Enigma Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia

IMG_0015_14

 

Sejatinya, dalam konsep kesejahteraan perlu diadopsi hak-hak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang berada di sekitarnya. Peran negara hanya sebatas mengatur dan mengawasi segala proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Menjadi konyol ketika masyarakat hanya sebatas penonton dan menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Keberpihakan yang seharusnya menjadi sesuatu yang melekat tidak dapat mereka akses karena negara lebih memilih investor yang kuat dalam segala hal, misalnya keuangan, sumber daya manusia, teknologi, kewajiban pajak dan sebagainya yang membuat masyarakat lokal semakin tersisih. Apabila dilihat, sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari energi, tambang mineral, perikanan, dan sebagainya. Namun, tata kelola negara yang buruk mengakibatkan hasilnya kurang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak jarang justru mengakibatkan konflik vertikal maupun konflik horizontal di wilayah eksplorasi sumber daya alam tersebut.

Saat ini, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia identik dengan konflik yang berkepanjangan. Suasana ini membuat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak kondusif dan mengganggu kehidupan sosial di masyarakat. Apabila negara berkomitmen untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka tidak seharusnya muncul riak yang berujung konflik. Negara mengalami ambivalensi dalam usaha menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pada satu sisi, negara tentu ingin memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam, tetapi pada sisi lain negara terkadang justru menciptakan iklim yang tidak kondusif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya, dalam pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya alam pasti terdapat konsensus antara pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Konsensus ini salah satunya adalah untuk mencapai permufakatan yang menghindari konflik atau memunculkan potensi konflik baik vertikal mapun horizontal. Menurut sosiolog dan filsuf Jerman, Ralf Dahrendorf “konsensus menciptakan konflik, konflik menciptakan konsensus”. Hal ini membuktikan bahwa, tidak selamanya konsensus dapat menciptakan kenihilan konflik. Oleh sabab itu, konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat mudah tercipta harus direduksi oleh konsesus-konsesus yang substansial.

Selain itu, mafia laten yang “bermain” dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti sudah tersistem dengan baik. Analisis ini tidak dapat dilepaskan dari unit analisis individu dan sistem. Bagaimanapun juga praktek-praktek “nakal” pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilihat menggunakan 2 (dua) unit analisis tersebut, yaitu individu dan sistem. Kedua hal inilah yang sebenarnya berpengaruh pada regulasi dan kebijakan yang ketika diimplementasikan sering memunculkan konflik di lapangan. Muara dari praktek-praktek nakal tersebut sebenarnya hanya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan individu dan/atau kelompok saja, sehingga masyarakat yang harus menjadi korbannya.

Sebenarnya, keberadaan perusahaan (investor) dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harus berkomitmen menciptakan simbiosis mutualisme dengan masyarakat lokal. Konspirasi yag dibangun bukan justru bagaimana menyingirkan peran masyarakat lokal, tetapi konspirasi untuk membangun sinergitas yang berkelanjutan. Sebagai contoh adalah PT Sumalindo Lestari Jaya yang berhasil membangun konsolidasi dengan masyarakat lokal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Masyarakat lokal di sana menyatakan bahwa, mereka membutuhkan PT Sumalindo Jaya Lestari karena mereka telah membuka akses jalan, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja yang tersedia, dan memberikan sumbangsih pembangunan baik fisik maupun non-fisik melalui program sosial mereka. Proses penyatuan ikatan emosional (engagement) ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Membutuhkan diskusi-diskusi yang akhirnya membuahkan konsensus antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional. Akhirnya, kedua belah pihak dapat menciptakan kultur saling membutuhkan dan menciptakan hegemoni baru dalam sistem pemanfaatan kayu oleh perusahaan tersebut.

Selama ini, konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat terselesaikan karena pola pikir berbagai pihak yang berkepentingan mengesampingkan isu-isu sosial yang sebenarnya adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Orientasi berbagai pihak yang berkepentingan selalu mengacu pada hasil, baik secara izin peneglolaan dan pemanfaatan, keuntungan yang didapat, pengelolaan manajemen konflik, program Corporate Social Responsibility (CSR), dan sebagainya. Padahal, akan jauh lebih baik apabila perusahaan menitiberatkan pada prosesnya daripada hasilnya. Hal inilah yang membuat munculnya berbagai konflik di tengah-tengah aktivitas perusahaan. Pola pikir inilah yang harus dibalik oleh perusahaan dengan mengutamakan proses daripada hasil. Bagaimanapun juga hasil tidak akan pernah dapat mengkhianati proses. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan proses adalah bagaimana perusahaan dapat menindaklanjuti konflik, merencanakan manajemen konflik, hingga pada tahap implementasi penyelesaian konflik dilakukan dengan komprehensif.

Kita tidak dapat menafikkan bahwa kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih menggunakan sistem feodalisme. Pendelegasian kepentingan melalui penguasa di daerah terkait, masih kental aromanya. Kondisi ini semakin membuat masyarakat lokal seperti teralienasi di “rumahnya” sendiri dan menjadi budak bagi perusahaan. Ironi ini kemudian memancing emosi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terkadang trickle down effect (efek tetesan) yang seharusnya diterima masyarakat akibat adanya perusahaan juga sebatas charity (pemberian dana dan barang) yang bersifat tentatif. Seharusnya, perusahaan menerapkan sistem development with society, dimana perusahaan dan masyarakat bersama-sama merancang konsep pembangunan yang sesuai dan mampu dijalankan oleh kedua belah pihak. Solusi ini sebenarnya mampu untuk meminimalisir potensi konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sistem ini dapat dilakukan saat pra perusahaan beroperasi dan hal ini akan jauh lebih efektif karena perusahaan dan masyarakat secara dini melakukan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya mengajak semua pihak untuk berpikir bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Apabila tetap mengacu pada asas keadilan memang sulit untuk mengukurnya karena keadilan memiliki pengejawantahan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kesepakatan itu penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi sebuah enigma yang tidak bisa ditebak arahnya. Relevansinya, ketersediaan sumber daya alam seharusnya menjadi sesuatu yang integral bagi kesejahteraan masyarakat. Dikotomi antara kesejahteraan dan kepentingan akan selamanya mengganggu pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap transparansi dan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia jika mental feodal pemimpin bangsa terus lestari layaknya tikus-tikus sawah.

 

 

Referensi

http://news.mongabay.com/2015/09/from-conflict-to-partnership-a-kalimantan-community-and-logging-company-manage-the-forest-together/