat hanya sekedar angka statistik yang keberadaannya hanya diperhitungkan pada saat pemilu.

 

Pembunuhan KPK yang secara rapi, sistematis dan santun harus dibaca dalam konteks pertarungan para koruptor dalam mempertahankan harta jarahannya di sektor sumberdaya alam.

 
Dengan kondisi KPK yang sekarang sedang sekarat, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan juga sumberdaya alam di negeri ini harus berjuang sendiri. Masyarakat harus tanpa henti membangunkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu lama terlelap dalam buaian para begal berdasi itu. Akankah Presiden Jokowi mendengar suara rakyat dan segera bangun dari tidur lelapnya di atas ranjang mewah para koruptor penjarah sumberdaya alam?


Download PDF

partisipasi masyarakat lokal

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Partisipasi masyarakat lokal dalam keberhasilan
pengelolahan Sumber Daya Alam

partisipasi masyarakat lokal dalam keberhasilan pengelolohan SDA sangat penting dan mempengaruhi karena masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat lah yang tau a-z SDA ( Sumber Daya Alam ) sekitar tersebut. Dalam hal ini pemeran utama adalah pemerintah . karena pemerintah sebagai dalang atau pihak penentu .
Maka dari itu pemerintah seharus nya sosialkan atau penyuluhan tentang cara mengelolah sumber daya alam terlebih terdahulu , hal ini pasti membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit dan sebentar . tetapi hal ini harus dilakukan mengingat masyarakat lokal karena berada di pendalaman yang masih sangat tertinggal dalam hal pembangunan dll. Setelah penyuluhan selesai dan di anggap berhasil barulah merencanakan usaha mengeolah suatu sumber daya alam yang mengikuti masyarakat lokal / sekitar .tujuan ini agar masyarakat lokal / adat sejahtera dan alam pun terjaga kelestarian nya .
Hal hal yang dapat dilakuin pemerintah untuk mengikut sertakan masyarakat lokal adalah sebagai berikut :
1. Membangun pelatihan untuk membuat suatu produk dari alam yang tidak digunakan , yang dapat di jual kembali . misalkan , memanfaatkan bagian dari tanaman bakau (mangrove) yang dapat dijadikan olahan makanan / minuman dll

2. Membagi hasil / pemasukan dari suatu objek wisata , misalnya dengan tiket masuk / simaksi suatu obkek wisata.

3. Membangun pelatihan membuat kerajian tangan / oleh oleh yang khas dari SDA yang ada. Misal nya di Tangkuban perahu (bandung) terkenal monyet ekor panjang jadi lah membuat gantungan kunci berbentuk monyet ,dll.

4. Memperbanyak hutan komunal , hutan rakyat , hutan masyarakat , yang dapat ikut mendapatkan manfaatkan dan berperan serta dalam pengelolaan nya.

5. Membuat pelatihan membudiyakan fauna , misal budiya ikan kerapu .sehingga masyarakat tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga membudiyakan nya , hal ini membawa dampak positif dari segi ekologis , ikan kerapu di alam tidak mengalami kepunahan akibat pengambilan berlebihan dan terus – menerus.

6. Selain mengikut sertakan dalam pengelolahan sumber daya alam , masyarakat lokal/ adat juga harus di ikut sertakan dalam pengawasan pemanfaatkan sumber daya alam , sehingga alam dan masyarakat berjalan dengan baik dan seimbang. Alam terjaga kelestarian , masyarakat sekitar juga sejahtera dan makmur.

Selain dari manfaat di atas , ada manfaat lain bila mengikut sertakan / partisipasi masyarakat lokal / adat adalah budaya budaya yang masih melekat kuat di suatu tempat tersebut. Misal , di sungai daerah kota A ada mitos / kepercayaan yang mengatakan tidak boleh mengambil / memancing ikan khas sana kecuali ikan -ikan yang banyak di pasaran seperti lele / mas. Bila masih mengambil ikan khas itu , orang yang mengambil akan mendapatkan kesialan / penyakit tertentu. Hal ini dapat membantu dalam menjaga kelestarian alam maupun kekayaan hayati nya.


Download PDF

Tantangan utama dalam pengelolahan SDA

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Tantangan  Utama dalam pengelolahan Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan ‘ Negara kaya’ , kenapa saya katakan demikian? karena faktanya indonesia mempunyai kekayaan Hayati yang luar biasa , bila di kelolah dengan baik , benar dan bijak, kita bisa menjadi Negara terkaya di Dunia.

Indonesia mempunyai Fauna yang berlimpah dan beragam dari : Mamalia (lebih dari 500 jenis), Kupu-kupu (lebih dari 100 jenis) , Reptil (lebih dari 600 jenis), Burung (lebih dari 1.500 jenis) dan Amfibi (lebih dari 250 jenis) sedangkan jumlah flora yang ada di indonesia 34 % dari 10.000 spesies tumbuhan berbiji adalah endemik, yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Ini termasuk 158 dari 267 spesies pohon famili dipterocarp yang terkenal untuk tujuan komersial (kayu-kayuan). Varietas jamur, yang telah ditemukan di Indonesia berkisar antara 4250 – 12.000 spesies dari jumlah total spesies jamur di dunia 47.000 spesies. Untuk lumut, ada sekitar 3000 spesies telah ditemukan di Indonesia dari total spesies lumut di dunia sekitar 15.000. Untuk pakis, 4000 spesies telah ditemukan, dari total dunia sekitar 16.000 spesies. Untuk tumbuhan berbunga, di Indonesia ada 20.000-25.000 spesies, yang merupakan 8 – 10 % dari total spesies di seluruh dunia ini menurut Whitten & Whiten (2003) serta Sastrapradja (2010, “Memupuk Kehidupan di Nusantara, Yayasan Obor Indonesia) . Data di atas belum termaksud kekayaan yang di miliki indonesia lain nya , seperti emas , batu bara , perak ,dll. Bayangkan betapa kaya nya Negri tercinta kita ini . dan itu berarti semakin banyak dan berat tantangan untuk mengelolah Sumber daya alam kita .
seperti kata pepatah ‘Semakin tinggi pohon maka akan kencang pula angin yang menerpa nya’ .Ada beberapa tantangan dalam pengelolahan Sumber Daya Alam ,

menurut pendapat saya :
1. Harus Menegakkan Hukum di indonesia karena bila hukum di Indonesia sudah tegak semua urusan termaksud dalam kehutanan . kehutanan adalah lembaga yang mengurus semua yang bersangkut taut dengan hutan dan pengeolahan Sumber daya Alam.contoh orang- orang / pengusaha yang bermain dalam izin usaha serta merusak , mengekspositasi alam dengan berlebihan di suatu kawasan hutan lindung / kawasan kawasan yang seharus nya tidak dibolehkan untuk membuka lahan / usaha di kawasan tersebut tetapi karena masih lemah nya Hukum di Negri ini jadi mereka yang melanggar tidak terusut kasus nya , apalagi kena sanksi / penjara sesuai dengan Undang undang dan beraturan yang berlaku.

2. Kurangnya sosialkan kepada Masyarakat indonesia baik yang di Desa , kota maupun masyarakat pendalaman ( yang tertinggal) bahwa penting ikut menjaga Alam bukan hanya memanfaatkan secara berlebihan apalagi sampai merusak , contoh nya seperti mengebom batu karang untuk menangkap / mencari ikan padahal hal itu adalah cara yang salah karena akan merusak habitat / karang karang laut .seharus nya SDA yang di miliki Indonesia di jaga dan dimanfaatkan dengan bijak agar anak cucu kita bisa merasakan , memanfaatkan Anugerah dari Tuhan yang ESA ini.

“ALAM BUKAN WARISAN DARI NENEK MONYANG

TETAPI ALAM ADALAH TITIPAN BUAT ANAK CUCU KITA !”

3. Mengeolah dan menjual sendiri Sumber Daya Alam , tidak tergantung dengan pihak lain.
Pihak lain yang saya maksud di sini adalah orang asing / negara lain. Padahal bila semua SDA kita kelolatangh sendiri tanpa melibatkan pihak- pihak lain , maka akan banyak keuntungan yang kita dapat. Contoh Mengurangi penangguran , Mengurangi kemiskinan , Masyarakat sejahtera dan hasil dari SDA yang di manfaatkan dengan baik , benar dan bjiak bermanfaat untuk semua baik pemerintah dan masyarakat yang terlibat mengeolah nya.

4. Memperkuat pengawasan dalam segala hal. Terutama dalam menjaga pertahanan dan kawasan , contoh pengawasan dalam menjaga batas batas teritorial bahari / laut kita . seringkali di media terdengar kita kecolongan kapal- kapal besar pihak luar masuk dan mengambil SDA dan hasil laut kita ( ikan ) secara besar- besaran , hal ini menyebabkan hasil atau sumber daya alam kita menipis dan bahkan rusak .habitat nya.
4 tantang ini lah yang mendasari pengeolahan SDA kita , semoga pemrintah dan semua pihak bisa segera membenahi dan memperbaiki permasalahan sebelum SDA kita punah .


Download PDF

INDONESIA KAYA AKAN SUMBER DAYA ALAM NAMUN MISKIN SUMBER DAYA MANUSIA

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Letak geografis yang strategis dengan luas sekitar 1.919.440 km² menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia tersebut mulai dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang seharusnya dapat membuat negara Indonesia menjadi negara yang super power, namun negara Indonesia belum mempunyai masyarakat yang belum menyadari akan kekayaan alamnya, belum sensitif akan kerusakan sumber daya alamnya, belum mampu mengolah alamnya dengan baik dan belum mempunyai rasa rugi karena kekayaan alamnya dinikmati oleh negara lain. Negara Indonesia belum kaya dengan sumber daya manusia. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya.

Indonesia kaya akan sumber daya alam namun miskin akan sumber daya manusia. Konflik yang harus diselesaikan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat banyak, namun yang menjadi permasalahan yang terbesar adalah ekonomi (menyangkut tentang kemiskinan), pendidikan dan pengetahuan serta hukum yang belum terlaksana.
1. Ekonomi

Sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah tersebut sebagian besar terletak di daerah terpencil seperti di pedesaan. Sumber daya alam di pedesaan seperti hamparan hutan yang sangat luas, sumber air seperti sungai dan danau, hamparan lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya. Semua sumber daya alam ini berada pada lingkungan pedesaan, namun masyarakat pedesaan memiliki perekonomian menengah kebawah bahkan dikategorikan miskin dan memprihatinkan. Seharusnya masyarakat pedesaan mempunyai pendapatan yang lebih dari cukup namun kenyataan tidak demikian. Kemiskinan masyarakat pedesaan membuat mereka harus mencari dan mencari jalan bagaimana supaya mereka memperoleh pendapatan yang lebih baik. Masyarakat mulai bertani, berkebun namun hasil yang mereka peroleh tidak begitu menjanjikan akan masa depan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat masyarakat mulai berpikir memanfaatkan apa yang ada pada lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu sumber daya alam.
Memanfaatkan sumber daya alam adalah tindakan yang sangat kreatif ,namun yang menjadi masalah adalah masyarakat tidak mengetahui cara pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Harga kayu yang tinggi membuat masyarakat mengambil langkah untuk menebang pohon-pohon yang berada di hutan daerah mereka tinggal untuk mereka jual dan bahkan mereka mengijinkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menebang habis pohon-pohon hanya dengan bayaran yang tidak seimbang. Sungai-sungai yang begitu jernih dan indah harus dikeruk untuk mendapatkan batu dan pasir untuk mereka jual. Hutan masyarakat dijual kepada perusahaan-perusahaan untuk dijadikan perkebunan seperti kebun sawit, dan bahkan hewan-hewan langka yang seharusnya dilindungi diburu oleh masyarakat untuk dijual demi memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat pedesaan. Masyarakat harus memilih langkah yang salah tersebut demi kelangsungan hidup mereka, Namun apakah mereka yang harus disalahkan sepenuhnya ?. Masyarakat mengetahui bahwa hal itu tindakan yang salah, namun apakah mereka harus pasrah dengan kondisi perekonomian mereka ? kesehatan yang belum terpenuhi dengan baik, pendidikan yang belum mereka nikmati, janji pemerintah yang baru belum mereka dapatkan, dan berbagai hal lain yang mereka impikan yang tidak pernah terwujud, menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mengambil langkah yang salah tersebut.
2. Pendidikan dan Pengetahuan

Anak-anak di pedesaan masih banyak yang belum mengecam yang namanya pendidikan oleh karena keuangan tidak mampu. Pemerintah mendirikan sekolah gratis namun fasilitas yang diperoleh tidak memadai yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas yang sangat canggih bahkan hingga standart internasional. Hal inilah yang membuat masyarakat pedesaan tidak mempunyai pendidikan yang layak, tidak mempunyai pengetahuan akan betapa pentingnya sumber daya alam tersebut, dan juga tidak mempunyai pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam yang baik sehingga mereka tidak menyadari bahwa banyak hal disekitar mereka yang bisa menjadi uang tanpa merusak alam yang begitu sempurna tersebut.
Hasil pertanian masyarakat sangat sedikit bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak cukup. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kemampuan atau skill dalam bertani yang baik, efektif maupun efisien. Sungai yang mengalirkan air terus menerus dapat menjadi sumber energi listrik bagi desa mereka, namun mereka tidak mempunyai pengetahuan akan hal tersebut sehingga tidak mampu menciptakan energi listrik yang mereka inginkan. Hamparan hutan yang sangat luas, sejuk dan indah, aliran air sungainya yang begitu jernih, keanekaragaman tumbuhan serta satwanya seharusnya dapat mereka gunakan sebagai sumber keuangan dengan menjadikan tempat wisata, namun mereka tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mampu mewujudkan hal tersebut. Sinar matahari yang sepanjang tahun yang seharusnya dapat menjadi sumber energi listrik bagi mereka, namun tidak dapat mereka gunakan karena tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan akan hal tersebut. Sisa hasil pertanian yang mereka buang menjadi sampah yang tidak berguna mereka buat, beserta dedaunan yang berjatuhan di lantai hutan yang sangat amat banyak, ternyata dapat digunakan sebagai energi biomassa seperti bioetanol. Bioetanol yang berasal dari tanaman pertanian seperti serasah jagung, sayur-sayuran seperti kol, ubi, beserta tanaman pertanian lainnya dan dari berbagai macam daun pepohonan dapat diolah menjadi sumber energi bioetanol yang sangat mahal.hal tersebut seharusnya dapat membuat masyarakat pedesaan menjadi kaya akan keuangan serta pendidikan yang layak, namun mereka tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut.
3. Hukum yang belum terlaksana

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah dibuat peraturan tentang bagaimana pengolahan sumber daya alam yang baik dan dapat berkelanjutan. Sumber daya alam Indonesia dilindungi oleh hukum. Hal ini terlihat dengan tercantumnya pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan seperti pada pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ketentuan pokok dan juga UU No.4 Tahun 1982 dan beberapa peraturan-peraturan ataupun ketetapan-ketetapan yang dibuat untuk melindungi sumber daya alam Indonesia. Namun, hukum yang telah disusun sedemikian rupa dengan sanksi yang sudah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran akan hukum tersebut, seolah-olah hanya menjadi sebatas tulisan yang tidak ada kuasanya.
Sumber daya alam Indonesia diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang semakin hari semakin dihabiskan demi meningkatkan level ekonomi mereka tanpa peduli akan keadaan alamnya sendiri. Sangat disayangkan, orang-orang yang tanpa tanggungjawab mengambil sumber daya alam tersebut adalah orang-orang yang mengetahui dan mengerti akan hukum. Anggapan bahwa hukuman dapat dibeli, menjadi suatu dorongan bagi mereka untuk semakin berlomba menghabiskan alam ini. Peraturan sudah ada, namun pelaksanaannya belum nyata. Pemerintah berusaha melindungi alam dengan mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang tertata dengan baik beserta sanksi-sanksi bagi para pelanggar hukum, namun hal tersebut tidak menjadi pelindung yang baik bagi alam Indonesia ini. Pemerintah hanya menyusun peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksi, namun belum melakukan pengawasan yang ketat dilapangan. Supaya peraturan tersebut berjalan dengan baik dan alam Indonesia tetap lestari, pemerintah hendaknya lebih lagi bertindak untuk mengawasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia ini, melakukan potret pengelolaan dengan turun ke lokasi pengelolaan dan melihat langsung tata cara pengelolaan yang dilakukan.
Siapakah yang harus disalahkan melihat kondisi ini? Hal tersebut menjadi pertanyaan yang sangat sulit terjawab ketika menyaksikan keadaan alam Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia harus mengalami revolusi mental agar alam ini tetap terjaga dengan baik. Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa alam akan tetap ada dan terjaga apabila manusia tidak ada, namun manusia akan segera punah apabila alam rusak. Alam tidak butuh manusia, namun manusia sangat membutuhkan alam. Hal inilah yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia terutama orang-orang yang mementingkan level ekonominya dibandingkan dengan kondisi alamnya.
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia, yaitu:
a. Meningkatkan ilmu pengetahuan seluruh masyarakat cara pengelolaan sumber daya alam yang baik dan lestari.
b. Menyadarkan masyarakat bahwa banyak hal-hal disekelilingnya yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan seperti pemanfaatan sampah pertanian yang dapat menjadi sumber bioetanol, sinar matahari, aliran sungai, angin dapat menjadi sumber energi listrik.
c. Memperkenalkan masyarakat hasil hutan non_kayu yang memiliki nilai ekonimis yang tinggi seperti tanaman obat, pemanfaatan nira yang menjadi berbagai jenis gula, getah kemenyan, getah pinus, getah damar dan lain-lain.
d. Memperkenalkan masyarakat pemanfaatan lahan pertanian yang maksimal seperti dengan sistem agroforestry dan lain-lain.
e. Memperketat pengawasan di lapangan oleh pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam.
f. Menjalankan hukum dengan baik tanpa pandang bulu dan lain-lain.


Download PDF

Menguak Sejarah Tembawang Parong Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. (Sebuah Esai: Perspektif Historis)

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Makam Keramat Tembawang ParongKultur masyarakat adat dayak hingga saat ini masih bisa diidentifikasi pada beberapa daerah di Kalimantan Barat. Budaya hingga konsep kehidupan yang masih terjaga serta eksistensinya yang masih terlihat sangat baik untuk dikaji sebagai pembelajaran antropologi, humaniora, bahkan kearifan lokal (local wisdom) dalam menganalisa konsep hidup turun-temurun masyarakat adat dayak yaitu berburu dan meramu. Di sisi lain ekspansi korporasi serta perambahan hutan adat sebagai bentuk profit juga menjadi dilema yang tak kunjung usai untuk diselesaikan. Hingga tak heran pula bagaimana kemudian kita melihat konflik di beberapa daerah adat seperti di Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang, konflik di Batu Daya Ketapang dan beberapa daerah lainnya yang masih belum terpublish di media. Satu di antara bentuk upaya perjuangan dalam membela hak-hak masyarakat adat adalah dengan menuliskan sejarah serta pengangkatan kultural kehidupan masyarakat adat dayak sehingga pemerintah mampu memproteksi kehidupan mereka yang kian hari kian terancam keberadaanya. Sejarah yang sangat baik untuk diangkat sebagai bentuk pengakuan masyarakat adat dayak adalah tembawang.

Tembawang adalah sebuah citra yang melekat pada etnis Dayak Kalimantan Barat. Ada begitu banyak tembawang yang bisa ditemui di Kalimanta Barat. Begitu pula dengan penamaannya, kekayaaan linguistik dan dialek dari setiap suku dayak menjadikan perbedaan dalam penyebutan istilah tembawang. Misalnya, Suku Dayak Laur Bungor menyebut tembawang dengan istilah temawaangk dan periau, Suku Dayak Semandang Bungor menyebut tembawang dengan istilah tamaangk atau tomaangk atau tamaag atau tomaag, serta Suku Dayak Kualan menyebut istilah tembawang dengan nama tamaangk dan tomaangk. Pada dasarnya definisi tembawang adalah perkampungan masyarakat adat yang sudah lama ditinggal pergi oleh penghuninya. Maka dari itu, dalam tembawang dapat dilihat berbagai kekayaan hayati, nilai budaya, nilai historis, dan peluang ekonomis masyarakat adat. Selain itu, di dalam tembawang juga disaksikan pula banyak hidup tumbuhan dan pepohonan, situs sejarah, dan peninggalan-peninggalan sebagai bentuk kebudayaan masyarakat adat. Lebih lanjut lagi, pada tembawang dapat juga dilihat banyak bekas-bekas perumahan panjang atau rumah betang sebagai bukti adanya kehidupan atau pemukiman masyarakat adat dayak. Contoh dari hal tersebut dapat dilihat pada Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Desa Ambawang merupakan sebuah desa yang ditinggali suku Dayak dengan presentase 44%. Dayak yang bertempat tinggal di desa Ambawang adalah suku Dayak Benyadu’ sebagai suku asli dan Dayak Banana’ sebagai suku pendatang. Di desa Ambawang sendiri terdapat empat Tembawang yang masih bisa dikaji sejarahnya yaitu, Tembawang Parong, Sanggau, Pondok Ringsan, dan Kampung Cina. Ini merupakan contoh historis yang harus dikaji secara komprehensif sebagai bentuk pengetahuan sekaligus pemahaman untuk generasi mendatang yang semakin masif tergerus kebudayaan-kebudayaan modern.

Secara historis desa Ambawang untuk etnis Dayak Benyadu’ dimulai pada migrasi lokal dari Ngabang tahun 1911. Dasar dari migrasi lokal ini bahwasanya dikarenakan adanya peperangan dengan pihak Belanda saat itu yang dikenal dengan sebutan Perang Ringin. Pada saat Perang Ringin ada dua orang anggota dari suku Dayak yang tertangkap oleh Belanda. Karena peperangan tersebut kemudian mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru dengan cara menggunakan sampan rakit sagu (catatan: sagu diikat dengan jumlah yang banyak). Semua migrasi lokal tersebut berjumlah 12 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah keseluruhan 44 jiwa.

Perintis pertama migrasi lokal ini bernama Gayor. Namun, Gayor hanya sebagai perintis atau penyurvey sehingga tidak ikut berpindah bersama 44 jiwa lainnya. Semua masyarakat adat Dayak yang pertama kali datang adalah veteran perang atas nama komandan Gusti Aliudin yang notabene merupakan orang Ngabang asli. Mereka yang mengikuti migrasi lokal terssbut berpindah pun tidak atas dasar berpindah tanpa memenuhi kebutuhan yang akan dihadapi ketika sudah sampai pada lokasi yang dituju. Elemen yang mereka ikutsertakan dalam migrasi lokal tersebut yaitu Kepala Desa, Dukun Beranak, Tukang Sunat, Dukun Dewa/Lenggang, dll. Kelengkapan secara profesi dalam konteks tradisional tersebut adalah sebagai wujud fase persiapan untuk menghadapi tempat baru yang akan mereka tinggali. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat sudah mengenal peradaban sejak lama meskipun tidak secanggih pada zaman kontemporer seperti saat ini.

Sehingga pada akhirnya mereka sampai pada sebuah desa yang dinamakan sebagai desa Ambawang. Desa ini sendiri saat itu masih di bawah kawasan dan kendali dari kerajaan Kubu. Sesampainya mereka di desa Ambawang konsep hidup yang komunal primitif melahirkan sesuatu yang hingga saat ini disebut sebagai tembawang. Tembawang-tembawang tersebut terdiri dari tembawang Parong, Sanggau, Pondok Ringsan dan Kampung Cina. Tulisan ini akan secara khsusus mengangkat sejarah satu di antara tembawang tersebut yaitu, tembawang Parong.

Menurut sejarah masyarakat setempat bahwasanya Tembawang Parong dahulunya sempat mau dibom oleh Jepang, namun bendera sebagai simbol negara yang saat itu terletak di tembawang Parong untuk pengibaran serta terpancangnya batang bendera ditutupi oleh masyarakat menggunakan daun-daun kayu. Sehingga masyarakat Tembawang Parong tidak terlihat oleh pasukan Jepang yang akan mengebom daerah ini. Sehingga masyarakat Parong yang  bersembunyi tidak terlihat oleh pihak lawan. Bukti yang terlihat hingga hari ini adalah makam keramat yang berada di Jalan perbukitan daerah Tembawang Parong. Di makam tersebut terlihat beberapa nama sesepuh sekaligus perintis pertama wilayah, seperti Nyahu Bin Pasim, Sasi Bin Katar, dan T. Pundu Sasi yang dituliskan langsung di bendera mereka yang disembunyikan dari penglihatan pahlawan perang. Ini menunjukan bahwasanya saat itu, alam ataupun hutan sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan pokok bahkan menyelamatkan masyarakat adat dari peperangan. Sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat adat dayak Desa Ambawang hingga saat ini adalah Setiap 17 Agustus akan dikibarkan bendera bersejarah yang ada.


Download PDF

Bahkan Satwa Ikut Mengelola

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas
20150416_112831

Pengelolaan sumber daya? Yang terpikirkan saat mendengar kata ini adalah bagaimana manusia mengolah sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Awalnya aku juga berpikir hal yang sama, tetapi semuanya berbeda ketika aku mulai mengenal mereka yaitu, satwaliar.Di departemenku kami belajar bagaimana satwaliar hidup, mulai dari cara berkembiak, melakukan hubungan seksual, makan, berkelompok maupun soliter dan tingkah laku uniknya. Aku menemukan hal yang unik dari mereka ketika mereka berperilaku yang secara tersirat juga melakukan pengelolaan sumberdaya.

Babi hutan (Sus scrofa), yang mungkin kita kenal sebagai hewan yang jelek, hitam, menakutkan dan sering membawa konflik di perkebunan masyarakat sekitar hutan. Namun dari sifat jeleknya, satwa ini memiliki perilaku unik dan bermanfaat untuk pengelolaan tanah di hutan. Satwa ini sering mencari makan hingga menggali –gali tanah sampai dalam. Perilaku mencari makannnya ini dapat menguntungkan bagi kesuburan tanah. Tanah di hutan semakin subur dengan perilaku mereka tersebut.  Satwa ini dapat menggantikan fungsi pemeliharaan tanaman muda di hutan yaitu melakukan pendangiran(penggemburan tanah dengan tujuan memperbaiki sifat fisik tanah) sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman di hutan.

Satwa lainnya adalah burung pemakan biji, salah satunya adalah burung rangkok. Burung ini merupakan salah satu burung yang terkenal baik sebagai penyebar biji maupun sebagi simbol kebudayaan. Suku dayak menggunakan bulu burung untuk tarian upacara adat. Burung ini dapat melakukan perjalanan hingga 39 km per harinya. Perilakunya ini menguntungkan untuk kelestarian hutan, karena pada saat burung ini melakukan perjalannya, disaat itulah mereka melakukan penyebaran biji dari buah yang dimakan sehingga menghasilkan benih dan pohon yang baru di hutan. Perilaku ini merupakan salah satu pengelolaan sumberdaya dimana, tidak diperlukan lagi penanaman hutan karena satwa ini akan membantu menyebarkan bijinya.

Satwa terakhir berasal dari famili amfibi, mungkin bagi kaum awam akan susah membedakan antara katak dan kodok. Perbedaan yang jelas terlihat dari kulitnya. Katak memiliki kulit yang lebih halus dan tipis sedangkan kodok memiliki kulit yang lebih tebal dan terdapat bentolan-bentolan di kulitnya. Satwa ini menguntungkan bagi lingkungan, mereka dapat dijadikan sebagai bioindikator kerusakan lingkungan. Lingkungan yang sudah rusak dan tercemar tidak memungkin adanya katak disana, karena katak sangat sensitif dengan hal tersebut. Kulit katak yang tipis tidak memungkinkan dapat menerima pencemaran tersebut karena kulitnya juga dijadikan sebagai organ pernapasan sehingga pencemaran langsung diserap oleh katak menyebabkan katak akan punah. Maka sangat mustahil katak dapat ditemukan di lingkungan dengan kondisi yang tercemar. Sebaliknya berbeda dengan kodok, semakin banyak ditemukan kodok maka dapat dikatakan tempat tersebut sudah tercemar.  Kelimpahan kodok ini di habitatnya tergantung pada keadaan lingkungannya baik lingkungan biotik maupun abiotik (Kusrini, 2001).  Salah satunya adalah Duttaphrynus melanosticus atau bahasa lokalnya kodok buduk. Kelimpahan kodok ini terlihat dari keadaan lingkungannya. Ketika kami melakukan pengamatan di kampus kodok buduk ini jumlahnya semakin banyak, hal ini mungkin terjadi karena kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan di kampus, danau yang mulai mengalami eutrofikasi, dan kebisingan. Satwa ini dapat digunakan untuk evaluasi pengelolaan sumberdaya, agar pengelolaan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan.

Hal sesederhana seperti ini mungkin sering sekali tidak kita sadari, mereka mungkin sering terabaikan. Tetapi keadaan mereka membantu kita dalam mengelola sumberdaya ini, dengan merusak habitat mereka secara tidak langsung akan merusak kehidupan kita. Hutan bukan hanya milik kita, mereka juga berhak mengelola dan memanfaatkannya. Bahkan ketika mereka mengelola, tidak merusak dan merugikan manusia.


Download PDF

Melihat Transparansi Pembangunan Wisata Super Mewah di Bogor

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemberitaan media massa bisa mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dengan transparansi itu maka partisipasi masyarakat dapat tumbuh. Tak heran bila kemudian media massa dinobatkan menjadi pilar demokrasi ke-4.

 
Namun bagaimana jadinya bila rencana eksploitasi sumberdaya alam itu melibatkan salah satu group media massa? Untuk menjawabnya, marilah kita tinjau rencana pembangunan kawasan wisata super mewah Kabupaten Bogor. Kawasan wisata super mewah itu akan memadukan resor, hotel, padang golf, waterpark, dan taman bermain serupa Disneyland di Amerika Serikat.

 
Perusahaan yang akan membangun kawasan wisata mewah itu adalah MNC Group. Selama ini kerajaan bisnis MNC Group dikenal sebagai bagian segelintir perusahaan yang memiliki banyak media massa, atau lebih sering deisebut konglomerasi media. MNC Group memiliki media massa dari radio, cetak, online hingga televisi.

 
Selain memiliki banyak media massa, kini MNC Group akan membangun kawasan wisata mewah di Kabupaten Bogor. Perusahaan itu pun bekerjasama dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Kawasan wisata super mewah yang dibangun tentu bukan diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang rata-rata adalah petani. Kawasan wisata super mewah itu tentu juga bukan dibangun untuk orang-orang melarat. Kawasan wisata super mewah itu dibangun untuk orang-orang berduit. Keluarga-keluarga kaya yang sudah tidak bermasalah lagi dengan naiknya harga pangan, pendidikan dan kesehatan.

 
Pemilik modal MNC Group bukanlah orang yang sembarangan. Selain orang yang superkaya, sang pemilik modal adalah tokoh politik. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, sang pemilik modal di Group MNC itulah yang memfasilitasi pertemuan antara anggota DPR dengan Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat dan sekaligus pemilik modal yang akan bekerjasama dengan Group MNC untuk membangun kawasan wisata super mewah di Bogor.

 
Kenapa Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi pembangunan kawasan wisata super mewah itu? Salah satu pertimbangannya adalah hawa sejuk kawasan Bogor. Dan tentu saja karena Bogor tidak begitu jauh dari Jakarta, tempat 60 persen lebih uang di negeri ini berputar.

 

Berbagai media massa memberitakan bahwa kawasan wisata super mewah di Kabupaten Bogor itu akan membutuhkan tanah seluas 2000-an hektare. Hampir dapat dipastikan pembangunan kawasan wisata itu akan merubah bentang alam. Artinya, pembangunan kawasan wisata super mewah itu akan berpotensi berdampak pada keberlanjutan ekologi di kawasan itu.

 
Potensi adanya dampak ekologi itu pula yang juga memungkinkan adanya perlawanan dari masyarakat sekitar dan juga para penggiat lingkungan hidup. Masyarakat sudah seharusnya diberikan informasi yang memadai dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi dari proyek pembangunan kawasan wisata super mewah itu. Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan secara rasional bisa memutuskan menerima atau menolak pembangunan proyek itu.

 

 

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana media-media massa dalam group MNC memberitakan proyek pembangunan kawasan wisata super mewah di Bogor itu? Apakah media massa dalam group MNC juga memberikan informasi yang memadai terkait dengan potensi dampak lingkungan hidup itu kepada publik?

 
Potensi diperalatnya media massa untuk membangun opini publik guna mengaburkan dampak buruk sebuah proyek pembangunan milik pemilik modal sebuah group media massa bukan sebuah isapan jempol. Kita tentu belum lupa dengan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Media-media massa group Bakrie tidak pernah menggunakan kata Lapindo ketika memberitakan kasus semburan lumpur. Mereka selalu menggunakan kata lumpur Sidoarjo. Penyebutan lumpur Sidoarjo tentu bukan sebuah kebetulan, namun dilakukan untuk menghilangkan Lapindo dalam pusaran kasus itu.

 
Dalam kurun waktu pemberitaan antara Agustus hingga September 2015, media-media massa dalam Group MNC lebih banyak memberitakan rencana pembangunan kawasan wisata itu dari sisi para investor, termasuk dari pihak MNC Group sendiri. Sementara potensi dampak sosial, lingkungan hidup dan juga persoalan perijinan lainnya tidak ditelusuri secara lebih jauh. Media – media massa dalam Group MNC lebih banyak bertindak seperti public relation dari proyek pembangunan kawasan wisata mewah di Bogor itu.

 
Media adalah salah satu pilar demokrasi untuk menjaga jangan sampai ada dominasi kekuasaan politik dan ekonomi. Sehingga kepentingan masyarakat banyak yang menjadi arus utama dalam pengambilan kebijakan publik. Nah, ketika kemudian pemilik media massa memiliki bisnis lain yang berpotensi menimbulakn konflik dengan kepentingan masyarakat, mampukah media massa mempertahankan statusnya menjadi pilar demokrasi?

 
Untuk menjawabnya ada baiknya kita mengutip pendapat Associate Professor dari Northestren University Jeffrey A Winters tentang politik ologarki. Menurut Jeffrey Winters oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.

 
Di saat Orde Baru berkuasa, politik oligarki alias pertahanan kekayaan para para pemilik modal dijamin oleh pemerintah. Rejim Orde Baru juga menjamin tidak akan melakukan distribusi kekayaan secara radikal terhadap kekayaan milik para pengusaha Indonesia itu. Para pemilik modal pun lebih aman dan nyaman berada di dekat pusat kekuasaan Orde Baru, karena hal itu berarti jaminan keamanan bagi kekayaannya.

 
Setelah Orde Baru jatuh, para pemilik modal di negeri ini seperti kehilangan pelindung. Dengan terpaksa mereka harus melindungi dirinya sendiri dari gangguan yang berasal dari bawah maupun atas (negara) terhadap kekayaannya. Mereka harus ikut mempengaruhi kebijakan negara. Dan media massa adalah salah satu wahana untuk membangun opini publik sehingga berdampak pada perubahan kebijakan publik.

 

Fenomena konglomerasi media di Indonesia sulit dipisahkan dengan politik oligarki. Dalam kasus proyek pembangunan kawasan wisata super mewah di Bogor oleh Group MNC itu, mandat media massa sebagai pilar demokrasi kembali dipertaruhkan. Akankah media massa berubah menjadi pilar korporasi untuk melindungi kepentingan segelintir pemilik modal dan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat?


Download PDF

Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri ?

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Sumber daya alam di Indonesia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dimanfaatkan serta dilestarikan guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada dasar filsafah bangsa, yaitu gotong royong. Pengelolaan sumber daya di Indonesia mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara menguasai sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Campur tangan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan ( welfare state ). Campur tangan pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak simpang siur dan tidak menimbulkan keraguan pada semua pihak yang bersangkutan dan bilamana menimbulkan konflik, penyelesaiannya lebih mudah. Tetapi, apakah semua kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia ? Namun demikian dalam praktek penyelenggaraan pemerintah masih dirasa adanya tuntutan rasa keadilan di masyarakat bahwa kebijakan sumber daya alam belum berpihak kepada rakyat. Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih berpola Top-Down dan tidak partisipatif (Riyanto 2006) .

Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjalankan amanah yang diberikan oleh konstitusi, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,”Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” . Isi ayat pasal 33 tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya  alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh Negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal tersebut. Tetapi, apakah Indonesia sudah mampu menguasai sumber daya alam yang dimilikinya ? Apakah masih ada campur tangan asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia ?

images (15)
Sumber foto : www.lensaindonesia.com/2015/03/03/perpanjangan-izin-usaha-pt-freeport-digugat-ke-ptun.html

Pada sektor mineral, migas, batubara dan perkebunan hampir 65-95% dikuasai oleh pihak asing. Sektor mineral 95% dikuasai oleh pihak asing, bahkan PT Freeport Amerika menguasai Papua sejak 1967. Di sektor migas, 85% dikuasai oleh pihak asing, 26 blok migas Indonesia dikuasai oleh Amerika dan Perancis. Sektor batubara sekitar 75-80% dikuasai oleh pihak asing. Yang paling menyedihkan, sektor perkebunan Indonesia 65-70% dikuasai oleh pihak asing, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai Negara agraris (Muqawamah 2015). Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa mengembalikan aset bangsa yang telah dikuasai pihak asing. Sebagai contoh, kasus PT Freeport yang sekarang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat luas.

Pada kasus PT Freeport, sebenarnya bukan hanya masalah keuntungan atau bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, tetapi hal ini sudah menyangkut masalah kedaulatan bangsa Indonesia. Seharusnya Indonesia sebagai Negara yang mempunyai penduduk 250 juta jiwa mampu untuk mengelola aset sumber daya alam bangsa tersebut. Pada kenyataannya, bangsa Indonesia pun memilih mundur dan lebih menginginkan kekayaan alam bangsa dikeruk habis oleh asing, hanya karena pihak PT Freeport yang berasal dari Amerika mengerahkan pasukan militernya untuk menyerang Indonesia pada saat PT Freeport terancam keberadaannya. Apakah kita masih mau berdiam diri ? Apakah kita mau melihat kekayaan alam bangsa Indonesia dikeruk habis oleh bangsa asing ?

Tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Tantangan Indonesia di masa mendatang tidak hanya masalah royalty ataupun bagi hasil, tetapi tantangan bangsa ini ke depan jauh lebih hebat dan berbahaya. Bangsa Indonesia harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjawab tantangan di masa depan. Bangsa Indonesia harus menyiapkan generasi penerus yang mampu untuk mengelola kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak bergantung dengan keberadaan pihak asing. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus menyiapkan kekuatan militer untuk selalu siap siaga menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman pihak asing. Sudah saatnya kita, bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi budak asing di negeri sendiri. Indonesia adalah rumah kita, jangan biarkan rumah kita dirampok, dijarah maupun dieksploitasi pihak luar yang hanya mementingkan keuntungan bagi pihak mereka.

 

Daftar Pustaka

Riyanto B. 2006. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam. Bogor (ID) : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

70 persen aset negara dikuasai asing, Indonesia (tidak) merdeka!. 2015. Muqawamah. www.muqawamah.net/70-persen-aset-negara-dikuasai-asing-indonesia-tidak-merdeka/  [diunduh 2015 Desember 12].


Download PDF

Sengarat, Si kumis yang hampir terlupakan

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Riau merupakan rumah bagi sebagian besar ikan air tawar khususnya dari Family Siluridae. Riau dengan 5 sungai besar yang dimilikinya menyimpan kekayaan plasma nutfah ikan air tawar yang cukup tinggi. Sungai-sungai tersebut memiliki ciri yang cukup unik dibanding dengan sungai lainnya. Keunikan sungai ini antara lain: airnya berwarna cokelat gelap dan pHnya relatif rendah akan tetapi, airnya tiduk keruh. Sungai pada umumnya memiliki pH 6.5-8.5 sedangkan rata-rata pH sungai yang ada di Riau 5-6, ini diakibatkan karena sungai-sungai tersebut termasuk dalam sungai paparan banjir yaitu, sungai yang dipengaruhi oleh fluktuasi air hujan. Lima sungai besar tersebut adalah sungai Kampar, Siak, Indragiri, Rokan dan sungai Kuantan.

Dengan kondisi perairan yang berpH rendah dan warna air yang gelap mengakibatkan ikan-ikan yang mendominasi perairan tersebut berasal dari spesies yang mampu beradaptasi pada kondisi perairan miskin oksigen, ikan tersebut kebanyakan berasal dari family Siluridae. Ikan dengan ciri khas berkumis ini tersebar banyak di perairan Riau contoh ikan tersebut ikan Lele, Patin, Toman, Lais, dll. Lais memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Riau dan merupakan spesies kebanggaan provinsi Riau. Ikan yang merupakan icon dari Riau ini memiliki ciri umum bentuk tubuh pipih memanjang, tidak memiliki sisik, bentuk kepala seperti kerucut, bagian mulut cukup lebar dengan untaian kumis panjang di kedua sudutnya.

Perairan Riau menyimpan beberapa marga ikan Lais ini, seperti Kriptopterus, Ompok, Belodontichthys, dll. Icon provinsi Riau ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, Ikan ini dijadikan wisata kuliner yang populer di Riau. Ikan ini dapat ditemukan dalam bentuk segar dan berupa asapan. Ikan segar dijual Rp.60.000,00/kg, sedangkan ikan asap di jual Rp.170.000,00/kg. Tidak hanya didalam negri ikan Lais yang telah diasapkan juga diekspor ke negeri tetangga seperti Malaysia. Tingginya nilai ekonomis ikan ini mengakibatkan persentase penangkapan di habitat aslinya cukup tinggi pula. Akibatnya, terdapat banyak spesies ikan Lais yang jumlahnya telah berkurang derastis dan hampir terlupakan oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah ikan Sengarat, Ikan yang berasal dari genus Belodontichthys dengan nama latin Belodontichthys dinema ini terkadang di sebut juga Lais Tabirin di daerah lain.

Di provinsi Riau Ikan ini lebih akrab di sapa dengan sebutan Lais Sengarek. Ciri ikan ini tidak memiliki sirip lemak dan tidak memiliki duri di sirip punggung, sedangkan sirip duburnya sangat panjang. Ukuran Sengarat begitu bervariasi dari yang kecil sampai yang besar, panjangnya dapat mencapai 3m. Umumnya Sengarat hidup di sungai dan danau dan biasanya hidup di lapisan bawah. Ikan kecil memakan plankton dan ikan besar memakan ikan yang kecil. Ikan Sengarat merupakan ikan predator dengan gigi berbentuk segitiga, kecil dan tajam, bentuk kepala dan badannya pipih datar, moncongnya mengarah keatas sedangkan bagian kepala mencekung diatas mata, ikan ini memiliki sirip punggung yang kecil, sudut mulutnya terdapat tepat dibawah garis mata, sirip dada ikan ini lebih panjang daripada kepala dan cuping atas sirip ekor lebih panjang daripada cuping bawah. Ikan ini memiliki bentuk badan yang sedikit berbeda dari ikan lain, ini merupakan adaptasi dari gerakan ikan meloncat cepat ke permukaan untuk menangkap calon mangsa

Seperti ikan Lais ikan Sengarat juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Akan tetapi karena ikan Sengarat semakin jarang berada di pasaran maka, ikan Sengarat tidak begitu populer di kalangan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Riau. Tak jarang masyarat yang tinggal di Riau tidak mengenal ikan ini. Ikan ini jarang didapatkan dipasar tradisional biasa. Ikan sengarat biasanya didistribusikan langsung oleh pengumpul ikan di pasar khusus Ikan air tawar. Jumlah ikan yang didistribusikan juga tidak begitu besar dibanding jumlah ikan lais lainnya. Ikan Lais Sengarat memiliki ukuran dan berat yang jauh lebih besar dari ikan lais lainnya. Ikan Sengarat yang umumnya ditemukan memiliki panjang 40-55 cm dengan berat 1-1.5 kg per ekornya. Akan tetapi karena permintaan pasar yang tinggi tak jarang ikan yang ditangkap dan beredar di pasaran memiliki ukuran yang kecil yaitu kisaran panjang 30 cm dan berat 130-170 gr.

Ikan Lais Sengarat ini paling banyak didapatkan pada saat musim penghujan tiba, ikan Sengarat akan keluar untuk memijah dan mencari makan, pada saat itulah para nelayan memakai peluang tersebut untuk menangkap ikan Lais Sengarat. Untuk memenuhi permintaan pasar, maka para nelayan sering melakukan penangkapan tak terkendali tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya salah satunya, seringnya nelayan menangkap ikan yang masih berukuran kecil atau belum dewasa, tidak jarang pula ikan yang matang gonad dan siap berpijah ikut tertangkap. Dikhawatirkan pada masa yang akan datang keberadaan ikan Sengarat akan terancam, seperti kepunahan atau terjadi penurunan genetik. Belum lagi dari segi pencemaran sungai yang dapat mengakibatkan angka kematian yang tinggi bagi biota-biota yang berada di perairan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Dinas Perikanan Provinsi Riau tahun 1995 di wilayah perairan Riau terdapat 160 spesies plasma nutfah ikan, dan ketika penelitian dilakukan kembali pada tahun 2003 jumlah jenis-jenis ikan lokal spesifik se-Provinsi Riau tinggal 83 spesies. Data ini memperlihatkan, bahwa dalam jangka waktu 8 tahun jumlah spesies ikan yang tercatat berkurang 52 %. Upaya menjaga kelestarian ikan dan kelestarian sungai perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka penurunan populasi serta meningkatkan kualitas perairan yang lebih dapat menjamin kehidupan biota yang ada di alam dan sekitarnya. Upaya tersebut seperti melakukan penelitian dalam membudidayakan ikan Lais Sengarat, penentuan kawasan konservasi, penentuan waktu penangkapan, dan ukuran ikan yang boleh ditangkap perlu ditegaskan lagi untuk menjaga dan mempertahankan plasma nutfah yang masih tersedia.

 

Ukuran Ikan sengarat yang menakjubkan dan telah jarang dijumpai. Photo diambil dari: http://archive.kaskus.co.id/thread/2148035/4480

 

photo diambil dari: http://acsi.acnatsci.org/base/image_show_wrapper.html?target=133638

Upaya dalam penyadaran masyarakat untuk lebih menyadari makna sungai serta fungsinya juga perlu ditegaskan lagi. Meskipun telah ribuan kali diserukan dan dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam sungai faktanya sebagian besar masyarakat tidak begitu mengindahkan larangan tersebut. Diperlukan pembaharuan peraturan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat serta sosialisasi pengetahuan yang lebih mengena kepada masyarakat kedepannya.

Air adalah sumber kehidupan yang sama sekali tak dapat dipisahkan dari manusia. Air beserta seluruh alam yang telah dititipkan kepada kita harus dijaga dan dilestarikan sepenuh hati. Sikap menjaga, melindungi, dan menghormati alam sangat perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak dini dan mengingatkannya kembali bagi sebagian kita yang telah melupakannya. Sikap-sikap tersebut penting dan merupakan jaminan hidup bagi kita maupun bagi anak dan cucu kedepannya dalam menuju kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.


Download PDF

Katanya negeri ini kaya? Siapa tau kita malah belom tau negeri ini kaya?

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
image

Sehari-hari menjalani aktifitas rutin, sebagai mahasiswa, hanya beberapakali mengunjungi daerah, berbekal kamera dan ingatan, dan sedikit pengetahuan dasar tentang lingkungan sekitar, ingin berbagi sambil menceritakan potensi lingkungan dibalik kacamata penulis, sebagai fotografer yang sedang belajar, mencari sedikit arti dibalik bidikan kamera.

Yang kita lihat, baca dan dengar seringkali menjadi acuan untuk berwisata, untuk tau banyak mengenai keindahan negeri ini, melalui perantara media maupun langsung, dijuluki zamrud khatulistiwa sedangkan zamrud saja belum tau adanya dimana, dengan bahasa, kita tau itu mungkin cuma kiasan, atau disinilah gudangnya, sementara berita terus mengabarkan pengelolaan natural resources dan mineral terus meningkat harganya. Apa kita sudah kelebihan minyak dan emas sehingga diberikan konsesinya ke pihak luar? Apa kita belum mampu mengolahnya sendiri? Atau mungkin kita memang malu-malu kucing, lihat sekitar, pemasukan negara mungkin tinggi dari itu, tapi semua pasti habis pada akhirnya.

Peluang kedepan bagi saya itu semua sudah “basi”, semua tau fotografer cuma bisa motret, pengelolaan sumber daya memang seharusnya diberikan pada yang berpengalaman, disini saya hanya ingin menantang diri sendiri untuk menulis, toh juga masih dalam lingkup fotografi, dan hanya akan membahas unsur visualnya saja.

Tambang emas, gunung yang digali juga dapat menjadi objek fotografi yang bagus, apalagi daerah pertambangan. Lebih luas dari itu, keindahan negeri ini tersebar merata, sebagai daerah tujuan wisata, berlibur, bahkan dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi siapa saja. Unsur visual, setahun penuh tersinari matahari, hutan hujan dimana-mana, juga sebagai paru-paru dunia, selalu sejuk rasanya bila semakin banyak ditanami tanaman rindang, dihiasi awan teduh yang mendekorasi langit negeri ini, semakin lengkap rasanya kalau sumberdaya lingkungan dapat dijaga dan dirawat untuk dapat selalu bermanfaat bagi kita semua.

Sumber daya, materi? Visual bro. Perjalanan hidup, melihat keindahaan negeri ini melalui layar kaca, sawah hijau terbentang luas, ternyata emang beneran, apalagi dengan adanya fasilitas kemudahan internet, pertukaran informasi semakin lancar, tanpa terhambat ruang dan waktu, justru dapat menjadi sumber kemudahan mempromosikan sumberdaya alamnya masing-masing, untuk dapat dirawat bersama bagi setiap elemen masyarakat agar setelahnya ataupun proses perawatannya dapat terdokumentasikam dalam bentuk foto, dan dapat menjadi destinasi wisata yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara yang ramai diperbincangkan sekarang-sekarang ini.

Bagi saya, pengelolaan sumber daya alam seperti misalnya darerah wisata pegunungan maupun kepulauan, darat maupun laut sudah sangat positif perkembangannya, semakin dapat menjadi suatu yang sangat fresh dilihat, tanpa mengurangi unsur materi suatu sumber daya alam, malah dapat menjadi nilai tambah daerah wisata tersebut, sehingga pengelola dapat berinfestasi merawat lingkungan yang dikelolanya dengan tepat membayar pajak pada waktunya dan sesuai takarannya masing-masing, sehingga dalam hal ini negara sebagai fasilitator dapat diuntungkan dan hasilnya kembali lagi kemasyarakat dalam bentuk lain seperti halnya bantuan kesehatan dan pendidikan, yang dapat berdampak positif sebagai karya yang bermanfaat bagi daerahnya masing-masing.

Semakin indah suatu daerah, semakin tinggi rasa bangga penduduk yang menempati lingkungan tersebut, terlebih daerah tersebut dapat menjadi bahan perbincangan hangat khalayak sebagai pertimbangan destinasi wisats, tentunya selain dapat bermanfaat, juga dapat membuka lapangan perkerjaan maupun berkarya setiap individu, dan dengan gotong royong, suatu sumberdaya daerah, tidak terkhusus bidang lingkungan, keindahan lingkungan yang dibangun dengan unsur-unsur estetika dapat semakin menjadi nilai tambah bagi produktifitas penduduknya.


Download PDF

KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DANAU TEMPE KABUPATEN WAJO

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Danau Tempe merupakan danau yang terletak di bagian Barat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan sabbangparu letaknya sekitar 7 km dari Kota Sengkang menuju tepi Sungai Walanae. Danau Tempe yang luasnya sekitar 13.000 hektare ini memiliki spesies ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain. Hal ini karena danau tersebut terletak di atas lempengan benua Australia dan Asia.Danau ini merupakan salah satu danau tektonik di Indonesia. Danau Tempe merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di dunia, karena dasar danau ini menyimpan banyak sumber makanan ikan. Selain itu danau ini juga memiliki spesies ikan tawar yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Di tengah-tengah danau tampak perkampungan nelayan bernuansa Bugis. Dari daerah ketinggian, danau tempe tampak bagaikan sebuah baskom raksasa yang diapit oleh tiga kabupaten yaitu Wajo, Soppeng dan Sidrap.

Dahulu Danau Tempe telah dikenal merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di dunia, karena dasar danau ini menyimpan banyak sumber makanan ikan yang melimpah. Sejarah perikanannya merupakan yang tertua dalam bidang perikanan dimana pekerjaan seharian masyarakat pesisir danau memang dikenal sebagai nelayan turun temurun. Di era tahun 1970an, Danau Tempe merupakan salah satu pemasok utama memenuhi kebutuhan ikan untuk konsumsi di pulau Jawa. Bahkan pada masa itu, Danau Tempe sempat menjadi sumber terbesar ikan sidat untuk kebutuhan ekspor Indonesia. Pemasarannya malah mencapai benua Eropa dan Amerika.
Danau Tempe juga menjadi salah satu media penelitian para akademisi yang berdatangan dari berbagai belahan dunia.Danau tempe juga pernag menjadi objek wisata yang luar biasa, berbagai bentuk penelitian dilakukan terutama menyangkut fauna endemiknya.

Danau tempe dahulu memiliki kedalaman lebih dari 200 m, tetapi seiring perkembangan zaman danau ini menjadi tidak terawat dan semakin dangkal. danau tempe yang dulunya menjadi penghalang banjir, akibat semakin dangkalnya danau, kini tiap tahun terjadi luapan yang mengakibatkan banjir, sehingga keindahan dan kemampuan Danau Tempe dalam menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya memudar seiring berjalannya waktu. Danau Tempe mengalami pendangkalan, kesimpulan banyak ahli lingkungan yang telah menelitinya. Saat kemarau, airnya menyusut sangat drastis hingga danau yang mengering menjadi sumber konflik dalam pengusahaan pertanian. Saat musim hujan dan banjir, rumah panggung penduduk pun terendam. Seolah memaksa penduduk berhenti beraktivitas.

Hal tersebut disebabkan karena danau tempe telah mengalami kerusakan , akibat pengelolaannya yang kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang di Danau Tempe, semua pihak menyatakan bahwa kondisi danau sudah mengalami degradasi lingkungan yang sangat parah akibat sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi dan pencemaran ini hanya merupakan akibat dari permasalahan dasar yaitu karena kerusakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedimentasi yang terjadi setiap tahun telah menyebabkan pendangkalan yang menimbulkan dampak negatif bagi sumberdaya perikanan Danau Tempe.  Danau Tempe menjadi lebih dangkal dan volume air berkurang sehingga ruang perairan untuk habitat ikan juga berkurang. Sedimen yang masuk ke DAS merupakan akumulasi erosi dan buangan rumah tangga dan industri sepanjang DAS.  Erosi disebabkan oleh penebangan hutan di sekitar hulu dan sepanjang DAS sehingga aliran air pada saat hujan mengikis lapisan tanah dan terbawa ke sungai.  Kemudian pada badan air danau terdapat banyak tanaman air baik yang tumbuh dari dasar danau maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bungka toddo.  Tanaman air ini menjadi perangkap sedimen dan mengendapkan sedimen ke dasar danau.  Menurut penelitian Nippon Koei (2003), bahwa sepanjang musim hujan 80 – 90 persen permukaan danau ditutupi oleh tanaman air.

Hal tersebut di pertegas dalam sebuah artikel ‘Profil Danau Tempe’ menuliskan salah satu hal yang menjadi konflik dalam penegelolaan sumber daya alam danau tempe yaitu masalah dalam ekosistem danau tempe

  1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA)
  2. Kerusakan daerah hulu Danau Tempe diakibatkan oleh penebangan yang tak terkendali, diantaranya perambahan hutan, perlu dangan berpindah, illegal logging sehingga menjadikan jumlah kawasan kritis Danau Tempe menjadi 308.962,56 ha dari total kawasan 830.485 ha.
  3. Terjadinya konversi daerah resapan dan kantong-kantong air.
  4. Kekeringan, kawasan daerah resapan danau yang menurun, sehingga cadangan air yang dapat disimpan semakin menipis.
  5. Kerusakan Sempadan
  6. Pencemaran yang terjadi pada perairan Danau Tempe, disebabkan oleh buangan limbah domestik, pertanian, pemukiman dan sisa pakan ikan. Hal ini merupakan penyebab terjadinya eutrofikasi pada permukaan air danau.
  7. Pencemaran Perairan
  8. Laju sedimentasi di Danau Tempe yaitu sebesar 1-3 cm per tahun. Akibat sedimentasi ini, danau mengalami pendangkalan dan menyebabkan terjadinya bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Apabila laju sedimentasi diasumsikan sebesar 0,38 cm pertahun, maka diperkirakan pada tahun 2018 Danau Tempe akan hilang pada musim kemarau.
  9. Pendangkalan yang terjadi di Danau Tempe secara alami diakibatkan oleh sedimentasi yang dibawa oleh inlet sungai yang bermuara di danau ini seperti S. Lawo, S. Batu-batu, S. Belokka, S. Nila dan Sungai Walannae. Terjadinya pendangkalan tersebut mengakibatkan penurunan kapasitas tampung bagi danau tersebut sehingga memicu terjadinya bencana banjir di kawasan sekitarnya.
  10. Pengelolaan lahan yang melebihi daya dukung danau
  11. Penurunan produktivitas lahan
  12. Peningkatan jumlah penduduk

Itulah salah satu konflik pengelolaan sumber daya alam Danau Tempe yang letaknya di Kabupaten Wajo. Semoga ini dapat dilirik oleh pemerintah setempat dan segera mangatasinya.

 

 


Download PDF

Curahan Hati Sebuah Desa Surga yang Teranak-tirikan

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Indonesia menjadi salah satu negeri tropis yang dicintai banyak sekali wisatawan. Alamnya yang indah,orangnya yang ramah dan makanannya yang khas membuat daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Tak salah jika Indonesia dijuluki sebagai negeri tanah surga. Sabang sampai merauke kepulauan Indonesia memiliki ragam biodiversitas yang membuat kagum siapapun yang memandangnya. Hamparan bukit yang hijau,lautan biru yang luas,bentangan sawah sampai pepohonan yang rimbun tak jarang kita temui di Indonesia.

Namun,tak selamanya yang indah itu selalu terlihat indah oleh pemiliknya. Seperti yang dikatakan pepatah “rumput tetangga selalu nampak lebih hijau “,kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum mengenali keindahan dalam diri mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mengapresiasi apa yang menjadi potensi mereka dan lebih tertarik untuk mencintai budaya orang lain. Apa yang salah? Mungkin pola pikir kita yang perlu diubah,karena tak selamanya yang tak terlihat itu tidak ada. Mungkin yang tak terlihat itu karena kita tidak memberikan perhatian lebih terhadap apa yang seharusnya bisa kita lihat.

Sebuah contoh kecil yang bisa saya angkat adalah sebuah desa yang berada di daerah Jawa Tengah bernama Dusun Gunungsari,Desa Ngesrepbalong. Saya mengenal desa ini saat melakukan sebuah pengabdian untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional,tak sengaja saya melihat banyak sekali potensi yang bisa digali dari secuil tanah Indonesia ini. Banyak hal yang dapat ditemukan disini,bahkan lebih dari sekedar penemuan biasa. Potensi besar desa ini adalah sebesar potensi pariwisata alam yang ditawarkan di daerah-daerah lain,hanya saja potensi disini terbilang cukup lengkap dibandingkan yang lain. Desa ini menjadi paket lengkap untuk bisa dijadikan pariwisata alam. Wisata alam yang bisa digali dari desa ini yaitu keberadaan kebun teh,kebun kopi,kebun tanaman palawija di puncak desa,selain itu terdapat pula air terjun dan sumber air panas yang berada tidak jauh dari perkebunan kopi. Kebun-kebun penduduk yang ditanami beranekaragam tanaman buah seperti terong belanda,pisang,markisa, alpukat dan beberapa tanaman lainnya membuat desa ini menjadi paket komplit untuk menjadi sebuah sarana wisata alam berbasis edukasi. Maka tak salah jika banyak orang yang menjuluki desa ini sebagai desa surga di tanah Indonesia.

Secara geografis letak Dusun Gunungsari memang di Indonesia,tepatnya di Kota Kendal Jawa Tengah. Namun sayangnya masyarakat desa ini merasa terasing dan seakan desa mereka tak pernah ada di peta,tak terlihat. Pandangan mereka terhadap pemerintah sangatlah pesimis,hal tersebut dikarenakan pemerintah sekitar yang kurang memperhatikan kondisi desa ini. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, jalanannya rusak parah dan terbilang cukup terjal. Pengusulan akses perbaikan jalan oleh warga desa tidak pernah bisa menyentuh tangan-tangan pemerintah sekitar. Namun,hal yang konyol adalah perbaikan jalan di desa lain di sekitar wilayah desa Gunungsari berjalan lancar-lancar saja. Sedangkan perbaikan jalan yang diusulkan oleh warga Gunungsari tidak pernah tersentuh sejak bertahun-tahun lalu. Desa ini merasa dianak-tirikan oleh pemerintah. Kekecewaan warga desa terhadap pemerintah membuat mereka tak lagi berharap dengan gerakan pemerintah dan akhirnya mereka berinisiatif untuk mengembangkan potensi desa,mereka tak ingin terpuruk. Semangat perubahan itu terlihat pada antusiasme warga untuk mau belajar hal-hal baru terkait dengan pengembangan sebuah desa wisata yang diprakarsai oleh para mahasiswa dan petinggi desa Gunungsari. Hingga detik ini,desa Gunungsari masih berjuang untuk keluar dari zona kritis. Desa Gunungsari akan segera bermetamorfosis menjadi desa wisata edukasi yang akan meningkatkan perekonomian warga dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya serta nantinya dapat mendatangkan devisa bagi negara. Semua hal tersebut akan lebih mudah terwujud apabila gerakan ini didukung oleh elemen-elemen terkait,baik dari warga desa,petinggi desa,karang taruna,mahasiswa,dan yang terutama adalah dari pemerintah.

 

Dokumentasi desa:

IMG_20151004_061953_HDR  IMG_20151004_061913_HDRIMG_20151004_063804_HDR

Download PDF

Masyarakat Hukum adat dan Kebijakan Pemerintah

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Berdasarkan dari CIA World Factbook  pada tahun 2004 Negara Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati China, kemudian India, dan Amerika. Selain itu, berdasarkan data dari Sensus Penduduk terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, diketahui jumlah suku di Indonesia yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, harusnya Indonesia bisa jauh lebih maju. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, namun tidak didukung dengan ketrampilan para penduduknya.

Beragam suku bangsa tinggal di pulau-pulau di Indonesia. Mereka mempunyai peraturan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat Indonesia kebanyakan masih  bersifat tradisional, terutama di daerah-daerah terpencil. Mereka menerapkan momunikasi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat dengan sistem komunikasi tradisional lebih menghargai pembawa pesan daripada isi pesan tersebut. Maksudnya, mereka akan lebih mendengarkan kepala adat dalam pengelolaan sumber daya alam daripada orang biasa.

Pada masyarakat hukum adat berlaku hukum adat yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber kehidupannnya dengan segala kearifannya. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda mengenai praktek pengelolaan sumber daya alamnya. Contohnya di Nusa Tenggara Timur dikenal mamar. Mamar merupakan sistem usaha tani di Pulau Timor yang dikembangkan pada satu hamparan lahan di sekitar sumber air atau zona tertentu. Mamar merupakan sumber kehidupan bagi orang Timor, Rote dan Sabu, karena kebutuhan kesehariannya ditanam di lahan ini dan selalu di dominasi oleh tanaman seperti; pisang, kelapa, pinang dan sirih. Kepemilikan mamar bersifat komunal dimana ada kesepakatan bersama dan melembaga diantara para pemilik yang berasal dari beberapa marga.

Kesepakatan ini mengatur batasan masa rotasi panen, pembagian hari untuk jatah pengairan tanaman, serta pemasangan beberapa atribut adat sebagai simbol larangan pada lokasi tertentu. Apabila terjadi pelanggaran makan akan ada sanksi yang dikenakan seperti Kalimantan Barat dengan Tembawang. Tembawang adalah suatu bentuk sistem penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar berdiameter lebih dari 100 sentimeter hingga tumbuhan bawah sejenis rumput-rumputan. Sistem ini dikelola dengan teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan lokal mereka dengan mengikuti aturan-aturan sosial, sehingga membentuk keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem hutan alam dan masih banyak yang lainnya.

Adanya adanya kebijakan pemerintah mengenai status dari suatu kawasan dimana didalamnya terdapat sekelompok masyarakat adat, membuat ruang gerak dari masyarakat hukum adat menjadi terbatas dalam hal pemanfaatanya. Disatu sisi pemerintah ataupun swasta tidak memberikan alternatif lain untuk mensiasati hilangnya lahan yang biasa dikelola oleh masyarakat hukum adat. Lama-kelamaan hal ini dapat menimbulkan konflik.

Kenyataan tersebut mengundang berbagai reaksi yang menuntut pengakuan masyarakat adat terhadap pemanfaatan hutan, serta hak otoritas untuk mengatur ekosistem hutan masyarakat adat. ILO pada Konvensi Masyarakat Hukum Adat (Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 No.169) menulis bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari masyarakat yang sering kali terlupakan dalam kegiatan pembangunan dan tidak terlindungi secara efektif oleh hukum dan kebijakan yang ada.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah masyarakat adat sudah saatnya masyarakat adat mengambil peran penting. Otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi masyarakat adat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat adat harus memberdayakan diri dan tidak lagi memberikan peluang untuk diperdayakan demi kepentingan politik dari kelompok maupun individu. Masyarakat adat mempunyai kapasitas untuk membangun dirinya sehingga mampu bersaing dalam situasi apapun.5849_124266240746_123722375746_2358738_6145070_n - Copy


Download PDF

AIR TERJUN “WAI NUWU” SI CANTIK YANG BUTUH DIJAMAH

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

Dalam sebuah kesempatan akhir pekan, tepatnya pada Sabtu (9/5/2015) saya bersama Komunitas Wisata Menulis (KWM) Kabupaten Flores Timur, menelusuri keindahan tersembunyi di balik Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flotim. KWM Flotim adalah sebuah komunitas para jurnalis, pekerja media, penulis, blogger dan facebookers. Komunitas ini hadir dengan tujuan berwisata melepas kepenatan dan menulis; apa yang dilihat, dialami dan dirasakan pada setiap tempat yang dikunjungi.

Desa Lewobele berada di bagian barat kota Larantuka Ibu kota Kabupaten Flores Timur. Tepatnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura). Penelusuran dimulai dari persimpangan Waiwio (persimpangan pertama yang akan dilewati setelah keluar dari pusat kota). Sepanjang 1 Kilometer dari persimpangan, roda ban sepeda motor dimanjakan dengan badan jalan beraspal hotmiks. Selebihnya, badan jalan berlubang dan aspal berserakkan serta beberapa titik jalan hanya beraspalkan tanah. Perjalanan dari Kota Larantuka hingga pusat Desa Lewobele ditempuh sekitar 25 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Desa ini, memiliki sekian potensi dan keindahan alam yang menakjubkan. Terdapat tujuh sumber mata air, tiga tempat air terjun dari mata air yang sama, air panas di pesisir pantai, dan suguhan panorama senja (sunset) di bibir pantai yang sangat indah .

Sebelum melakukan penelusuran, kami beristirahat sejenak di kediamaan Bapak Kepala Desa Lewobele. “Untuk ke lokasi air terjun Wai Nuwu, kalian diantar oleh beberapa warga. Mereka sudah menunggu di pondok tidak jauh dari kampung. Pulangnya bisa menikmati sunset di bibir Pantai Lewobele,” kata Kepala Desa Lewobele, Ambrosius Key Muda, dikediamannya sambil memberi gambaran singkat perjalanan dan keindahan khusus di Air Terjun Wai Nuwu.

Penelusuran dimulai dengan tanjakan yang lumayan tajam dan beristirahat untuk pertama kalinya di sebuah pondok pada areal yang sedikit datar. Di pondok kebun warga itu, Martinus Lawe Koten, Valentinus Bae, dan Simon Mukin, warga yang menjadi pemandu sudah menunggu untuk bersama menelusuri bukit dan lembah, membelah sungai dan kebun-kebun warga menuju keindahan tersembunyi, Air Terjun Wai Nuwu. Sebuah kenangan awal yang sungguh berkesan. Bertemu warga yang murah senyum dan penuh persahabatan.

“Kurang lebih 3 Km lagi baru kita sampai di air terjun. Jika terlambat beranjak, kita bisa pulang kemalaman. Mari kita berangkat,” ajak Martinus Koten. Sekitar lebih 1 Km perjalanan, gemeresik air sungai sudah terdengar di telinga. Kegembiraan memekikan keheningan rerimbun pepohonan hutan sambil berjalan menurun dengan pelan, sesekali harus berjalan posisi duduk, sendal yang melekat pada kaki dilepas menghindari terperosok pada turunan bukit yang terjal.

Saatnya masuk sungai dan berjalan menyusurinya. Rimbunan pohon-pohon di sekitar kiri dan kanan sepanjang sungai tampak masih sangat asli dan begitu lebat. Tak ada bekas di tebang, tak ada sisa bakaran api. Sungguh sejuk dan mempesona. Tanaman-tanaman hutan dan kilau warna-warni bebatua terbentang sepanjang sungai yang dilalui.

Sekitar 1 km menempuh perjalanan di tengah kali, nampak jaringan pipa yang ditusuk saja di tengah aliran sungai. Rupanya itulah cara warga membuat perangkap mengalirkan air menuju perkampungan Lewobele. Dari perangkap air itu, kebutuhan masyarakat Lewobele akan air terpenuhi. Untuk mandi, mencuci, memasak dan kebutuhan lainnya. Tidak itu saja, dalam perjalanan juga dijumpai sebuah gua yang didalamnya terdapat sarang burung Walet.

Dua jam lebih menyusuri sungai dan tibalah di tempat yang permukaanya sedikit lebih tinggi. Bunyi hempasan dan desiran air mulai terdengar. Bunyinya cukup keras. Langkah kaki ini semakin dipercepat. Tidak lama kemudian sampailah di air terjun. Semua terperanga takjub melihat indahnya air terjun Wai Nuwu. Tanpa menunggu waktu lama, semua langsung menceburkan diri pada pusaran air terjun.

Air terjun memiliki kekuatan aliran yang cukup deras dengan ketinggian kurang lebih 60 meter. Ada dua tingkatan pada aliran air terjun tersebut. Aliran air cukup deras, air jernih, sejuk. Air terjun ini dikelilingi bebatuan yang cukup besar dan pepohonan yang masih asli dan asri. Teduh, sejuk, dan sungguh luara biasa keindahan alam ciptaan yang maha kuasa. Mandi dan mencebur kedalam air terjun hingga puas, sambil menikmati ubi kayu yang direbus dengan tuak manis, dan pisang susu dipetik langsung dari pohonnya. Saat istirahat di sekitar air terjun Wai Nuwu ini, Tinus Koten warga yang pertama kali menemukan air terjun wai nuwu bercerita kisah ditemukan air terjun wai nuwu.

“Saya diceritakan orang tua kalau ada mata air didekat kampung ini. Tapi saya tidak tahu persisnya ada dimana. Setelah gempa 1992, saya menemukan air terjun ini. Awalnya saya berburu babi hutan di gunung dan saya mendengar bunyi desiran air yang berada semakin dekat dan semakin keras. Saya berhenti dan mendekati sumber desiran air tadi. Saya melihat air terjun ini. Saya panik karena baru pertama kali melihat air terjun secara langsung. Karena penasaran, saya terus menyusuri tempat disekitar ini dan dalam waktu yang tidak lama, berhasil menemukan air terjun di dua tempat lain yang berbeda. Air terjun yang pertama dan ketiga bisa dijangkau sementara air terjun yang kedua karena medannya sangat sulit.

Waktu sudah pukul 15.00 wita. Langkah kaki beranjak kembali ke kampung Lewobele. Tiba di kampung Lewobele sekitar pukul 17.00 wita. Istirahat sejenak di rumah kepala Desa, sambil menikmati kopi. Sekejap nampak dihadapan kami, sunset yang begitu indah. Tak menyia- nyiakan kesempatan. Dengan baterei yang masih tersisa pada kamera digital, jepretan demi jepretan sunset terdokumentasi. Sungguh indah, dan menarik, si cantik yang belum dijamah. Ia menanti jamahanmu. Semoga!

Kontradiktif dengan Kesulitan Air Warga Kota

Potensi air terjun diwilayah ini tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan air di Larantuka ibu kota Kabupaten Flores Timur. Saat ini, warga kota Larantuka sangat kesulitan air. Banyak tempat mulai dibor hanya untuk mendapatkan air untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari. Apa kesulitan pemerintah daerah tidak memanfaatkan air Wai nuwu untuk pemenuhan kebutuhan air sehari- hari di kota Larantuka? Hingga hari ini belum diprediksi apa yang menjadi kesulitan. Kehidupan masyarakat kota Larantuka dalam hubungan dengan pemenuhan air bersih, dari hari ke hari semakin sulit. (Maksimus Masan Kian – 085 253 456 413)

 

WAINUWU CWAINUWU BWAINUWU DFOTO WAINUWU AWAINUWU FWAINUWU ESUNSET LEWOBELE A

Download PDF

Kalabinti Tidak Berhenti Sampai Mati

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
Alat berat yang berhasil disita dari perusahaan Malaysia.

Hujan turun deras sekali. Kalabinti mengamati titik-titik air yang jatuh dari langit. Sudah lima jam tidak berhenti. Konstan dan belum ada tanda akan usai.

Tidak ada senja, hujan telah membawanya jauh ke dalam gelap awan yang menggumpal. Matahari pun bersembunyi di balik tirai hujan yang tebal.

Kalabinti mulai cemas, isyarat musibah sebentar lagi akan datang. Sudah beberapa hari hujan mengguyur hulu sungai Sembakung-Lumbis. Mengguyur Bumi Dayak Perbatasan. Orang-orang hulu sungai di dekat batas negara Indonesia-Malaysia tidak banyak beraktivitas di kala hujan. Siapa pun lebih baik memilih berdiam di rumah daripada menerjang hujan yang berciri-ciri mendatangkan resiko melukai diri.

Malam pun datang, masih ada air yang jatuh dari langit, tapi pelan dan hanya rintik-rintik saja. Malam ini orang-orang Dayak penguasa hutan Borneo mungkin akan tertidur tanpa diiringi deru hujan.

Sebagai ketua adat di Kampung Sumentobol, Kalabinti memegang tanggungjawab yang besar. Tidurnya selalu gelisah seusai hujan yang lama seperti beberapa hari terakhir ini. Siapa sangka pukul empat dini hari ketika hujan betul-betul telah tiada. Kalabinti menyeru dengan bahasa isyarat di tengah kampung. Kampung batas negeri ini segera ramai. Apa gerangan?

Sungai besar itu ternyata telah dipenuhi air bandang. Desember kelabu menyapa sungai Sembakung-Lumbis. Kalabinti tidak berhenti menyeru hingga orang-orang kampung tersadar dari tidurnya. “Tengoklah air bah di sungai itu!” Suara batin Kalabinti yang terkandung dalam seruan pendek itu.

Orang-orang telah terbangun, beberapa menyalakan senternya dan segera mengerti keadaan. Kampung hulu yang gelap gulita tanpa cahaya listrik itu gaduh di subuh yang masih pekat. Banjir bandang telah sampai di hilir sungai. Akan celakalah kampung-kampung hilir yang datarannya lebih rendah. Dan dalam kondisi seperti ini, orang-orang hulu sungai akan merasa beruntung bermukim di tebing sungai yang sangat tinggi dari muka air.

Banjir ini memungkinkan adalah banjir kiriman dari Malaysia. Dari salah satu pangkal air sungai besar Sembakung-Lumbis. Sebab di Malaysia, hutannya telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Meski masih ada hutan yang bernama hutan lindung. Kalabinti mengurai sedikit analisisnya terhadap banjir besar di depan matanya itu.

Pengalaman banjir akhir tahun 2013 itu selalu membekas di ingatan Kalabinti. Data berikutnya menyebutkan ada puluhan rumah di kampung hilir yang hanyut terbawa arus dan ada ratusan rumah yang tenggelam sampai dada orang dewasa. Bila ditambah dengan nilai aset atau barang berharga yang hancur, maka tentu kerugian yang ditimbulkan banjir akhir tahun itu mencapai miliaran rupiah.

Resiko banjir adalah pelajaran paling berharga yang bisa dilihat dengan logika sederhana. Tidak perlu menjelaskan dampak emisi dan pemanasan global yang ditimbulkan dari pergantian hutan menjadi perkebunan.

Kalabinti di usianya yang mulai sepuh, berniat akan mengakhiri jabatannya sebagai ketua adat hingga tarikan nafas terakhir. Dia telah berusia tapi kerjanya belum usai. Kalabinti akan memastikan hutan adat Sumentobol tidak diganggu oleh siapapun. Oleh kepentingan sebesar apapun. Oleh perjanjian apapun.

Kalabinti mampu melihat keadaan di depan. Ancaman semakin nyata di ujung mata. Jalan nasional telah dirintis di seberang kampung. Pembukaan jalan itu adalah sebuah dilematis bagi elit pemikir atau para tetuah adat kampung-kampung hulu. Mutlak bersamaan dengan datangnya faedah besar yang ada di balik terbukanya akses transportasi selain transportasi sungai, juga ada kepentingan besar yang sangat mungkin berniat jahat terhadap hutan-hutan perawan di tanah batas negeri ini.

 

 

Kalabinti telah berunding dengan semua kepala desa hulu sungai untuk tidak mudah menyerahkan tanda tangan kontrak pengelolaan hutan adat yang sebentar lagi akan sampai di meja mereka. Sekilas hutan yang menjelma perkebunan akan mendatangkan manfaat, namun itu adalah sesaat.

Kalabinti sudah beberapa kali membuktikan itikadnya menjaga hutan. Pada tahun 2004, Kalabinti bersama masyarakat Sumentobol berhasil menghentikan logging yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Malaysia dan menyita semua alat berat operasional perusahaan tersebut. Perusahaan itu melakukan logging tanpa izin resmi baik pemerintah maupun dari masyarakat adat setempat. Penyitaan itu bukan tanpa perlawanan. Kalabinti dan masyarakat adat lainnya berhadapan dengan anggota keamanan dari perusahaan yang dilengkapi senjata. Tetapi Kalabinti telah menyerahkan hidupnya untuk hutan Borneo. Dan dia tidak akan berhenti sampai mati menjaga hutan.


Download PDF

GADJAH MADA DARI PAPUA

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

GADJAH MADA DARI PAPUA

Oleh: Gigin Ginanjar

Papua Milik Indonesia Atau Amerika?

Apa yang ada dibenak kita, ketika mendengar nama Papua? Panorama Raja Ampat yang mendunikah? Atau suku pedalamannya yang eksotiskah? Semuanya memang ada ditanah surga yaitu Papua. Sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya berpredikat mutiara hitam dari timur karena kandungan mineralnya yang melimpah. Hal ini tentu bukan menjadi rahasia umum lagi, sehingga banyak negara lain yang ingin menjalin hubungan baik dengan Indonesia dalam upayanya mengelola tambang dibagian timur indonesia. Letaknya yang berada jauh di ujung timur bagian Indonesia menyebabkan pembangunan infrastruktur bangunan dan manusianya belum maksimal jika dibandingkan dengan pulau Jawa atau pulau lainnya, bahkan banyak dari wilayahnya yang terisolasi, jauh dari akses kesehatan dan pendidikan(1).

Sulitnya akses pendidikan disana, menyebabkan pembangunan manusianya menjadi rendah, banyak anak-anak Papua yang tidak mengenyam pendidikan layak(2). Hal ini ditengarai menjadi penyebab rendahnya pemahaman yang baik mengenai pentingnya kerukunan dan kedamaian antar sesame(3). Ada juga pemahaman mereka karena merasa dianak tirikan Indonesia dalam pengelolaan tanah sendiri, bahkan Indonesia lebih rela memberikannya kepada pihak lain.

Pengelolaan ini cukup disayangkan, karena pada kenyataanya sektor pertambangan yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di dunia malah dikelola oleh PT Freeport milik Amerika Serikat(4). Perusahaan tambang ini konsen terhadap aneka tambang khususnya emas dan mineral lainnya. PT Freeport menjelma menjadi mitra usaha yang bergandengan tangan dengan Indonesia dalam mengeruk sumber daya alam Papua dan tidak punya komitmen apapun terhadap masyarakat lokal(5). Pada awalnya hubungan yang dibangun yaitu simbiosis mutualisme, perlahan namun pasti hubungan itu tidak saling menguntungkan lagi, hubungannya mulai berubah menjadi helotisme, keuntungan tersebut akhirnya tidak rata, seperti analogi Pembantu dan Majikan. Pembantu itu Amerika yang perlahan posisinya berubah terbalik menjadi Indonesia.

Sekam Itu Bernama Freeport

Freeport telah menjadi Parasit pada tubuh yang bernama Indonesia. Pertanyaan dasar yang semua orang layak mengutarakannya adalah, apakah Indonesia tidak mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya di Papua? Apakah Indonesia terlalu sibuk mengurusi tektek-bengek urusan negara sampai harus cari pembantu untuk rumah tangganya sendiri? Atau benarkan Indonesia semacam didikte padahal negara yang berdaulat? Bukankah dalam UUD  1945 Pasal 33 ayat 3(6) menyatakan bahwa semua sumber daya alam dan kekayaan tambang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat? Bukan malah mensejahterakan negara lain yang jelas-jelas sudah sejahtera.

Data BPS yang dirilis pada maret 2015 menunjukan bahwa sekitar 22,79 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan(7). Dengan Freeport dikelola sendiri maka sebenarnya Indonesia dapat menghapus jumlah penduduk tersebut dalam status dibawah garis kemiskinan bukan? Karena sampai saat ini royalti yang diterima Indonesia mencapai 15,2 Miliar dolar(8). Bayangkan jika dikelola sendiri? akan tetapi jika terus abai tentang hal ini, maka Indonesia sebagai sebuah negara telah lalai dan berlaku keji terhadap rakyatnya sendiri. Membiarkan mereka menjadi penonton dinegeri sendiri. kelompok kaum marginal yang merasakan dampak lingkungan dari pertambangan yang pasti tidak mempertimbangkan aspek lingkungan. Jikapun mereka bekerja, statusnya tidak lebih dari jongos yang berada pada kasta terendah.

Freeport dan Mental Para Pemimpin Bangsa

Pada saat situasi terpuruk semacam ini, dimanakah peran para pemimpin bangsa yang harusnya berani bersikap dan bertindak. Alangkah malunya kita manakala mendapati mereka sedang kisruh sendiri dengan kasus “mama minta saham” dengan tersangka utama ketua DPR RI yang konon katanya dalam jalannya sidang, ketika diputar rekaman pembicaraan malah ada nama RI-1 yang kemudian diseretnya. Bukankah mereka sibuk mengurusi hal yang teramat tidak penting? Sementara Amerika sampai saat ini sedang mengebor tanah dan mendapati emas dan mineral lain yang begitu banyak dan rakyat papua masih mengalami ketidakadilan.

Tidak kah kita belajar pada sekelompok suku asli benua Amerika (Indian) yang akhirnya harus terisisih kerena orang Eropa yang mengaku dirinya Amerika saat ini, ketika datangnya Cristhoper Columbus dan migrasi besarpun terjadi untuk menjadikan benua Amerika saat itu sebagai tempat berpindah. Tidakkah kita mengambil hikmahnya? Indonesia saat ini adalah cerminan suku Indian itu saat dulu. Amerika telah menemukan lagi tempat seperti mereka menemukan  tempatnya dulu dan kontrakpun akhirnya diperpanjang.

Sekarang kita semua tahu mental pemimpin bangsa ini bukan? pantas jika publik saat ini bertanya, punya hutang budi apa Indonesia kepada Amerika, sampai-sampai presidennya menurut saja dengan kontrak perpanjangan ini? Tidak kah dikaji ulang? Lalu difikirkan matang-matang, baru diambil kesimpulan? Tidak boleh bertindak sembrono jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, bagai air didaun talas, itu mungkin peribahasa yang cukup layak diberikan kepada kepada pemimpin negara dengan mental payah seperti itu.

Dimana Ugensi UUD No 35 tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah(9)?

Sedari dulu tanah Papua urusan sosial dan politiknya selalu bergejolak. Ketidakadilan yang mereka terima tentu berkaitan dengan hak mereka untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan landasan UUD otonomi daerah. Bagaimana mereka akan mengelola secara mandiri jika Freeport mengusai sebagian wilayahnya? Jika pada akhirnya  mereka harus berontak dan bergejolak, maka adalah sesuatu yang wajar bukan? Jadi jangan pernah menganggap mereka tidak pernah berfikir, justru dalam keadaan seperti itu, akan memicu lahirnya pemikiran dan pergerakan yang masive dan sporadis. Perlindungan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia Papua adalah program yang mendesak. Memberdayagunakannya berarti menganggapnya ada sebagai bagian dari diri kita.

Gadjah Mada Dari Papua

Jika ini sudah terjadi lalu apa yang bisa dilakukan? banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari bersikaplah adil kepada mereka. Berikan mereka hak untuk mengelola tanahanya sendiri dengan baik, berikan mereka kesempatan untuk mengenyam indahnya pendidikan yang layak. Bangun infrastruktur yang memadai sekaligus manusianya juga dalam waktu yang bersamaan. Hingga mereka merasa keberadaanya tidak pernah dianggap sebelah mata, dan merasa diberlakukan adil sebagai bagian negara.

Besar harapan para pemuda Papua memiliki mimpi yang besar seperti Mahapatih Gadjah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya dari kerajaan Majapahit yang fenomenal.  Berikirar dengan kesungguhan hati dan perbuatan akan menyatukan nusantara dalam kebineka tunggal ika-an. Pada akhirnya, Papua itu adalah Indonesia, bersamanya kita disebut sebagai nusantara. Indonesia itu tidak hanya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Jawa juga pulau-pulau lainnya. Tetapi ada juga Papua yang harus diajak berjalan beriringan dan tidak boleh ditinggalkan. Bersamanya kita akan tumbuh dalam keamanan, kenyaman dan dan harmoni. Semoga.

 

DAFTAR KUTIPAN

  1. Kompas.com, 2013. Potret Pendidikan di Kabupaten Asmat. http://regional.kompas.com/read/2013/07/04/1813406/Beginilah.Potret.Pendidikan.di.Kabupaten.Asmat di akses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 20.22
  2. Kompas.com. 2013. Pentingnya Pendidikan dalam Otsus PapuaBarathttp://www.kompasiana.com/rikaprasatya/pentingnya-pendidikan-dalam-otsus-papua-barat_55127395a333117a56ba8592 di akses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 20.34
  3. Program UNFGI. Percepatan Pembangunan Kesahatan, Pemprov Papua bentuk UP2KP. http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/en/unfgi/innovation-news/338-percepat-pembangunan-kesehatan-provinsi-papua-bentuk-up2kp di akes pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 20.28
  4. KM ITB. 2011. Kasus Freeport: Bagaimana Nasib Papua? http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/ diakses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 20.40
  5. SindoNew.com. 2015. Freeport dan Nasionalisme Orang Papua.http://daerah.sindonews.com/read/1066955/29/freeport-dan-nasionalisme-orang-papua-1449249816 diakses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 20.44
  6. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Bumi, Air Dan Kekayaan Yang Terkandung Didalamnya Dikuasai Negara Dan Diperuntukan Sebesar Besarnya Untuk Rakyat. http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf di akses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul 21.44
  7. Badan Pusat Statistik. 2015. Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen. http://bps.go.id/brs/view/1158 di akses pada tanggal 7 Desember 2015, Pukul 17.41
  8. Kompas.com. 2015. Dalam 20 tahun Penerimaan Negara dari Freeport Mencapai 15,2 Miliar dolar. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/27/1545478/Dalam.20.Tahun.Penerimaan.Negara.dari.Freeport.15.2.Miliar.Dollar.AS di akses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul  21.15
  9. UU 35 tahun 2008.  Penyelenggara khusus Bagi Provinsi Papua. file:///D:/My%20Documents/Downloads/–229-264-PP35_2008.pdf diakses pada tanggal 8 Desember 2015, Pukul  21.47

 

 


Download PDF

LEBAK, SEBUAH EPISODE PENJAJAHAN GAYA BARU

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

LEBAK, SEBUAH EPISODE PENJAJAHAN GAYA BARU

Oleh : Gigin Ginanjar

Negeri Multatuli (Bahasa latin: Aku yang Banyak Menderita)

            Kisah tentang Kabupeten Lebak tidak pernah terlepas dari daerah Cikotok sebagai penghasil Emas yang pernah berjaya pada masa kolonial. Sumber daya alam yang melimpah ini sudah sejak lama diketahui para menjajah sejak dulu tahun 1836 untuk kemudian dimonopoli sebagai kekayaan penjajah saat itu. Pada tahun 1942-1945 penjajah Belanda dibawah pimpinan Mijnbouw Maaatsa Haapy Zuid Bantam mulai mengeruk untuk yang pertama kalinya kekayaan bumi Lebak, kemudian upaya ini dilanjutkan Misui Kosha Kubushiki saat Indonesia dalam penjajahan Jepang sampai tahun 1968(1).  Negara baru mengelolanya dibawah PN. Antam (UPEC) setelah sekian lama dan sudah mulai habis tentunya. Saat ini, area tambang emas Cikotok yang pernah menjadi lumbung emas telah masuk pasca produksi, kandungan emasnya berada pada kadar yang rendah.

Kisah Lebak juga dibumbui dengan sebuah karya yang pernah mengguncang dunia, Edward Doweus Dekker atau Multatuli sebagai nama samarannya. Pernah menerbitkan karya berjudul “Max Havelaar” atau Lelang Kopi Dagang Belanda. Multatuli adalah seorang belanda yang telah melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa Lebak setingkat Bupati kala itu, yaitu R.T.A Kartanata Negara (1830-1865), bupati dianggap telah sewenang-wenang terhadap rakyatnya(2). Rakyat rela memberikan satu-satunya hewan peliharaan mereka kepada bupati atau membersihkan halaman kediaman bupati dengan cuma-cuma. Hal ini dianggap Multatuli sebagai sebuah pemerasan, sementara bupati mengganggap itu sebagai Privilege untuk dirinya. Faham ini disebut Hermenteus(3), yaitu pandangan terhadap suatu kasus sesuai kondisi sosial budaya waktu tertentu. Multatuli yang dibesarkan dalam tradisi barat tidak memahami budaya politik tradisional yang berlaku saat itu.

Introduksi Spesies Ras Mongoloid

Saat ini nama Multatuli disematkan menjadi sebuah jalan di Lebak, menjadi simbol perlawanan ketidakadilan di Lebak, saat ini juga  Lebak memperingati hari jadinya yang ke-187. Usia yang cukup tua bagi sebuah kabupaten untuk maju dan sejahtera karena merupakan yang terluas di Banten, luasnya 35,46%  dari total luas keseluruhan(4). Sayangnya Luasan wilayah tidak dibarengi dengan pengelolaan yang optimal, padahal potensial untuk dikembangkan dalam banyak sektor, mulai dari sektor parawisata, pertanian, pertambangan dan hasil alam lainnya.

Salah satu sektor industri yang berdiri di Kabupaten Lebak yaitu PT. Cemendo Gemilang. Perusahaan ini merupakan industri semen yang tepatnya berada di Kecamatan Bayah, sekitar 135 km dari ibukota provinsi dan 120 km dari ibukota kabupaten.  Berdirinya industri ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mensejahterakan penduduk lokal yang bermukim disekitar kawasan tersebut. Peningkatan kualitas hidup bisa ditopang karena sudah pasti adanya industri akan memerlukan sumber daya manusia sebagai penggerak motor perusahaan.

Sayangnya pendidikan di kabupaten Lebak masih menjadi salah satu yang sulit di akses, hal ini dibuktikan dengan presentase penduduk lebak yang bisa membaca dan menulis huruf latin yaitu 37,61%(5). Keadaan ini menyebabkan sumber daya manusia di Lebak masih belum diminati sektor induustri sebagai tenaga kerja. Sehingga pihak perusahaan lebih memilih mendatangkan para pekerja dari negara China(6). kedatangan orang China (Ras Mongoloid) sebanyak 700 orang yang mengintroduksi kawasan bayah dan sekitarnya, justru dikhawatirkan menimbulkan masalah seperti adanya kecemburuan sosial masyarakat lokal yang harusnya diberdayakan(7), akan tetapi akhirnya hanya jadi penonton saja, jikapun bekerja hanya mennjadi pekerja kasar saja.

Kompetisi Intraspesifik

Adanya orang China yang datang ke Lebak pada tahap lebih lanjut akan menyebabkan adanya persaingan. Persaingan tersebut karena adanya interaksi dalam penguasaan sumber daya yang jumlahnya terbatas, yaitu pekerjaan. Interaksi yang terjadi berupa Kompetisi Intraspesifik dimana dua kelompok yang sama berada dalam suatu relung ekologi yang sama dihadapkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang juga sama. Menurut Fachrul adanya dua persaingan dalam sistem ekologi yang saling berinteraksi dalam komunitas yang sama akan menyebabkan kondisinya menjadi stress(8). Lebih lanjut menurut Begon et al., bahwa pada tahap yang lebih jauh persaingan ini akan berpengaruh terhadap sebaran dan evolusi mahluk hidup itu sendiri. Akibatnya kepunahan satu spesies yang kalah dari kompetisi dalam lingkup lokal(9).

Jika dianalogikan yaitu persaingan orang Yahudi dan Arya ketika Perang dunia II di Jerman dibawah kepemimpinan Adolf Hitler. Orang Yahudi menunjukan kemampuan bersaing yang hebat walaupun jumlah mereka minoritas saat itu, perlahan hal ini menimbulkan kecemburuan dan pada tahap yang lebih lanjut timbul adanya kebencian orang Jerman terhadap Yahudi sehingga muncul gerakan pembantaian yahudi kala itu.  Jelas membiarkan China masuk, sama halnya membiarkan ikan piranha ke Indonesia. Ikan piranha merupakan predator yang memiliki kemampuan untuk memangsa ikan-ikan lain di Indonesia. Perlahan tapi pasti  ikan  ini akan menguasai sumber daya alam secara keseluruhan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang masuknya ikan Predator tersebut masuk keindonesia.

Episode Penjajahan Gaya Baru

Tugas kita bersama pemerintah Pusat dan Daerah  untuk membekali warga dengan kemampuan yang cukup dan  memadai. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan pemberian pendidikan yang cukup, jika perlu sampai tingkat universitas. Bagaimanapun pendidikan merupakan investasi terbesar bangsa ini yang belum sepenuhnya kita sadari. Negara maju seperti Finlandia, Jepang dan Singapura mereka serius terhadap pendidikan. Karena mereka meyakini, 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memanen hasilnya dari apa yang mereka tanam hari ini.

Sadar ataupun tidak hari ini kita telah kembali kemasa kelam lagi seperti dulu. Sebuah penjajah oleh kolonial Belanda dan Jepang. Hanya aktornya saja yang berubah yaitu menjadi China. Ini merupakan penjajahan gaya baru, karena pada dasarnya sama saja, kita tetap dijajah. Penjajahan gaya baru ini dikemas sebagai upaya dalam balutan mitra kerja. Bukankah sebenarnya Indonesia bisa mengelolanya sendiri? tanpa mesti campur tangan China? Sayangnya, lagi-lagi kebijakan pemerintah tidak pernah berpihak untuk rakyat. Para petinggi negara yang seharusnya mengaspirasikan suara rakyat malah mengorbankan masyarakat lagi pada akhinya. Telah lama rakyat menderita dan berharap pemimpin mereka perduli tentang nasib rakyatnya. sayang, mereka teramat sibuk untuk mendengar rintihan dan jeritan rakyat yang teramat menderita. Ketidakadilan terjadi lagi hari ini, seperti dahulu saat Multatuli menentang ketidakadilan? Akan adakah Multatuli yang lahir dinegeri ini? Yang geram dengan kebijakan para penguasa.  Semoga.

DAFTAR KUTIPAN

  1. Lubis, N.H., E. Saringendyanti., A. Nugraha., M. Falah., R. Syahputra. 2006. Sejarah Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Universitas Padjadjaran-Bandung. xx+ 383 hlm.
  2. _____________,2006. Sejarah Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Universitas Padjadjaran-Bandung. xx+ 383 hlm.
  3. _____________,2006. Sejarah Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Universitas Padjadjaran-Bandung. xx+ 383 hlm.
  4. BPS Provinsi Banten, 2011. Banten dalam angka. BPS Provinsi Banten. ixxxviii+ 528 hlm.
  5. __________________, 2011. Banten dalam angka. BPS Provinsi Banten. ixxxviii+ 528 hlm.
  6. Kompasiana, 2015. Implikasi Kerjasama Indonesia-China: Masuknya Ribuan Pekerja Cina di Lebak dan Papua. http://www.kompasiana.com/lahagu/implikasi-kerjasama-cina-indonesia-masuknya-ribuan-pekerja-cina-di-banten-dan-papua_559792bad67e619d07b176dc di akses pada 10 Desember 2015, Pukul 07.40
  7. Merdeka.com, 2015. Warga Lebak Mengeluh Banyak Buruh China Buang Besar Sembarangan. http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-lebak-mengeluh-banyak-buruh-china-buang-air-besar-sembarangan.html di akses pada tanggal 10 Desember 2015, Pukul 07.42
  8. Fachrul, M. F. 2008. Metode Sampling Bioekologi. Bumi Aksara, Jakarta: viii+198 hlm.
  9. Begon ,J.L. Harper and C.R. Townsend. 1990. Ecology: Individual, Population, and communities. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. Publisher

 

 

 

 


Download PDF

Hukum Adat Pengelolaan Getah Damar Pinus oleh Masyarakat Krui Pesisir Barat Provinsi Lampung

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Indonesia memang dikaruniai tuhan dengan sumber daya alam yang kaya. Bersama dengan sumber daya manusia, maka sumber daya alam merupakan milik ekonomi utama negara. Secara ilmiah dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan perkataan lain sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Pengelolaan sumber daya alam dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki sumber daya alam agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Ada istilah bahwa manusia dapat memengaruhi alam, dan alam dapat memengaruhi manusia. Hal tersebut sangat jelas bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam disebabkan oleh manusia, banyak sekali adat istiadat di Indonesia yang menerapkan bersatu dengan alam sebagai bukti bahwa sesungguhnya manusia dapat hidup sejahtera dengan mengelola sumber daya normal dan sesuai kaidah (tidak berlebihan).

Adat istiadat adalah kaidah di masyarakat yang dianggap sakral dan berhubungan dengan tradisi masyarakat serta dilakukan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, hidup dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran Adat Istiadat Masyarakat Krui dalam Pengelolaan Getah Damar Pinus

Krui sebagai daerah pesisir yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat berpotensi tinggi untuk pariwisata pantai. Keindahan pantainya yang sangat alami membuat banyak wisatawan mancanegara berkunjung untuk menyaksikan betapa indahnya alam pantai yang disajikan di daerah Krui. Namun terlepas dari keindahan alam pantainya, masyarakat krui mempunyai cara yang unik untuk pengelolaan getah Damar Pinus yang merupakan salah satu komoditi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Damar Pinus (Shorea javanica) telah diolah di Krui sejak bertahun-tahun. Para penguasa Belanda pada masa penjajahan menggunakannya sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk seperti pernis, cat, tinta, kemenyan dan kosmetik.

Hingga saat ini, masyarakat Krui terus melindungi pohon Damar Pinus yang merupakan warisan dari nenekmoyang mereka. Pohon Damar Pinus berjejer indah menghiasi daerah bukit di wilayah pesisir. Masyarakat krui dalam mengelola perkebunan Damar Pinus mempunyai hukum adat yang bertujuan untuk melindungi Damar Pinus. Setiap orang yang melakukan penebangan pohon Damar Pinus adalah tindakan pelanggaran hukum, dan apabila ada masyarakat yang melakukanya maka akan dihukum untuk menanam pohon Damar Pinus yang baru.

Uniknya dari masyarakat Krui dalam menjaga pohon tersebut adalah setiap calon pengantin harus menanam pohon Damar Pinus sebelum menikah, sebeb menanam pohon Damar Pinus merupakan syarat wajib untuk semua masyarakat Krui jika hendak melangsungkan pernikahan. Beberapa masyarakat Krui percaya bahwa mereka bisa berkomunikasi (bicara) dengan pohon Damar Pinus tersebut dan bahkan selama bertahun-tahun, orang tua di Krui mengatakan kepada anak-anak mereka, “jika kamu butuh uang untuk membayar biaya sekolah anak-anakmu, maka berbicaralah dengan pohon Damar”.

Dan sekarang banyak orang Krui telah sukses dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sejak orang tua mereka membudidayakan Damar Pinus, artinya status sosial mereka meningkat akibat dari hasil pengelolaan getah pohon Damar Pinus. Pohon Damar Pinus adalah sumber utama pendapatan bagi masyarakat Krui. Setiap minggu, para petani mengumpulkan getah dan apabila sudah cukup banyak  mereka akan menjualnya ke pengumpul.

Selain sebagai media resapan air, pohon damar pinus juga berfungsi sebagai daerah penyangga bagi upaya konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Pada tahun 1997, Pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru kepada masyarakat krui, atas komitmen mereka terhadap kelestarian Damar Pinus melalui hukum adat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam akan berhasil apabila adanya dukungan dari pemerintah dan kebudayaan setempat, sebab dukungan pemerintah saja tidak akan cukup untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam. Kehidupan dengan keserasian antara manusia dengan alamnya akan membuat kesejahteraan berlangsung lama dan juga akan munculnya keseimbangan yang baik. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan partisipasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam agar Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan karakter.

ditulis oleh Dyah Nawang Wulan

Daftar Referensi

Katili. 1993. Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional

Artha Dinata. 2009. https://arthaliwa.wordpress.com/2009/06/24/damar-dan-cara-masyarakat-krui-melestarikan-lingkungan-hidup/ (diakses pada, 08 Desember 2015 pukul 12.45)


Download PDF

Hutan Lindung Sebagai Sumber Energi Listrik Masyarakat Desa Cipeteuy

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
IMG_20140303_101050

Hutan lindung merupakan sebuah public goods yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung sudah jelas  mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan debit air yang berasal dari hujan sehingga menjadi tempat buffering agar siklus air yang jatuh ke permukaan bumi tidak langsung menuju ke laut. Hal tersebut dapat memberikan peran agar tidak terjadi banjir di daerah hilir sungai. Banyak sekali fungsi dari hutan lindung yang saat ini masyarakat indonesia ketahui secara awam. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui juga bahwa hutan lindung yang mempunyai tegakan hutan yang rapat,  menyimpan cadangan air  yang menjadi cikal bakal sumber mata air berada dan manghasilkan aliran hulu air sungai dapat menjadi sumber energi terutama sumber energi listrik.

Banyak yang mengetahui bahwa sumber listrik sebagian besar dihasilkan oleh beberapa pembangkit listrik besar yang mebutuhkan tenaga dari sumberdaya alam mineral seperti panas bumi, batu bara, minyak bumi dan gas alam. Keberadaan sumberdaya alam mineral tersebut tidak akan terus menerus tersedia di alam kita khususnya di Indonesia. Selain itu, sumberdaya alam non mineral yang digunakan seperti bendungan buatan atau DAM, mempunyai biaya pembangunan serta perawatan yang cukup besar sehingga perusahaan negara yang bergerak dibidang kelistrikan, Perusahaan Listrik Negara (PLN)  lebih memprioritaskan pembangkit listrik dengan bantuan panas bumi atau batubara. Hutan lindung yang memiliki kontur yang curam dan rata – rata mempunyai sungai yang setiap tahun mengalir karena hutan lindung memiliki fungsi sebagai penahan air hujan dapat menjadi tempat yang strategis untuk permulaan pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang dikenal juga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkit berkapasitas kecil dan dapat dikembangkan oleh masyarakat dikarenakan alat dan bahan yang digunakan lebih sederhana dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dalam hal ini PLTMH dapat menjadi tahap awal untuk inovasi pengembangan pembangkit listrik di Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan dapat memberikan dampak yang positif untuk kemajuan perekonomian daerah pedesaan yang belum terjangkau sarana listrik yang disediakan pemerintah.

Masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung merupakan masyarakat yang menjadi pioner PLTMH. Masyarakat di sekitar hutan memiliki banyak andil dalam menjaga kondisi hutan agar tetap utuh dan terjaga oleh gangguan pihak luar. Memang , banyak sekali adanya oknum di dalam masyarakat maupun pihak luar yang semena-mena merusak tatanan hutan dengan kegiatan illegal loging dan pembakaran lahan demi kepentingan pribadi, tetapi sebagian masyarakat yang peduli terhadap alam sekitarnya akan terus menjaga dan memanfaatkan sumberdaya dengan seimbang dan lestari. Adanya konflik tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar hutan butuh mempunyai sebuah indikator untuk mereka agar dipaksa menjaga tegakan hutan agar tetap lestari dan sekaligus memberikan manfaat secara langsung untuk mereka. Menjaga hutan lindung bukan hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat di sekitar hutan tetapi akan menjadi kebutuhan yang secara langsung akan terus dilestarikan. Salah satu pengembangan PLTMH diselenggarakan di Desa Cipeteuy, Kabupaten Sukabumi.

Desa Cipeteuy merupakan salah satu tempat terpencil di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Memiliki Kurang lebih 150 kelompok keluarga, mereka mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani sayur. Desa Cipeteuy merupakan salah satu desa yang bertepatan di kaki gunung Halimun Salak sehingga masyarakat di Desa Cipeteuy sangat menjaga kelestarian hutan di daerah tersebut. Masyarakat yang sengaja ke hutan biasanya hanya mencari beberapa kayu bakar untuk memasak. Desa tersebut masih terbilang sangat jauh dari kehidupan kota yang serba ada, tetapi mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap hutan. Masyarakat Desa Cipeteuy percaya hutan lindung tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang harus dijaga sebaik mungkin. Pada saat kebutuhan kayu semakin meningkat dan daerah tersebut pernah di kelola oleh BUMN Perhutani, deforestasi ditempat tersebut terus meningkat. Oknum yang berkesempatan memburu rente dari penjualan kayu – kayu tersebut berasal dari luar dan bukan masyarakat Desa Cipeteuy. Karena terjadi banyaknya deforestasi akhirnya Desa Cipeteuy dimasukan dalam tata kelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak dibawah kepengurusan BKSDHA.

PLTMH Cisalimar, yang berada di Desa Cipeteuy dibangun sejak tahun 2004 dibantu oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) dan di fasilitasi oleh IBEKA (Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan) dibawah pimpinan Ibu Tri Mumpuni. Pihak stakeholder luar memfasilitasi dana, material dan mesin yang dibutuhkan untuk membangun sebuah PLTMH. Masyarakat sekitar bergotong royong dalam melaksanakan pembangunan PLTMH tersebut sehingga berjalan dengan lancar. Dalam kondisi yang baru dibangun, pihak stakeholder yang terkait memberikan arahan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Cipeteuy dalam mengoperasikan mesin PLTMH tersebut. PLTMH memberikan awalan yang baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuat kehidupan kelembagaan desa menjadi hidup kembali. Seiring berjalannya waktu, tahun 2005 dibentuk organisasi yang bertanggung jawab dalam mengurus keberlanjutan dari PLTMH tersebut dan menjadi cikal bakal dibentuknya Koperasi Masyarakat Desa Cipeteuy yang  berbasis swadaya masyarakat. Kelembagaan masyarakat tumbuh karena dibangunnya sebuah koperasi masyarakat.

Koperasi tersebut berfungsi sebagai perangkat desa yang mengatur administrasi dari keberlanjutan PLTMH serta kebutuhan listrik masyarakat. Dengan listrik 100-150W/KK masyarakat hanya membayar Rp 15.000,00 untuk biaya perawatan dan pemeliharaan PLTMH. Walaupun kapasitas listrik yang dijatahkan per KK sangatlah kecil, tetapi masyarakat terbantu dengan adanya lampu pijar yang menyala. Masyarakat tidak perlu menggunakan lilin atau lampu minyak untuk penerangan, karena pada saat tersebut listrik merupakan barang berharga yang tak ternilai harganya. Selain itu para pengurus organisasi PLTMH tersebut berkewajiban untuk menjaga dan merawat PLTMH agar tetap terjaga dengan baik. Proses kerja yang dilakukan PLTMH dibantu oleh mesin turbin air dan generator sederhana berkapasitas sedang yang dapat menghasilkan daya sekitar 50 KW. Air yang dibendung oleh dam akan dialihkan ke saluran intake. Intake merupakan sebuah ornamen struktur bangunan sipil dari PLTMH yang berfungsi mengalihkan air yang telah dibendung, ke saluran yang akan menuju ke mesin PLTMH yang dibantu oleh turbin air. Saluran tersebut dibuat dengan kontur yang lebih rendah agar gerak debit air yang lebih cepat dapat menggerakan turbin yang nantinya akan menghasilkan energi listrik dari generator.  Kendala yang dihadapi dalam perawatan dan pemeliharaan mesin PLTMH yaitu ketika hujan sampah-sampah daun yang biasa dibuang masyarakat kesungai karena menurut mereka sampah daun merupakan sampah organik yang mudah terurai justru mengganggu jalannya masuknya air ke jalur Intake. Sehingga pengawas PLTMH perlu melakukan survey untuk membersihkan saluran intake agar air dapat mengalir dengan semestinya. Selain itu masalah yang dihadapi yaitu pemeliharaan pada mesin turbin yang perlu dilumasi dengan pelumas khusus agar mesin tidak mudah panas. Mesin PLTMH dilumasi secara teratur yaitu sebulan sekali.

Pada tahun 2014, PLTMH Cisalimar masih beroperasi. Semakin berkembangnya kehidupan desa, masyarakat telah mendapatkan akses listrik dari PLN. Kondisi tersebut tercipta atas dasar sudah diabangunnya jalur infrstruktur ke dalam Desa Cipeteuy. Salah satu faktor yang membuat infrastruktur tersebut dibangun yaitu karena adanya PLTMH Cisalimar yang menjadi cikal bakal listrik desa yang mandiri. Masyarakat desa semakin berkembang dalam mengelola kawasan mereka mulai dari pertanian,wiraswasta dan jasa transprotasi desa. Keberadan PLTMH Cisalimar sangat membantu dalam berkolaborasi dengan listrik yang difasilitasi oleh PLN. Apabila listrik PLN mati karena pemadaman bergilir, listrik dari PLTMH dapat membantu sebagai cadangan agar penerangan desa tetap tercipta. Masyarakat merasa PLTMH harus tetap dijaga kelestarianya dan keberlanjutannya karena dengan menjaga PLTMH mereka akan sekaligus menjaga hutan. Apabila PLTMH tidak ada, masyarakat tidak dapat merasakan langsung keuntungan yang didapat dalam menjaga kelestarian hutan. Walaupun terlihat pamrih, tetapi hal tersebut dapat mengurangi pola hidup masyarakat sekitar hutan maupun di luar hutan yang merusak hutan lindung sehingga masyarakat akan selalu sadar akan kebutuhannya mendapatkan sarana listrik dengan menjaga kelestarian hutan lindung.

PLTMH Cisalimar merupakan salah satu contoh indikator sistem pengembangan kelembagaan desa yang terpadu. Apabila diteliti dengan baik banyak sekali manfaat yang didapat apabila stakeholder yang dapat memberikan sarana tersebut untuk masyarakat desa, khususnya masyarakat desa yang tinggal di hutan lindung. Manfaat yang diraih bukan hanya sekedar keuntungan secara materil bagi penyelenggara proyek swasta yang membangun PLTMH tersebut sehingga tercapai profit share dan keuntungan administrasi bagi penyelenggara proyek pemerintah yang memenuhi program-program sosial saja, tetapi lebih kepada manfaat sosial yang tak terukur. Manfaat sosial tersebut memberikan dukungan moral agar masyarakat sekitar hutan dapat merasakan manfaat langsung dari Dareah Aliran Sungai yang mengalir karena adanya hutan lindung. PLTMH membantu revolusi polah hidup dan kelembagaan masyarakat desa yang terkenal tidak dapat berkembang dan menjadi pioner desa yang mandiri. PLTMH dapat menjadi salah satu solusi pengembangan listrik yang mandiri dan mendukung terciptanya kemerataan energi listrik di seluruh pelosok negeri dan menjadi solusi bagi keterbatasan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga manusia akan hidup selalu selaras dengan alam yang saling mendukung.


Download PDF

Antara Perda Sampah dan Sampah Perda

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
Memulung

Secara aturan, Bali menunjukkan langkah maju dalam pengelolaan sampah. Bali kini telah memiliki aturan hukum tentang pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yaitu Perda no. 5 tahun 2011. Perda tertanggal 27 Juni 2011 tersebut seakan menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi Bali dalam upaya mewujudkan Bali sebagai pulau clean and green. Komitmen hanya akan tetap menjadi komitmen jika aturan hukum yang dibuat gagal diimplementasikan. Walaupun perda tersebut telah dilengkapi dengan sanksi hukuman penjara ataupun sanksi dalam bentuk denda. Tantanganya sekarang adalah sejauh mana perda ini mampu diimplementasikan, tanpa selalu menyalahkan prilaku masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan?

Kata sosialisasi selalu menjadi kata yang ampuh dalam memasyarakatkan aturan yang ada termasuk perda pengelolaan sampah. Kegagalan sosialisasi selama ini justru terjadi karena target sosialisasi belum sampai pada pelaku yang bersentuhan langsung dengan masalah sampah, seperti ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga. Sosialisasi pada ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga menjadi penting karena ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga menjadi saluran akhir akan dikemanakan atau diapakan sampah tersebut? Apalagi volume sampah rumah tangga di Bali cukup tinggi. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali menunjukkan volume sampah rumah tangga di Bali mencapai 10.182,1 meter kubik per hari pada 2008. Jika sosialisasi pengelolaan sampah beserta aturannya sampai pada tingkat ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga maka pengelolaan sampah berbasis rumah tangga akan menjadi semakin maksimal.

Berbicara masalah pengelolaan sampah, tentu tidak lepas dari masalah ketersediaan infrastruktur. Dalam pasal 7, poin (d) Perda pengelolaan sampah provinsi Bali termuat bahwa tugas dan wewenang gubernur yaitu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah akan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Paling tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang disembarang tempat. Keterbatasan ketersediaan sarana tempat pembuangan sampah tidak jarang menyebabkan masyarakat membung sembarangan termasuk membuang ke badan sungai. Jadi tidaklah beralasan jika masyarakat dikatakan tidak sadar akan pengelolaan sampah jika ketersedian tempat sampah tidak memadai bahkan tidak tersedia. Padatnya pemukiman di sekitar sungai terutama di wilayah Kota Denpasar menjadi bukti bahwa ketiadaan tempat sampah di sekitar daerah sungai menyebabkan cukup banyak sampah yang dibuang ke sungai. Memang akan sangat membosankan mengatakan bahwa sungai bukan tempat sampah besar jika kenyataanya tidak ada tempat sampah untuk menampung sampah masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.

Permasalahan lain dalam hal pengelolaan sampah adalah masalah pengangkutan sampah. Dalam pasal 21 disebutkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangkutan sampah. Pada kenyataanya sampah sering tidak terangkut hingga beberapa hari dengan alasan keterbatasan armada angkut dan jumlah personil. Dengan kondisi seperti ini apakah masih layak menyalahkan masyarakat dengan mengatakan masyarakat belum sadar dalam pengelolaan lingkungan. Pada pasal 21 poin (b) bahkan menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan alat angkut sampah yang terpilih. Jika bunyi ayat tersebut kembali dibandingkan dengan implementasi di lapangan terlihat selama ini sampah malah dicampur kembali diatas truk pengangkut. Apalagi sampai saat ini tidak ada truk pengangkut yang memiliki penampungan sampah organic dan anorganik.

Satu hal yang cukup menarik dicermati dalam perda pengelolaan sampah provisi Bali adalah keberadaan sampah spesifik. Sampah spesifik yang dimaksud adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun sayang dalam perda tidak dijelaskan seperti apa harusnya pengelolaan yang dapat dilakukan terhadap sampah B3 tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah hal ini yang kemudian menyebabkan sampah yang masuk kategori B3 pengelolaanya dicampur dengan sampah rumah tangga? Padahal seharusnya sampah B3 harus mendapatkan perlakuan khusus seperti sampah dari dokter klinik atau dokter praktek umum serta sampah dari apotek. Selain itu pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah B3 tidak dapat digabungkan dengan sampah lainnya.

Kedepan pemerintah provinsi Bali dan kabupaten kota di Bali perlu mengevaluasi kembali implementasi pengelolaan sampah. Jangan sampai aturan yang dibuat hanya untuk membela diri dari tudingan masyarakat yang menyatakan pemerintah gagal dalam melakukan pengelolaan sampah. Begitu juga jangan sampai pemerintah terus menerus menyalahkan masyarakat yang tidak sadar dalam menjaga kebersihan. Perda pengelolaan sampah seharusnya menjadi pedoman bersama dalam menangani masalah persampahan di Bali. Jangan sampai aturan tetang pengelolaan sampah hanya menjadi sampah aturan di waktu-waktu mendatang. Upaya membangun pola pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga memang akan sangat membantu, tetapi keterbatasan lahan dan produksi sampah yang lebih tingggi dari kemampuan mengolah akan menyebabkan masyarakat membuang keluar rumah.

Oleh : I Nengah Muliarta

 

 


Download PDF

Revitalisasi Hutan Kota Malabar: Ekonomi atau Ekologi?

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

hutan-malbar-malang_20150818_193151

Proses pembangunannya minim pengerasan dan tak ada penebangan pohon. Sehingga proses revitalisasi yang menghabiskan anggaran Rp 2.5 miliar dari tanggungjawab sosial perusahaan akan bermanfaat bagi publik. Hutan Malabar menjadi bersih dan layak untuk kegiatan publik.”

Begitulah pernyataan walikota Malang sebagai tanggapan atas protes aktivis terhadap rencana revitalisasi hutan kota Malabar yang dikutip dari tempo.co.id. Walikota merasa bahwa revitalisasi akan memberi manfaat yang sangat banyak terhadap kota malang. Mulai dari manfaat secara ekonomi dimana pemkot akan mendapat penghasilan dari iklan, lalu ada perputaran ekonomi yang baik disekitar lingkungan hutan kota Malabar, dan revitalisasinya pun merupakan dana CSR (corporate social responsibility) dari PT Otsuka.

Hutan kota merupakan suatu lanskap atau bentang alam yang sangat baik bagi lingkungan fisik perkotaan. Secara prinsip hutan kota mempunyai banyak manfaat penting dimulai dari penyediaan udara bersih, sebagai ruang terbuka hijau, sebagai drainase, dan tempat hidup beberapa satwa liar. Namun demikan, Menurut Daryadi et.al. (2002), sejalan dengan berjalannya waktu, lanskap secara terus menerus berubah. Perubahan ini merupakan bagian dari proses evolusi. Perubahan atau degradasi lanskap bisa lebih cepat terjadi karena aktivitas manusia yang menjadikan perubahan amat berbeda bila dibandingkan dengan perubahan pada lanskap karena gangguan alam.

Lalu apakah master plan revitalisasi hutan kota Malabar merupakan suatu indikasi adanya degradasi lanskap tadi? Jika dilihat dari master plan revitalisasi hutan kota Malabar, ada beberapa desain yang dirasa tidak sesuai dengan konsep hutan kota. Seperti pembangunan amphitheater, jogging track dan kolam modern. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang akan mengundang lebih banyak manusia ke dalam hutan. Segi kebersihan dan keindahan hutanakan terganggu bahkan cenderung mengganggu satwa yang ada. Dan disini lah inisiasi degradasi hutan akan berlangsung. Manusia.

Pasca revitalisasi hutan kota Malabar nanti, kemungkinan besar akan meningkatkan kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut akan memberi peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, akan banyak bermunculan warung-warung di sekitar hutan. Walau pun saat ini keberadaan warung tersebut sudah eksis, namun peningkatannya tidak bisa diantisipasi. Alhasil, kebersihan dan keindahan hutan akan direduksi.

Saat ini pemkot sedang melakukan sebuah redesain master plan revitalisasi hutan kota Malabar. Jika memang tujuan revitalisasi adalah mengembalikan dan meningkatkan fungsi hutan kota, revitalisasi harus condong kepada dampak ekologis hutan. Hutan kota Malabar sangat dekat dengan keberadaan aktivitas manusia, seperti perumahan dan warung. Revitalisasi seharusnya berfokus terhadap pengurangan aktivitas manusia, bukan malah penambahan fasilitas yang mengundang lebih banyak orang untuk beraktivitas di dalam hutan. Hal ini cenderung menjadikan hutan Malabar sebagai bentuk baru: Taman Malabar.

Hutan kota merupakan bentuk persekutuan vegetasi pohon yang mampu menciptakan iklim mikro dan lokasinya di perkotaan atau dekat kota. Hutan di perkotaan ini tidak memungkinkan berada dalam areal yang luas. Bentuknya juga tidak harus dalam bentuk blok, akan tetapi hutan kota dapat dibangun pada berbagai penggunaan lahan. Oleh karena itu diperlukan kriteria untuk menetapkan bentuk dan luasan hutan kota. Kriteria penting yang dapat dipergunakan adalah kriteria lingkungan. Hal ini berkaitan dengan manfaat penting hutan kota berupa manfaat lingkungan yang terdiri atas konservasi mikroklimat, keindahan, serta konservasi flora dan kehidupan liar (Fandeli, 2004).

Dalam paparan tersebut, hutan kota diharapkan bisa menjadi sebuah simbol hutan alami yang berada dalam lingkungan fisik perkotaan. Hutan kota diharapkan memberi sebuah iklim mikro yang baik dan mendukung berbagai makhluk hidup. Desain hutan kota yang sejatinya adalah representasi dari hutan alami itu sendiri. Jika revitalisasi hutan kota Malabar tadi tidak mengacu pada hakikat tersebut maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan banyak gangguan secara fisik bagi perkotaan.

Kecenderungan pengembangan ekonomi hutan kota Malabar terlihat jelas dari master plan revitalisasi: peningkatan aktivitas manusia dalam hutan. Jika pemerintah masih mementingkan aspek ekonomi masyarakat sekitar hutan kota Malabar sebagai acuan dalam revitalisasi, maka langkah nyata yang bisa dilakukan adalah kajian valuasi ekonomi. Kajian ini bisa jadi menjaga keutuhan hutan kota tetapi masih bisa memberi dampak ekonomi positif.

Menurut Thampapillai dalam Sanim (1997) tujuan utama dari valuasi ekonomi barang-barang dan jasa lingkungan (environmental goods dan services) adalah untuk dapat menempatkan lingkungan sebagai komponen integral dari setiap sistem ekonomi. Dengan demikian valuasi lingkungan harus merupakan suatu bagian integral dan prioritas sektoral dalam mendeterminasi keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Implikasinya, diharapkan hutan kota Malabar masih bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi tetap menjaga hutan terhindar dari degaradasi.

Pemkot harus mampu menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi dari hutan kota Malabar, tidak bisa hanya condong ke aspek ekonominya saja. Jasa lingkungan dari manusia terhadap hutan harus terlihat nyata, hutan akan menjadi penyangga bagi fisik perkotaan, demikian juga hutan kota akan menjadi daya tarik bagi manusia. Peningkatan aktivitas manusia memang akan sulit dihindari, degradasi hutan nantinya akan terlihat nyata. Redesain yang berjalan saat ini harus mengacu pada formulasi dari valuasi ekonomi yang ramah lingkungan.

Jika aspek ekologi kurang dipertimbangkan dan cenderung pada daya serap ekonomi saja, maka bisa dikatakan ini adalah sebuah renovasi. Perubahan drastis dari hutan kota menjadi taman. Akan banyak dampak negatif yang timbul jika redesain tidak mendukung keutuhan hutan kota. Maka, dalam proses redesain pemkot harus punya langkah antisipatif dan mendukung aspek ekologi hutan kota.

 

Referensi

Daryadi, L., Q.A.B. Priarso, T.S. Rostian dan E. Wahyuningsih. 2002. Konservasi Lanskap. Alam, Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit: Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia/Indonesian Zoological Parks Association.

Fandeli, C. 2004. Perhutanan Kota. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.

Sanim, B. 1997. Metode Valuasi Sumberdaya Dan Jasa-Jasa Lingkungan. Makalah Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, 25 November 1996 – 9 Januari 1997. PKSPL. IPB Bogor.

Tempo.co. 2015. Aktivis Lingkungan Malang Tolak Revitalisasi Hutan Malabar. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/21/206693764/aktivis-lingkungan-malang-tolak-revitalisasi-hutan-malabar. (Diakses pada: 12-9-2015 pukul 16.40)


Download PDF

Masyarakat Adat : Pelestarian Bantaran Sungai

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Pagi itu, ratusan warga mulai membersihkan aliran sungai andagile. Hal yang biasa di kerjakan masyarakat saat bulan shafar tiba. Dari hulu hingga hillir semua bersih dari sampah. Aliran yang tersumbat turut di perbaiki. Usai membersihkan, mereka mulai menanam. Di sepanjang bantaran sungai, akan di tanami pohon bambu. Sementara untuk muara sungai (Desa Kotajin atau Pantai Minanga), akan di tanami pohon – pohon pelindung apa saja yang di bawa warga.

Lelah dengan semua itu, ada yang istirahat. Namun ada juga yang sibuk membangun bangsal (Masyarakat setempat menyebutnya tolitihu / sorlisige). Tempat itu yang nantinya akan di gunakan untuk berdoa. Lokasi bangsal sendiri berada di hulu sungai (Desa Buata).

Semua itu di persiapkan masyarakat jauh hari sebelum ritual budaya mandi shafar berlangsung. Sementara ritual ini memiliki arti tersendiri bagi mereka yang berada di kecamatan atinggola, kabupaten gorontalo uatara, provinsi gorontalo. Sesuai dengan namanya, ritual ini dilaksanakan pada hari rabu, minggu terakhir di bulan Shafar. Istimewanya adalah, masyarakat islam yang berjumlah 12.480 jiwa menganggap ritual ini bisa mencuci diri dari segala yang berhubungan dengan naas, baik itu yang terjadi sebelum atau nanti. Lainnya adalah, ritual ini satu – satunya di provinsi gorontalo. Meski daerah lain pun memilikinya. Seperti Ketapang (Kalimantan Timur), Kotawaringin (Kalimantan Tengah), Ternate (Maluku Utara) dan Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Meskit tujuannya sama, namun memiliki proses dan pelaksanaan yang beda dengan masyarakat atinggola.

Dari kebiasaan membersihkan aliran dan menanam di bantaran sungai, hal itu menandakan adanya pelestarian lingkungan. Melalui budaya ritual mandi shafar, masyarakat mampu mewujudkannya. Dan hal itu berlangsung setiap tahunnya. Dengan 10.298 jiwa yang menetap di lahan seluas kecamatan 264,55 meter persegi dan semuanya menanam, maka sungai tersebut di pastikan tidak akan pernah meluap hingga ke pemukiman warga jika sedang musim penghujan.

Pelestarian lingkunan bukan hanya sekedar di hulu sungai semata. Di hilir sungai terlihat pula ada penanaman pohon, namun bukan bambu. Melalui penanaman itu, ke asrian muara sungai pasti terjaga. Dengan kondisi pemanasan global saat ini, tentu ritual mandi shafar sangatlah berperan dalam menyumbang oksigen di seluruh provinsi gorontalo khususnya.

Pelestarian lingkungan bukan hanya terlihat di awal ritual. Di penghujung ritual, pemangku adat akan memberi pesan kepada Khalifah (Kepala Daerah) dan masyarakat, agar terus melestarikan ritual ini, serta selalu menjaga keseimbangan alam dan di tutup dengan menanam pohon mahono, jati, trambesi, meranti dan glodokan tiang (di hulu sungi).

Terlepas dari kepercayaan terhindar dari naas diri, masyarakat kecamatan atinggola telah berperan aktif dalam melestarikan lingkunagan di bantaran sungai. Konsep seperti itu telah tumbuh sejak abad ke 17 dalam massa pemerintahan raja Blongkod Gobel.

Sumber : Sumber Skripsi Noldy Gobel tahun 2013 dengan judul Transformasi Ritual Mandi Shafar di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.


Download PDF

Siapa yang Berkuasa di Hutan Borneo?

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

IMG_20151208_101504_webMatahari pagi bersanding dengan kabut yang baru saja ingin terangkat dari pucuk-pucuk dedaunan hijau di hutan batas negeri Indonesia-Malaysia. Hijaunya masih perawan, pepohonan tumbuh perkasa berjejer seluas gunung gemunung yang dibelah oleh sebuah sungai besar, Sungai Sembakung. Sungai yang pangkalnya dari dua negara. Satunya dari Indonesia, dan lainnya  dari Malaysia.

Orang-orang di hulu sungai ini memanggil dirinya dengan sebutan Masyarakat Adat Suku Dayak Agabag. Siapa yang tidak kenal dengan Suku Dayak? Dayak adalah suku besar di Kalimantan, dan memiliki banyak sub-suku, seperti Dayak Tagelan, Dayak Punan, Dayak Tidung, Dayak Kenya, Dayak Puduk, Dayak Agabag, dan masih banyak sekali sub-suku yang tersebar di dataran dan hutan Borneo. Suku besar yang mendiami hutan Borneo yang merupakan hutan dengan keanekaragaman biodiversitas.

Borneo menjadi rumah bagi lebih dari 15.000 jenis tanaman, 300 jenis pohon, dan 221 spesies mamalia. Sekaligus rumah bagi sekian banyak seni dan budaya yang menakjubkan. Hutan Borneo juga terkenal dengan sebutan hutan hujan tropis yang mendunia. Dengan tingkat curah hujan lebih dari 1200 mm per tahun, sehingga hutan Borneo masuk dalam tipe hutan evergreen. Hutan Borneo adalah hutan hujan tropis tertua di dunia yang telah berusia 130 juta tahun, tua 70 tahun dari hutan hujan tropis Amazon.1

Di utara Borneo, masyarakat suku Dayak Agabag telah bertahan hidup bersama hutan. Secara terminologi, masyarakat setempat mengartikan Agabag sebagai pakaian nenek moyang mereka yang menutup bagian perut ke bawah dengan cara melilitkan pengikatnya di pinggang. Suku Dayak Agabag inilah yang mayoritas bermukim dan hidup berkelompok di sepanjang sungai yang pangkalnya bercabang ini, hingga pada muaranya di daerah Sembakung. Tepat berhadapan dengan Pulau Tarakan, di Kalimantan Utara.

Ada banyak hal unik dan menarik pada kehidupan masyarakat adat Dayak Agabag ini. Mari kita mulai dari cara mereka bertahan hidup bersama hutan dan sungai. Sungguh orang-orang Dayak Agabag ini akan punah tanpa hutan dan sungai. Meskipun keadaan terkini, tidak kita temukan lagi masyarakat yang betul-betul hidup seratus persen dari hutan tanpa sentuhan modernisasi. Tetapi setidaknya, prinsip hidup kebanyakan mereka masih sangat berpegang pada tata aturan adat. Dan atas itulah, mereka mengklaim diri sebagai satu-satunya masyarakat adat terbesar di Indonesia yang mampu eksis dengan segenap kebiasaan dan adat istiadat nenek moyang mereka.

Secara administratif, kampung-kampung di hulu sungai ini masuk dalam wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara. Sebuah kecamatan yang memiliki 49 desa dan baru memisahkan diri dari Kecamatan Lumbis (Induk) empat tahun yang lalu.

Di tepi hulu sungai, terdapat beberapa kampung hingga ke pangkal air, baik kampung yang masuk dalam wilayah Indonesia maupun yang berbelok ke arah pangkal air di Malaysia. Dan di dalamnya terdapat beberapa desa. Inilah keunikannya, kampung ini merupakan penggabungan beberapa desa-desa kecil. Desa kecil ini sungguh adalah adalah desa pengecualian dari amanah dan syarat desa yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Faktanya, dalam satu kelompok, biasanya terdapat lima sampai sepuluh desa kecil. Dalam satu desa, hanya terdapat maksimal 30 kepala keluarga. Bahkan ada beberapa desa yang hanya berisi 10 kepala keluarga. Seperti beberapa di desa di Kelompok Sumentobol. Salah satu nama kelompok kampung di sepanjang hulu sungai Sembakung ini.

Masyarakat adat hulu sungai batas negeri ini terisolir dengan segala aspek-aspek kemajuan hidup manusia. Satu-satunya alat transportasi yang harus dipakai untuk sampai di kampung-kampung hulu ini adalah dengan menggunakan longboat, atau masyarakat lokal menyebutnya perahu tempel dari pusat kecamatan yang terbilang maju dalam beberapa perbandingan dengan kehidupan di hulu sungai akan menghabiskan waktu enam sampai belasan jam dalam berbagai kondisi dan tantangan alam yang dinamis.

Semua kampung di hulu sungai ini masih gelap gulita sebab tidak ada yang terlistriki oleh negara dan dipastikan tidak ada sinyal telefon sedikit pun dari semua provider. Jelas, ini tidak hanya sekadar ironi sebuah kampung Kalimantan yang merupakan lumbung batu bara negeri ini. Lumbung sumber energi listrik Indonesia.

Keunikan lainnya adalah bahwa, sebab rumitnya akses transportasi yang bisa membuka kehidupan masyarakat hulu ini. Maka segala pemanfaatan sumber daya alam akan berputar dan berakhir di kampung masing-masing. Transaksi jual beli hanya berlangsung pada barang-barang yang memang berasal dari luar. Barang-barang yang tidak mampu diciptakan sendiri oleh masyarakat seperti bensin, beras, gula, garam, dan semacamnya. Selain itu, semuanya masih bisa diatasi dengan sistem adat dan kekeluargaan. Untungnya, mata uang digunakan bertransaksi masih rupiah, padahal gerbang batas Malaysia sudah sangat dekat dan justru hanya pedagang dari Malaysia-lah yang datang menawarkan barangnya menggunakan perahu.

Pekerjaan utama mereka adalah mencari kayu gaharu di hutan belantara. Kayu yang harganya sangat mahal, bisa mencapai 500-an juta perkilogramnya. Mencari kayu gaharu bukanlah perkara mudah, terkadang ada unsur hoki di dalamnya.

Sekelompok orang yang biasa terdiri 3 sampai 5 orang, naik dan turun gunung menyasar satu persatu pepohonan gaharu yang dicurigai mengandung inti yang dimaksudkan. Pada perkara inilah, istilah hoki itu bisa ditafsirkan. Tidak semua mata akan menuju pada pohon gaharu yang mungkin berisi inti hitam itu. Sebuah pohon yang tumbang bisa jadi itulah pohon gaharu yang telah dicari berhari-hari bahkan berminggu-minggu di hutan.

Pekerjaan mencari kayu gaharu bukan tanpa aturan adat. Bahwa setiap desa itu memiliki wilayah hutan adat yang mereka jaga dan pelihara dengan cara mereka sendiri. Membatasinya dengan penanda tertentu sebagai batas hutan adat tiap desa. Pemberian denda melalui hukum adat masih terlihat lebih berkekuatan ketimbang aturan administratif atau hukum kenegaraan. Setiap siapapun warga wajib melapor dan membayar biaya sebelum memasuki hutan adat desa lain. Aturan ini terkhusus untuk keperluan mencari kayu gaharu. Bila hanya berburu babi, maka boleh saja tanpa izin dari ketua adat desa pemilik hutan.

Selain mencari kayu gaharu, tentu masyarakat hulu sungai ini membutuhkan asupan makanan. Sumber karbohidrat didapatkan dari ubi-singkong yang diolah menjadi tepung basah, dan orang setempat menyebutnya Ilui. Sebuah makanan khas masyarakat Suku Dayak Agabag yang selalu melengkapi hidangan makan pada lauk yang berkuah.

Sedangkan kebutuhan protein dan lemak di dapatkan dari babi hutan yang disediakan oleh hutan Borneo serta dari ikan batu yang tak pernah habis di dalam sungai. Namun babi hutan hanya mampu memenuhi untuk kebutuhan hidup sehari saja. Sebab, tidak ada alat yang mampu mengawetkan daging selama berhari-hari. Babi buruan yang didapatkan, adalah konsumsi bersama dalam sebuah kampung. Satu ekor dagingnya akan terbagi hingga habis di rumah-rumah tetangga terdekat. Selain itu, aturan adat kampung menegaskan untuk tidak memburu anak babi atau babi yang masih kecil. Bila ketahuan bisa jadi akan mendapat denda adat jutaan rupiah. Sedangkan terhadap ikan di sungai, juga diatur oleh adat bahwa hanya boleh menangkapnya dengan cara menjala atau memasang pukat kecil. Menggunakan setrum ikan atau meracun sungai adalah pelanggaran besar terhadap aturan adat, maka pasti akan mendapat denda adat.

Hutan selalu penuh dengan aroma kehidupan. Pada suatu saat, orang-orang di hulu sungai ini betapa merindukan kehidupan berbeda yang nampak maju yang ditawarkan oleh modernisasi. Wajah palsu modernisasi yang di dalamnya terbungkus rapi sejumlah agenda pembalakan dan pengerusakan hutan alami. Dalam situasi inilah, terdapat paradoks terhadap pelestarian hutan Kalimantan. Kehidupan modern telah di depan mereka, setelah jalan nasional Indonesia-Malaysia terbuka, maka tantangan dan pola hidup masyarakat adat dalam memandang hutan pasti akan berbeda. Oleh sebab itu, mari tetap kritis menghadapi situasi. Menjaga dan memeperjuangkan kelestarian hutan Indonesia.

 

]1  Caption Akun Instagram @eigeradventure

 


Download PDF

Partisipasi (Peran masyarakat lokal/adat) dalam keberhasilan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

“KEPENTINGAN PUBLIC ATAU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” ?.
06 December 2015, Menaen. I. Beri, Palu,Sulawesi Tengah.

“Hutan adalah sumber mata pencaharian kami dalam pemenuhan kebutuhan hidup”. Itulah pernyataan warga Ngapa (Kampung) Vatutela, kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang tinggal dalam wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA). Jika kita melihat kampung ini dari jauh, akan terekam oleh mata kegersangan disepanjang perbukitan-perbukitan dekat pemukiman warga setempat. Tetapi jika kita berpetualang dan melakukan eksplorasi dikampung ini, kita akan menjumpai warga ngapa Vatutela yang mayoritasnya adalah suku kaili Tara yang mempunyai kearifan lokal tersendiri dan menemukan banyak sekali sumber daya alam seperti Rimbunan hutan yang hijau dibalik perbukitan gersang yang dimana tempat ini dahulunya adalah “kampung tua” tempat perkebunan orang-orang terdahulu. Ada juga mata air, Perkebunan Kemiri, kebun Cengkeh, Rotan, dan perkebunan Rica yang dalam kearifan lokal warga masyarakat setempat selalu dijaga dan dilestarikan. Dalam menjaga dan melestarikan hutan yang menjadi sumber penghidupan ini, masyarakat setempat memiliki nilai kearifan lokal yang dikenal dikalangan ini dengan istilah Katumpua. Katumpua adalah daerah-daerah resapan air, daerah-daerah didalam hutan yang tidak boleh dikelola, daerah-daerah yang menurut “orang tua dulu” mempunyai penghuni. Kearifan lokal inilah yang selalu dilestarikan walaupun adanya program pipanisasi oleh PDAM dalam pengambilan air ditempat ini membuat keadaan katumpua terganggu bahkan menjadi kritis dan rusak.

Perkebunan masyarakat yang berada dalam hutan dibalik perbukitan gersang ini biasanya ditempuh dari pemukiman warga dengan berjalan kaki menempuh jarak ± 4-5 Km melewati pebukitan-perbukitan dan gunung yang terjal, dan menuruni lembah sungai yang dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah sungai Mavuta. Dengan beban kemiri, cengkeh dan rica dipundak, pekebun ini berjalan melewati jalan yang penuh tantangan ini hanya untuk menghidupi keluarga mereka. Kegiatan seperti ini sudah menjadi pekerjaan warga dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara turun-temurun. Disamping berkebun, ada juga hewan gembalaan warga seperti kambing, domba dan sapi yang dilepas begitu saja dihutan setiap harinya.

Wilayah Ngapa Vatutela yang secara administratif masuk dalam kawasan kota Palu ini tentu saja sangat mungkin untuk terpengaruh dengan kebiasaan hidup kota dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palu. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah, yang dalam BAB 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian ke 4 berbunyi ; “Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan perubahan apapun oleh aktivitas manusia dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan”. Warga dalam kawasan Taman Hutan Raya khususnya warga Ngapa Vatutela yang tidak terlalu memahami tentang perda ini apalagi dengan blok-blok hutan (yang entah dimana letaknya blok-blok ini dalam hutan warga yang sudah diklaim menjadi Taman Hutan Raya) yang tercantum dalam peraturan daerah Pemerintah kota Palu ini tentu menjadi was-was, “takut” dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi sebelumnya ini, karena aktivitas hidup mereka yang sangat bergantung dengan hutan yang sudah diklaim menjadi TAHURA ini. Jika kebijakan ataupun kinerja pemerintah seperti ini, maka mau dikemanakankah aktivitas warga yang menggantungkan kehidupannya pada hasil alam (hutan) ?

Dalam peraturan daerah (PERDA), tentang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang luasnya 7.128 Ha meliputi beberapa wilayah dikabupaten sigi dan kota Palu ini, dalam bab 1 pasal 1 bagian ke 7, tercantum; “blok tradisional adalah bagian dari kawasan hutan raya yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam”. Yang jadi pertanyaannya, Apakah ini untuk kepentingan masyarakat ?. tentu saja tidak. wilayah vatutela yang luas lahannya adalah 3.800 Ha (hasil pemetaan tim Yayasan Merah Putih) ini hampir sepenuhnya digunakan untuk aktivitas warga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti berkebun dan menggembalakan hewan gembalaannya. Bagaimana caranya kita katakan bahwa kebijakan ini untuk kepentingan rakyat seperti yang tercantum dalam perda jika kehidupan sehari-hari rakyat seperti itu ?.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih (YMP), Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) FISIP UNTAD dan warga masyarakat setempat, lahirlah kesepakatan untuk membentuk kelompok pemuda dengan tujuan menjadi tulang punggung dalam keberlanjutan kehidupan warga masyarakat setempat. Pada tanggal /??? dirumah pak RW 13 vatutela, Lembaga kepemudaan berhasil dibentuk dan sekarang aktif dalam pembukaan jalan menuju ke lahan perkebunan warga yang oleh warga setempat lebih leluasa menyebutnya dengan istilah Kantung Produksi. Kegiatan Pembukaan jalan menuju kantung produksi ini dilakukan oleh swadaya masyarakat sendiri, dari alat dan bahan kerja, pekerja sampai makan dan minum ditanggung oleh masyarakat setempat. Biasanya dimintai kontribusi dari seluruh warga masyarakat setempat sebesar Rp.10.000 untuk makan bersama seusai bekerja. Sebelum membuka jalan kekantung produksi, biasanya warga Vatutela melakukan upacara adat untuk meminta izin atau dalam kebiasaan warga dinamakan Tabe kepada “arwah penghuni hutan”. upacara adat ini dilakukan yakni secara simbolis melepaskan seekor ayam putih ditengah hutan dibawah rumah-rumahan kecil yang dibuat dalam upacara ini, dan sesajen-sesajen lainnya yang juga dihidangkan dalam rumah-rumahan ini. Jika ayam putih yang dilepaskan itu memakan sesajen yang telah dihidangkan, maka itu menandakan bahwa arwah penghuni hutan menerima maksut dan tujuan warga setempat yakni membuka jalan kekantung produksi. Setelah upacara adat tersebut dilakukan, wargapun dengan leluasa mulai bekerja membuka jalan kekantung produksi.
IMG_9486
Tanah masyarakat dimiliki oleh masyarakat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak semuanya untuk kepentingan publik, “apalagi jikalau hanya atas nama kepentingan publik untuk kebahagian segelintir orang”.
IMG_9434


Download PDF

“ESAY TEMUAN MENARIK MELALUI PERJALANAN ALAM BEBAS”

Kategori: Temuan Perjalanan Alam Bebas

TEMA

“Setetes Air” untuk Kehidupan

Air merupakan sumber kehidupan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, air menjadi hal terpenting karena manfaatnya yang begitu banyak tidak hanya untuk kebutuhan hidup manusia tetapi untuk makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Air tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk di konsumsi, untuk itu kelestarian lingkungan sangat perlu kita jaga bersama agar ketersediaan  air untuk di konsumsi terpenuhi. Sebagai salah satu unsur utama keberlangsungan makhluk hidup, air sangat berperan dalam aktivitas keseharian kita.

Namun, maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sangatlah mempengaruhi ketersediaan air. Kerusakan yang terjadi di mana-mana. Penebangan pohon untuk pembangunan, untuk perkebunan, pertambangan marak terjadi. Selain itu, pencemaran air baik di sungai, danau, laut juga terjadi. Bahkan air yang berada dalam tanah pun di keruk sebanyak-banyaknya yang  tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi kemudian. Tidak sampai di situ, cerita pilu negeri ini seakan-akan tidak pernah henti dijajah oleh para kelas-kelas social tertentu. Justru yang dekat dengan kekuasaan diberikan kebebasan untuk menanamkan investasinya  dengan iming-iming akan membantu rakyat negeri ini.

Kesejahteraan yang di ingikan oleh para penghuni negeri ini seakan hanya sebuah mimpi yang tak pernah akan terwujud. Segala bentuk sumber daya alam indoneisa justru dikelolah oleh bangsa asing sampai air pun di rampok oleh mereka, kita yang mempunyai sumber kekayaan ini hanya mendapatkan sisa-sisa yang tak pantas diterima oleh rakyat negeri ini yang memiliki kekayaan tersebut.

Situasi serta kondisi saat ini semakin menyedihkan, air yang selalu di dikirim ke perkotaan yang di ambil dari pegunungan secara besar-besaran melalui PDAM dan juga pengeboran air yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan, tentunya sangat mempengaruhi ekosistem air bawah tanah dalam jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan pemerintah melalui salah satu instansinya di bidang air tentunya berdampak pada masyarakat yang berada menetap di pegunungan. Situasi dan kondisi inilah yang sedang terjadi pada masyarakat adat Ngapa Vatutela yang masuk diwilayah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Apa yang terjadi pada masyarakat adat, yang mendiami wilayah pegunungan kambuno sangat menyedihkan akibat dari pembangunan yang semakin pesat khususnya di wilayah tondo. Pembangunan perguruan tinggi disertai dengan adanya perumahan dosen serta BTN roviga dan juga kos-kosan yang semakin banyak, akhirnya berdampak pada masyarakat adat Ngapa Vatutela dalam hal ini sungai yang dulunya debet airnya besar kini ibarat sebuah padang pasir yang terus mengalami kekeringan.

Dulunya warga masih dapat menanam tanaman di sekitaran bibir sungai, tetapi setelah terjadinya kekeringan semua tanaman mati. Kekecewaan dan juga kesedihan yang dirasakan warga vatutela sangatlah memperihatikan mereka tidak dapat lagi bercocok tanam disekitar pinggiran sungai, mereka harus ke gunung dengan menempuh waktu berjam-jam dan medan yang cukup ekstrem untuk dilewati serta sangat menguras tenaga, tetapi semua itu tidak membuat warga putus asa. Mereka terus berjuang untuk tetap bertahan hidup. Pembangunan yang seharusnya mensejahterakan tetapi itu tidak terjadi sama sekali di Ngapa (kampung) Vatutela. Pembangunan disatu sisi membutuhkan air disisi lain komunitas vatutela yang dulunya penyuplai sayur-mayur untuk masyarakat kota tidak lagi mampu memenuhinya karena debit air semakin berkurang.

Puncaknya, pada pertengahan 1990-an sampai sekarang ini, krisis air mulai melanda wilayah ini, tidak hanya untuk kebutuhan rumahtangga, tapi juga untuk keperluan pertanian-ladang dan peternakan. Yang paling mencengangkan adalah, Sungai Vatutela menjadi kering, dan hanya menyisakan bebatuan kerikil dan pasir. Kebun-kebun tanaman palawija di sepanjang bantaran sungai perlahan-lahan mulai tandus, dan tanah tidak lagi mampu berproduksi.

Hewan ternak, juga mulai kesulitan mencari sumber air untuk minum. Padahal, produksi ternak Sapi, Domba, dan Kambing dari ngapa Vatutela, menjadi pemasok kebutuhan ternak setidaknya bagi Kota Palu. Ditambah lagi dengan pipanisasi secara besar-besaran yang dialokasikan untuk masyarakat kelurahan tondo, berakibat pada masyarakat yang susah untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Bapak Kadir yang merupakan wakil ketua RT 01 Vatutela menuturkan bahwa ketika akan turun hujan, warga membuat ‘lubang sumur’ untuk menadah air. Terkadang mereka harus berkali-kali pindah untuk menggali lubang hanya untuk ‘setetes air’. Sungguh perjuangan yang cukup sabar untuk tetap hidup. Seringkali masyarakat dituduh sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan dan juga kekeringan yang terjadi padahal mereka masyarakat Ngapa Vatutela memiliki nilai-nilai kearifan lokal untuk menjaga, melindungi, serta mengelolah alam yang telah disepakati bersama secara komunal oleh tetua-tetua adat serta masyarakat Vatutela sendiri. Tentunya kita tidak mengharapkan semua ini akan terjadi karena generasi selanjutnya juga menuntut sumber kehidupan yang layak.

Sumber kehidupan generasi bangsa khususnya masyarakat Ngapa Vatutela dan sekitaran kota Palu akan terancam sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak hanya itu kekeringan yang terjadi pada sungai Vatutela akan berdampak juga pada hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat serta tanaman yang di tanam di sekitaran pinggiran sungai. Aspek social pun mempengaruhi dimana basis produksi masyarakat Vatutela yang dulunya homogen sebagai petani kemiri, cengkeh, coklat, kopi, dan damar kini telah berubah basis produksi ke arah heterogen. Ada yang bekerja sebagai tukang ojek, pegawai swasta, buruh, padat karya, dll. Menurut salah satu tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh pada masyarakat Vatutela, ia mengatakan bahwa perubahan pola produksi yang terjadi pada masyarakat tidak lepas dari factor alam yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga biaya hidup yang makin tinggi membuat masyarakat untuk mencari pekerjaan sampingan demi menutupi biaya sehari-hari. Ujar Pak Muslimah

Sebagai salah satu Ngapa (kampung) yang berada di dekat kota kini masyarakat Vatutela lagi di cemaskan dengan kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu dengan adanya penetapan wilayah konservasi hutan atau yang sering disebut sebagai kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA). Menurut tokoh-tokoh masyarakat penetapan kawasan konservasi hutan di Vatutela dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum di tetapkan mejadi suatu kawasan hutan lindung.

Penetapan Tahura pun di anggap secara sepihak oleh pemerintah daerah terkait, karena masyarakat tidak pernah dilibatkan secara penuh oleh pemerintah daerah berpartisipasi secara aktif mulai dari pengawasan sampai pada penetapan. Tahura dianggap mengancam kelestarian hajat hidup masyarakat Vatutela karena di dalam peraturan daerah tentang Tahura tersebut, lebih banyak berpihak kepada kepentingan-kepentingan golongan tertentu dari pada kepentingan komunal masyarakat Ngapa Vatutela. Di lain pihak tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas dan luas Tahura yang masuk wilayah Vatutela secara detail, tentunya dengan penetapan ini masyarakat akan dibatasi akses masuk wilayah hutan tersebut untuk mengelolah sumber daya alam secara komunal dengan semangat collectivitas dan nilai-nilai kearifan lokal.


Download PDF

Sampah Sebagai Lantai Alam

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

SAMPAH SEBAGAI LANTAI ALAMDSC01445 DSC01437

Kini aku berpijak di suatu lantai yang tak asing lagi bagi ku, aku menghirup udara dipagi hari yang tak pernah kutahu ntah berapa toksin yang juga ikut masuk, pandangku tak lagi mampu membedakan apa yang seharusnya indah dan apa yang seharusnya diubah, ntah apa yang dapat kami lakukan, namun inilah tempat tinggal kami, sebuah tantangan hidup yang tak pernah kutahu apa penyebabnya dan bagaimana aku mampu mengatasinya, karena semua kehidupan ini telah membuat kami terbiasa, terbiasa dalam berbagai hal yang tak seharusnya kami rasakan, sesuatu yang seharusnya dapat kami ubah namun tak mampu mengubahnya, berharap tangan-tangan kasih sayang datang dengan murah hati dan memberikan sebuah arti baru dalam perubahan demi memanfaatkan sesuatu yang seharusnya dapat kami manfaatkan bukan membiarkan sesuatu yang berharga menjadi terlantar dan terabaikan.

Sumber daya alam adalah sebuah kekayaan alam yang sangat luar biasa, berjuta manfaat terkandung didalamnya, berjuta rahasia tersembunyi didalamnya, berjuta tantangan untuk terus melestarikannya, karena berjuta manusia masih terus mengabaikan keberadaannya, namun masih ada butir-butir harapan dari orang-orang yang memiliki berjuta solusi untuk terus mempertahankan kekayaan alam, terus berpikir dan memberi pandangan dalam membangun pikiran inovatif dan kreatif dalam mempertahankan kekayaan alam dan terus melestarikan nya hingga setiap orang menyadari bahwa tantangan sumber daya alam telah mengitari kehidupan dan hanya kepedulian yang mampu mempertahankan sumber daya alam demi kehidupan manusia dan juga alam yang selalu memberi kebaikan hidup melalui berbagi sumber daya alam yang luar biasa.

Suatu daerah yang tak lagi bisa dipandang sebagai sebuah perkampungan, selintas terpikir dikepala kita bahwa sebuah perkampungan merupakan sebuah tempat dimana rumah-rumah dibangun saling berdekatan dengan adanya sumber perairan yang baik, penuh dengan dengan pesona alam yang membuat suasan terasa begitu sejuk dengan adanya berbagai flora yang memenuhi daratan yang indah, namun yang terjadi adalah sebaliknya, sebuah perkampungan yang letaknya tak jauh dari kota, sebuah tempat yang seharusnya masih diperhatikan oleh pemerintah, sebuah tempat yang tak jauh dari pusat keramaian namun tak sedikit yang mencoba untuk mengacuhkan keberadaannya.

Tempat-tempat seperti ini yang sering dijadikan sebagi perumahan yang berdempet tidaklah sulit untuk ditemukan, salah satunya adalah di daerah Rajawali kota Jambi, tempat itu penuh dengan berbagai bangunan dengan tigkat kemewahan yang sangat jauh berbeda, ada bangunan yang begitu mewah, begitu ramai, pengelolaan sumber air yang begitu teratur dan merupakan pusat perbelanjaan yang tak pernah sepi dari pelanggan, ada pula gedung milik negara yang sering kali mengadakan berbagi acara seperti pameran dan dianggap sebagai tempat yang mewah, bahkan dibangun pula sebuah jembatan yang akan menjadi sebuah simbol dari provinsi Jambi yang akan menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Namun adakah yang mengerti dan memahami bagaimana kondisi sebuah tempat yang berada tepat dibelakang bengunan-bangunan mewah itu, sebuah tempat yang penuh dengan rumah penduduk, adapula sekolah disana, namun kondisi nya sangat memprihatinkan.

Sebuah tempat dimana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya untuk bekerja, berjualan, menempuh pendidikan dan menjadi sebuah tempat tinggal untuk waktu yang lama, namun semua kebutuhan hidup tidaklah begitu memuaskan bahkan tidak pantas untuk terpenuhi, betapa tidak, tempat itu penuh dengan air yang tercemar dengan begitu banyak sampah, mulai dari sampah organik, sampah anorganik bahkan kotoran manusia, tempat itu lebih tepat disebut dengan sampah sebagai lantai rumahku. Pengelolaan sumber daya air dan tanah yang begitu tercemar, hingga tak dapat dibedakan antara tanah dan sampah, kondisi ini diperburuk dengan adanya pengelolaan sumber daya air yang terlihat seperti air sampah yang penuh dengan kotoran manusia. Tempat itu penuh dengan rumah-rumah panggung yang saling berdempetan, tepat dibawah rumah panggung itu berbagai sampah yang penuh dengan genangan air menjadi sebuah perhatian tentang pengelolaan air yang buruk, sumber daya air yang seharusnya dapat dikelola dengan cara memisahkan antara air yang berasal dari pembuangan kotoran dan tinja dengan membangun sistem pembuangan yang baik sehingga tidak menyebabkan berbagai masalah terutama dalam kesehatan yang akan mengancam penduduk yang tinggal ditempat itu.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah sumber daya tanah yang terancam, tanah yang mengandung berbagi mineral dan unsur-unsur penting yang sangat diperlukan oleh tanaman, tanah yang seharusnya dapat dijadikan sebagai tempat untuk memberi kehidupan berbagai tumbuhan tak lagi mampu memberikan manfaat. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangannya berbagai tumbuhan yang akan memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia, semua yang terjadi pada tanah tentu akan memberikan dampak terhadap sumber daya alam. Tanah yang tercemar dengan adanya penumpukan senyawa-senyawa toksik dari sampah anorganik seperti sampah plastik dan juga kotoran tentu akan memberikan kondisi yang buruk bagi perkembangan tumbuhan, tumbuhan yang menyerap berbagai unsur dari tanah yang telah terakumulasi dengan berbagai senyawa berbahaya tentu akan mengancam tumbuhan dan jika hal ini terus terjadi secara terus-menerus maka akan mencemari tanah yang merupakan sumber daya alam yang tak pernah tergantikan, tidak hanya itu sumber air yang terkandung didalam tanah pun juga ikut tercemar.

Jawaban atas semua tantangan sumber daya alam adalah dengan kepedulian, artinya tantangan sumber daya alam adalah bagaimana cara membangun kepedulian masayarakat terhadap sumber daya alam, tidak hanya masyarakat, namun pemerintah juga harus ikut serta dalam membangun pola pikir masyarakat, diantaranya adalah dengan melalui sosialisasi, tidak hanya pada kaum pelajar, namun juga pada masyarakat yang tinggal didaerah terpencil sekalipun yang sangat mudah dipengaruhi oleh pengaruh luar seperti mengejar keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan sebagai sebuah keuntungan besar tanpa pernah berpikir betapa besar kerugian yang akan terjadi pada alam yang akan berdampak pada kehidupan manusia, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap kegiatan manusia yang mengancam sumber daya alam, seperti eksploitasi yang berlebihan, serta membangun berbagai fasilitas dalam menunjang perbaikan sumber daya alam yang terancam, seperti perbaikan lingkungan suatu daerah yang tercemar limbah.

Tantangan sumber daya alam akan terus kita temui, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan berbagai pemikiran yang sangat berbeda satu sama lain, berbagai cara dan inovasi dapat terus kita kembangkan untuk menghadapi tantangan alam yang tak akan pernah ada habisnya, namun kunci utama dari tantangan sumber daya alam adalah manusia itu sendiri, bagaiman cara membangun rasa kepedulian untuk berpikir, kepedulian untuk bertindak dan kepedulian untuk terus saling mengingatkan satu sama lain tentang alam yang penuh dengan tantangan untuk dapat melestarikannnya.


Download PDF

Merawat Air Dengan Kearifan Lokal di Bali

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

pura tirta bimaMerawat Air Dengan Kearifan Lokal di Bali

Air menjadi kebutuhan yang paling utama di Bumi. Air memberi denyut kehidupan bagi seluruh makhluk di muka bumi. Air bukan saja menjadi kebutuhan setiap hari, namun air juga menjadi penyusun badan manusia. Berbagai teori mengungkapkan bahwa tubuh manusia hamper 80 persen tersusun dari air, sehingga peran air menjadi sangat penting. Mengingat begitu pentingnya peran air maka menjadi kewajiban untuk melestarikan dan menjaga air agar mampu menopang kehidupan. Upaya melestarikan dan menjaga sumber daya air sudah dilakukan sejak dulu dengan sebuah kearifan lokal. Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional membutuhkan jumlah air yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan masyarakat Bali sendiri. Dalam kenyataanya masyarakat Bali memiliki beragam kearifan local dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air yang ada.
Penghargaan masyarakat Bali terhadap fungsi penting air dapat dilihat dari upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Jika dicermati penggunaan dan penghormatan terhadap air dilakukan mulai dari awal proses upacara hingga akhir upacara. Air dipandang sebagai sesuatu yang suci dan memiliki nilai penting. Air dipandang sebagai sumber kehidupan dalam bentuk tirta (air suci). Tirta ditempatkan ditempat yang khusus dan istimewa sebagai bentuk penghormatan. Proses pengolahan tirta juga hanya dilakukan oleh orang-orang khusus yang sudah di sucikan. Dalam penggunaanya pada setiap upacara dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang. Air dalam masyarakat Bali dipandang sebagai anugerah kehidupan dari Tuhan. Konsep air dalam bentuk tirta memiliki arti yang mendalam yaitu bahwa air menjadi awal kehidupan dan kemakmuran. Kondisi tersebut yang menyebabkan agama Hindu Bali identik dengan sebutan agama tirta (air suci). Dalam konteks agama tirta menunjukkan posisi penting air yang paling penting dan paling sakral. Sehingga tidak ada satu upacara yang dikatakan selesai sebelum adanya percikan tirta atau air. Dalam kegiatan upacara Hindu di Bali, air mendapat perlakuan istimewa. Sebelum upacara di mulai, tokoh agama beserta masyarakat akan menuju sumber mata air untuk melakukan upacara yang disebut dengan mendak tirta (menjemput air suci). Terlihat jelas bahwa masyarakat Bali dalam menggunakan air tidak boleh sembarangan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika kearifan local ini mampu terus dilakukan secara turun temurun maka sumber daya air akan tetap terjaga di Bali.
Mencermati kearifan local masyarakat Bali dalam mengelola dan menjaga sumber daya air juga dapat dijumpai dalam bentuk adanya pelinggih (bangunan suci) di daerah-daerah sumber mata air. Pelinggih pada sumber mata air memiliki beberapa makna penting. Pertama, pelinggih tersebut memiliki makna tempat manusia mengucapkan terima kasih kepada tuhan atas sumber mata air yang diberikan. Karena sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada tuhan sehingga tidak jarang pada pelinggih tersebut masyarakat Hindu Bali akan meletakkan atau menghaturkan canang (sesajen). Kedua, keberadaan pelinggih di wilayah sumber mata air sebagai tanda peringatan kepada masyarakat agar menggunakan sumber mata air yang ada dengan baik, termasuk tidak mencemari kawasan sumber mata air. Ketiga, keberadaan pelinggih juga menjadi pertanda bahwa kawasan sumber mata air harus dijaga kelestariannya. Dalam artian kawasan sumber daya air merupakan daerah tangkapan air yang rata-rata merupakan kawasan hutan harus tetap dijaga agar lestari. Dalam penerapannya dilapangan tidak jarang masyarakat Bali menyebut kawasan sumber mata air sebagai kawasan suci. Dengan ditetapkan sebagai kawasan suci maka secara tidak langsung masyarakat di sekitar sumber mata air akan menjaga dan melestarikan kawasan sumber mata air. Masyarakat akan secara bersama-sama melestarikan karena bagi mereka, sumber mata air tersebut adalah sumber kehidupan mereka.
Pada kasus berbeda cara masyarakat Hindu Bali melindungi sumber mata air selain dengan membangun pelinggih adalah dengan melingkarkan kain berwarna putih kuning atau poleng pada pohon yang dibawahnya terdapat sumber mata air. Kain yang dilingkarkan pada pohon menjadi pertanda terdapatnya sumber daya air. Cara ini menjadi cara yang sederhana, tetapi secara makna sama dengan adanya pelinggih di kawasan sumber mata air. Secara otomatis kawasan sumber mata air menjadi kawasan suci atau disucikan. Konsep kawasan suci yang diterapkan pada dasarnya bukan semata-mata untuk melindungi kawasan mata air semata tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan terhadap hutan yang menjadi wilayah tangkapan air. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa Bali sangat proteksi daerah hulu dan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan suci yang bebas dari aktivitas akomodasi wisata.

Dalam kegiatan pertanian di sawah yang dilakukan masyarakat Bali juga terdapat konsep kearifan local dalam menjaga dan melestarikan air. Konsep kearifan local tersebut dapat ditemui dalam upacara magpag toya. Magpag dalam bahasa Bali memiliki arti menyambut, sedangkan toya diartikan sebagai air. Jadi magpag toya dapat diartikan sebagai upacara menyambut kedatangan air yang dilakukan pada petani Bali. Upacara magpag toya biasanya dilakukan di pura Ulun Suwi. Ulun Suwi dalam konsepsi masyarakat Bali sangat identitik dengan tempat yang menjadi sumber mata air dan pengaturan distribusi air. Dalam upacara magpag toya terlihat dengan jelas bahwa masyarakat Bali menempatkan air sebagai urat nadi kehidupan. Tentu sangat beralasan karena jika panen berhasil maka petani akan mampu mempertahankan kehidupannya. Namun jika panen gagal akibat kekurangan air sehingga ketersediaan pangan akan tertanggu.

Upaya menjaga air oleh masyarakat Bali juga dilakukan melalui pesan-pesan moral. Pesan moral tersebut berupa larangan untuk buang air besar atau air kecil dibadan air. Jika hal tersebut dilakukan maka orang yang bersangkutan akan terkena pamali. Jika pesan moral tersebut diterjemahkan secara ilmiah maka dapat diartikan bahwa membuang kotoran ke badan air dapat mencemari air. Apabila pencemaran tersebut dilakukan di daerah hulu sungai atau aliran air tentunya masyarakat di daerah hilir tidak akan mendapatkan air bersih. Apalagi jika kemudian kotoran yang dibuang di daerah hulu mengandung e-coli tentunya akan menyebabkan wabah bagi masyarakat daerah hilir.

Konsep pelestarian air oleh masyarakat Bali juga dapat ditemui dalam sistem subak. Subak selama ini lebih dikenal sebagai system pengairan pertanian di Bali. Namun jika ditelaah lebih mendalam subak pada dasarnya lebih pada tata kelola penggunaan air oleh petani di Bali. Sebagai sebuah tata kelola air, subak tidak sebatas cara membagi air tetapi lebih pada tata cara penggunaan air secara efektif dan efisien. Petani diajak untuk menggunakan air seperlunya dan sesuai kebutuhan. Penggunaan air seperlunya dilakukan karena masih banyak petani yang lain juga memerlukan air untuk mengairi lahannya. Dalam konsep subak, masyarakat petani juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan saluran air. Termasuk menjaga kebersihan saluran air dari sampah atau kotoran lainnya.

Melestarikan air bagi warga Bali tidak sebatas pada air yang berada di darat, masyarakat Bali juga memiliki konsep pelestarian air laut. Bagi masyarakat Hindu Bali laut merupakan tempat peleburan dan penyucian kembali. Laut menjadi tempat pemurnian bagi masyarakat Bali terhadap berbagai noda. Buktinya sebelum hari raya Nyepi masyarakat Bali melakukan upacara melasti yang bermakna penyucian kembali. Jika dicermati masyarakat Bali pada dasarnya memiliki konsep universal dalam menjaga kelestarian air termasuk menjaga siklus air.

Kenyataanya saat ini, Industri pariwisata yang berkembang di Bali menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian air dan sumber daya air. Berdasarkan data IDEP Foundation menunjukkan bahwa cadangan air tanah Bali tercatat telah berada dibawah 20%. Jika kondisinya terus membutuh diprediksikan Bali akan mengalami krisis ekologi di tahun 2020. Apalagi saat ini di Bali terdapat lebih dari 77,000 kamar hotel yang terdaftar dan fasilitas online booking yang mempromosikan jutaan villa untuk disewa. Kondisinya diperburuk dengan adanya target 30 juta turis di tahun 2029. \

Berdasarkan angka sensus jumlah penduduk Bali pada 2010, sejumlah 3.890.757 jiwa. Angka proyeksi BPS pada 2014, jumlah penduduk bali mencapai 4,1 juta jiwa. Dengan rata-rata penggunaan air setiap orang 183 liter/hari, maka berarti kebutuhan air lebih dari 750 juta liter per hari. Sedangkan data kebutuhan air bagi wisatawan berdasarkan data PHRI 2014 dengan jumlah kamar hotel 77.496 kamar menunjukkan bahwa jika rata-rata per kamar perlu 2.000 liter, kalau terisi 50% dari jumlah kamar perlu 160 juta liter per hari. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan air dari ratusan villa tak teregistrasi, kondotel, dan lain-lain. Sementara Data Bali Hotel Association (BHA) dan Howarth HTL menunjukkan Hotel dengan tarif lebih US$440 per kamar mengkonsumsi air lebih dari 4.000 liter per orang. Jauh lebih tinggi dari asumsi kebutuhan air penduduk 183 liter per hari di Bali.

Tentu menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Bali. Masyarakat Bali dengan kearifan lokal yang dimiliki berusaha menjaga dan melestarikan sumber air, tetapi industri pariwisata menggunakan air tanpa kontrol. Penggunaan air oleh perhotelan melalui sumur bor secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan sumber-sumber mata air penduduk mengering. Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Bali nampaknya harus mengevalusi dan melakukan kajian terhadap daya dukung air dan kebutuhan air di Bali sebelum memberikan pembukaan hotel baru.

Oleh :
I Nengah Muliarta
Hp. 081338576547
nengahmuliarta@gmail.com


Download PDF

Freeport dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Edi Marhakim | Mahasiswa

Tanah Papua sudah menanggung banyak dilema. Meski Freeport mengklaim telah berkontribusi banyak bagi negara, tak tampak benar dampaknya bagi masyarakat setempat. Berbagai masalah berderet menunggu diselesaikan. Kerusakan lingkungan yang tidak dapat diabaikan, baik pencemaran sungai sampai kerusakan permanen di hutan sekitar lokasi tambang. Kehidupan masyarakat lokal juga terancam karena PTFI mengusir bahkan menembak jika warga mendekati area pertambangan, sekalipun mereka hanya mencari hasil hutan di sana. Selain itu, sejatinya negara hanya mendapatkan tidak lebih dari 10% dari keuntungan yang didapatkan oleh PTFI, hal ini karena PTFI melakukan pemurnian di negara asalnya. Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan, ketika kesejahteraan hanya dinikmati oleh kalangan elit, sementara sebagian besar penduduk tanah ini tetap hidup dalam kemiskinan.

Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport

Banyak aspek yang mendukung mengapa Freeport harus berhenti mengeksploitasi bumi Papua :

1.      Freeport terlalu lama mencengkeram bumi Papua. PTFI sudah mulai beroperasi sejak Desember 1967, setelah Kontrak Karya I ditandatangani pada bulan April di tahun tersebut. Kontrak pertambangan ini kemudian diperpanjang di tahun 1991. Dengan disepakatinya Kontrak Karya II maka PTFI mendapatkan hak untuk meneruskan operasi penambangannya selama 30 tahun, serta kemungkinan perpanjangan 2×20 tahun, yang berarti baru akan berakhir di tahun 2041. Dalam lebih dari 40 tahun perjalanannya, PTFI telah menambang emas (Au), tembaga (Cu), dan perak (Ag).  Secara logis, orang yang meminjam barang terlalu lama, dia akan merasa seolah-olah itu barang miliknya. Freeport sudah menganggap Papua menjadi milik mereka yang harus mereka rebut.

2.      Bagi hasil tidak  menguntungkan pihak NKRI-Papua. Sejak 1967, PTFI beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam SDA di tanah Papua. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Dari hasil eksploitasi itu, setiap hari rata-rata perusahaan raksasa dan penyumbang terbesar industri emas di AS itu mampu meraih keuntungan Rp 114 miliar per hari. Jika keuntungan tersebut dikalikan 30 hari, keuntungan PT FI mencapai US$ 589 juta atau sekitar Rp 3,534 triliun per bulan. Tinggal dikalikan dalam 12 bulan, keuntungan PT FI mencapai Rp 70 triliun per tahun. Berdasarkan laporan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PTFI yang berlaku sejak Desember 1991 hingga sekarang, kontribusi perusahaan tambang itu ke pemerintah Indonesia ternyata hanya sekitar US$ 12 miliar per tahun. Namun, awal November 2014 lalu, sebelum ada pemogokan karyawan menuntut kenaikan upah, PTFI mengaku telah menyetorkan royalti, dividen, dan pajak senilai Rp 19 triliun kepada pemerintah Indonesia atau naik Rp 1 triliun jika dibanding 2010 yang hanya Rp 18 triliun. Berbagai kalangan menilai, kontribusi sebesar itu tentu tidak sebanding dengan hasil eksploitasi yang diperoleh PTFI. Ini karena berdasarkan hasil laporan keuangan PTFI tahun 2010, perusahaan tambang tersebut mampu menjual 1,2 miliar pon tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pon. Selain itu, pada 2010 PTFI juga sudah menjual 1,8 juta ons emas dengan harga rata-rata US$ 1.271 per ons, sehingga jika dihitung rata-rata dengan kurs Rp 9.000, total hasil penjualan PTFI mencapai sekitar Rp 60,01 triliun.

3.      SDM Indonesia dalam bidang pertambangan tidak berkembang di Indonesia, karena SDM Indonesia hanya dijadikan kacung di negeri sendiri. Semestinya SDM Indonesia menjadi BOSS atas pekerja Freeport. Kita yang jadi Tuan Tanah, Tuan Besar, bukan Freeport! Freeport yang jadi kacung! Yang kita suruh-suruh lembur itu Freeport. Lha kok kita yang suruh lembur Freeport, hasilnya dibawa ke AS.

4.      Kerusakan Lingkuangan di Papua. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, sedikitnya 291.000 ton limbah pertambangan Freeport dibuang ke sungai setiap hari. Jumlah itu menjadi lebih banyak 44 kali lipat dari sampah harian yang ada di Jakarta. Sementara kawasan yang dijadikan tempat membuang limbah Freeport mencapai 230 kilometer persegi, atau 27 kali lebih luas dibandingkan danau lumpur panas PT Lapindo Brantas yang menenggelamkan sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sumur-sumur milik warga di Papua saat ini menjadi tercemar merkuri. Tak dapat dipungkiri, kerusakan alam yang diakibatkan eksploitasi tambang itu tentu dapat memperparah kondisi alam pertanian masyarakat Papua di saat cuaca buruk. Bencana kelaparan dan gizi buruk atau busung lapar pun melanda para balita yang ada di tanah Papua. Jika hal ini dibiarkan dan pemerintah tidak cepat tanggap dalam merespons derita kelaparan masyarakat Papua, tidak menutup kemungkinan keutuhan NKRI akan semakin terancam. Ini karena sejak kehadiran PTFI, masyarakat Papua merasa tidak mendapat perlindungan yang baik dari pemerintah Indonesia. Apalagi eksploitasi alam yang dilakukan PT FI selama ini dirasa tidak menguntungkan masyarakat adat setempat. Sejak kehadiran dan kedatangan perusahaan tambang asal AS itu, kemerdekaan masyarakat adat Papua terancam. Bahkan sebagian merasa kemerdekaannya sudah dirampas. Ini karena banyak tanah adat atau tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat hilang dan berubah menjadi kawasan tambang yang tidak dapat dinikmati masyarakat. Selain mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi bencana kelaparan di tanah Papua.

5.      Jangka panjangnya, Freeport dan AS akan lebih berkuasa di Papua dari pada Indonesia sendiri. Seperti anjing lapar yang selalu diberi makan, maka dia akan ikut tuannya, prinsip yang sering AS gunakan dalam berbagai kasus di dunia.

Freeport atau Papua

Ceritera hitam putihnya freeport bukan baru kali ini. Sejarah freeport adalah sejarah aneksasi yang menuai tragedi kemanusiaan dan politik di Indonesia, khususnya Papua. Perjalanan freeport merupakan penjajahan yang penuh dengan air mata dan darah rakyat Papua. Ya, demi freeport, siapa saja digugurkan, baik nyawa maupun integritas negara. Gugur karena freeport, sudah menjadi cerita basi di negara-negara di mana freeport berkaki. Persoalan Papua dibagi menjadi dua persoalan utama yang kronis. Problem imperialisme yang kian subur bercengkraman dengan perjuangan pemenuhan demokrasi orang Papua. Lomba yang pada akhirnya pasti dimenangkan oleh sang kapitalis, itulah nasib Papua yang akan datang. Pemerintah maupun pihak manapun, dalam menangani Papua, pilihan antara Papua bagian dari NKRI maupun Papua bagian dari globalisasi menjadi problem hari ini.

Utamakan Kepentingan Papua

Nasib kita memang tragis. Peningkatan volume tambang berdampak pada ekologis. Era globalisasi sudah melejit. Pemerintah Indonesia dianggap tidak siap menyambut sistim pasar. Salah satu korban pasar bebas adalah Indonesia. Walaupun rakyat Papua sebagai objek saja, permasalahan entitas bangsa perlu di angkat. Babak ke tiga dari eksploitasi freeport harus mendahulukan kepentingan Papua sebagai beban utama dalam menyelesaikan pembicaraan ini. Pemerintah daerah (otonom) tak perlu ragu atau cengeng. Begitu juga Jakarta harus serius menyalakan kemerdekaan ekonomi yang memihak pada rakyat. Pembagian saham 10 persen untuk pemerintah bukanlah jawaban. Tanah Papua adalah saham paling besar. Freeport hanya punya teknologi, kenapa takut? Ada banyak perusahaan di dunia ini yang punya kemauan untuk tidak rakus dalam mengelola kekayaan alam. Kenapa harus patuh pada perusahaan perakus semacam PTFI. Undang-undang otsus mewajibkan 80 persen hasil SDA Papua untuk Papua. Selama ini utang luar negeri Indonesia meningkat Rp 2.156,88 triliun. Pengalaman berharga pada eksploitasi di Papua seharusnya membidik dan mengambil hak istimewa dari yang selama ini diperuntukan bagi Freeport, harus diperuntukkan bagi masyarakat dan negara. Jika tidak, untuk apa mendengungkan sebuah negara kalau nyatanya terinjak injak kedaulatan. PTFI satu satunya aset tambang terbesar bagi perusahaan. Ketika sumber daya tambang terbuka habis, cadangan bawah tanah yang kaya sedang dikembangkan. Ada 240 mil dari terowongan bawah tanah dan lainnya 540 km dari terowongan akan ditambahkan sepanjang umur tambang. Freeport, bagaimanapun, bukan tanpa sumber daya penting lainnya.

PAPUA OH PAPUA

 rambutnya yang keriting kusam menguning

 badannya yang legam tonjolkan tulang

 ia duduk memeluk lutut

diatas bukit sintani dihamparan batu

menghitam memandang kebawah dengan mata cekung nya

melihat kesibukan pekerja dengan mesin penggali

dibawah sana mereka kenyang

diatas sini sang lelaki kelaparan

dibawah sana mereka terbalut jeans

diatas sini hanyalah koteka bertelanjang dada

kedap kedip mata sang lelaki mengusir lalat yang hinggap

ketika gerobak emas berlalu tinggalkan debu

sejak empat puluh tahun yang lalu

tetap saja kereta emas itu hanya berlalu

sudahlah lelaki renta, emas itu bukan untukmu

 tetapi untuk tuan tuan di benua sana

sedikit untuk penguasa-penguasa negerimu

sedikit lagi untuk tentara-tentara penjaga itu

hormati saja benderamu nyanyikan

saja lagu kebangsaanmu

tetap saja emas itu bukan untukmu

lalu, lelaki itupun menggumam lirih:

indonesia tanah airku…tanah tumpah darahku… disanalah aku berdiri,

jadi pandu ibuku.., indonesia…kebangsaanku..bangsa dan tanah airku….

marilah kita berseru…indonesia bersatu….

lalu, lelaki itupun mati…..

                                                                        (www.kompasiana.com)

http://www.kompasiana.com/primata/freeport-dan-emas-yang-tak-pernah-dinikmati-orang-papua_564dfeb0b79373d10ac06f70

http://www.kompasiana.com/wjogja/freeport-perlu-disingkirkan-karena-kurang-adil-dan-sudah-terlalu-lama-di-papua_55176e93a33311b207b65c08

www.tribunnews.com

www.kompasiana.com

www.detik.com

http://www.kompasiana.com/nizami/royalti-emas-papua-freeport-99-indonesia-1_54ff8cf7a333113244510eac


Download PDF

Upaya Menciptakan Second Habitat Untuk Si Badak

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Badak adalah salah satu mamalia besar yang langka dari famili Rhinocerotidae, ordo Perissodactyla dan sedang berada diambang kepunahan. Mamalia yang termasuk herbivora dengan berat tubuhnya yang dapat mencapai 1.280 kg ini, diklasifikasikan critically endangered (terancam punah) dalam daftar buku merah (Red Data Book) yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dan kemudian CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) menempatkan badak dalam Appendix 1 yang berarti berdasarkan peraturan internasional tidak diperbolehkan adanya perdagangan produk atau turunannya. Terdapat 5 spesies badak yang ada dunia, yaitu badak putih (Ceratorhium simum simum), badak hitam afrika (Diceros bicornis), badak india (Rhinoceros unicornis), badak sumatera (Dicerorhinus sumaterensis), dan badak jawa (Rhinoceros sondaicus sondaicus). Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena dari 5 spesies badak yang tersisa di dunia, 2 spesies diantaranya dapat ditemukan di Indonesia, yaitu badak sumatera dan badak jawa. Namun, berbeda dengan ketiga spesies badak lainnya yang mengalami peningkatan populasi, badak sumatera dan badak jawa populasinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya perburuan liar, penyakit, dan konversi habitat. Upaya untuk menciptakan habitat kedua yang nyaman bagi Si Badak sudah sepatutnya menjadi prioritas tinggi dari program konservasi Indonesia.

Badak-Jawa                       Gambar 1. Badak Jawa (source: satwa.net)

Bagaimana definisi dari habitat yang nyaman? Habitat yang nyaman adalah habitat dimana suatu makhluk hidup merasa terlindungi dari berbagai ancaman. Ancaman terbesar bagi populasi badak tak lain adalah degradasi habitat yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia, dan pembukaan hutan untuk aktivitas pertanian dan perladangan. Suatu habitat yang baik akan menyediakan seluruh kebutuhan satwa untuk hidup dan berkembang biak sehingga menjamin kelestarian atau eksistensinya dalam jangka panjang Beberapa unsur yang mendukung terciptanya suatu habitat yang nyaman, diantaranya yaitu ruang yang cukup untuk tumbuh dan bergerak; udara dengan jumlah yang cukup, sehat, dan tidak terpolusi; air untuk transpor nutrisi; garam biogenik sebagai mineral dan pertumbuhan; serta energi yang tersedia bagi proses kehidupan. Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan second habitat yang nyaman bagi Si badak? Peningkatan kualitas dan kuantitas habitat adalah jawaban yang tepat. Habitat adalah komponen yang penting untuk badak sebagai tempat untuk mencari makan, minum, dan berkembang biak. Peningkatan kualitas dan kuantitas habitat ini diperlukan bagi mendukung populasi badak karena dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai daya dukung dan kelayakan suatu habitat untuk menampung satwa dan interaksi antar individu yang terjadi di dalamnya.

Tutupan lahan / hutan juga menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan kenyamanan Si Badak. Badak lebih menyukai hutan yang tidak terganggu dan akan cenderung menjauhi tempat-tempat yang terbuka dari adanya pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar kawasan. Badak memanfaatkan tutupan hutan ini untuk melindungi diri dari radiasi ultraviolet secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan wilayah (pemekaran wilayah), dan pembangunan jalan seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi karena hal ini dapat menimbulkan dampak lanjutan, yaitu munculnya pemukiman-pemukiman liar dan meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi yang tinggi dan mengurangi luas hutan, sehingga mengurangi luas jelajah dan menekan gerakan badak untuk mencari makan. Sebagai informasi, badak menjelajahi hutan 4-6 hektar per hari untuk mencukupi kebutuhan makannya yang mencapai 50 kg per harinya. Frekuensi kegiatan manusia di sekitar habitat badak juga perlu diminimalkan. Pada lokasi-lokasi yang tinggi aktivitas manusia, maka frekuensi kehadiran badak pada lokasi tersebut kecil. Fragmentasi dan hilangnya habitat badak akibat kegiatan manusia di dalam kawasan hutan akan memberikan dampak yang buruk bagi Si Badak. Tekanan dan gangguan di daerah jelajah dan habitatnya, terutama karena aktivitas perladangan akan menyebabkan satwa berkuku ganjil ini kehilangan tempat untuk berlindung.

Apabila dibandingkan dengan satwa lain, badak jauh lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, adanya manusia di areal hidupnya dapat memberikan efek negatif bagi aktivitas satwa bercula ini. Selain itu telah banyak dilaporkan kasus kejadian penyakit yang terjadi pada badak yang penyebabnya adalah kontak antara ternak masyarakat dengan satwa liar sehingga menimbulkan kematian satwa dalam jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Penggunaan habitat bersama (sharing habitat) antara badak dan hewan ternak (kerbau) di dalam kawasan taman nasional dapat menimbulkan resiko penularan penyakit diantara masing-masing hewan tersebut. Penggembalaan ternak secara free grazing dapat menjadi jembatan bagi penularan penyakit dari hewan ternak ke satwa liar karena interaksi tersebut akan menyebabkan terjadinya transmisi penyakit. Transmisi penyakit ini dikarenakan adanya suatu vektor penyebar penyakit (dapat berupa ektoparasit) yang hidup pada tubuh hewan ternak berpindah ke tubuh badak secara langsung ataupun melalui hewan vertebrata lainnya. Padahal rumah yang nyaman untuk badak dapat terwujud apabila habitatnya bebas dari ancaman penyakit. Lalu bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Masalah ini dapat diatasi dengan adanya upaya pendekatan dari pihak pengelola taman nasional terhadap masyarakat di sekitar kawasan, seperti memberikan zona khusus untuk menggembala kerbau; memberikan informasi mengenai pola penggembalaan kerbau yang berwawasan lingkungan, yaitu tanpa mengganggu ekologi di suatu kawasan konservasi; mensosialisasikan pengubahan pola beternak kerbau yang semula free grazing menjadi sistem perkandangan. Selain itu, pihak taman nasional juga dapat bekerjasama dengan dinas peternakan setempat dalam usaha pemantauan kesehatan hewan ternak.

Badak menyukai topografi wilayah yang relatif landai, luas yang mencukupi, hutan yang masih terjaga dengan baik, serta ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti tersedianya pakan, sumber air, dan sumber mineral yang penting untuk badak. Badak akan lebih nyaman hidup di daerah dataran rendah dan rawa-rawa (tropical rainforest dan mountain moss forest) karena ketersediaan pakan sangat melimpah, serta produktifitas hutannya yang masih tinggi. Kualitas habitat yang baik untuk badak jawa adalah suatu kawasan hutan, dimana banyak terdapat pohon-pohon (vegetasi) untuk berlindung dan mencari makan, seperti kedondong hutan (Spondias pinnata), tepus (Amomum compactum dan Ammomum megaloceilos), sulangkar (Lea sambucina), segel (Dillenia excelsa), songgom (Barringtonia macrocarpa), dan lampeni (Ardisia humilis). Sedangkan badak sumatera dapat menghabiskan waktu untuk makan mantangan (Merremia piltata), ram-ram gunung (Ardisia saguinolenta), jambu hutan (Eugenie grandis), manggis hutan (Garcinia selebrica), dan sebagainya. Badak merupakan golongan hewan yang memamah biak, pakannya berupa pucuk-pucuk daun, tunas-tunas pohon, herba, ranting-ranting dan kulit kayu sehingga disebut pula sebagai satwa browzer. Sumber pakan badak jawa dapat dicapai sampai ketinggian pohon sekitar 2,5 m atau diam pohon sampai 10 cm, dan kadang-kadang dijumpai pula bahwa badak jawa dapat melengkungkan pohon yang berdiam sekitar 15 cm terutama untuk jenis kedondong (Spondias pinnata). Salah satu masalah utama yang dapat mengancam eksistensi Si Badak adalah penyebaran jenis-jenis tumbuhan tertentu yang menjadi sumber pakannya tidak merata di habitatnya. Belum lagi masalah degradasi dan kemerosotan kondisi habitat yang disebabkan oleh adanya invasi spesies langkap (Arenga obtusifolia), yaitu sejenis tanaman palem di Taman Nasional Ujung Kulon membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehidupan satwa purbakala ini. Integritas habitat badak bersaing dengan pertumbuhan langkap yang menghalangi sinar matahari menembus bagian bawah hutan dan menghalangi tumbuhnya pakan alami badak. Kegiatan perbaikan dalam rangka meningkatkan daya dukung habitat badak dapat dilakukan dengan melakukan penebangan seluruh langkap hingga pembersihan anakannya, dan penanaman tumbuhan-tumbuhan pakan di wilayah jelajah badak. Kegiatan tersebut dapat direalisasikan apabila terdapat kerjasama antara pihak pengelola taman nasional dan masyarakat sehingga terciptalah habitat yang nyaman untuk Si Badak.

Komponen penting lainnya selain pakan untuk menjamin kenyamanan satwa yang gemar berkubang ini adalah sumber air dan sumber mineral yang cukup di habitatnya. Karena berapapun banyaknya pakan di suatu habitat, tetapi bila tidak tersedia air yang cukup, maka satwa tidak akan hidup dengan nyaman dan berkembang biak secara normal. Sumber air untuk Si Badak meliputi sungai, danau, dan kubangan. Sumber-sumber air tersebut sangat penting untuk tempat minum dan berkubang. Berkubang merupakan perilaku penting dari badak jawa yaitu berupa kegiatan berendam pada suatu cekungan yang berair dan berlumpur. Aktivitas mandi dan berendam di dalam lumpur ini sangat penting untuk badak sebagai usaha dalam menurunkan suhu tubuh, beristirahat, menjaga kesehatan tubuh dari gigitan serangga, dan sebagai tempat minum serta membuang air seni (urinisasi). Perilaku urinisasi ini berfungsi untuk menandai daerah jelajahnya. Proses penandaan daerah jelajah yaitu pada saat berkubang tubuh badak jawa ditempeli oleh lumpur yang telah tercampur oleh urinnya di tempat kubangan, kemudian sambil berjalan badak jawa melakukan aktifitas menggesekkan tubuhnya ke batang pohon sehingga ada bagian lumpur yang tertinggal di batang tumbuhan tersebut. Setiap harinya selama kurang lebih 2-3 jam, badak akan berendam atau bahkan tidur di dalam kubangan. Berdasarkan informasi proses pembuatan kubangan sangat sederhana, yaitu dengan jalan menginjak-injak permukaan sampai kondisinya memungkinkan untuk berkubang. Luas setiap kubangan badak jawa sangat bervariasi tergantung dari ukuran tubuh individu badak yang akan menempati kubangan tersebut. Demikian juga jumlah kubangan setiap individu badak jawa bervariasi antara 1-2 kubangan. Kondisi ini disebabkan oleh distribusi jenis pakannya saat ini relatif sangat beragam. Badak menyukai kubangan yang letaknya di daerah dengan penutupan tajuk yang relatif rapat, udaranya relatif sejuk, dan daerahnya tersembunyi. Sumber mineral juga tidak kalah penting dengan sumber air. Badak membutuhkan sumber garam biogenik untuk memenuhi kebutuhan mineral di dalam tubuhnya. Sumber mineral penting bagi badak maupun satwa lainnya untuk menjaga keseimbangan ion dalam tubuh. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebutuhan akan mineral ini dapat terpenuhi dari adanya lokasi penggaraman yang akrab disebut uning di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Upaya untuk menciptakan habitat kedua (second habitat) merupakan langkah untuk mengantisipasi risiko bencana alam, dan perubahan iklim sehingga eksistensi spesies ini tetap terjamin. Berdasarkan informasi habitat tunggal badak jawa di Ujung Kulon sangat riskan terhadap berbagai pengaruh gangguan alam karena lokasinya yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau yang apabila suatu saat meletus dan menghancurkan habitat badak jawa, maka Indonesia bahkan dunia akan kehilangan salah satu keanekaragaman hayatinya. Untuk mewujudkan habitat kedua bagi Si badak ini diperlukan suatu standar habitat yang disukai oleh badak, sehingga badak dapat melangsungkan hidup di rumah barunya tersebut. Pemilihan lokasi habitat kedua ini perlu dipikirkan secara matang dan tidak tergesa-gesa untuk meyakinkan bahwa habitat tersebut menyediakan pakan, alam, dan kondisi yang mendukung kelangsungan hidup badak jawa. Selain memilih lokasi habitat kedua, teknis pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke tempat baru (translokasi) juga perlu diperhatikan. Pemodelan kesesuaian habitat (habitat suitability, modeling) badak jawa menjadi sangat penting untuk pengelolaan populasi dan habitat badak jawa terutama berkaitan dengan upaya translokasi badak jawa. Berdasarkan informasi, WWF project Ujung Kulon sudah meneliti beberapa lokasi untuk dijadikan second habitat badak jawa. Lokasi tersebut antara lain, Cagar Alam Leweung Sancang, Suaka Margasatwa Cikepuh, Hutan Produksi KPH Banten, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, dan Hutan tutupan Baduy.

badak                                     Gambar 2. Peta TNUK

Upaya konservasi badak sumatera yaitu di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sedangkan konsevasi badak jawa terdapat di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Di keempat tempat ini upaya perlindungan terhadap badak dapat dilakukan dengan membentuk tim-tim patroli (Rhino Protection Unit) untuk mencegah terjadinya usaha perburuan liar, sehingga dapat mempertahankan populasi badak. Selain itu, pada tempat tersebut dapat dilakukan penyusunan desain wisata minat khusus (special interest tourism) dan wisata ekologi (ecotourism) untuk pengamatan badak. Upaya konservasi badak bukan dengan cara melakukan perlindungan secara total, melainkan berfokus pada bagaimana memadukan aspek pemanfaatan dalam bentuk wisata dan aspek perlindungan yang menjamin eksistensi Si Badak itu sendiri. Pengembangan badak sebagai objek wisata harus dapat membuat satwa ini merasa aman dan nyaman hidup di habitatnya dengan tidak adanya aktivitas manusia yang dapat mengganggu pola penggunaan ruang dan waktu badak tersebut. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari pembukaan wisata ini? Pembukaan wisata ekologi dan wisata minat khusus berbasis satwa langka secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya konservasi satwa langka ini dan mampu meningkatkan pendapatan (perekonomian) masyarakat sekitar kawasan melalui penyediaan jasa layanan, seperti akomodasi (homestay), tenaga tour guide, transportasi lokal, makanan (logistik), dan kerajinan tangan (berupa kaos, gantungan kunci, asbak). Manfaat langsung juga didapatkan oleh pengunjung Taman Nasional, yaitu berupa pengalaman baru dan pengetahuan tentang upaya konservasi badak. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan habitat kedua yang nyaman untuk badak, secara tidak langsung akan memberikan kenyamanan untuk orang-orang di sekitarnya.


Download PDF

“PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM UPAYA PERBAIKAN HUTAN MANGROVE DARI KERUSAKAN AKIBAT EKSPANSI TAMBAK DI LAMPUNG”

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

Ekspansi usaha pertambakan udang di kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin meluas sehingga berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Padahal, setiap kebijakan pembukaan tambak baru dengan mengubah fungsi hutan mangrove akan menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Lebih dari 70 persen hutan bakau di Lampung rusak parah. Seluas 160.000 ha hutan bakau itu semula, lebih dari 136.000 ha telah rusak parah. Hutan bakau yang tersisa diperkirakan hanya 1.700 ha, namun nasib hutan mangrove yang tersisa itu juga kritis.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Mukri Friatna, pembukaan pertambakan baru di Lampung terus berlanjut, di antaranya di kawasan pesisir di Bakauheni (Lampung Selatan) maupun di kawasan Padang cermin (Pesawaran) dan wilayah Lampung Barat. Pembukaan tambak itu juga tidak diketahui apakah telah mendapatkan izin atau tidak. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang isinya salah satunya menyebutkan bahwa pembukaan lokasi budidaya di wilayah pesisir harus mendapatkkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito mengatakan, di atas 50 persen hutan bakau di Provinsi Lampung mengalami kerusakan. Kerusakan hutan bakau di Provinsi Lampung seperti halnya di Kabupaten Lampung Selatan semakin mengkhawatirkan karena semakin banyak hutan bakau yang berubah menjadi lahan tambak. Alih fungsi bakau menjadi lahan tambak akan memperburuk ekosistem dan kelestarian biota-biota laut yang hidup dan bernaung di hutan bakau itu.

PETA Tingkat Produksi Udang D Pesisir Lampung

Perubahan fungsi hutan bakau menjadi pertambakan ikan dan udang, menjadi penyebab utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai Lampung, seperti di Tanggamus. Selain itu, tambak udang yang bangkrut justru berpotensi menjadi sarang nyamuk malaria, dan hal seperti itu yang terjadi di kawasan pesisir pantai Lampung yang hutan mangrovenya rusak parah. Meskipun pembukaan lahan tambak udang dibolehkan, namun setidak-tidaknya berjarak 500 meter dari bibir pantai dan tidak dalam wilayah konservasi.

Rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas risiko badai dan gelombang tinggi. Kerusakan mangrove juga akan mengakibatkan semakin berkurangnya biota laut yang ada di sekitar hutan itu sendiri.  Jika satu ha bakau itu rusak mengakibatkan berkurangnya sekitar 500 hingga seribu kilogram ikan yang ada di hutan bakau tersebut. Dengan demikian maka kebutuhan akan ikan atau ikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut akan habis dengan sendirinya. Apabila pengrusakan hutan bakau terus terjadi maka kemungkinan ikan yang berada di wilayah tersebut akan habis.

Menanggapi hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pengusaha tambak di sekitar wilayah Pesisir Lampung, khusunya wilayah Lampung Selatan, Pesawaran  dan Lampung Barat. Selain itu pula, perlu dibukanya sebuah forum diskusi sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan sebagai penggerak pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Adapun tujuan dari diadakannya program pengelolaan wilayah pesisir ini yaitu mensosialisasikan hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perikanan, terutama UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, terutama dalam upaya perbaikan kawasan hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha tambak akan pentingnya cara budidaya yang baik dan tidak merusak lingkungan, membuat suatu forum / wadah sebagai tempat masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Program Yang Dapat Direalisasikan Untuk Pengolahan Wilayah Pesisir Dalam Perbaikan Hutan Mangrove

Proses berkembangnya suatu program digambarkan sebagai satu lingkaran yang diawali dengan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal wilayah pesisir. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program aksi. Pada tahap identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal wilayah pesisir ini, didapatkan bahwa masalah pesisir yang sangat krusial saat ini adalah kerusakan hutan mangrove di wilayah Lampung. Kerusakan ini tidak hanya terjadi karena ulah masyarakat yang membuka lahan tambak dengan menggunakan wilayah hutan mangrove, teteapi juga akibat kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan perizinan pembukaan usaha tambak.

Langkah kedua adalah menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program aksi. Tujuan dari program ini telah disebutkan dalam empat poin di atas. Program yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan petambak. Setelah itu akan dibuat sekretariat Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Perbaikan Hutan Mangrove (Pelesir PHM) di masing-masing kabupaten tersebut. Sekretariat ini akan mengadakan diskusi bulanan yang dihadiri oleh ketua desa, wakil pemuda, dan pengusaha tambak. Di luar diskusi bulanan, masyarakat dapat datang ke sekretariat Pelesir PHM ini untuk konsultasi masalah perikanan maupun pengaduan pelanggaran usaha perikanan yang terjadi. Sekretariat ini merupakan forum/wadah sebagai tempat masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir. Adapun dana penyuluhan ini didapat dari pemerintah masing-masing kabupaten, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, PTPN, LSM yang bergerak dalam bidang konservasi hutan dan beberapa donatur. Untuk jalannya kegiatan kesekretariatan, dana selain didapat dari beberapa lembaga tersebut, juga dari iuran anggota. Dukungan pemerintah dierlukan untuk siapa saja yang mau dan turut serta dalam kegiatan penghijauan atau penanaman pohon, baik pohon keras maupun tanaman mangrove.

Langkah ketiga menitikberatkan pada formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, peraturan, kerjasama antar institusi. Lembaga pengelolaan wilayah pesisir untuk perbaikan hutan mangrove ini akan diresmikan secara hukum, atau paling tidak diakui keberadannya oleh pemerintah, karena program ini juga merupakan bagian dari program kerja pemerintah dalam mengatasi masalah kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi tambak.

Langkah keempat adalah implementasi program kerja. Setelah adanya sosialisasi akan diadakan penanaman mangrove di beberapa wilayah pesisir di tiga kabupaten tersebut. Bibit mangrove akan disediakan oleh penyuluh dan penanamannya akan dilakukan secara bersama-sama. selain itu pula dibuat kawasan konservasi mangrove, agar wilayah untuk perlindungan pantai tetap ada dan terjaga.

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Setelah dilakukan penanaman mangrove, kegiatan masih berlangsung, seperti dilaksanakannya kontrol pertumbuhan mangrove yang telah ditanam secara rutin oleh masyarakat dan penyuluh. Serta tetap mengontrol kegiatan di wilayah pesisir di sekitar wilayah hutan mangrove. Lalu di akhir bulan, atau setiap diadakannya diskusi akan dibahas kemajuan yang telah dicapai ataupun kekurangan dari program tersebut agar dapat diperbaiki. Sehingga terciptanya pengelolaan wilayah pesisir dalam upaya perbaikan hutan mangrove yang sinergi dan terpadu.

 

Sumber Pustaka

Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. 2001. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor, 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

http://www.antaranews.com/print/108087/

http://www.rotanindonesia.org/index.php/e-forest/45-kehutanan/1197-hutan-mangrove-lampung-rusak-parah.


Download PDF

Penghapusan Hutan Produksi: Tantangan Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
peta kawasan hutan

Carut marutnya tata kelola hutan di Indonesia tidak lepas dari keterlanjuran kesalahan tata kelola yang terus dibiarkan hingga kini. Sadar ataupun tidak, keterlanjuran tersebut telah menyebabkan hak-hak warga negara terabaikan dan terjadinya kerusakan hutan yang cukup masif.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (2014) menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2014, telah terjadi 1.520 konflik agraria dan 977.103 keluarga menghadapi ketidakadilan agraria di Indonesia yang sebagian besar terjadi di kawasan hutan. Setidaknya tercatat juga bahwa Komnas HAM pada tahun 2012 telah menerima aduan sebanyak 1.213 kasus pengambilalihan tanah adat di kawasan hutan yang tidak jarang disertai tindakan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan hingga penganiayaan.

Disisi lain hasil analisis Forest Watch Indonesia (2013) menunjukkan bahwa angka deforestasi di Indonesia periode 2009-2013 mencapai sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam mencapai 1,13 juta hektar per tahun. Beberapa catatan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa ada ketidaktepatan dalam tata kelola hutan di Indonesia yang perlu ditelisik dan diperbaiki sehingga tidak terus menerus menjadi sebuah keterlanjuran.

Acuan tata kelola hutan di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Setelah beberapa kali digugat, nampaknya ada 1 hal lagi yang perlu untuk digugat dalam UU Kehutanan karena bisa jadi 1 hal ini adalah sumber dari kecarutmarutan tata kelola di Indonesia. Kita pasti mengenal Hutan Produksi. Itulah satu hal yang perlu dihapuskan dalam undang-undang kehutanan karena telah menjadi “monster” dalam tata kelola hutan di Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu digugat tentang keberadaan hutan produksi. Pertama, hutan produksi yang dalam pasal 1 ayat 7 UU Kehutanan diartikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, merupakan wujud inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam. Definisi tersebut menggambarkan bahwa suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu yaitu memproduksi hasil hutan.

Keberadaan hutan produksi jelas telah membatasi produksi barang lain yang bisa jadi lebih penting dan memakmurkan rakyat. Wilayah yang seharusnya dapat digunakan untuk penggunaan yang paling sesuai untuk mewujudkan kemakmuran menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah letak inefisiensinya, wilayah yang seharusnya dapat untuk memproduksi komoditas yang paling memakmurkan menjadi terhambat karena telah ditetapkan untuk satu jenis penggunaan saja yaitu produksi hasil hutan.

Jika ditinjau dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa penguasaan Negara atas sumberdaya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip efisiensi, maka sudah jelas bahwa hutan produksi adalah suatu hal yang inkonstitusional.

Kedua, bahwa telah terjadi dualisme penguasaan tanah di Indonesia yaitu oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BPN mengurus tanah yang berada diluar wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sedangkan KLHK mengurus wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan (Bachriadi D, dkk 2005). Dualisme tersebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam pengurusan tanah di Indonesia yang berujung pada hilangnya hak-hak warga negara.

Dualisme penguasaan tanah tersebut salah satunya disebabkan oleh keterlanjuran dalam proses penetapan kawasan hutan yang “ngawur” dan ditetapkannya hutan produksi. Penetapan kawasan hutan sesuai pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 ayat 2 UU Kehutanan, seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU Kehutanan disebutkan pada pasal 1 ayat 14 bahwa yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat dan bukan menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat 1, BPN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada Pasal 2, disebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Maka jelas bahwa yang berwenang melakukan penetapan kawasan hutan adalah BPN sebagai pemerintah bukan menteri KLHK, sehingga penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh menteri adalah tidak berdasar.

Penguasaan tanah yang menggurita oleh KLHK tidak lain disebabkan karena adanya hutan produksi. “Pengistimewaan” produksi hasil hutan dengan menyediakan kawasan khusus produksi yang ditetapkan ternyata justru menimbulkan penguasa baru yang semena-mena. Dari total luas kawasan hutan, hutan produksi memiliki porsi 57,4% atau seluas 75 juta hektar (P.49/Menhut-II/2011). Sederhananya kriteria penentuan strukturisasi hutan berdasarkan fungsi membuat tidak sedikit tanah dan hak warga negara ikut terklaim kehutanan dan masuk ke dalam luasan 75 juta hektar tersebut.

Luasnya wewenang atas hutan produksi dan dalih hanya fokus pada hutan dan ekosistemnya telah membuat kesewenang-wenangan terjadi pada warga negara di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan hutan produksi ini harus dihapuskan sehingga wewenang atas wilayah tersebut kembali kepada BPN kemudian dapat diperuntukkan kepada yang berhak dan dipergunakan untuk produksi komoditas yang lebih memakmurkan. Maka sudah seharusnya kawasan berdasar fungsi hanya terbagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tidak sedikit laporan yang menunjukkan bahwa masyarakat terintimidasi, mengalami kekerasan dan terusir dari tempat tinggal karena daerahnya dianggap masuk kedalam hutan produksi dan akan diusahakan oleh BUMN ataupun perusahaan skala besar. Fenomena tersebut tidak sedikit yang akhirnya berdampak pada konflik dan perusakan hutan secara masif. Hal yang demikian jelas telah melanggar UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dan 4 mengenai hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal serta hak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Ketakutan rusaknya hutan akibat dihapusnya hutan produksi akan tidak beralasan jika kita melihat fenomena berkembangnya beberapa komoditas perkebunan yang justru tidak memiliki kawasan khusus yang ditetapkan untuk kegiatan produksinya. Seperti yang diungkap Soedomo (2013), bahwa kenyataan dunia pertanian dan kehutanan sangat berlawanan. Adanya hutan produksi telah menjadikan produksi hasil hutan sangat kaku dan didominasi oleh pemerintah sehingga keterlibatan rakyat kecil sangat rendah dibanding usaha perkebunan yang lebih fleksibel, hasilnya luas usaha perkebunan terus meningkat dan sebagian besar adalah milik rakyat, sedangkan usaha kehutanan terus lesu baik skala swasta besar maupun skala rakyat.

Komoditas yang dipilih untuk diproduksi adalah kompetisi. Komoditas yang apabila diproduksi dapat memberikan keuntungan tinggi dan efisien maka akan cenderung dipilih untuk diusahakan. Hutan juga demikian, akan menjadi pilihan untuk diproduksi apabila yang memproduksi merasa efisien dan dapat memberikan untung besar dengan mengusahakannya. Disitulah letak tantangan selanjutnya, bagaimana membuat usaha kehutanan menjadi lebih efisien dan menguntungkan dibanding usaha komoditas lain.

Sumber Pustaka

Bachriadi D, Bachrioktora Y, Safitri H. 2005. Ketika Penyelenggaraan Pemerintah Menyimpang Mal Administrasi di Bidang Pertanahan. Yogyakarta (ID): Lapera Pustaka Utama dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.

KOMNAS HAM. 2014. Media Komunikasi dan Informasi KOMNAS HAM Edisi II/Tahun XII/2014 Hal:3. Jakarta (ID): KOMNAS HAM

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2014. Catatan Akhir Tahun 2014 Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-Jk Pada 2015. Jakarta (ID): KPA

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Purba CPP., dkk. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Bogor (ID): Forest Watch Indonesia

Soedomo S. 2013. Scientific Forestry. Di dalam: Kartodihardjo H. Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang


Download PDF

Peran Lingkungan Sekolah Sebagai Sarana Pembelajaran Biologi

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

JAKARTA – Saat ini peranan sekolah sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat diperlukan, selain untuk sarana menimba ilmu, peranan sekolah juga dapat sebagai RTH. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar sekolah yang masih banyak pepohonan, juga sangat berperan penting sebagai RTH baik seperti pekarangan rumah, taman-taman kota, arboretum, maupun lapangan bola.

Mengingat RTH saat ini sangatlah terbatas dikarenakan RTH banyak dijadikan untuk pembangunan jalan, pemukiman, pertokoan, industri, tempat rekreasi, dan gedung-gedung pencakar langit. Sekolah dan lingkungan sekitarnya sebagai RTH sangatlah penting untuk menunjang kehidupan flora dan fauna serta manusia. Suasana yang terlihat lebih asri, teduh dan nyaman dikarenakan banyak rerimbunan pohon yang hijau menjadi tempat yang nyaman bagi manusia maupun satwa liar yang berada di sekitarnya. Selain itu, keberadaan flora dan fauna di lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium alam oleh guru beserta siswa dan siswinya sebagai sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi.

Oleh karena itu, Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta melalui Biological Bird Club (BBC) Ardea bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) melalui gerakan Biodiversity Warriors dan Yayasan Perguruan SMA Sumbangsih ingin melihat potensi keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah SMA Sumbangsih melalui kegiatan Biodiversity Warriors Goes To School. “Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh warga sekolah dapat mengenal, peduli  dan melestarikan keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekolah dan dapat dijadikan sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi” Ujar Kepala SMA Sumbangsih, Drs. Akhmad Nidom, Sabtu 28 November 2015

Siswa dan siswi KIR SMA Sumbangsih, November. Setiap sepulang sekolah mengamati keanekaragaman hayati yang terdapat di lingkungan sekolah. Foto: Ahmad BaihaqiSiswa dan siswi KIR SMA Sumbangsih melakukan pengamatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Foto: Ahmad Baihaqi.

Keberadaan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dapat merubah pola pikir para guru bahwa kegiatan belajar mengajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruang kelas atau laboratorium saja, melainkan di pekarangan sekolah juga dapat dijadikan sebagai laboratorium alam yang merupakan sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi pengingat bagi warga sekolah untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah.

Sebagai kegiatan awal Biodiversity Warriors Goes To School, pada Bulan November 2015 di SMA Sumbangsih telah diadakan workshop “Peran Lingkungan Sekolah Sebagai Sarana Pembelajaran Biologi”. Dalam workshop tersebut para peserta yang terdiri dari siswa dan siswi yang tergabung dalam ekskul KIR dan pecinta alam di sekolahnya, dikenalkan tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah beserta fungsinya dan metode pengamatan keanekaragaman hayati oleh Pembina KIR SMA Sumbangsih, dosen-dosen Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta dan mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Nasional yang tergabung dalam Biological Bird Club Ardea. “Kami berharap workshop ini dapat memberikan pemahaman pada guru  dan siswa tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dan mampu membekali mereka dengan kemampuan metode pengamatan keanekaragaman hayati serta hasil pengamatan tersebut dapat menjadi buku panduan yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran khususnya di bidang biologi” ujar Drs. Imran S.L. Tobing, M.Si selaku Keynote Speaker dan Dekan Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta .

Sementara itu, Teguh Triono selaku Direktur Program Yayasan KEHATI, mengatakan bahwa mengetahui potensi keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah sangatlah penting, hal ini dikarenakan keberadaan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah dapat menjadi indikasi bahwa lingkungan sekolah tersebut memiliki kualitas lingkungan yang baik atau buruk dan membangkitkan kesadaran warga sekolah untuk dapat ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) melalui gerakan Biodiversity Warriors  memiliki program Goes To School “Peran Lingkungan Sekolah Sebagai Sarana Pembelajaran Biologi” dimulai pada bulan September di SMA Suluh, Bulan Oktober di SMA Negeri 7 Jakarta dan Bulan November tahun 2015 di SMA Sumbangsih, Jakarta. Keanekaragaman hayati yang diamati meliputi burung, capung, kupu-kupu, herpetofauna (reptil dan amfibi), mamalia, jamur dan vegetasi. Harapannya, kegiatan ini dapat dilakukan diseluruh Sekolah yang ada di DKI Jakarta.

Salah satu keanekaragaman hayati yang berhasil diamati adalah capung kembara (Pantala flavescens). Jenis capung ini aktif pada pagi dan sore hari dan dapat dijumpai di dataran rendah sampai dataran tinggi, khususnya di tempat-tempat terbuka, di tepi sungai, area persawahan, padang rumput, lapangan sampai di sekitar pekarangan. Capung ini paling mudah dijumpai sepanjang tahun terutama saat musim hujan populasinya lebih banyak.

Salah satu keaneakaragaman hayati yang berada di lingkungan SMA Sumbangsih, Jakarta. Capung kembara. (Pantala flavescens) Foto: Ahmad BaihaqiKeanekaragaman hayati yang berhasil diamati adalah capung kembara  (Pantala flavescens). Foto : Ahmad Baihaqi

Keberadaan capung di suatu lingkungan mengindikasikan bahwa lingkungan tersebut memiliki kualitas air dan udara yang masih baik. Selain itu, peran capung di alam juga sebagai biokontrol, capung sebagai predator yang memangsa serangga hama di suatu lingkungan. Di samping itu, capung juga sebagai sumber inspirasi seperti pembuatan helikopter tidak terlepas dari kemampuan terbang capung.

Maka dari itu, mari bersama-sama kita mengenalkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kita..


Download PDF

Ketika Masyarakat Adat Tersingkir dari Hutannya

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Pria itu bernama Petrus Asuy. Orang sering memanggilnya Petrus. Ia adalah masyarakat adat di Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meskipun jauh dari liputan media massa, ia bersama dengan masyarakat Muara Tae lainnya, telah melakukan pelestarian hutan. Mereka menyelamatkan pohon-pohon ulin, meranti, bengkirai, dan sebagainya.

 
Di tempat lain masih banyak masyarakat adat yang juga melakukan pelestarian lingkungan hidup seperti yang dilakukan Petrus Asuy. Mereka melakukannya bukan untuk pencitraan. Mereka melakukan pelesatarian alam didasari kesadaran bahwa alam adalah sumber kehidupan. Jika alam rusak, hancur pula sumber kehidupan manusia. Sebuah kesadaran ekologi tingkat tinggi. Dapat dikatakan mereka lah sejatinya pahlawan lingkungan hidup.

 
Namun sayang keberadaan masyarakat adat yang telah melestarikan lingkungan hidup itu dilupakan bahkan di beberapa kawasan justru disingkirkan. Alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat justru dihancurkan untuk industri tambang atau perkebunan skala luas. Dari titik inilah kemudian muncul konflik penguasaan lahan antara perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan masyarakat adat yang ingin menjaga keberlanjutan alam.

 
Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

 
Keberadaan masyarakat adat di kawasan hutan seringkali dianggap sebagai penghalang bagi para pemilik modal yang ingin merubah kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar atau areal tambang. Celakanya, alih-alih melindungi masyarakat adat, pemerintah pusat dan juga daerah seringkali justru memberikan ijin pembukaan perkebunan skala besar dan industri tambang di atas tanah adat.

 
Ironis memang, masyarakat adat yang selama ini memanfaatkan alam secara lestari justru disingkirkan oleh perusahaan-perusahaan yang seringkali merusak alam demi kepentingannya sendiri. Celakanya, bukan hanya perusahaan – perusahaan yang menyingkirkan masyrakat adat dari sumber kehiudpannya, namun juga oleh penetapan kawasan konservasi di sebuah hutan.

 
Seperti halnya, pada perkebunan tebu dan tambang, penetapan kawasan konservasi ini seirngkali juga tumpang tindih dengan area kelola masyarakat adat. Dan masyarakat adat yang selama ini melestarikan alam lagi-lagi menjadi korban dari penetapan kawasan konservasi. Masyarakat adat pun dilarang masuk hutan. Mereka dilarang memanfaatkan hutan secara lestari.

 
Dan di tahun 2012 lalu, perjuangan masyarakat adat rupanya mulai menampakan titik terang. Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konsistusi (MK) telah memutuskan permohonan Judicial Review (JR) atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Dengan berbekal keputusan ini pengakuan atas hutan adat mendapatkan payung hukum baru.

 
Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan munculnya putusan MK itu konflik penguasaan lahan antara pemerintah, perusahaan, pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat adat juga berhenti? Konflik di lapangan masih saja sering terjadi. Penyebabnya, pemerintah justru nampak lambat melaksanakan putusan itu bahkan di berbagai kejadian justru pemerintah menggunakan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk menkriminalisasi masyarakat adat.

 
Masyarakat adat terus saja disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya, meskipun sudah ada payung hukum, berupa keputusan MK, yang mengakui hak kelola masyarakat adat atas hutannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah upaya penyingkiran masyarkaat adat yang telah melestarikan alam ini akan terus dilanjutkan?

 
Penyingkiran masyarakat adat dari kawasan hutan bisa dihentikan bila ada payung hukum yang memberikan kewajiban kepada negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun sayang, DPR periode 2009-2014 lalu justru gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) menjadi UU.

 
Kini bola panas persoalan masyarakat adat dan hutannya itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika pada periode kepemimpinannya, Jokowi gagal lagi melaksanakan putusan MK terkait hutan adat maka, dapat dipastikan penyingkiran masyarakat adat dari kawasan hutan akan dilanjutkan dalam lima tahun kedepan.


Download PDF

“PENGGUNAAN ALAT TANGKAP SNTS (Simple Net Torch System) SOLUSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN BAGI HABITAT IKAN DAN EKOSISTEM SUNGAI WAY TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG”

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Sungai memiliki peran strategis sebagai salah satu sumberdaya alam yang  mendukung kehidupan masyarakat, secara historis sungai telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan masyarakat. Begitupun dengan sungai Tulang Bawang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar sejak dahulu. Sungai yang panjangnya mencapai 136 km dengan luas daerah aliran sebesar 1.285 km2 ini membujur dari barat ke timur Kabupaten Tulang Bawang ini menjadi memiliki berbagai fungsi baik ekonomi, sosial maupun ekologis.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung yang kaya dengan sumberdaya perairan, baik sungai, rawa dan pesisir. Secara historis sungai-sungai di Tulang Bawang merupakan denyut nadi perekonomian di daerah Tulang Bawang. Secara topografi, daerah Tulang Bawang terdapat daerah River Basin atau Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 2 River Basin yang utama yaitu river basin Tulang Bawang dan river basin sungai-sungai kecil lainnya. Daerah ini memiliki luas 10.150 km2 dengan panjang 753 km yang digunakan untuk kegiatan perikanan.

Perekonomian masyarakat sekitar sungai Tulang Bawang didominasi oleh nelayan dan petani, sebagaian besar penduduk sekitar sungai Tulang Bawang berpendidikan Sekolah Dasar bahkan tidak menempuh pendidikan, hal ini tentunya terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya upaya pemeliharaan sungai. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, terdapat sekitar 91 spesies ikan di perairan Tualng Bawang yang potensial untuk dikembangkan dan telah menjadi bahan pangan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di jalur DAS Tulang Bawang adalah menurunnya hasil tangkapan ikan dari tahun ke tahun dikarenakan penangkapan yang berlebihan (Over Fishing) dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang berbahaya bagi habitat ikan dan ekositem sungai Tulang Bawang seperti strum, bom ikan, potas dan alat-alat yang berbahaya lainnya yang menyebabkan hilangnya spesies ikan tertentu, merusak habitat ikan dan ekosistem sungai Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Biodiversitas hayati baik ikan maupun komoditas perikanan lainnya sangat penting bagi perekonomian masyarakat sekitar DAS dan pesisir Kaupaten Tulang Bawang, namun beberapa spesies ikan lokal yang ditemui di Sungai Tulang Bawang yang terancam punah. Padahal sebagian dari spesies tersebut merupakan aset Kabupaten Tulang Bawang dan memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti: ikan botia, jelabat, arwana, belida, baung dan lainnya. Berdasarkan pengamatan kami, spesies ikan tersebut sangat susah di domestikasi. Domestikasi merupakan proses yang perlu dilakukan bertahap dan berkesinambungan yang diawali dengan eksplorasi sumberdaya, pengujian lingkungan buatan, dan percobaan pemijahan.

Meskipun penelitian-penelitian tentang domestikasi telah banyak dilakukan oleh mahasiswa di Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tetapi, sedikit sekali yang berhasil melakukan proses domestikasi dan bahkan banyak mahasiswa yang mengganti penelitiannya dengan judul lain karena susahnya domestikasi ikan-ikan tersebut. Sehingga jika dengan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang akan merusak habitat ikan dan ekosistem sungai. Bagaimana ketersediaan ikan-ikan di habitatnya yang belum bisa di domestikasi untuk keberlanjutan jangka panjang???

Untuk menghindari kepunahan terhadap sumberdaya tersebut, maka perlu dilakukan upaya perancangan bangun dengan menggunakan metode SNTS (Simple Net Torch System) Sebuah alat penangkapan ikan ramah lingkungan yang berkelanjutan dan tidak berbahaya bagi habitat ikan, ekosistem sungai, serta lebih ekonomis untuk diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat sekitar Dearah Aliran Sungai (DAS) Way Tulang Bawang Provinsi. Sehingga alat tangkap ikan dengan metode SNTS di Sungai Way Tulang Bawang ini prosfektif untuk di realisasikan.

Ari Widodo_Lomba Esai_Universitas Lampung_Gambar

Mengenal Alat Tangkap Dengan Metode SNTS

Alat tangkap ikan dengan metode SNTS (Simple Net Torch System) merupakan metode penangkapan ikan yang sederhana yang didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam jumlah yang besar. SNTS (Simple Net Torch System) dilengkapi dengan tenaga obor yang di pasang di setiap tiang pancang atau dengan panel surya pada perancangan SNTS yang berfungsi untuk menarik ikan-ikan yang jaraknya jauh dari alat tangkap yang sudah terpasang. Selain itu juga SNTS ini dilengkapi dengan lampu elektrik yang mampu memberikan cahaya didalam air yang dipasang di dalam alat tangkap SNTS ini yang berfungsi untuk menarik ikan-ikan yang telah mendekat dengan alat tangkap agar masuk ke alat tangkap SNTS yang sudah dipasang.

Ukuran dari mesh size SNTS ini tidak seragam karena ada pada titik-titik tertentu yang menggunakan mesh size 4 cm yang berfungsi untuk tempat keluarnya ikan-ikan kecil, benih ikan, dan juvenil yang ikut tertangkap. SNTS ini juga didalamnya di lengkapi dengan ranting-ranting kayu sebagai lapisan dasar dan pelepah pohon kelapa di lapisan atas yang berfungsi untuk membuat ikan yang tertangkap betah didalamnya dan menduga bahwa alat tangkap SNTS ini sebagai habitat aslinya di alam.

Selain itu juga sistem SNTS ini juga dapat menampung sampah-sampah sungai yang hanyut karena letak alat SNTS ini dipasang di pinggir sungai yang menghadap ke hulu yang membuat sampah akan masuk ke alat tangkap SNTS ini dan pada saat pengangkatan alat SNTS ini secara otomatis sampah juga akan ikut tersangkut didalamnya. Pada saat yang bersamaan sampah akan naik ke daratan dan sampah di sungai juga akan ikut berkurang serta mengurangi pencemaran sungai.

Sehingga Penangkapan dengan metode SNTS lebih unggul dibandingkan dengan penangkapan menggunakan alat tangkap yang sudah ada seperti pancing, tombak, dan bubu. Para nelayan sedikit sekali mendapatkan tangkapan ikan dari alat-alat tersebut. Ini bahkan menjadi dorongan para nelayan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan dan menimbulkan perbuatan yang curang dengan menangkap ikan secara berlebihan (over fishing) menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah.

Dari hasil rancang bangun dengan SNTS ini nantinya diharapkan tercipta sebuah alat penangkapan ramah lingkungan yang berkelanjutan bagi habitat ikan dan ekosistem sungai di Way Tulang Bawang Provinsi Lampung tanpa memutus siklus hidup habitat ikan dan merusak ekosistem sungai yang didukung dengan peranan aktif dari masyarakat sekitar sungai Way Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Sumber Pustaka

Aburachman. S. 2007. Membangun Kemandirian Kabupaten Tulang Bawang. Indo Media Global. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Panjang Sungai Way Tulang Bawang Provinsi Lampung, 2012.

Manik, K.E.S. 2010. Kondisi Aktual Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Lampung.

Radarwati S, Basoro MS, Monintja DR, Purbayanto A. 2010. Alokasi Optimum dan Wilayah Pengembangan Berbasis Alat Tangkap Potensial Teluk Jakarta. Marine Fisheries 1(2): 189-198.

Rasdani, M., 2005. Usaha Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Ikan tanggal 14 – 24 Juni 2005. BPPI Semarang.


Download PDF

Nenek Asyani, Potret Buram Pengelolaan Hutan

Kategori: Konflik Sumber Daya Alam

Hutan telah menjadi semacam kututkan sumberdaya alam bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Salah satu korban dari kutukan sumberdaya alam hutan itu adalah Nenek Asyani. Sejak akhir tahun 2014 lalu, nenek 63 tahun itu ditahan karena dituduh mencuri kayu milik PT Perhutani. Nenek renta itu didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

 
Nenek Asyani bukanlah satu-satunya korban kutukan sumberdaya alam kehutanan. Kutukan itu juga memakan korban para petani di Bengkulu. Pada April 2014, Pengadilan Negeri Bintuhan, Bengkulu juga menjatuhan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp.1,5 miliar kepada empat orang masyarakat adat Semende Banding Agung, Bengkulu. Seperti Nenek Asyani, empat orang masyarakat adat Semende itu pun dituduh melakukan perusakan hutan karena menggarap tanah leluhurnya menggunakan UU P3H.

 
Kutukan sumberdaya alam sektor kehutanan pun terus berlanjut. Di Palembang, M Jafar Nur mengalami nasib yang sama dengan Nenek Asyani dan masyarakat adat Banding Agung. Seperti masyarakat adat lainnya, Pak Nur pun menggarap tanah leluhurnya untuk tetap bisa menghidupi keluarganya. Namun, pada Oktober 2014 silam, bencana datang menghampirinya. Pengadilan Negeri Palembang justru menjatuhinya hukuman penjara 2,6 tahun dan denda Rp 50 juta rupiah. Ia dituduh melakukan perambahan hutan di kawasan konservasi.

 
Bukan hanya Pak Nur yang harus dipenjara karena menggarap tanah leluhurnya. Lima orang rekan Pak Nur yang juga petani di Tungkal Ulu mengalami nasib yang sama. Pemerintah menggunakan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam untuk memenjarakan masyarakat adat yang menggarap tanah leluhurnya maupun para petani biasa yang hidup dari bercocok tanam di sana.

 
Berbeda dengan masyarakat sekitar hutan yang menjadi korban dari kutukan sumberdaya alam, para koruptor yang ada di kota-kota justru mendulang uang dari sumberdaya hutan ini. Transaksi koruptif sektor kehutanan terjadi secara masif. Berdasarkan hasil kajian KPK pada 2013, untuk satu izin Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI), potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta rupiah sampai 22 miliar rupiah setiap tahun.

 
Besarnya potensi korupsi di sektor kehutanan itu berbanding lurus dengan potensi kerugian negara. Data Transparansi International Indonesia (TII) menyebutkan, potensi kerugian negara akibat carut marut persoalan perizinan dalam bidang kehutanan mencapai Rp 273 Triliun. Padahal potensi kerugian negara akibat perizinan dalam bidang kehutanan pada 2004 yang hanya berjumlah Rp 7 miliar.

 
Kerugian negara di sektor kehutanan itu juga berbanding lurus dengan laju penggundulan hutan di negeri ini. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Sementara data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang sangat tinggi laju penggundulan hutannya. Masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun.

 
Akibat korupsi di sektor kehutanan ini pula laju penggundulan hutan (deforestarasi) di Indonesia terus meningkat. Kebijakan moratorium di sektor kehutanan pun tidak bisa menghalangi laju kerusakan hutan di negeri ini. Kini menempati posisi tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan angka deforestasi Brasil 460.000 hektar.

 
Penelitian terbaru diterbitkan di jurnal Nature Climate Change pada 2014 lalu misalnya justru menyebutkan bahwa setahun setelah moratorium diterbitkan, deforestasi di Indonesia malah meningkat dengan cepat. Antara 2000-2012, Indonesia kehilangan 6,02 hektare hutan setiap tahunnya.

 
Nenek Asyani dan ratusan masyarakat di sekitar hutan yang menjadi korban kutukan sumberdaya alam tentu bukan pelaku perusakan hutan skala besar. Masyarakat sekitar hutan hanya memanfaatkan hasil hutan untuk mencukupi kebutuhannya bukan untuk memuaskan nafsu serakah. Bahkan sebaliknya, masyarakat sekitar hutan yang selama ini sering dikriminalisasi justru seringkali memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

 
Masyarakat sekitar hutan sadar betul bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka sehingga mereka akan bunuh diri jika tidak memanfaatkan sumber kehidupannya secara berkelanjutan. Merekalah yang selama ini justru menjadi penjagga hutan karena mereka telah secara turun temurun menggantungkan hidup dari hasil hutan.

 
Berbeda dengan orang-orang dari kota yang datang ke hutan untuk memuaskan nafsu serakahnya. Mereka melakukan transaksi koruptif untuk menjarah hutan. Para koruptor itu kemudian secara ugal-ugalan menghancurkan hutan. Para koruptor itulah sejatinya para perusak hutan sesungguhnya. Anehnya, orang-orang kota yang menjadi perusak hutan ini jarang tersentuh hukum. Seperti ada tangan-tangan perkasa yang melindungi mereka. Kutukan sumberdaya alam dari sektor kehutanan seperti tidak pernah menjamah kehidupan mereka.

 
Sebuah ketidakadilan yang ditampakan secara nyaris telanjang ketika masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan sekedarnya bahkan secara lestari dan berkelanjutan justru harus mendekam dipenjara. Sementara di sisi lain, para perusak hutan sesungguhnya justru hidup bebas.

 
Ketidakadilan ini harus dihentikan. Peleburan Kementerian Kehutanan sudah dilebur dengan Kementerian Lingkungan Hidup adalah peluang untuk mengakhiri praktik ketidakadilan ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus berani menegakkan hukum secara lebih adil, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.


Download PDF

Keterbukaan Informasi dalam Kasus Lingkungan Hidup

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tahun 2015 mungkin adalah tahun yang tidak pernah dilupakan oleh saudara-saudara kita warga Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana tidak, di tahun 2015, warga Sumatera dan Kalimantan harus menghirup udara beracun dari pembakaran hutan dan lahan. Di Riau hingga September 2015 lalu, terdapat 47 ribuan lebih penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) akibat kabut asap dari pembakaran hutan. Sementara di Jambi terdapat 200 ribuan lebih penderita ISPA. Di Kalimantan Barat dan Tengah, puluhan ribu warga juga menderita ISPA. Penyebabnya sama, bencana ekologi kabut asap.

 
Kini musim penghujan telah tiba. Di satu sisi berkah musim hujan ini dapat membebaskan warga dari kabut asap. Namun, ada hal yang masih mengganjal di benak publik dalam kasus asap itu, yaitu siapa korporasi pembakar lahan dan hutan yang menyebabkan penderitaan warga Sumatera dan Kalimantan?

 
Hingga kini, perusahaan pembakar hutan tidak pernah diumumkan oleh pemerintah. Publik pun tidak bisa memantau sejauh mana progress penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan kabut asap itu. Tanpa ada keterbukaan informasi terkait para penjahat lingkungan hidup dalam kasus kabut asap, berpotensi persoalan yang membawa pendiritaan warga itu akan diselesaikan dengan cara pertemanan alias tidak ada penegakan hukum.

 
Sebenarnya bukan kali ini aja persoalan keterbukaan informasi terjadi pada kasus pengelolaan sumberdaya alam yang berujung pada krisis lingkungan hidup. Masih ingat kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo pada 2006 silam?

 
Hak publik atas informasi yang benar dalam kasus Lapindo ini tampaknya secara sistematis dihilangkan. Bukan hanya mengenai aset Lapindo yang terkait dengan persoalan ganti rugi. Namun, sudah sejak awal eksplorasi di blok Brantas, hak publik atas informasi juga terus-menerus diabaikan.

 
Pada saat penentuan lokasi eksplorasi, misalnya, publik tidak pernah diberi informasi mengenai risiko kecelakaan industri migas dengan kondisi geologis di wilayah Porong, Sidoarjo. Publik pun tidak pernah diberi informasi bahwa sebenarnya penentuan lokasi sumur migas Lapindo tidak sesuai dengan ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia.

 
Ketentuan Standar Nasional Nomor 13-6910-2002 itu menyebutkan bahwa sumur pengeboran migas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan, atau tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan sumber nyala api. Sementara itu, sumur BJP-1 hanya berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana publik, dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina.

 
Setelah semburan lumpur panas keluar, hak publik atas informasi semakin diabaikan. Semua informasi yang terkait dengan kandungan racun lumpur Lapindo beserta dampak buruknya seakan hilang ditelan bumi. Namun, yang justru muncul di ruang publik adalah komentar pejabat yang cenderung menyesatkan informasi. Mayjen TNI Syamsul Mapparepa, yang pada saat menjabat menjadi Panglima Kodam Brawijaya, misalnya, pernah mengatakan bahwa lumpur Lapindo yang berwarna kehitam-hitaman tersebut tidak mengandung racun. Bahkan salah seorang pejabat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berani menjamin bahwa lumpur Lapindo tidak berbahaya.

 
Padahal peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Dwi Andreas Santosa, menemukan kandungan logam berat berupa cadmium (Cd), chromium (Cr), arsen, merkuri, serta kandungan bakteri patogen (pembawa bibit penyakit) seperti Coliform, Salmonella, dan Staphylococcus aureus dalam lumpur Lapindo di atas ambang batas yang dipersyaratkan. Bukan hanya air dan lumpur yang mengandung racun, lumpur Lapindo juga dinilai telah menyebabkan polusi udara di kawasan Porong dan sekitarnya. Bahkan, terkait dengan semburan lumpur Lapindo, dalam rekomendasinya Gubernur Jawa Timur pada Maret 2008 telah menyebutkan bahwa kandungan hidrokarbon di udara telah mencapai 55 ribu ppm. Padahal ambang batas normalnya hanya 0,24 ppm.

 
Hal itu kemudian diperkuat oleh temuan Walhi Jawa Timur pada Oktober 2008 perihal adanya peningkatan jumlah orang yang menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) di Porong. Pada 2006, saat muncul semburan lumpur Lapindo, jumlah penderita ISPA mencapai 26 ribu orang, namun pada 2008 meningkat menjadi 46 ribu orang. Sayangnya, informasi yang dapat mengancam keselamatan warga itu seperti tidak dinilai penting oleh pemerintah. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas informasi tersebut. Padahal informasi itu sebenarnya dapat digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan darurat guna menyelamatkan warga.

 
Disembunyikannya informasi yang berkaitan dengan dampak buruk lumpur Lapindo bagi kesehatan manusia jelas bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan agar korban lumpur dan warga Porong lainnya tidak menuntut ganti rugi di luar mekanisme jual-beli aset fisik. Dari uraian di atas, sudah mulai terlihat bahwa apa pun mekanisme yang dibuat untuk menyelesaikan kasus Lapindo ini akan selalu jauh dari kata adil bila hak publik atas informasi mengenai kasus ini selalu dihilangkan. Dengan sebuah informasi yang benar mengenai kasus ini, akan diketahui dengan mudah ganti rugi seperti apa yang harusnya diterima oleh korban dan siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur itu.

 
Penyembunyian informasi seperti dalam kasus Lapindo kembali terulang dalam kasus bencana kabut asap tahun ini. Tujuannya pun sama, menyembunyikan pelaku pembakar lahan dan hutan. Akibatnya pun sama, penyelesaian kasus bencana asap akan selalu jauh dari kata adil tanpa ada keterbukaan informasi terkait siapa penjahat lingkungan hidup yang menjadi penyebab kabut asap.

 


Download PDF

Hidup Beretika dengan Alam

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA

mtf_hlAAy_103

Hakekat Manusia dengan Alam

Manusia merupakan makhluk yang diberikan sebuah anugerah yang tak ternilai dari makhluk lainnya. Manusia memiliki akal dan otak yang cemerlang untuk digunakan sebagai landasan hidup berfikir dan berlogika. Manusia dapat menjadi sebuah pemimpin diantara makhluk lainnya karena memiliki strategi menguasai pikirannya sendiri untuk mengendalikan makhluk lainnya. Keseimbangan yang diraih oleh manusia dapat terwujud apabila akal tersebut dapat digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab. Jiwa dan perasaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Hakikat hidup yaitu berfikir dan berperasaan sehingga alam dan lingkungan sekitar kita akan mendukung hal tersebut. Tetapi nyatanya hal ini bertolak belakang dengan masa yang dipenuhi dengan banyaknya masalah saat ini. Masalah saat ini ditimbulkan karena manusia terlempar jauh dari hakikatnya di dunia, yaitu menjadi pemimpin yang bermartabat.

Tragedi Masa Silam dan Masalah Masa Kini
Tragedi antara manusia dan alam sudah timbul sejak berabad-abad yang lalu. Manusia purba yang terdengar sedikit eksentrik dan konservatif ini justru dapat merasakan keselarasan hidup dengan alam. Walaupun mungkin mereka belum memiliki akal semaju saat ini, tetapi empati mereka dibangun karena mereka hidup berbaur dengan makhluk lainnya. Manusia purba tersebut tidak merasa angkuh karena dapat membuat sebuah tongkat yang diujungnya terdapat batu runcing dan menusukannya kepada bison besar untuk menjadi santapan mereka. Hal tersebut sangat wajar mereka lakukan karena mereka ingin bertahan hidup. Kebiasaan berburu dan meramu tersebut dilakukan untuk memenuhi hak mereka mendapat kebutuhan primer mereka yaitu pangan. Tetapi , yang dilakukan mereka saat itu memiliki tujuan yang polos dan bernaluri. Mereka tidak menjadikan hewan buruan mereka sebagai timbunan makanan perseorangan tapi untuk komunal dan kebersamaan, sehingga alam pun akan beserta dengan mereka. Selain itu manusia purba memerlukan alam untuk bernaung sehingga tajuk – tajuk pohon yang tinggi bertahan pada masa itu. Mereka hanya menggunakan ranting dan dahan pohon untuk kayu bakar yang dapat menghangatkan tubuh mereka disaat kedinginan. Api yang dinyalakan secara primitif pun digunakan bukan untuk menakuti makhluk lain, tapi untuk memberikan sebuah lingkaran teritori bahwa manusia purba tersebut menghargai teritori lainnya sehingga terhindar dari konflik dengan makhluk lain.
Belajar dari kehidupan manusia primitif tersebut bahwa keselarasan yang kita rasakan dengan alam saat ini secara menyeluruh tidak bisa kita rasakan lagi. Manusia purba memiliki naluri yang terbilang sudah jauh terkubur dimasa silam dahulu. Peradaban saat ini dibangun dengan sebuah etika. Etika merupakan sebuah landasan manusia untuk menjadi seharusnya hakikat manusia. Menjadi terpelajar,berhati nurani dan berperasaan. Namun, pada saat etika tersebut muncul, kita yang menjatuhkannya sendiri. Zaman yang serba ada saat ini tidak membuat etika mewujudkan gaung aslinya kepada diri kita masing masing. UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara hanya menjadi naskah tak bertuan saja dan anak – anak dari UUD 1945 tersebut dibuat hanya untuk “yang berkepentingan”. Tendensi tersebut terbukti dengan terjadinya puncak musibah besar di Indonesia baru baru ini yaitu kebakaran hutan yang hebat bersamaan dengan El Nino. Manusia (khususnya di Indonesia) yang berdaulat dan beretika tersebut menjatuhkan sendiri rumah bernaung mereka dan abu dari kayu – kayu yang terbakar akan menjadi saksi bisu nasib alam yang berduka. Bagaimana mungkin kita yang saat ini dengan keadaan lebih maju bisa lebih terpuruk dibandingkan manusia primitif tersebut?

Etika Sebagai Landasan Manusia
Etika merupakan hal mendasar dalam menerapkan ilmu pengetahuan tetapi hal tersebut sudah jarang tersentuh melalui teori maupun praksisnya, karena banyak orang yang berpendapat etika hanya berbatas retorika. Membangun dan memberikan produk etika ini kepada semua kalangan manusia sangat diperlukan karena jika tidak, maka akan lenyap dimakan era modernisasi. Maka dari itu, etika merupakan barang langka yang harus dihidupkan lagi sebagai kunci keberlanjutan manusia yang akan bersanding baik dengan alam. Etika dibangun berdasarkan kesadaran manusia dalam kehidupan yang sebenarnya karena semakin kita membiarkan etika tersebut rapuh, maka akan rapuh juga keberadaan keturunan manusia di masa yang akan datang. Masa depan mungkin hanya bisa direncanakan, tapi paling tidak untuk saat ini kita harus sadar beretika baik dengan alam sama dengan kita menghargai diri kita sendiri dan Sang Pencipta.
Etika harus dibangun dari kesadaran dan realita yang pasti sehingga harus dilakukan sedini mungkin. Belajar mengkaji penyimpangan kebijakan yang ada di pemerintahan pusat, daerah maupun rencana kerja yang digunakan untuk menggerakan motor perusahaan private butuh dilakukan. Selain itu, dengan adanya multidisliplin dalam ilmu pengetahuan jangan dijadikan penghalang untuk mengkaji ilmu lintas sektoral. Hal tersebut menghindari adanya tumpang tindih kebijakan multi sektoral. Pada saat ini masalah tumpang tindih kebijakan merupakan salah satu yang menjadi distorsi dalam kerusakan etika di semua kalangan masyarakat.
Contoh konkrit yang tercermin akan lunturnya etika terhadap lingkungan yaitu seperti kebekaran hutan yang baru terjadi sejak bulan Agustus 2015. Hal tersebut menunjukan adanya ketidakseriusan setiap kalangan masyarakat dalam menanggapi hal tersebut karena hal tersebut sudah terjadi pada tahun 1997 dan terjadi kembali saat ini. Setiap sektor yang mempunyai andil dan kepentingan seolah – olah saling menyalahkan dan angkat kaki dari masalah secara perlahan. Perusahaan HPH (Hak Pengurusan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) memberikan momok kenihilan dalam menjaga kawasan konsesinya sendiri. Sedangkan perusahaan sawit yang digembor-gemborkan menjadi “cerobong asap” pun tidak ingin disalahkan. Banyaknya perusahaan dan/atau perorangan yang melakukan pemusnahan sumberdaya alam secara masal tersebut, tidak membuat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga kasus tersebut seperti hilang begitu saja tanpa jejak yang pasti. Gagal paham terhadap kondisi yang multisektoral ini diperparah dengan banyaknya Peraturan Daerah (PERDA) yang tidak selaras dengan peraturan yang seharusnya. Terlihat bahwa masalah ini timbul atas dasar kurangnya empati kepedulian terhadap masalah itu sendiri, dan mereka malah sibuk mengeluarkan egosentris sektoral yang jatuhnya saling menguntungkan kalangan sendiri. Sehingga etika yang ingin diwujudkan akan mandul selamanya dengan siklus krisis etika ini.

Sebuah Harapan untuk Menjadi Manusia Beretika
Harapan untuk memiliki etika pada alam dan lingkungan dapat terwujud apabila manusia mengikuti pola hidup yang positif seperti yang dilakukan manusia purba. Naluri yang ditumbuhkan merupakan murni untuk bertahan hidup. Konteks bertahan hidup yang dilakukan juga bukan atas dasar ketamakan dan keserakahan. Bertahan hidup yang dilakukan merupakan kunci saling menghargai antar makhluk yang mempunyai kebutuhan untuk hidup. Manusia secara individu harus menyadari etika positif ini akan jauh lebih baik apabila kita aplikasikan dengan konsisten. Berperan dalam hidup sehat dan menjadi pembelajar merupakan pokok dari mebangun etika positif itu sendiri.
Hidup sehat berarti menjaga pikiran, fisik dan jiwa untuk tetap sadar dalam melakukan dan menentukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan pola hidup dan lifestyle yang positif. Zaman yang maju saat ini sangat rentan dengan kebiasaan yang ingin serba instan tanpa melihat dampak dari kebiasaan itu sendiri, seperti menggunakan banyak plastik untuk membungkus makanan, minuman dan sebagainya karena berfikir lebih praktis dan efisien. Hal tersebut merupakan paradigma sederhana yang salah yang tumbuh di masyarakat. Apabila kita bisa mencari wadah yang dapat dipakai secara berkelanjutan dan bersifat permanen akan jauh lebih baik dan sehat. Wadah yang dapat digunakan terus menerus tersebut merupakan awalan sederhana untuk membangun etika positif terhadap lingkungan kita. Kegiatan tersebut terlihat sangat sederhana tapi memiliki urgensi yang yang tinggi dalam menyelamatkan dunia kita dari sampah plastik. Pemikiran sederhana tersebut menanamkan etika positif yang dapat tumbuh menjadi budaya apabila setiap lapisan masyarakat mendukung gerakan tersebut.
Manusia pembelajar merupakan manusia yang memiliki semangat dan kritis. Menjadi manusia pembelajar bukan terpatok menjadi kutu buku yang mengerti teori – teori rumit dan dapat membuat teori baru yang inovatif, tapi poin pentingnya teori tersebut dapat diaplikasikan dengan berkesinambungan dan secara realistis dapat digunakan dengan bijak. Manusia pembelajar manjadi kunci diri kita untuk menjadikan masa lalu sebagai memontum berharga untuk dipelajari kesalahan dan kekurangnya, menjadikan masa kini adalah momen mahal yang harus dipergunakan sebaik mugkin dan menjadikan masa depan sebagai ladang amal yang indah untuk anak dan cucu kita. Manusia pemberlajar akan menghargai sebuah proses yang dan tidak akan menyesali hasil yang akan didapatnya. Mereka yakin bahwa dengan belajar dari proses, mereka tidak akan melakukan kesalahan berulang kali. Sikap kritis dari manusia pembelajar memberikan energi positif untun tetap menghargai hidup dan kehidupan agar berjalan seimbang. Hal tersebut membuat manusia pembelajar menjadi output yang beretika dan mampu membawa alam dan lingkungan menjadi lahan belajar tanpa tendensi yang negatif.

Filosofi Pohon sebagai Pengingat Manusia yang Beretika
Saat ini semua manusia perlu menyadari etika bukannya hanya ditumbuhkan, tapi ditanam dan dipelihara dengan baik. Filosofi ini hampir sama dengan pohon. Apabila pohon itu ingin tumbuh dengan baik, sebagai manusia yang bertanggung jawab pada tanaman tersebut kita harus menanamnya dengan teknik yang benar. Setelah ditanam, pasti dilakukan pemeliharaan dengan menyiram tanaman tersebut dan melihat kondisinya apabila terjangkit hama maka kita harus beri tanaman itu pestisida alami agar hama tersebut mati, sehingga pohon dapat tumbuh dengan baik. Pada saat pohon itu sudah besar dan memiliki kualitas yang baik, manusia yang bertanggung jawab tersebut akan menerima hasil yang setimpal dari jerih payahnya. Sama halnya dengan etika apabila kita tanamkan etika yang baik dalam diri kita dan selalu konsisten untuk memelihara etika tersebut, semua hal baik akan terwujud dan akan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Sudah sangat jelas, alam memberikan filosofi pemahaman secara tidak langsung kepada manusia bahwa mereka membutuhkan sesosok pemimpin yang mementingkan keseimbangan alam. Filosofi pohon menunjukan keterkaitan kita dengan alam sehingga menjadikan pribadi kita hidup beretika, sehingga sudah jelas bahwa alam sendiri yang megajarkan kita untuk beretika dan berperilaku semestinya, memanusiakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Etika dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Etika menjajikan keberhasilan individu manusia untuk bangkit dari tindakan yang kurang baik dan dapat merusak proses keberlanjutan sumber daya alam saat ini. Menerapkan etika yang didasari dengan kesadaran dan kebutuhan akan perbaikan memberikan intuisi baru dalam pengelolan sumber daya alam yang tergerus oleh tindakan yang tidak beretika. Etika seakan akan seperti penangkal racun yang bersarang dalam tubuh Stakeholder yang menjadi pemeran utama pelaku pengelolaan sumber daya alam. Kaum stakeholder yang beretika akan mengubah sebuah sistem secara  menyeluruh dengan menggunakan kemampuan teoritis dan praktisnya sebagai ladang kebaikan untuk menanam, memelihara sekaligus menghasilkan output yang tidak mudah kadaluarsa. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang serba ada ini tantangan yang dihadapi justru menjadi kelebihan tersendiri bagi Stakeholder yang memiliki etika hidup yang baik. Mereka akan terus mengembangkan sebuah inovasi teknologi, ilmu praktis maupun kebijakan yang mendukung kemaslahatan manusia.  Tantangan yang akan datang justru menjadi motivasi dan pembelajaran yang tak henti menjadi refleksi berfikir. Itulah salah satu kunci kesuksesan hidup beretika dengan alam.


Download PDF

Transparansi untuk pengelolaan Sumber Daya Alam

Kategori: Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Transparansi adalah semua keputusan yang diambil secara terbuka dan berdasarkan fakta obyektif. Transparansi mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat dan cermat. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga orang dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah tertuang dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Transparansi dapat diterapkan disemua sektor termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam.

Kondisi sumber daya alam saat ini sangat memperihatinkan disebabkan alih fungsi lahan, penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan kebakaran hutan serta permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, akibatnya banyak  daerah yang mengalami bencana alam (longsor, banjir  dll). Menurut LEM FKT UGM, Lebih 4 ribu jiwa mengidap penyakit mata dan kulit akibat asap tebal, selain itu tercatat lebih 53.553 kasus penyakit akibat asap di Riau. Sedangkan di Aceh sekitar 4.000 lebih rumah warga terendam banjir, akibatnya sekitar 17.000 lebih warga mengungsi di berbagai posko darurat, hal ini disebabkan tidak ada transparansi dari pejabat publik dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini. Berikut ini adalah dua paragaf yang membahas tentang perlunya transparansi untuk pengelolaan sumber daya alam.

Pertama, pengelolaan sumber daya alam yang transparansi akan meminimalisir mencegah eksploitasi berlebihan, penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan kebakaran hutan serta terkontrol nya permasalahan lingkungan, akibatnya dampak dari bencana alam seperti banjir, longsor, konflik manusia dengan satwa liar dapat terkendali. selain itu akan mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemiteraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Kedua, dengan adanya transpransi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan, selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Besarnya kerugian yang timbulkan akibat bencana alam seperti longsor, banjir, konflik manusia dengan satwa liar dan bencana lainnya dinegeri ini. Semestinya menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama Perbaikan sistem dengan transparansi untuk pengelolaan sumber daya alam akan mencegah korupsi dan kehilangan kekayaan Negara, selain itu dengan transparansi memberi semangat bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan daerah.

 


Download PDF

Partisipasi Masyarakat Nelayan Sungai Serkap dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Pelaksanaan kegiatan ini berawal dari tujuan utama yang untuk kepentingan bersama ingin mempertahankan yang masih tersisa, lokasi ini sangat jauh dari pemukiman dan hanya dihuni oleh beberapa orang, mereka menyebut dirinya “Nelayan Serkap”. Nelayan sungai serkap adalah nelayan yang mencari ikan dikawasan hutan rawa gambut Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, dengan alat tangkap tradisional dan masih taat dengan aturan aturan lingkungan hidup serta norma norma ekologis, saat ini tercatat sekitar 10-15 KK nelayan mandah yang menghuni Sungai Serkap. Nelayan sungai serkap merupakan nelayan yang pada umumnya memiliki ikatan keluarga antara satu dengan yang lainya,

Mereka telah membuktikan bahwa manusia bukanlah mahkluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain, melainkan bahwa manusia beserta mahluk hidup yang ada dibumi ini adalah mahkluk ekologis, artinya manusia beserta mahluk hidup yang ada dibumi ini tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya. Berkaca dari gaya hidup masyarakat nelayan Serkap, ternyata kita perlu banyak belajar dari mereka tentang cara mengaplikasikan kehidupan secara ekologis yang menjunjung tinggi norma norma Etika Lingkungan Hidup.

Kehidupan masyarakat Nelayan Sungai Serkap sepenuhnya bergantung pada alam sekitarnya, Kehidupan mereka bersifat mandah, yaitu kegiatan mencari ikan kehutan selama berbulan bulan dan meninggalkan rumah dan keluarganya di desa. Rata rata masyarakat nelayan sungai serkap pendidikannya tamatan sekolah dasar bahkan tidak jarang yang tidak mencicipi bangku pendidikan sama sekali, kondisi ini memprihatinkan terhadap anak anak mereka yang tinggal di desa, kenyataan yang terjadi bapak bapak nelayan sungai serkap tidak terlalu mementingkan pendidikan anak anak mereka, hal ini membuktikan bahwa nelayan sungai serkap tidak diperhatikan oleh pihak yang berwajib atau pemerintah, sehingga wajar jika mereka kurang peduli terhadap masa depan pendidikan anank anak mereka.

Jika diperhatikan dengan seksama disamping mencari ikan secara tidak langsung masyarakat nelayan sungai serkap ini sudah melakukan kegiatan pengawasan hutan yang masih tersisa di kawasan tersebut, hal ini dibuktikan dengan tingginya antusias masyarakat tersebut mencari informasi terhadap orang baru yang masuk kewilayah tersebut,  seharusnya dengan demikian masyarakat nelayan sungai serkap meski harus lebih diperhatikan.

Pendapatan masyarakat nelayan sungai serkap yang tergabung dari beberapa desa yaitu desa teluk meranti, desa teluk muda dan desa bunut rata rata pas pasan, tidak jarang mereka tekor, hasil pendapatan tidak sesuai dengan biaya hidup selama mencari ikan, sehingga harus berhutang kepada toke.

Kondisi seperti ini seharusnya sudah tidak ada lagi di provinsi riau ini, kegiatan kegiatan pembinaan dan peningkatan keterampilan dalam bidang usaha yang ditekuninya sudah seharusnya dilakukan terhadap mereka, dan membuka pola pikir masyarakat tersebut tentang pentingnya arti pendidikan untuk membuka pola pikir dan mampu mengelola dan mempertahankan hak hak mereka jika sewaktu waktu terjadi perampasan hak oleh pihak yang hanya akan mementingkan kepentingan individu kelompoknya. Semua kondisi yang terjadi saat ini harus segera dicarikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan mereka sebagai penghuni “sungai serkap”.

Saat ini hal yang paling memungkinkan dilakukan terhadap mereka adalah pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menggali potensi sumberdaya alam sekitarnya, sehingga tanpa menyentuh/merusak alam sekitarnya maka secara tidak langsung pendapatan ekonomi masyarakat nelayan setidaknya bisa meningkat jika kawasan ini memiliki potensi wisata dan diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, ini tidak tertutup kemungkinan.

Hal utama yang harus dilakukan terhadap masyarakat nelayan Sungai Serkap adalah Peningkatan kualitas Produk Ikan Salai mereka, saat ini kualitas produksi ikan salainya masih tergolong kualitas bagus, namun yang perlu ditingkatkan adalah sanitasi dan model pengemasan dan pemasaranya. Keistimewaan ikan salai sungai serkap adalah ikan yang disalai merupakan ikan alam hasil tangkapan nelayan dengan alat yang sederhana dan terbatas, jika dibandingkan dengan ikan salai wilayah lain, ikan salai sungai serkap lebih enak dan harum. Ini disebabkan karena ikan yang disalai adalah ikan alam dan kayu yang digunakan juga tipe kayu yang bagus untuk pengasapan ikan salai.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan, masyarakat nelayan sungai serkap melakukan pengasapan ikan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tungku pengasapan yang terbuka, sehingga disamping rendahnya sanitasi mutu ikan tersebut, cara seperti itu juga melakukan pemborosan bahan bakar yang untuk mendapatkannya harus dicari kehutan. Dengan demikian masyarakat yang mata pencarianya sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan ikan tersebut perlu mendapatkan pengetahun tentang metode pengasapan yang lebih modern dan efektif, salah satunya adalah pembuatan rumah asap mini bagi setiap nelayan.

keuntungan dari pengasapa ikan dengan menggunakan rumah asap adalah suhu pengasapan dapat dikontrol, waktu pengasapan relatif lebih cepat dari sebelumnya dan bahan bakar yang digunakan relatif lebih hemat, perbandingannya adalah 1 tungkal bahan bakar kayu malas untuk satu kali proses pengasapan dengan meggunakan open/rumah asap, sedangkan dengan tungku pengasapan menghabiskan tiga tungkal bahan bakar kayu malas, ini jelas membuktikan bahwa pengasapan dengan menggunakan rumah asap lebih praktis.


Download PDF

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Bertanggung Jawab

Kategori: Tantangan Pengelolaan SDA
0

Sejak dahulu, kita sudah mendengar semboyan “gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Sepenggal kalimat tersebut adalah ungkapan yang menggambarkan keadaan bumi pertiwi Indonesia. Gemah ripah loh jinawi artinya kekayaan alam yang berlimpah, sementara toto tentrem kerto raharjo berarti keadaan yang tentram. Dari semboyan ini membuktikan bahwa dari dulu Indonesia adalah Negeri dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kita boleh bangga bahwa Indonesia adalah Negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Dari sabang sampai merauke, tersimpan keanekaraman hayati yang begitu berlimpah. Kita selalu bangga bahwa Indonesia dikaruniai tanah yang subur, karena letaknya yang berada di ring of fire sehingga banyak bermunculan gunung api aktif. Hanya saja, lekatnya rasa bangga bukan berarti memiliki rasa cinta dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Kita bangga menceritakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Disitu ada hutan, tanah yang subur, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang maka silakan di eksploitasi. Kita bangga menceritakan itu semua kepada orang-orang yang rakus akan sumber daya alam. Dan kita juga bangga membiarkan mereka mengeksploitasi dan mengeruk hingga habis seluruh sumber daya alam di negeri ini.

Padahal sudah sejak Negeri ini merdeka, konsitusi kita mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Namun fakta sekarang tidak demikian. Setiap tahun angka kemiskinan penduduk negeri ini selalu bertambah. Berita-berita soal korupsi sektor SDA semakin merajalela. Angka laju kerusakan SDA pun melambung tinggi. Dan semakin marak juga konflik sosial yang terjadi. Mungkin masih hangat dibenak kita, kasus salim kancil yang menolak tambang pasir. Seorang petani sekaligus aktivis penolak tambang pasir harus kehilangan nyawa demi membela haknya akan akses terhadap sumber daya alam.

Ini adalah persoalan yang besar. Persoalan terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Banyak referensi menyebutkan tata kelola (governance) yang buruk adalah salah satu penyebabnya.[2] Dimana tata kelola sumber daya alam yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik. Pengelolaan sumber daya alam hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, minim akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan sebuah kegiatan.

Bahkan dari berbagai kajian tata kelola di Indonesia menunjukkan kondisi tata kelola hutan dan lahan berada dalam posisi yang buruk dan berimplikasi pada laju kerusakan hutan. Analisis UNDP (2015) menemukan indeks rata-rata nasional tata kelola hutan adalah 36 dari skala 1-100, jauh dibawah ideal. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar kerusakan hutan salah satunya berhubungan dengan kurangnya transparansi dalam pengeluaran perizinan penggunaan hutan.[3] Lagi-lagi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan SDA masih tidak terkontrol, akibat tidak dilakukan secara terbuka. Padahal dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat mampu melakukan kontrol terhadap pemanfaatan SDA yang akan berkontribusi dalam menekan laju kerusakan SDA.

Sebagaimana tingginya tingkat kerusakan SDA di Indonesia, maka kita sebagai masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara. Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, diperlukan akses informasi yang valid, mutakhir dan lengkap.[4] Jadi sejatinya partisipasi bukan sekadar hak, melainkan juga “kewajiban publik”.[5]

Sudah sejak 5 tahun yang lalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) efektif berlaku. Lahirnya UU ini adalah jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi segala bentuk rencana pemanfaatan dan pengelolaan SDA. Jadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan permohonan informasi sesuai mekanisme yang ada. Karena hingga saat ini pun, belum banyak juga masyarakat yang coba memanfaatkan celah ini. Di tahun 2014 saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan) hanya menerima 62 kali permohonan informasi.[6] Jumlah partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan UU KIP teramat kecil bila kita bayangkan ada jutaan hektare hutan yang harus diawasi.

Sederhananya, semakin sering masyarakat melakukan permohonan, maka akan memaksa penyelenggara negara untuk terus berbenah dalam pelayanan dan pemberian informasi SDA. Sehingga harapannya terjadi akselerasi paradigma pengelolaan informasi SDA dari tertutup menjadi terbuka.

Transparansi informasi merupakan pintu masuk utama bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi, berarti memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga memberi pertimbangan terhadap penyelenggaraan negara. Demikian juga dalam hal pengelolaan SDA khususnya ekosistem hutan. Masyarakat lingkar hutan memerlukan informasi mengenai pembangunan kehutanan di wilayah hidup mereka. Penerbitan sebuah izin pemanfaatan hutan, langsung maupun tidak, akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kesesuaian, rencana kerja, potensi dampak, potensi keuntungan, dan hal lain yang mungkin timbul akibat sebuah kegiatan pengelolaan SDA perlu diketahui.

Hanya dengan informasi yang komprehensif, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sadar dampak secara bebas dan tanpa tekanan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi menjadi awal untuk dapat menjamin keberlanjutan SDA di Indonesia. Harapannya semboyan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo bisa kita maknai kembali.

[1] UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3)

[2] BAPPENAS, Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, 2010. hlm 2

[3] UNDP, 2015. Indeks Tata Kelola Hutan 2014. http://industri.bisnis.com/read/20150522/99/435928/indeks-tata-kelola-hutan-2014-diluncurkan

[4] Alasdair Roberts, Structural Pluralism and the Right to Information (2001)

[5] Ibid

[6] FWI, 2014. Press Briefing: Tata Kelola Kehutanan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik.