Gaduh Freeport, Abaikan Keselamatan Warga

Persoalan Freeport kembali menjadi kegaduhan di negeri ini. Kegaduhan diawali dengan silang sengketa antar menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Kegaduhan itu sempat terhenti dengan pernyataan tegas Presiden Jokowi yang akan tidak membicarakan perpanjangan kontrak Freeport dalam waktu dekat ini.

 
Kegaduhan mereda, tapi tidak berarti terhenti. Kegaduhan persoalan Freeport kembali muncul. Bahkan kali ini melibatkan anggota DPR yang terhormat. Publik pun kembali terhenyak menyaksikan kegaduhan ini. Namun dari serangkaian kegaduhan itu tidak satupun yang menyangkut keselamatan rakyat Papua sebagai pemilik sumberdaya alamnya. Kegaduhan itu dimonopoli kepentingan para elite politik, khususnya mereka yang berada di Jakarta.

 
Selama ini memang setiap kegaduhan yang mengangkut Freeport hanya berkisar masalah ekonomi dan seputar kepentingan jangka pendek elite politik di Jakarta. Persoalan keselamatan warga tidak pernah muncul dalam kegaduhan itu. Keselamatan warga Papua seakan-akan tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan memperpanjang kontrak Freeport di tanah Papua.

 
Padahal beberapa kali operasional Freeport mengancam keselamatan Rakyat Papua dan buruh yang bekerja di perusahaan tambang terbesar itu. Awal Mei tahun 2013 silam misalnya, kita dikejutkan dengan tragedi maut di industri pertambangan Freeport. Terowongan bawah tanah milik korporasi tambang besar Freeport runtuh. Puluhan peserta pelatihan yang pada saat kejadian berada di kawasan itu telah menjadi korban.

 
Kecelakaan runtuhnya terowongan bawah tanah milik Freeport itu pun mendapat perhatian serius dari pemerintah. Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) saat itu pun menyempatkan diri datang dari Jakarta ke lokasi runtuhnya terowongan bawah tanah di Papua. Namun, bukannya menemui titik terang mengenai penyebab sesungguhnya dari kecelakaan itu, setelah kunjungan ke lokasi terowongan tiba-tiba sang Wamen ESDM memberikan penjelasan bahwa kemungkinan besar runtuhnya terowongan milik Freeport itu adalah sebuah musibah fenomena alam, bukan faktor kesalahan manusia.

 
Mirip pada kasus Lapindo, fenomena alam menjadi peredam munculnya persoalan keselamatan warga dalam pemberitaan soal Freeport. Padahal, menurut data dari Walhi, kejadian longsor dan bencana di Freeport dan menelan korban jiwa sudah seringkali terjadi.

 
Pada Maret 2011 misalnya, longsor menutupi terowongan yang menghalangi jalan masuk ke tambang Grasberg. Kejadian itu terulang pada 19 April 2011. Pada kecelakaan kedua, satu orang dinyatakan hilang dan satu orang lagi dinyatakan tewas. Saat itu, atap tambang bawah tanah runtuh karena dampak kegiatan peledakan tambang (blasting). Dan kejadian longsornya pertambangan di Freeport bukan hanya terjadi pada tahun 2011.

 
Tragedi longsor juga pernah terjadi di tambang Freeport pada 9 Oktober 2003. Dikutip dari laporan Down To Earth, menyatakan, saat itu longsor besar di tambang emas dan tembaga Freeport/Rio Tinto di Grasberg, mengakibatkan delapan orang tewas dan lima luka-luka. Pada hari naas itu, bagian dinding selatan lubang galian tambang perusahaan itu runtuh dan sekitar 2,3 ton batuan dan lumpur menggelosor menerjang para pekerja tambang dan mesin-mesin berat.

 
Pada Juni 1998, gelombang air bercampur lumpur setinggi enam meter meluap dari Danau Wanagon dan membanjiri Desa Waa. Pada 1999 , luapan kembali terjadi di Danau Wanagon, tetapi dilaporkan tidak ada korban jiwa. Masih di tahun sama, Laporan YALI dan LBH mengindikasikan lima penduduk asli Papua tewas keracunan tembaga yang diduga meracuni hewan yang mereka makan. Tidak ada keterangan terinci tentang jenis hewan apa yang mereka makan. Setahun setelah kejadian itu, pada Mei 2000, empat kontraktor Freport dikabarkan tewas ketika limbah batuan tambang dari overburden runtuh ke Danau Wanagon.

 
Dampak operasi pertambangan Freeport terhadap keselamatan warga akan semakin bertambah ketika kita memasukan dampak ekologi yang ditimbulkannya. Bahkan bila dikalkulasikan dengan uang, dampak ekologi dari operasi pertambangan Freeport di Papua mencapai trilyunan rupiah.

 
Pada tahun 2006 saja misalnya, catatan dari Greenomic menyebutkan bahwa Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan PT Freeport di Papua dinilai mencapai US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 67, 5 triliun (dengan kurs Rp 9.000 per US$ pada 2006). Kerugian itu hanya mencakup kerusakan Sungai Ajkwa yang digunakan untuk membawa tailing pertambangan ke daerah pengendapan.

 
Menurut perhitungan Greenomics, pemulihan ekologi sungai dengan luas kerusakan yang mencapai 43.451 hektare, diperkirakan akan menelan biaya Rp 3,2 triliun per tahun. Pemulihan itu mencakup pengaturan tata air, penyediaan air, pengendalian limbah, dan sumber bahan makanan.

 
Persoalan-persoalan keselamatan warga dalam operasional Freeport Papua dengan mudah menguap begitu saja. Persoalan keselamatan warga tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan kasus Freeport. Keselamatan warga menjadi nomor buncit atau bahkan tidak pernah ada sema sekali dalam setiap perdebatan kebijakan terkait Freeport.

 
Kekayaan alam di Papua yang kini dieksploitasi oleh Freeport adalah milik rakyat Papua. Sudah seharusnya bila kemudian keselamatan mereka menjadi dasar utama pertimbangan bagi kelanjutan kontrak Freeport di Papua. Persoalan saham dan pendapatan negara itu dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah ada kepastian keselamatan warga Papua sebagai pemilik sah kekayaan alamnya, termasuk kepastian akses rakyat Papua tehadap sumber-sumber kehidupannya.