Ketimpangan Penguasaan Lahan di Jabodetabek

Warga miskin di Ibukota kini mulai resah. Atas nama penanggulangan banjir, pemerintah akan meratakan kampungnya dengan tanah. Mereka akan dipindah ke rumah susun yang sudah disediakan pemerintah kota Jakarta. Menurut kelas menengah yang mendukung proyek penggusuran kampung miskin, mungkin tinggal di rumah susun lebih enak. Namun, tetap saja mereka harus kehilangan akar sosial, budaya dan sumber-sumber kehidupan akibat kampungnya digusur.

 
Warga miskin kota Jakarta juga mulai was-was bila kemudian kekerasan mewarnai penggusuran kampungnya, seperti yang terjadi di Kampung Pulo pada Agustus lalu. Pada Agustus lalu, tepatnya, tiga hari setelah Republik ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-70, penggusuran disertai kekerasan terjadi di Kampung Pulo. Tentu semua pihak tidak ingin hal itu kembali terjadi.

 
Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, selama Januari hingga Agustus 2015, telah terjadi 30 penggusuran paksa di seluruh Jakarta. Penggusuran itu telah menyingkirkan 3433 Kepala Keluarga dan 433 unit usaha warga. Warga yang digusur rata-rata telah menghuni pemukimannya selama puluhan tahun.

 
Banyak dalih untuk menggusur warga miskin kota Jakarta. Ada yang dengan dalih ketertiban umum, pembangunan kota hingga pelesetarian lingkungan hidup. Namun, dari semua penggusuran warga miskin kota itu hampir sama polanya. Sebelum terjadi penggusuran warga miskin kota diberikan stigma menempati tanah negara. Stigma itu kemudian menjadi dasar justifikasi (pembenaran) dan legitimatasi (dianggap wajar) untuk menggusur warga miskin kota bahkan dengan disertai kekerasan fisik.

 
Jika ditelisik lebih dalam, penggusuran warga miskin kota di Jakarta ini berakar pada persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Mungkin benar, mereka menempati tanah negara secara illegal. Namun, itu semua mereka lakukan karena harga tanah di Jakarta sangat mahal yang tak terjangkau oleh kantong mereka.

 
Mahalnya harga tanah di Jakarta tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis properti di kota ini. Seperti diberitakan di sebuah portal berita, bahwa lembaga konsultan properti, Knight Frank menobatkan Jakarta diperingkat tertinggi dalam perkembangan rata-rata Global Prime Cities Index hingga kuartal III pada September 2014 silam. Jakarta mengungguli perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia.

 

Warga miskin kota yang akan menjadi korban penggusuran di Jakarta juga tidak seberuntung kelas menengah yang bisa menyingkir di pinggiran Jakarta, seperti di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Sama seperti di Jakarta, harga tanah di Bodetabek juga mahal. Tanah di kawasan penyangga Jakarta juga sudah dikuasai oleh pengembang properti.

 
Hasil penelitian Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara pada 2011 silam menunjukkan, 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar. Kelima pengembang tersebut adalah Bakrieland Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property (Pembangunan Jaya), Lippo Group, dan Ciputra Group.

 
Bahkan akhir-akhir ini, sebuah media massa memberitakan bahwa MNC Group, salah satu kerjaan bisnis di Indonesia akan membangun sebuah tempat wisata mewah yang berlokasi di di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata mewah itu memerlukan tanah seluas 2000-an hektar. Tempat wisata mewah itu tentu diperuntukkan bagi kalangan berduit bukan kaum melarat yang tidak punya tanah. Penguasaan lahan ribuan hektar untuk pembangunan kawasan wisata mewah itu tantu akan menambah ketimpangan kepemilikan lahan di Jabodetabek.

 
Ketimpangan penguasaan lahan itu membuat warga miskin tidak mampu membeli tanah di dalam kota dan kawasan penyangganya. Mereka dengan terpaksa menempati tanah negara yang ada di pinggir sungai, stasiun kereta api, daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH). Jika boleh memilih mereka tentu tidak akan tinggal di kawasan terlarang. Namun apa daya harga tanah membumbung tinggi karena tanah telah dikuasai oleh segelintir perusahaan pengembang properti.

 
Namun karena tidak punya pilihan itulah, kini mereka harus digusur karena tinggal di kawasan terlarang dan dianggap menyebabkan banjir di Jakarta. Mungkin benar, sebagian warga miskin yang tinggal di kawasan RTH dan daerah resapan air. Namun, luasan RTH dan resapan air yang mereka kuasai tidak seberapa dibandingkan luasan yang telah dirampas oleh para pengembang kawasan komersial di Jakarta.

 
Menarik jika kita melihat kembali data yang pernah dirilis oleh sebuah majalah mingguan yang terbit di Jakarta pada tahun 2007 silam . Data itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air di Jakarta sebenarnya justru banyak dialihfungsikan menjadi kawasan komersial oleh para pemilik modal besar, bukan oleh para pedagang kecil dan penduduk miskin lainnya.

 
Hutan kota di kawasan Senayan, misalnya. Rencana Induk Jakarta 1965-1985 memperuntukkan kawasan seluas 279 hektare ini sebagai ruang terbuka hijau. Di atasnya hanya boleh berdiri bangunan publik dengan luas maksimal sekitar 16 persen dari luas total. Namun, di kawasan itu kini telah muncul Senayan City (pusat belanja yang dibuka pada 23 Juni 2006), Plaza Senayan (pusat belanja dan perkantoran, dibuka 1996), Senayan Trade Center, Ratu Plaza (apartemen 54 unit dan pusat belanja, dibangun pada 1974), dan bangunan megah lainnya.

 

Ketimpangan penguasaan lahan inilah yang menyebabkan munculya berbagai persoalan di Jakarta, dari persoalan sosial hingga lingkungan hidup. Dengan kata lain land reform atau penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan lahan harus segera dilakukan di Jabodetabek.

 

Langkah awalnya, pemerintah di kawasan Jabodetabek harusnya melakukan moratorium atau jeda pemberian ijin proyek swasta yang akan menguasai ratusan hingga ribuan hektar lahan. Tanpa ada penataan struktur penguasaan lahan, persoalan sosial hingga lingkungan hidup akan menjadi bom waktu di Jabodetabek. Jika bom waktu itu telah meledak, akan semakin banyak biaya sosial-ekonomi yang harus dikeluarkan untuk memulihkannya. Negara harus hadir untuk mencegah ledakan bom waktu dari ketimpangan penguasaan lahan di Jabodetabek itu.