HUTAN ADAT SEBUAH MANIFESTASI RASA PERCAYA PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN

Dunia internasional mengakui bahwa pola pengelolaan berbagai sektor saat ini cenderung mengglobal. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya hutan kini kian melokal, artinya tujuan-tujuan pengelolaan dan pendayagunaan boleh universal, namun pola-pola pengelolaannya harus disesuaikan dengan keunikan lokal, baik yang berkaitan dengan karakteristik sumberdaya hutan dan tatanilai masyarakatnya. Masyarakat adat memiliki tatanilai yang unik, baik tatanilai yang berkaitan dengan perikehidupannya maupun dengan pengelolaan sumber daya hutan.

Tersingkirkannya masyarakat adat dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya, mungkin merupakan salah satu penyebab maraknya kebakaran hutan yang melanda Indonesia saat ini. Masyarakat adat yang dimana selalu berhubungan dan bergantung kepada hasil dan berbagai macam pangan yang disediakan secara alami oleh hutan akan merasa terpukul dengan terjadinya kebakaran hutan yang melanda hutan Indonesia. Dengan begitu, terjadinya kebakaran hutan telah merenggut pendapatan berbagai macam hasil pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal jika ditelusuri kembali, masyarakat adat merupakan agen penting mengapa hutan-hutan tersebut hingga saat ini masih menghasilkan berbagai macam kebutuhan yang mereka dapatkan.

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan hutan dan sumber dayanya, merupakan alasan kenapa meningkatnya jumlah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Perusahaan swasta saat ini kita kenal selalu berorientasi pada kepentingan dan maksimalisasi keuntungan pribadi, maka dalam kegiatan pengusahaan hutan kerap tidak mengindahkan azas-azas pelestarian lingkungan dan selalu mengeksploitasi segala bentuk sumber daya alam yang tersedia. Orientasi seperti itulah yang terus-menerus melahap hutan Indonesia yang tiap tahun mengalami pengurangan drastis.

Pengelolaan yang tidak baik pada hutan akan menimbulkan beberapa persepsi dimana, pertama, adanya konflik kepentingan pribadi maupun golongan. Kedua, tidak dimilikinya kemampuan manusia dalam menjaga dan melestarikan hutan. Ketiga, birokrasi yang dipersulit dan tidak berpihak kepada masyarakat yang dimana tidak memihak kepada kepentingan masyarakat adat dan masyarakat luas pada umumnya.

Masyarakat adat memiliki kearifan, pengetahuan dan pengalaman yang lebih unggul serta kondusif terhadap pengelolaan hutan yang produktif dan tetap mengindahkan kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan. Keunikan masyarakat adat dalam mengelola hutan akan menciptakan sebuah aturan main antara masyarakat dan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Aturan main tersebut bertujuan untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan dengan pemanfaatan yang baik pula oleh masyarakat adat sekitar.

Kedekatan dan hubungan antara masyarakat adat dengan hutan tidaklah dapat dipisahkan. Hutan merupakan salah satu tulang punggung dimana mereka dapat memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Tinggalnya masyarakat adat di hutan menjadikan hutan lebih aman, terjaga serta lebih produktif karena potensi yang dimiliki hutan dapat dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga hutan menjadi jauh lebih “hidup”. Peran serta masyarakat adat jauh lebih efektif jika dibandingkan jika diserahkan pada pihak swasta, karena masyarakat adat memiliki nilai dan norma yang mereka pegang dengan kuat. Dengan “identitas” tersebut mereka akan dapat mendayagunakan hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya alamnya dan karakteristik masyarakat penggunanya.

Berkurangnya luas hutan dunia tidak luput mempengaruhi munculnya permasalahan mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena peningkatan suhu global dan bertambahnya efek rumah kaca. Perubahan iklim dunia saat ini membawa perubahan dan permasalahan diberbagai belahan dunia yang mengakibatkan banyaknya bencana alam dan penurunan hasil produksi pangan. Akibatnya perlulah dikembalikan fungsi hutan sebagai pemasok oksigen dan penjaga iklim bumi.

Pemaparan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada KTT Perubahan Iklim di Paris, Prancis merupakan sebuah pernyataan dan titik balik kepercayaan pemerintah kepada masyarakat adat dalam pengelolaan dan penjagaan hutan. Presiden memaparkan “Penanganan perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat adat”. Pemaparan tersebut teramat penting bagi masyarakat adat mengingat kontribusi yang telah diberikan masyarakat adat dalam menjaga hutan dan mengurangi emisi karbon yang merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim.

Hutan adat yang rindang dengan landscape yang enak untuk dipandang Hutan yang mengalami pembalakan secara liar oleh pihak swastaPencapaian yang diharapkan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi emisi karbon dan mengurangi berbagai masalah yang melanda hutan Indonesia seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar dinilai efektif apabila pemerintah mempercayai hutan untuk dikelola dan dijaga oleh masyarakat adat. Diluar itu, diharapkan pemerintah segera menyelesaikan UU yang mengatur hutan adat agar sesegera mungkin dapat dikelola oleh masyarakat adat. Hutan adat merupakan solusi yang tepat bagi Indonesia dalam menjaga kekayaan yang terdapat dalam hutan Indonesia sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia dan menjaga iklim dunia. Dan untuk membuktikan eksistensi masyarakat adat Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.