Kurang Dari 16 Tahun Hutan Sulawesi Tengah Akan Punah & Sisanya Di Kontrol Oleh Asing

Hutan Sulawesi Tengah diprediksi akan punah dalam kurun waktu kurang dari 16 tahun kedepan, adapun yang tersisa seperti kawasan lindung dan budidaya lainya, akan di kuasai oleh pengusaha yang sahamnya dimodali asing.

Banyak faktor yang mempengaruhi penghancuran hutan disulawesi tengah diantaranya Pertama, Penyediaan Jasa pengolahan kayu oleh oknum aparat penegak hukum sendiri, memfasilitasi mesin chain saw, mengikat masyarakat sekitar hutan dengan hutang dan bahkan ada cukong asing yang memodali masyarakat untuk menebang pohon. Selain itu dari 1.100 Industri pengelola kayu di Sulawesi Tengah hanya sekitar 310 yang aktif itupun hanya 4 perusahaan yang terdaftar legalitas kayunya (VLK)[1], sisanya bisa dipastikan mengambil kayu dari tebangan ilegal. Kedua,  tunduknya dinas terkait dan penegak hukum kepada pengusaha kayu. Ketiga, penguasaan lahan pertanian yang timpang didesa memaksa petani miskin membuka hutan untuk perkebunan. Keempat,  553 IUP pertambangan dengan modal asing menguasai lahan 1.773.880,41[2] Ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas 1.242.972[3] Ha.  dan 40 Izin Perkebunan Sawit dengan modal asing, menguasai lahan 608.081[4] Ha yang jika di total mencapai 2.381.961 Ha, sedangkan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat hanya 0,2%[5] dari luas hutan sulteng yang hanya tinggal seluas 3.492.156 Ha,

Dari eksplotasi besar-besaran hutan Sulawesi Tengah mengalami kerusakan parah dan mengkibatkan banjir  dan longsor dimana-mana disetiap musim hujan, dan bahkan terjadi konflik agraria yang jumlahnya terus meningkat, saat ini tercatat ada 123 desa yang bersengketa dengan pihak perusahaan dan kehutanan,[6] yang mengakibatkan banyak petani tertangkap bahkan meninggal dunia karena tertembak. Bahkan teridentifikasi terdapat potensi konflik terbuka sekitar 1.096.992 jiwa penduduk sulteng dengan perusahaan tambang dan sawit.

Diperparah lagi adanya instruksi Gubernur Sulawesi Tengah  Nomor 300/135/BAKESBANG-POL-G.ST/2014 tertanggal 4 maret 2014, yang menginstruksikan jika terjadi konflik yang berujung anarkis maka akan ditindak tegas termasuk menembak.

Tak ubahnya zaman penjajahan, anteknya dalam negeri (Pemerintah Pusat dan daerah) mempersiapkan infrastruktur kepada asing untuk menguasai sektor kehutanan dan ini terus di genjot dengan dibangunya 21 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulteng yang diklaim bisa menyelamatkan hutan dari kerusakan dan akan ada perbaikan tata kelola yang baik,  namun semua itu justru hanya menempatkan masyarakat semakin jauh dari hak atas tanahnya, dengan menguasai lahan 3.199.086 Ha[7]. KPH juga membangun pola kemitraan di wilayah yang sudah dibebani izin tambang atau perkebunan sawit,  sehingga pengelolaan hutan akan terpusat di satu intansi saja,  artinya terjadi monopoli tanah terhadap sekitar 850.000 jiwa penduduk sulteng  yang berada didalam dan sekitar hutan, sehingga KPH tak ubahnya sama seperti tambang dan perkebunan sawit yang juga merampas tanah air masyarakat

Selain itu, pihak asing Amerika Serikat telah menjanjikan US$3 miliar, tak ketinggalan sekutunya Jepang menjanjikan US$ 1,5 miliar, Inggris, Norwey, Jerman dan Prancis masing-masing menjanjikan US$1 miliar, sementara Swedia lebih dari US$500 juta untuk perubahan iklim lewat skema REDD+.[8]  Sebelum menggelontorkan dana tersebut, Mereka saat ini membagi peran untuk mengawalnya melalui lembaga-lembaga seperti, AFD, JICA, World Bank, CIDA, AsuralianAID, MFP3, UKAid, Bread For The World (BFTW),[9]  dengan menggunakan berbagai model kerjasama dengan pemerintah, TNI/POLRI, media massa termasuk  LMS/NGO, yang masuk dengan berbagai isu, antara lain  perbaikan tata kelola hutan dan lahan, reformasi birokrasi, mempermudah perizinan,  gangguan keamanan,  gender,  HAM,  jurnalisme damai, reforma agraria  serta isu masyarakat adat yang sebenarnya skema tersebut dipergunakan hanya untuk memuluskan kepentingan asing dalam mengontrol pendanaannya terkait perubahan iklim dan memastikan penguasaan tanah serta kawasan hutan yang ada di sulawesi tengah berada di bawah kontrol mereka.

[1] . Dinas Perindakop propinsi dan kehutanan propinsi Sulawesi tengah

[2] . Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah: Tata Kelola Pertambangan di Sulteng

[3] . Koordinasi & Supervisi Dirjen Minerba Februari 2014

[4] . Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Tengah

[5] . Laporan Korsup Minerba Oleh KPK Pengelolaan Hutan lewat HD, HKM & HTR seluruh Indonesia hanya 13,3%

[6] . www.geodatacso.com

[7] . Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng tentang Pembangunan  21 KPH  Di Sulawesi Tengah

[8] . http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/11/141120_iptek_iklim_dana

[9] . Hal 50. Laporan The Indonesian Institute.