Korupsi Sumberdaya Alam

Berita mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Maret silam. Berita itu bukan karena keberhasilan lembaga anti korupsi ini dalam membekuk para koruptor, melainkan pengakuan kalah KPK dalam mengusut kasus Budi Gunawan (BG). Pengakuan kalah atas kasus BG itu adalah lonceng kematian bagi KPK setelah sekian lama memang ingin dilumpuhkan.

 

Jika tidak ada tindakan berani dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), kematian KPK hanya tinggal menunggu waktu saja. Cepat atau lambat lembaga anti-korupsi ini akan tinggal nama saja. Kematian KPK itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu grombolan koruptor penjarah sumberdaya alam di negeri ini.

 
Sektor sumberdaya alam memang ladang uang para koruptor selama ini. Para koruptor yang ada di birokrasi secara ugal-ugalan mengumbar ijin eskploitasi sumberdaya alam. Para koruptor di korposrasi dengan seenaknya pula mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa pernah mempedulikan daya dukung ekologinya. Semua bekerjasama untuk menjarah sumberdaya alam milik masyarakat. Dan yang tersisa bagi masyarakat adalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup.

 
Potensi korupsi yang dilakukan para begal berdasi di sektor sumberdaya alam sangatlah besar. Berdasarkan hasil kajian KPK pada 2013, untuk satu izin Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI), potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta rupiah sampai 22 miliar rupiah setiap tahun.

 
Besarnya potensi korupsi di sektor kehutanan itu berbanding lurus dengan potensi kerugian negara. Data Transparansi International Indonesia (TII) menyebutkan, potensi kerugian negara akibat carut marut persoalan perizinan dalam bidang kehutanan mencapai Rp 273 Triliun. Padahal potensi kerugian negara akibat perizinan dalam bidang kehutanan pada 2004 yang hanya berjumlah Rp 7 miliar.

 

 

Kerugian negara di sektor kehutanan itu juga berbanding lurus dengan laju penggundulan hutan di negeri ini. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Sementara data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang sangat tinggi laju penggundulan hutannya. Masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun.

 
Masyarakat yang menjadi pemilik sah dari sumberdaya alam itu akhirnya yang harus membayar segala kerusakan alam akibat ulah para begal berdasi yang menjarah sumberdaya alam itu.

 
Korupsi di sektor kehutanan hanyalah salah satu dari model penjarahan sumberdaya alam yang menyisakan kerusakan alam oleh para begal berdasi. Sektor lainnya yang menjadi ladang jarahan para begal berdasi ini adalah sektor pertambangan.

 
Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengungkapkan bahwa indikasi korupsi di sektor pertambangan ditunjukkan dengan ditemukannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, seperti tidak CnC (clear and clean), tidak memiliki NPWP, perusahaan fiktif, dan berada di kawasan hutan konservasi dan lindung.

 
Besarnya potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor tambang pun besar. Menurut Fitra, dari tahun 2010 sampai 2013 di 13 Provinsi sebagai akibat dari IUP bermasalah mencapai Rp 4 triliun, yang terdiri dari Rp. 931 milyar dari land rent (iuran tetap) dan Rp. 3.1 triliun dari kurang bayar royalti 4.725 IUP.

 
Dalam beberapa tahun terakhir ini KPK mulai menyorot kasus korupsi di sektor sumberdaya alam, baik hutan maupun tambang. Ladang para begal berdasi pun terancam. Para begal berdasi yang ada di korporasi dan birokrasi merasa ladang uangnya terancam hilang. Sementara para begal berdasi yang selama ini menjadi centeng para koruptor di sektor sumberdaya alam pun mulai was-was karena pekerjaannya pun akan terancam hilang.

 
Para koruptor yang berprofesi sebagai politisi pun mulai resah, karena bila KPK berhasil memberantas tindak korupsi di sektor sumberdaya alam ini berarti sumber dana politiknya pun akan mengering. Singkat kata, sepak terjang KPK yang mulai menyentuh korupsi di sektor sumberdaya alam membuat para begal berdasi di negeri ini resah. Terkait dengan itulah maka KPK harus dihabisi. Lebih cepat KPK mati akan lebih baik bagi para koruptor itu.

 
KPK pun tak berdaya mengadapi upaya pembunuhan dari lawan-lawannya. Hal itu disebabkan organisasi para koruptor di negeri ini memang sangat rapi. Siapapun Presiden Indonesia kepentingan para koruptor ini akan tetap terjaga. Kalangan ilmuwan sosial sering menamakan grombolan koruptor seperti itu dengan sebutan oligarki.

 
Associate Professor dari Northeastern University, Jeffrey A. Winters mengungkapkan bahwa keberadaan kawanan oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari “gangguan” masyarakat dan negara.

 

Keberadaan koruptor atau sering disebut sebagai kawanan oligarki itu bukan hanya monopoli negeri ini. Setiap negara di dunia ini memiliki grombolan koruptor. Namun, di Indonesia, koruptor macam inilah yang nampaknya memiliki negara. Masyarakat hanya sekedar angka statistik yang keberadaannya hanya diperhitungkan pada saat pemilu.

 

Pembunuhan KPK yang secara rapi, sistematis dan santun harus dibaca dalam konteks pertarungan para koruptor dalam mempertahankan harta jarahannya di sektor sumberdaya alam.

 
Dengan kondisi KPK yang sekarang sedang sekarat, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan juga sumberdaya alam di negeri ini harus berjuang sendiri. Masyarakat harus tanpa henti membangunkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu lama terlelap dalam buaian para begal berdasi itu. Akankah Presiden Jokowi mendengar suara rakyat dan segera bangun dari tidur lelapnya di atas ranjang mewah para koruptor penjarah sumberdaya alam?