Lomba esai_Ilham Maulidin_Bogor_Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam

Urgensi dan Strategi Pelaksanaan Sosio-Agroekosistem dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Pertanian di Wilayah Pesisir

Oleh : Ilham Maulidin ( F34150006 )

Mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Menurut tipe ekologinya, Sirotus (1998) mengklasifikasikan masyarakat agraris menjadi masyarakat nelayan (di pantai), masyarakat petani sawah (di dataran rendah), dan masyarakat petani peladang atau petani lahan kering (di dataran tinggi). Amanah (1984) menambahkan bahwa masyarakat pesisir seringkali memiliki kesempatan yang lebih rendah dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan sarana produksi usahanya, sehingga terkadang kondisi sosial ekonominya relatif masih rendah. Masyarakat dapat bekerja secara baik sebagai petani maupun nelayan. Hal ini disebabkan karena adanya musim-musim yang berlangsung di laut seperti angin barat maupun timur, memengaruhi pola atau curahan waktu untuk menangkap ikan. Saat musim ikan sedikit, nelayan beralih menjadi petani untuk mengolah sawah, dan pada musim tertentu, nelayan kembali melaut. Hal ini merupakan pola adaptasi nelayan terhadap kondisi iklim yang terjadi. Sebagai suatu kelompok masyarakat, masyarakat pesisir memiliki ciri-ciri berikut yaitu manusia yang hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama untuk kurun waktu yang lama, sadar sebagai suatu kesatuan, dan sadar sebagai suatu sistem hidup bersama.

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang memiliki wujud dan unsur kebudayaan yang spesifik antara masyarakat pesisir di satu wilayah dan wilayah lainnya. Unsur kebudayaan tersebut menurut Koentjaraningrat (1979) ada tiga, yaitu wujud idiil, wujud aktivitas dan wujud fisik, unsur kebudayaan sendiri ada tujuh hal yaitu : bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, organisasi sosial,sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian.

Keterkaitan antara komunitas petani-nelayan dengan lingkungan dapat dilihat dari kapasitas kelompok petani-nelayan dalam mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan. Sinergisitas antara subsistem teknologi dan sumber daya manusia dengan permintaan konsumen yang dipenuhi oleh subsistem pasca produksi akan menjamin pendapatan rumah tangga petani-nelayan.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sedangkan orang yang hanya melakukan pekerjaan membuat jaring atau mengangkut peralatan ke armada , bukanlah nelayan. Sedangkan, jurumesindan Anak Buah Kapal yang melakukan berbagai kegiatan di kapal penangkap ikan disebut nelayan (Ditjen Perikanan,2000)

Kebergantungan petani dan nelayan yang tinggi pada dukungan eksternal, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik menyebabkan lemahnya stabilitas kelembagaan lokal. Sebagai contoh, kelembagaan petani dan nelayan kecil di berbagai wilayah di Indonesia , semakin memudar peran strategisnya sejalan dengan semakin menurunnya luasan lahan sawah dan pengairan tradisional, dan tergesernya sektor pertanian. Agroekosistem, dalam penerapannya, sistem ini jarang dilakukan oleh petani karena adanya konversi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pemukiman ataupun keperluan industri. Alih guna lahan terus terjadi, menyebabkan lahan potensial untuk pertanian menjadi berkurang sehingga petani dengan terpaksa memanfaatkan lahan kering di daerah berlereng curam sebagai areal pertanian. Kondisi lahan berlereng juga menyebabkan lahan kering ini menjadi rawan erosi atau mudah terjadinya degredasi lahan.

Permasalahan lain yang sering dijumpai petani-nelayan di wilayah pesisir adalah terkait permasalahan pembangunan. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi ketimpangan pembangunan. Ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif. Di lain pihak, juga masih banyak kawasan pesisir dan lautan Indonesia yang tingkat pemanfaatannya belum optimal, atau bahkan belum terjamah sama sekali. Kondisi semacam ini umumnya dijumpai di luar Jawa dan Bali, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pertanian yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya antarwilayah. Selain itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang tidak mengulangi kesalahan (kerusakan lingkungan dan in-efesiensi) yang sebelumnya pernah terjadi untuk mengatasi Ketimpangan pembangunan ini.

  1. Strategi Pelaksanaan Sosio-Agroekosistem dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pertanian di Wilayah Pesisir

           Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masih banyak pengelolaan lahan pertanian dan pembangunan wilayah pesisir yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pertanian masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Perlu diterapkan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan terhadap pengelolaan lahan pertanian dan sumberdaya kelautan. Kemantapan strategi tersebut tidak terlepas dari faktor kelembagaan yang mengatur wilayah pesisir dan lautan. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh Indonesia saat ini sebelum bergerak ke dalam pengelolaannya adalah penetepan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah pesisir yang efektif , mantap , dan berkesinambungan.

Pertama, mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim. Hal ini penting dilakukan agar keselamatan dan pembangunan di laut dapat terjamin.

Kedua, meningkatkan pendayagunaan potensi laut dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya ikan, udang, rmput laut, mutiara, serta teknologi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut secara efektif, efisien, dan yang ramah lingkungan

Ketiga, meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut secara lintas sektoral dan multidisiplin.

Keempat, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut dengan cara menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kelauatan melalui kegiatan yang mendukung penyebarluasan informasi pemahaman fungsi ekosistem kelautan, produk kelautan, wisata bahari, dan keanekaragaman hayati.

Kelima, menyususun dan menetapkan tata ruang laut yang berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.

Keenam, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dengan cara mendorong segala bentuk usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui penyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dengan kapal pengangkap ikan berteknologi canggih.

Selain itu, adapun upaya yang bisa Indonesia terapkan saat ini terkait dengan permasalahan lahan pertanian seperti degredasi lahan di wilayah pesisir adalah penerapan sistem Sosio-Agroekosistem Pesisir. Sosio-agroekosistem pesisir merupakan suatu upaya pemberdayaan pola adaptasi masyrakat terkait peran manusia yang mengelola sumberdaya alam yang ada dalam ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut ditentukan oleh daya dukung sumber daya alam dan lingkungan serta pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri.. adapun strategi yang bisa diterapkan adalah pembuatan sistem penggunaan lahan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi, produktif dan pemanfatan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian akan mewujudkan sistem pertanian yang tangguh dan secara menyeluruh menciptakan pengelolaan sumberdaya alam dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkelanjutan.

Pemecahan masalah degradasi lahan dan alih fungsi lahan dapat ditempuh dengan upaya-upaya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Pertama, penerapan teknis agronomis seperti TOT, dan minimum tillage.

Kedua, penerapan Countur farming, mulsa, pergiliran tanaman (crop rotation), pengelolaan residu tanaman.

Ketiga, Vegetatif berupa agroforestry, alley cropping, penanaman rumput.
keempat, pembuatan Struktur atau konstruksi yaitu bangunan konservasi seperti teras, tanggul, cek dam, saluran.

Kelima, Manajemen berupa perubahan penggunaan lahan.

Dengan adanya permasalahan degaradasi lahan dan alih fungsi lahan maka dapat juga diupayakan dengan menggunakan proses pengembangan sistem agroforestri berbasis mayarakat dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapan agroforestri diperlukan pula upaya untuk mengenali dan mengembangkan sistem agroforestri untuk dapat diterapkan petani di daerah tropika, termasuk di Indonesia.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan suatu sistem pengelolaan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanamaan (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan/atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yanag sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat.

Kesimpulan

Sosio-Agroekosistem dan kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya preventif, pemberdayaan, dan strategi kepengelolaan pola adaptasi maryarakat pesisir dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya kelautan dan pertanian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi menyongsong kelangsungan hidup ekosistem laut. Pembangunan di wilayah pesisir dan kelautan haruslah mempertimbangkan faktor ekosistem dan aspek manusia. Strategi yang diperlukan untuk membenahi sistem dan kepenglolaan sumberdaya kelautan dan pertanian di wilayah pesisir ini adalah dengan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim, meningkatkan daya dukung kelestarian fungsi dan pendayagunaan potensi laut nasional, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya laut secara lintas sektoral dan multidisiplin serta dengan melakukan pengembangan prasarana sosial. Sehingga, penataan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya laut dan pengelolaannya baik itu sumberdaya kelautan maupun pertanian bisa dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif demi kelangsungan hidup ekosistem laut.

Referensi

Amanah, Siti. 2007. Pengembangan Komunitas Pesisir berbasis Kearifan Lokal. Bandung (ID) : CV. Citra Praya.

__________. 2008. Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Perikanan dalam pembangunan yang berpusat pada Manusia. Penyunting: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Medan (ID) : Pustaka Bangsa Press.

Amanah, Siti, Farmayanti, N., 2014. Pemberdayaan Sosial petani-nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amanah, Siti, Farmayanti,N., Iskandar M. 2011. Model Pemberdayaan Petani-Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan lokal untuk peningkatan Daya Saing dan pendapatan. Laporan penelitan Hibah Kompetensi. Ditlitabmas – DIKTI, Kemendikbud.

Amanah, Siti dan Farmayanti, Narni. 2011. Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan agroekosistem dan Kelembagaan Lokal. Sosiokonsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16:3, 223-231.

Dahuri, Rohmin, Jacub Rais, Sapta P. Ginting, dan M.J. Sitepu, 2013. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Penyunting: Tim Editor Balai Pustaka. Jakarta (ID) : PT. Pradnya Paramita.

Direktorat Jendral Perikanan. 2000. Statistik Perikanan Indonesia. Jakarta (ID) : Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

 

Koentjaraningrat (Ed). 1979. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta (ID) : Penerbit Djambatan.

Sitorus, S.R.P. 1998. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung (ID) : PT. Tarsito.