Keterbukaan Informasi dalam Kasus Lingkungan Hidup

Tahun 2015 mungkin adalah tahun yang tidak pernah dilupakan oleh saudara-saudara kita warga Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana tidak, di tahun 2015, warga Sumatera dan Kalimantan harus menghirup udara beracun dari pembakaran hutan dan lahan. Di Riau hingga September 2015 lalu, terdapat 47 ribuan lebih penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) akibat kabut asap dari pembakaran hutan. Sementara di Jambi terdapat 200 ribuan lebih penderita ISPA. Di Kalimantan Barat dan Tengah, puluhan ribu warga juga menderita ISPA. Penyebabnya sama, bencana ekologi kabut asap.

 
Kini musim penghujan telah tiba. Di satu sisi berkah musim hujan ini dapat membebaskan warga dari kabut asap. Namun, ada hal yang masih mengganjal di benak publik dalam kasus asap itu, yaitu siapa korporasi pembakar lahan dan hutan yang menyebabkan penderitaan warga Sumatera dan Kalimantan?

 
Hingga kini, perusahaan pembakar hutan tidak pernah diumumkan oleh pemerintah. Publik pun tidak bisa memantau sejauh mana progress penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan kabut asap itu. Tanpa ada keterbukaan informasi terkait para penjahat lingkungan hidup dalam kasus kabut asap, berpotensi persoalan yang membawa pendiritaan warga itu akan diselesaikan dengan cara pertemanan alias tidak ada penegakan hukum.

 
Sebenarnya bukan kali ini aja persoalan keterbukaan informasi terjadi pada kasus pengelolaan sumberdaya alam yang berujung pada krisis lingkungan hidup. Masih ingat kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo pada 2006 silam?

 
Hak publik atas informasi yang benar dalam kasus Lapindo ini tampaknya secara sistematis dihilangkan. Bukan hanya mengenai aset Lapindo yang terkait dengan persoalan ganti rugi. Namun, sudah sejak awal eksplorasi di blok Brantas, hak publik atas informasi juga terus-menerus diabaikan.

 
Pada saat penentuan lokasi eksplorasi, misalnya, publik tidak pernah diberi informasi mengenai risiko kecelakaan industri migas dengan kondisi geologis di wilayah Porong, Sidoarjo. Publik pun tidak pernah diberi informasi bahwa sebenarnya penentuan lokasi sumur migas Lapindo tidak sesuai dengan ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia.

 
Ketentuan Standar Nasional Nomor 13-6910-2002 itu menyebutkan bahwa sumur pengeboran migas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan, atau tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan sumber nyala api. Sementara itu, sumur BJP-1 hanya berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana publik, dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina.

 
Setelah semburan lumpur panas keluar, hak publik atas informasi semakin diabaikan. Semua informasi yang terkait dengan kandungan racun lumpur Lapindo beserta dampak buruknya seakan hilang ditelan bumi. Namun, yang justru muncul di ruang publik adalah komentar pejabat yang cenderung menyesatkan informasi. Mayjen TNI Syamsul Mapparepa, yang pada saat menjabat menjadi Panglima Kodam Brawijaya, misalnya, pernah mengatakan bahwa lumpur Lapindo yang berwarna kehitam-hitaman tersebut tidak mengandung racun. Bahkan salah seorang pejabat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berani menjamin bahwa lumpur Lapindo tidak berbahaya.

 
Padahal peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Dwi Andreas Santosa, menemukan kandungan logam berat berupa cadmium (Cd), chromium (Cr), arsen, merkuri, serta kandungan bakteri patogen (pembawa bibit penyakit) seperti Coliform, Salmonella, dan Staphylococcus aureus dalam lumpur Lapindo di atas ambang batas yang dipersyaratkan. Bukan hanya air dan lumpur yang mengandung racun, lumpur Lapindo juga dinilai telah menyebabkan polusi udara di kawasan Porong dan sekitarnya. Bahkan, terkait dengan semburan lumpur Lapindo, dalam rekomendasinya Gubernur Jawa Timur pada Maret 2008 telah menyebutkan bahwa kandungan hidrokarbon di udara telah mencapai 55 ribu ppm. Padahal ambang batas normalnya hanya 0,24 ppm.

 
Hal itu kemudian diperkuat oleh temuan Walhi Jawa Timur pada Oktober 2008 perihal adanya peningkatan jumlah orang yang menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) di Porong. Pada 2006, saat muncul semburan lumpur Lapindo, jumlah penderita ISPA mencapai 26 ribu orang, namun pada 2008 meningkat menjadi 46 ribu orang. Sayangnya, informasi yang dapat mengancam keselamatan warga itu seperti tidak dinilai penting oleh pemerintah. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas informasi tersebut. Padahal informasi itu sebenarnya dapat digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan darurat guna menyelamatkan warga.

 
Disembunyikannya informasi yang berkaitan dengan dampak buruk lumpur Lapindo bagi kesehatan manusia jelas bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan agar korban lumpur dan warga Porong lainnya tidak menuntut ganti rugi di luar mekanisme jual-beli aset fisik. Dari uraian di atas, sudah mulai terlihat bahwa apa pun mekanisme yang dibuat untuk menyelesaikan kasus Lapindo ini akan selalu jauh dari kata adil bila hak publik atas informasi mengenai kasus ini selalu dihilangkan. Dengan sebuah informasi yang benar mengenai kasus ini, akan diketahui dengan mudah ganti rugi seperti apa yang harusnya diterima oleh korban dan siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur itu.

 
Penyembunyian informasi seperti dalam kasus Lapindo kembali terulang dalam kasus bencana kabut asap tahun ini. Tujuannya pun sama, menyembunyikan pelaku pembakar lahan dan hutan. Akibatnya pun sama, penyelesaian kasus bencana asap akan selalu jauh dari kata adil tanpa ada keterbukaan informasi terkait siapa penjahat lingkungan hidup yang menjadi penyebab kabut asap.