Freeport dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Edi Marhakim | Mahasiswa

Tanah Papua sudah menanggung banyak dilema. Meski Freeport mengklaim telah berkontribusi banyak bagi negara, tak tampak benar dampaknya bagi masyarakat setempat. Berbagai masalah berderet menunggu diselesaikan. Kerusakan lingkungan yang tidak dapat diabaikan, baik pencemaran sungai sampai kerusakan permanen di hutan sekitar lokasi tambang. Kehidupan masyarakat lokal juga terancam karena PTFI mengusir bahkan menembak jika warga mendekati area pertambangan, sekalipun mereka hanya mencari hasil hutan di sana. Selain itu, sejatinya negara hanya mendapatkan tidak lebih dari 10% dari keuntungan yang didapatkan oleh PTFI, hal ini karena PTFI melakukan pemurnian di negara asalnya. Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan, ketika kesejahteraan hanya dinikmati oleh kalangan elit, sementara sebagian besar penduduk tanah ini tetap hidup dalam kemiskinan.

Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport

Banyak aspek yang mendukung mengapa Freeport harus berhenti mengeksploitasi bumi Papua :

1.      Freeport terlalu lama mencengkeram bumi Papua. PTFI sudah mulai beroperasi sejak Desember 1967, setelah Kontrak Karya I ditandatangani pada bulan April di tahun tersebut. Kontrak pertambangan ini kemudian diperpanjang di tahun 1991. Dengan disepakatinya Kontrak Karya II maka PTFI mendapatkan hak untuk meneruskan operasi penambangannya selama 30 tahun, serta kemungkinan perpanjangan 2×20 tahun, yang berarti baru akan berakhir di tahun 2041. Dalam lebih dari 40 tahun perjalanannya, PTFI telah menambang emas (Au), tembaga (Cu), dan perak (Ag).  Secara logis, orang yang meminjam barang terlalu lama, dia akan merasa seolah-olah itu barang miliknya. Freeport sudah menganggap Papua menjadi milik mereka yang harus mereka rebut.

2.      Bagi hasil tidak  menguntungkan pihak NKRI-Papua. Sejak 1967, PTFI beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam SDA di tanah Papua. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Dari hasil eksploitasi itu, setiap hari rata-rata perusahaan raksasa dan penyumbang terbesar industri emas di AS itu mampu meraih keuntungan Rp 114 miliar per hari. Jika keuntungan tersebut dikalikan 30 hari, keuntungan PT FI mencapai US$ 589 juta atau sekitar Rp 3,534 triliun per bulan. Tinggal dikalikan dalam 12 bulan, keuntungan PT FI mencapai Rp 70 triliun per tahun. Berdasarkan laporan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PTFI yang berlaku sejak Desember 1991 hingga sekarang, kontribusi perusahaan tambang itu ke pemerintah Indonesia ternyata hanya sekitar US$ 12 miliar per tahun. Namun, awal November 2014 lalu, sebelum ada pemogokan karyawan menuntut kenaikan upah, PTFI mengaku telah menyetorkan royalti, dividen, dan pajak senilai Rp 19 triliun kepada pemerintah Indonesia atau naik Rp 1 triliun jika dibanding 2010 yang hanya Rp 18 triliun. Berbagai kalangan menilai, kontribusi sebesar itu tentu tidak sebanding dengan hasil eksploitasi yang diperoleh PTFI. Ini karena berdasarkan hasil laporan keuangan PTFI tahun 2010, perusahaan tambang tersebut mampu menjual 1,2 miliar pon tembaga dengan harga rata-rata US$ 3,69 per pon. Selain itu, pada 2010 PTFI juga sudah menjual 1,8 juta ons emas dengan harga rata-rata US$ 1.271 per ons, sehingga jika dihitung rata-rata dengan kurs Rp 9.000, total hasil penjualan PTFI mencapai sekitar Rp 60,01 triliun.

3.      SDM Indonesia dalam bidang pertambangan tidak berkembang di Indonesia, karena SDM Indonesia hanya dijadikan kacung di negeri sendiri. Semestinya SDM Indonesia menjadi BOSS atas pekerja Freeport. Kita yang jadi Tuan Tanah, Tuan Besar, bukan Freeport! Freeport yang jadi kacung! Yang kita suruh-suruh lembur itu Freeport. Lha kok kita yang suruh lembur Freeport, hasilnya dibawa ke AS.

4.      Kerusakan Lingkuangan di Papua. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, sedikitnya 291.000 ton limbah pertambangan Freeport dibuang ke sungai setiap hari. Jumlah itu menjadi lebih banyak 44 kali lipat dari sampah harian yang ada di Jakarta. Sementara kawasan yang dijadikan tempat membuang limbah Freeport mencapai 230 kilometer persegi, atau 27 kali lebih luas dibandingkan danau lumpur panas PT Lapindo Brantas yang menenggelamkan sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sumur-sumur milik warga di Papua saat ini menjadi tercemar merkuri. Tak dapat dipungkiri, kerusakan alam yang diakibatkan eksploitasi tambang itu tentu dapat memperparah kondisi alam pertanian masyarakat Papua di saat cuaca buruk. Bencana kelaparan dan gizi buruk atau busung lapar pun melanda para balita yang ada di tanah Papua. Jika hal ini dibiarkan dan pemerintah tidak cepat tanggap dalam merespons derita kelaparan masyarakat Papua, tidak menutup kemungkinan keutuhan NKRI akan semakin terancam. Ini karena sejak kehadiran PTFI, masyarakat Papua merasa tidak mendapat perlindungan yang baik dari pemerintah Indonesia. Apalagi eksploitasi alam yang dilakukan PT FI selama ini dirasa tidak menguntungkan masyarakat adat setempat. Sejak kehadiran dan kedatangan perusahaan tambang asal AS itu, kemerdekaan masyarakat adat Papua terancam. Bahkan sebagian merasa kemerdekaannya sudah dirampas. Ini karena banyak tanah adat atau tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat hilang dan berubah menjadi kawasan tambang yang tidak dapat dinikmati masyarakat. Selain mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi bencana kelaparan di tanah Papua.

5.      Jangka panjangnya, Freeport dan AS akan lebih berkuasa di Papua dari pada Indonesia sendiri. Seperti anjing lapar yang selalu diberi makan, maka dia akan ikut tuannya, prinsip yang sering AS gunakan dalam berbagai kasus di dunia.

Freeport atau Papua

Ceritera hitam putihnya freeport bukan baru kali ini. Sejarah freeport adalah sejarah aneksasi yang menuai tragedi kemanusiaan dan politik di Indonesia, khususnya Papua. Perjalanan freeport merupakan penjajahan yang penuh dengan air mata dan darah rakyat Papua. Ya, demi freeport, siapa saja digugurkan, baik nyawa maupun integritas negara. Gugur karena freeport, sudah menjadi cerita basi di negara-negara di mana freeport berkaki. Persoalan Papua dibagi menjadi dua persoalan utama yang kronis. Problem imperialisme yang kian subur bercengkraman dengan perjuangan pemenuhan demokrasi orang Papua. Lomba yang pada akhirnya pasti dimenangkan oleh sang kapitalis, itulah nasib Papua yang akan datang. Pemerintah maupun pihak manapun, dalam menangani Papua, pilihan antara Papua bagian dari NKRI maupun Papua bagian dari globalisasi menjadi problem hari ini.

Utamakan Kepentingan Papua

Nasib kita memang tragis. Peningkatan volume tambang berdampak pada ekologis. Era globalisasi sudah melejit. Pemerintah Indonesia dianggap tidak siap menyambut sistim pasar. Salah satu korban pasar bebas adalah Indonesia. Walaupun rakyat Papua sebagai objek saja, permasalahan entitas bangsa perlu di angkat. Babak ke tiga dari eksploitasi freeport harus mendahulukan kepentingan Papua sebagai beban utama dalam menyelesaikan pembicaraan ini. Pemerintah daerah (otonom) tak perlu ragu atau cengeng. Begitu juga Jakarta harus serius menyalakan kemerdekaan ekonomi yang memihak pada rakyat. Pembagian saham 10 persen untuk pemerintah bukanlah jawaban. Tanah Papua adalah saham paling besar. Freeport hanya punya teknologi, kenapa takut? Ada banyak perusahaan di dunia ini yang punya kemauan untuk tidak rakus dalam mengelola kekayaan alam. Kenapa harus patuh pada perusahaan perakus semacam PTFI. Undang-undang otsus mewajibkan 80 persen hasil SDA Papua untuk Papua. Selama ini utang luar negeri Indonesia meningkat Rp 2.156,88 triliun. Pengalaman berharga pada eksploitasi di Papua seharusnya membidik dan mengambil hak istimewa dari yang selama ini diperuntukan bagi Freeport, harus diperuntukkan bagi masyarakat dan negara. Jika tidak, untuk apa mendengungkan sebuah negara kalau nyatanya terinjak injak kedaulatan. PTFI satu satunya aset tambang terbesar bagi perusahaan. Ketika sumber daya tambang terbuka habis, cadangan bawah tanah yang kaya sedang dikembangkan. Ada 240 mil dari terowongan bawah tanah dan lainnya 540 km dari terowongan akan ditambahkan sepanjang umur tambang. Freeport, bagaimanapun, bukan tanpa sumber daya penting lainnya.

PAPUA OH PAPUA

 rambutnya yang keriting kusam menguning

 badannya yang legam tonjolkan tulang

 ia duduk memeluk lutut

diatas bukit sintani dihamparan batu

menghitam memandang kebawah dengan mata cekung nya

melihat kesibukan pekerja dengan mesin penggali

dibawah sana mereka kenyang

diatas sini sang lelaki kelaparan

dibawah sana mereka terbalut jeans

diatas sini hanyalah koteka bertelanjang dada

kedap kedip mata sang lelaki mengusir lalat yang hinggap

ketika gerobak emas berlalu tinggalkan debu

sejak empat puluh tahun yang lalu

tetap saja kereta emas itu hanya berlalu

sudahlah lelaki renta, emas itu bukan untukmu

 tetapi untuk tuan tuan di benua sana

sedikit untuk penguasa-penguasa negerimu

sedikit lagi untuk tentara-tentara penjaga itu

hormati saja benderamu nyanyikan

saja lagu kebangsaanmu

tetap saja emas itu bukan untukmu

lalu, lelaki itupun menggumam lirih:

indonesia tanah airku…tanah tumpah darahku… disanalah aku berdiri,

jadi pandu ibuku.., indonesia…kebangsaanku..bangsa dan tanah airku….

marilah kita berseru…indonesia bersatu….

lalu, lelaki itupun mati…..

                                                                        (www.kompasiana.com)

http://www.kompasiana.com/primata/freeport-dan-emas-yang-tak-pernah-dinikmati-orang-papua_564dfeb0b79373d10ac06f70

http://www.kompasiana.com/wjogja/freeport-perlu-disingkirkan-karena-kurang-adil-dan-sudah-terlalu-lama-di-papua_55176e93a33311b207b65c08

www.tribunnews.com

www.kompasiana.com

www.detik.com

http://www.kompasiana.com/nizami/royalti-emas-papua-freeport-99-indonesia-1_54ff8cf7a333113244510eac