Ketika Masyarakat Adat Tersingkir dari Hutannya

Pria itu bernama Petrus Asuy. Orang sering memanggilnya Petrus. Ia adalah masyarakat adat di Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meskipun jauh dari liputan media massa, ia bersama dengan masyarakat Muara Tae lainnya, telah melakukan pelestarian hutan. Mereka menyelamatkan pohon-pohon ulin, meranti, bengkirai, dan sebagainya.

 
Di tempat lain masih banyak masyarakat adat yang juga melakukan pelestarian lingkungan hidup seperti yang dilakukan Petrus Asuy. Mereka melakukannya bukan untuk pencitraan. Mereka melakukan pelesatarian alam didasari kesadaran bahwa alam adalah sumber kehidupan. Jika alam rusak, hancur pula sumber kehidupan manusia. Sebuah kesadaran ekologi tingkat tinggi. Dapat dikatakan mereka lah sejatinya pahlawan lingkungan hidup.

 
Namun sayang keberadaan masyarakat adat yang telah melestarikan lingkungan hidup itu dilupakan bahkan di beberapa kawasan justru disingkirkan. Alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat justru dihancurkan untuk industri tambang atau perkebunan skala luas. Dari titik inilah kemudian muncul konflik penguasaan lahan antara perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan masyarakat adat yang ingin menjaga keberlanjutan alam.

 
Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

 
Keberadaan masyarakat adat di kawasan hutan seringkali dianggap sebagai penghalang bagi para pemilik modal yang ingin merubah kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar atau areal tambang. Celakanya, alih-alih melindungi masyarakat adat, pemerintah pusat dan juga daerah seringkali justru memberikan ijin pembukaan perkebunan skala besar dan industri tambang di atas tanah adat.

 
Ironis memang, masyarakat adat yang selama ini memanfaatkan alam secara lestari justru disingkirkan oleh perusahaan-perusahaan yang seringkali merusak alam demi kepentingannya sendiri. Celakanya, bukan hanya perusahaan – perusahaan yang menyingkirkan masyrakat adat dari sumber kehiudpannya, namun juga oleh penetapan kawasan konservasi di sebuah hutan.

 
Seperti halnya, pada perkebunan tebu dan tambang, penetapan kawasan konservasi ini seirngkali juga tumpang tindih dengan area kelola masyarakat adat. Dan masyarakat adat yang selama ini melestarikan alam lagi-lagi menjadi korban dari penetapan kawasan konservasi. Masyarakat adat pun dilarang masuk hutan. Mereka dilarang memanfaatkan hutan secara lestari.

 
Dan di tahun 2012 lalu, perjuangan masyarakat adat rupanya mulai menampakan titik terang. Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konsistusi (MK) telah memutuskan permohonan Judicial Review (JR) atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Dengan berbekal keputusan ini pengakuan atas hutan adat mendapatkan payung hukum baru.

 
Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan munculnya putusan MK itu konflik penguasaan lahan antara pemerintah, perusahaan, pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat adat juga berhenti? Konflik di lapangan masih saja sering terjadi. Penyebabnya, pemerintah justru nampak lambat melaksanakan putusan itu bahkan di berbagai kejadian justru pemerintah menggunakan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk menkriminalisasi masyarakat adat.

 
Masyarakat adat terus saja disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya, meskipun sudah ada payung hukum, berupa keputusan MK, yang mengakui hak kelola masyarakat adat atas hutannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah upaya penyingkiran masyarkaat adat yang telah melestarikan alam ini akan terus dilanjutkan?

 
Penyingkiran masyarakat adat dari kawasan hutan bisa dihentikan bila ada payung hukum yang memberikan kewajiban kepada negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun sayang, DPR periode 2009-2014 lalu justru gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) menjadi UU.

 
Kini bola panas persoalan masyarakat adat dan hutannya itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika pada periode kepemimpinannya, Jokowi gagal lagi melaksanakan putusan MK terkait hutan adat maka, dapat dipastikan penyingkiran masyarakat adat dari kawasan hutan akan dilanjutkan dalam lima tahun kedepan.