DILEMATIKA WARGA TUMPANG PITU

 

1602543IMG20151126110946780x390

Gubuk-gubuk fasilitas penambangan emas yang diberikan oleh pihak PT. BSI (Bumi Sukses Indo) terlihat tidak teratur. Tempat yang awalnya dijadikan pos penambangan bagi perusahaan BSI telah luluh lantak terlahap api yang dipicu oleh amarah dari masyarakat Tumpang Pitu. Masyarakat mengamuk akibat tidak terima atas perlakuan dari pihak P.T.BSI. Tumpang Pitu merupakan sebuah lokasi berupa gunung yang difungsikan sebagai hutan lindung. Hutan lindung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Lokasi hutan ini berada di daerah Pesanggaran  Kabupaten Banyuwangi. Berlatar belakang adanya persepsi bahwa kawasan ini memiliki kandungan emas yang mencapai 1 miliar ton di bawah Gunung Tumpang Pitu, membuat P.T. BSI bertekad untuk membuka lahan menjadi kawasan pertambangan emas yang sebelumnya merupakan hutan lindung.

Lalu bagaimana tanggapan warga mngenai hal ini? Warga menolak aksi penambangan ini karena warga menilai bahwa pihak BSI belum mendapatkan izin dari Badan Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Terjadilah bentrok antara warga dengan pihak BSI. Hal yang paling parah adalah munculnya aksi vandal dan disertai pembakaran fasilitas yang dibangun olaeh pihak BSI. Bentrok yang tidak bisa dipungkiri membuat aparat menutup daerah itu.

Hal yang paling mendasari terjadinya konflik antara warga Gunung Tumpang Pitu dengan pihak dari P.T. BSI adalah warga merasa tidak terima atas dialihfungsikannya hutan lindung sebagai hutan industri yang di dalamnya akan dilangsungkan penambangan emas. Menurut warga pembukaan areal tambang di daerah tersebut dinilai dapat merusak hutan sehingga hutan tidak dapat menjalankan fungsinya. Selain itu, alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi tambang akan berakibat pada robeknya kohesi sosial di masyarakat.

Berdasarkan pengakuan yang telah dilontarkan oleh pihak perusahaan, mereka mengatakan bahwa sudah mendapatkan ijin sebelum menjalankan program penambangan ini di Gunung Tumpang Pitu. Mereka mengaku bahwa Ibu Chusnul Khotimah selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi telah memberikan perijinan.

Namun warga menilai hal itu sangat tidak wajar, karena wilayah yang selama ini dilindungi, tidak mungkin dengan mudah dialihkan fungsinya. Selain milik pihak nasional, kawasan hutan lindung ini sangat diagungkan keberadaannya oleh waga sekitar Tumpang Pitu. Warga merasa hal ini tidaklah adil baginya.

Konflik yang dipicu oleh ketidak nyamanan warga akibat program penambangan yang secara konkrit akan dilaksanakan pada tahun 2016 mendatang terbilang serius. Bahkan hingga akhir tahun 2015 ini konflik masih belum terselesaikan. Warga terus menuntut Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk mencabut perijinan yang telah diberikan.

Melihat kondisi yang seperti itu apakah pemerintah daerah masih akan tetap diam? Hutan lindung sudah menjadi penopang hidup bagi warga sekitar. Tak heran bahwa warga memberikan aksi penolakan terhadap P.T. BSI. Pemerintah memberikan ijin eksplorasi penambangan kepada perusahaan BSI karena alasan pengolahan mineral emas yang tidak merusak lingkungan. Alasan diperkuat oleh adanya perjanjian perusahaan dengan tidak mencemari lingkunagan dengan hasil sisa penambangan. Perusahaan juga mengaku bahwa mereka akan menjadikan limbah sisa tambang dalam bentuk lindi. Secara kimiawi lindi memang bisa berproses kembali menurut siklusnya. Namun tetap saja hal trsebut berdampak buruk terhadap lingkungan karena walau bagaimanapun untuk menjernihkan kembali limbah hasil tambang membutuhkan pelarut yang banyak. Dalam hal ini air bisa menetralisirnya, tetapi kuantitasnya tidak akan mumpuni untuk menetralisir itu semua. Kemungkinan besar bila penambangan tetap berlangsung limbah akan mencemari lingkungan sekitar. Satu – satunya cara membuang limbah sisa pertambangan adalah dengan mengalirkannya ke laut. Apabila itu terjadi laut bagian selatan akan tercemar dan biota-biota laut akan mati. Selain pencemaran, hutan lindung tersebut pasti akan hilang jika penambangan akan dilakukan secara terus menerus kedepannya. Padahal hutan lindung ini bagian dari kawasan Taman Nasional yang tidak seharusnya diganggu keberadaannya. Secara nyata telah jelas bahwa penambangan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif, bagi masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Seharusnya sebelum memberikan perijinan, pemerintah benar – benar memikirkan dampak yang cukup serius kedepannya. Konflik antara warga dengan pihak perusahaan akan terus berlanjut kalau pemerintah tidak mencabut perijinan yang telah diberikan kepada P.T. BSI. Lalu, bagaimana nasib penghuni Tumpang Pitu kedepannya? Masyarakat tidak akan bisa memberikan  penolakan tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah