Korupsi, PR Lama dalam Perbaikan Tata Kelola SDA di Indonesia

Sejak dulu korupsi membayangi pengelolaan SDA di Indonesia. Berbagai jenis SDA terjerat olehnya. Itulah sebabnya negeri yang kaya ini tak semakmur yang seharusnya dan harus menanggung kerugian sangat besar karena hasil-hasil pendapatannya masuk ke tangan yang salah. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkannya pun seringkali sulit dipulihkan. Kalaupun bisa akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan demikian target presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% per tahun 2020 terancam gagal.

Pada 2013, Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan. Salah satu sumber uang/dana politik adalah uang suap dalam pengurusan perizinan usaha perkebunan/pertambangan. Sudah rahasia umum bahwa korupsi makin marak setahun sebelum dan sesudah pilkada, yaitu terkait dengan penerbitan konsensi izin dan hak atas SDA. Akibatnya, deforestasi dan kerusakan SDA meningkat, pendapatan negara dari SDA menurun, terjadi monopoli penguasaan SDA, dan muncul berbagai konflik. Secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa menurunnya tingkat korupsi dapat menurunkan angka deforestasi.

Papua merupakan pusat pembalakan liar utama di Indonesia (data dari EIA-Telapak 2005). Di dalam aktivitas ini terdapat jaringan korupsi dan intimidasi yang melibatkan sindikat broker dan penghubung yang kuat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Cina. Itulah sebabnya meski secara resmi Papua merupakan provinsi ke-2 terkaya di Indonesia tetapi 40% warganya masih miskin-lebih dari dua kali lipat angka rata-rata nasional. Tak hanya itu, hutannya pun yang masih utuh hanya tinggal 45% (17,9 juta Ha).

Dari Papua kita beralih ke kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi baru-baru ini. Lambatnya penanganannya ditengarai berhubungan dengan korupsi. Hutan-hutan tersebut sengaja dibakar untuk ditanami sawit; tanpa membedakan apakah statusnya hutan lindung, taman nasional, atau lainnya. Menurut KPK kasus semacam ini terjadi karena dari 27 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan 13 di antaranya mudah disalahgunakan dan dikorupsi. Dengan adanya korupsi, tata kelola Hutan dan Lingkungan yang harus sesuai prinsip Sustainable Development sesuai Undang-Undang Lingkungan yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi terabaikan.

Wajar jika dugaan ini mencuat mengingat banyaknya kasus serupa selain didukung pula dengan bukti-bukti yang ada. Di Riau misalnya, beberapa oknum terbukti korup, contohnya Annas Maamun (eks gubernur Riau), Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), dan Arwin As (eks Bupati Siak). Korupsi-korupsi tersebut membuat dalam 26 tahun (1982-2008) tutupan hutan alam seluas 4,1 juta hektar hilang dari Provinsi itu.

Korupsi di dalam kebakaran hutan memang tampak jelas. Mulai dari kejadiannya yang rutin tiap tahun juga dengan kebakaran serentak yang terjadi tahun 2015 ini. Seperti sudah sangat terorganisir dan ditujukan untuk menyulitkan pemerintah di dalam pemadamannya.

Dampak kerugian dari pembakaran hutan tersebut cukup serius, mulai dari kerugian materi, gangguan kesehatan/perekonomian/penerbangan, menurunnya plasma nutfah, berkurangnya hewan-hewan langka, terhambatnya pendidikan, dan sebagainya.

Korupsi di hutan bukanlah satu-satunya, di sektor SDA yang lain pun ada. Di sektor pertambangan misalnya, korupsi bisa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, tidak Clear and Clean (CnC), tidak ber-NPWP, perusahaan fiktif, atau berada di kawasan hutan konservasi dan lindung; sedangkan di sektor pertanian korupsi bisa berupa pengadaan benih/pupuk/sarpras pertanian/peternakan/perikanan, impor bahan pangan, ilegal fishing, dan sebagainya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah SDA perlu dikelola dengan sangat baik, apalagi karena sistem pemerintahan sudah desentralisasi. Jika kekayaan alam sudah rusak/habis maka daerah harus mencari sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi eksploitasi berlebihan atau tidak ramah lingkungan.

Untuk memberantas korupsi SDA ternyata upaya pencegahan lebih efektif daripada penindakan. Dalam hal ini transparansi dipandang perlu karena biasanya kasus-kasus korupsi didukung dengan tertutupnya akses informasi terkait dokumen yang relevan dengan pengelolaan hutan dan lahan atau proses pengambilan kebijakan dan ketiadaan infrastruktur kelembagaan yang mendukung keterbukaan informasi publik. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi.

Merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, menurut Hariadi Kartodihardjo, Ketua Dewan Kehutanan Nasional, sejak tahun 1963 izin eksploitasi hutan bertentangan dengannya. Sebab pemanfaatan SDA yang seharusnya dikuasai oleh negara ternyata diserahkan kepada mekanisme pasar.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menurunkan korupsi SDA di Indonesia, yaitu:
1. Mendukung presiden Jokowi untuk melarang investasi dari luar negeri di bidang SDA.
2. Meningkatkan kepastian hukum kawasan hutan
3. Menguatkan regulasi perizinan tata kelola SDA
4. Mencegah tumpang tindihnya izin penggunaan lahan.
5. Mengoptimalkan perluasan wilayah kelola masyarakat
6. Menguatkan pengawasan dalam pengelolaan SDA
7. Menegakkan hukum dengan adil
8. Meninjau kembali perjanjian restrukturisasi utang yang bisa mendukung penggunaan kayu ilegal.
9. Mengajarkan kepada masyarakat tentang modus-modus korupsi dan teknis pelaporannya.
10. Bekerja sama dengan negara lain untuk menolak masuknya barang-barang ilegal/terjadinya jual beli barang ilegal di sana.
11. Hukum daerah dengan hukum pusat jangan sampai bertentangan atau tidak jelas ini ranahnya siapa (pusat atau daerah?)
12. Memecat pegawai korup dan hanya mempekerjakan pekerja “bersih”
13. Mengaudit dengan sangat teliti terkait varietas, standar, merek, dan sebagainya.
14. Pelaksanaan tender direkam dan dikunci agar tidak bisa diedit, lalu rekaman itu bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Selain itu pelaksanaan tender harus didokumentasikan dengan rinci, peserta tender harus memenuhi syarat dan juga agar tahu apa saja alasan pemenangan perusahaan X di dalam tender.
15. Membedakan biaya pengurusan dan pelaksanaan perizinan antara perusahaan kecil dan besar agar penguasaan hutan tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar.
16. Mencabut 5 perda SDA yang berpotensi membuka celah korupsi, yaitu:
a. Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
b. Qanun No. 15/2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
c. Perda No. 12/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Selatan,
d. Perda No. 5/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Musi Rawas,
e. Perda No. 12/2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kota Samarinda.

Korupsi adalah PR lama yang harus segera dituntaskan. Dengan menerapkan 16 cara di atas diharapkan kasus korupsi SDA di Indonesia bisa tuntas sehingga tata kelola SDA menjadi lebih baik. Mari bersama basmi korupsi untuk Indonesia yang lebih baik!

 

Sumber:
http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-mengelola-sumber-daya-alam
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/029-indonesia-natural-resources-and-law-enforcement.aspx?alt_lang=id
http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah
http://www.wwf.or.id/?27040/Pengelolaan-Sumber-Daya-Alam-Indonesia-2012-pro-kapital-2013-Pemerintah-harus-Pro-Rakyat
http://www.kpa.or.id/news/blog/korupsi-sumber-daya-alam-miskinkan-rakyat/
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/revitalisasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia
http://malutpost.co.id/2013/11/06/konflik-sumber-daya-alam-di-maluku-utara/
http://www.antaranews.com/berita/470283/icw-desak-lima-perda-sumber-daya-alam-dicabut
http://kabar24.bisnis.com/read/20150914/16/471999/kpk-didesak-bidik-korupsi-tata-kelola-hutan-riau
http://blog.act.id/adakah-kasus-korupsi-dalam-tragedi-pembakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia/
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/25/206712774/perizinan-eksploitasi-hutan-rawan-suap-ini-penyebabnya