Dominasi Korporasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dominasi Korporasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Oleh : Muh. Fardan Ngoyo
(Sarjana Ekonomi UIN Alauddin Makassar)

 

Ini puluhan hektar lahan terbakar di Nyaru Menteng, Kalteng, yang mulai ditanami sawit. Foto: Save Out Borneo (mongabay.co.id)

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negeri yang sangat diberkahi dengan karunia sumber daya alam yang sangat berlimpah. Dengan potensi sumber daya melimpah tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak seperti yang ada dalam bayangan kita. bahkan sebaliknya bisa saja mendatangkan malapetaka bagi mayoritas masyarakat. Salah seorang Ekonom, Joseph Stiglitz, bahkan menyebutnya dengan istilah ‘kutukan sumber daya alam’(resource curse). Salah satu yang menjadi catatan pentingnya ialah pemberian konsesi yang begitu mudah bagi pihak luar untuk menggarap sumber daya alam tersebut untuk kepentingan segelintir kelompok. Di Indonesia sendiri, ada banyak pihak yang berkepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, antara lain yakni pemerintah, masyarakat, bahkan pihak koporasi pun ikut ambil bagian dalam mengelola sumber daya alam. Namun, tak jarang terjadi konflik kepentingan di antara pihak tersebut. Dalam hal ini bisa melibatkan masyarakat vis a vis pemerintah, bahkan masyarakat vis a vis korporasi. Konflik kepentingan terjadi disebabkan perbedaan yang tajam di antara pihak tersebut dalam memandang dan memperlakukan alam sebagai sumber penghidupan.

Hal tersebut oleh Noer Fauzi Rahman (2013) disebut sebagai konflik agraria struktural. Menurutnya hal tersebut dimulai dengan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengekslusi sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya. Akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sepenuhnya. Dalam literature studi agraria terbaru, konsep akses dan ekslusi adalah dua konsep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Akses oleh Peluso (2003) diberi makna sebagai “kemampuan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan symbol-simbol”, sedangkan eksklusi menurut Hall (2011) dimaknakan sebagai “cara-cara dimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (lebih khususnya, tanah)”.

Praktik eksklusi, dengan berbagai dalih dan bentuk diantaranya konservasi, Hak Pengelolaan Hutan (HPH)/Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk dikelola dalam bidang ekstraksi, tambang, sawit, produksi, hingga konservasi berbasis sumber daya alam. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dan orientasi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut menghasilkan konflik yang melibatkan berbagai pihak. Dari data yang dilansir oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Tahun 2014 terdapat 472 konflik agraria yang sepanjang 2009-2014 terus meningkat secara presentase 430% dan telah banyak menelan korban. Sementara itu, jumlah presentase konflik warga vs pihak swasta/korporasi menempati peringkat teratas dengan 221 kasus disusul konflik warga dengan pemerintah dengan 115 kasus. Secara umum hal ini berdampak secara sosial, ekonomi, dan politik khususnya bagi mayoritas masyarakat yang menjadi pihak yang terkena dampak eksklusi.

Selanjutnya, akibat lanjutan yang dirasakan dari dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah degradasi kualitas lingkungan yang baik langsung maupun secara tidak langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sebagian besar dampak tersebut harus ditanggung oleh mayoritas masyarakat yang hidupnya sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dikelola oleh mereka selama bertahun-tahun dan diwariskan dari masa ke masa. Contoh yang paling mutakhir adalah apa yang saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan Kalimantan alami disebabkan oleh kebakaran hutan. Hal tersebut menjadi catatan penting dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak beres. Kabut asap yang disebabkan oleh titip api dari kebakaran hutan membuat indeks standar pencemaran udara (ISPU) sampai berkisar 300 yang berarti sangat tidak sehat dan membahayakan bagi kesehatan pada saat itu. Kualitas udara yang memburuk membuat lumpuh aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, juga berdampak langsung bagi kesehatan yang membuat masyarakat rentan diserang penyakit pernafasan akut. Hal ini pula yang mengusik kehidupan ‘orang rimba’ dan ‘suku anak dalam’ yang telah hidup harmonis berdampingan dengan alam. Beberapa titik api dalam bencana kebakaran hutan tersebut berasal dari lahan yang dikelola oleh korporasi. Berdasarkan data investigatif yang dilansir Desember 2015 oleh Eyes on The Forest, yang merupakan koalisi LSM di Riau, melalui pengecekan lapangan menemukan bahwa titik-titik api kebakaran hutan berada pada wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri(HTI) maupun wilayah konsesi perkebunan sawit yang dikelola oleh beberapa korporasi. Dengan motif ekonomi melakukan pembukaan lahan baru (land clearing) dengan cara membakar lahan telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial warga.

Bentuk penyingkiran lain dalam pengelolaan sumber daya alam juga dialami oleh masyarakat pesisir. Sebagai contoh, apa yang dialami oleh masyarakat pesisir Teluk Benoa di Bali dan juga reklamasi pesisir Makassar yang dibangun untuk kepentingan bisnis semata. Sementara, aspek keberlanjutan lingkungan khususnya bagi biota laut sama sekali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas masyarakat pesisir. Artinya, proses-proses penyingkiran dan penghancuran ruang penghidupan masyarakat didominasi oleh korporasi terbukti tidak dapat menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan hanya menimbulkan bencana alam dan bencana sosial yang berkepanjangan yang harus ditanggung oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan dari generasi ke generasi harus tersingkir oleh keserakahan segelintir kelompok yang hanya meraup keuntungan dari sumber daya alam yang seyogyanya dalam dinikmati bersama-sama dan secara berkelanjutan. Proses penyingkiran tersebut oleh David Harvey dalam ‘Imperialisme Baru’ disebut dengan Accumulation By Disposesion (Akumulasi melalui penyingkiran), yakni proses akumulasi modal yang dilakukan melalui ”produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja”. Sehingga proses tersebut menjadikan seluruh sumber daya alam sebagai penghidupan kini telah dikomodifikasi oleh dominasi korporasi.

Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia dari jurang kehancuran selain melakukan langkah-langkah kongkret khususnya bagi pemerintah. Kini, ancaman perubahan iklim (climate change) akibat deforestasi sedang mengancam keberlangsung lingkungan dan masyarakat. Bila tidak segera disadari, maka kita tidak bisa menjamin ketersediaan sumber daya alam di negeri ini dapat tersedia bagi generasi mendatang. Khususnya mengenai banyaknya konsesi-konsesi pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh korporasi raksasa. Oleh karena itu, Saras Dewi (2015) dalam ‘Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dan Alam’ mengkritik cara pandang manusia khususnya korporasi yang secara ontologis hanya memandang hakikat alam hanya sebagai pelengkap dan pemuas hasrat dan kebutuhan manusia. Lewat cara pandang tersebutlah, kehidupan manusia dan alam yang telah berlangsung secara harmonis sebelumnya menjadi tidak seimbang (disekuilibrium). Meminjam gagasan Heidegger, menurutnya disekuilbrium terjadi karena gagal memahami relasi dirinya dengan alam. Manusia tidak hanya hidup selintas lalu di dalam dunianya, tetapi ia seharusnya menjadi pemukim (dweller) yang hidup harmonis serta damai dengan alam. Gagasan pemukim dari Heidegger dapat dijadikan modul cara hidup ideal berdampingan dengan alam. Seorang pemukim membangun kebudayaannya, teknologi, serta segala sistem sosialnya berkesesuaian dengan keberadaan ekosistemnya.

Disekulibrium akan semakin memburuk bila manusia tidak berubah. Lingkungannya akan musnah, dan segala yang sifatnya alamiah berangsur-angsur akan menjadi artefak dari masa lampau. Totalitas dari Heidegger dapat dipaparkan sebagai berikut: relasi ontologis yang seimbang dengan alam memengaruhi cara manusia berpikir dan mengembangkan kebudayaannya. Kebahagiannya, eksistensinya, serta masa depannya terpaut dengan bagaimana ia memahami alamnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk segera memutus rantai keserakahan yang dilakukan oleh segelintir pihak yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi mayoritas masyarakat. Ke depannya, kita berharap bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh tidak harus lebih transparan dalam mengelola sumber daya alam yang segala paradigma dan orientasinya hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan kolektif masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sudah saatnya kementerian yang terkait saling bekerjasama dan melibatkan masyarakat sipil untuk berbenah diri sehingga tata kelola sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana. Agar kelak bukan hanya generasi hari ini yang dapat menikmatinya, namun dapat diwariskan dan dinikmati oleh generasi mendatang.(*)

18 Desember 2015

Daftar Referensi:

Noer Fauzi Rachman. (2013). Paper. Mengapa Konflik Agraria terus menerus Meletus disana sini ?. Bandung, 2013, h. 2.
David Harvey (2009) Imperialisme Baru. Resist Book;Yogyakarta.
Saras Dewi. (2014). Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium relasi manusia dengan Alam. Marjin Kiri; Tangerang.
Laporan Ringkas EoF (Des2015) Pembakaran Lahan Hutan di Riau.pdf
Draft Policy Brief; Inisiasi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan, Oktober 2015.pdf
Data akhir tahun konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2014. http://inkrispena.org/fakta-singkat-konflik-agraria-di-indonesia/