Lomba esai_Siswaningtyas_Kutai Barat_Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berebut Ruang Hidup di Jantung Borneo

Oleh : Siswaningtyas

Pertama menyusuri kampung-kampung di Mahakam Ulu yang disebut-sebut sebagai “Jantung Borneo” , sebelumnya terbayang hamparan hutan yang luas. Sungguh mengejutkan, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, sudah banyak dijumpai perkebunan sawit dan perusahaan tambang di sepanjang sungai Mahakam Ulu. Luar biasa, setelah sumber daya alam dikuras perusahaan HPHH dan HTI didekade akhir 70-an, saat ini kawasan di Mahakam Ulu diperebutkan oleh korporasi bermodal besar. Ketika berdialog dengan warga-warga kampung di Mahakam Ulu, mereka menyebutkan lebih separuh kawasan hutan sudah ada perijinan.

Dalam sebuah perjumpaan dalam ruang dialog, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Batoq Kelo, Mahakam Ulu mengungkapkan keresahaanya. “Saat ini hutan kita ini tidak sebanyak yang dulu, sudah banyak dibuka oleh perusahaan, kami ini hanya masyarakat biasa, jadi apabila ada perusahaan yang sudah mendapat ijin pemerintah kami, masyarakat tidak bisa apa-ap. Masyarakat dayak di Mahakam Ulu memegang adat, “Tumbuh di batang kayu” artinya hutan adalah tempat hidup masyarakat dayak. Kehadiran perusahaan di Mahakam Ulu sejatinya adalah proses pemiskinan, masyarakat tidak sadar, kita dapat kompensasi tidak seberapa dari perusahaan, namun hutan kita habis. Mumpung, masih ada kesempatan kita pertahankan hutan kita, jangan sampai direbut perusahaan”. Sikap kritis ini, banyak ditemui warga di kampung-kampung di Mahakam Ulu, namun mereka tidak berdaya menggugat.

Kawasan hutan di Mahakam Ulu termasuk menjadi target perluasan perkebunan sawit.Potensi hutan di Kabupaten Mahakam Ulu seluas 2.413.322 ha. Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di kawasan perbatasan juga menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Dari total luas hutan di Mahakam Ulu, pemanfaatan terbesar digunakan untuk hutan produksi terbatas dan hutan produksi yaitu seluas 1.017.266 Ha, dengan jumlah perusahaan pemegang HPH, HTI, dan IUPHHK sebanyak 25 perusahaan.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, berkonsekuensi membuka iklim investasi pelepasan kawasan hutan untuk tambang dan perusahaan sawit. Perusahaan-perubahan tambang tersebut, di berikan izin dari pemerintah daerah tanpa melewati rekomendasi masyarakat kampung, kesepakatan hanya di tingkat elit lokal. Masyarakat lokal yang berada sekitar hutan butuh ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya dan sosial politik.

Kita tidak menutup mata bahwa investasi-investasi oleh korporasi memang dibutuhkan masuk dan hadir untuk menggerakkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, namun bila tanpa pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memegang prinsip-prinsip berkelanjutan. Apabila tidak ada upaya-upaya perlindungan sumber daya hutan dan hak-hak masyarakat lokal, akan berdampak bencana ekologi dan etnosida. Sebelum seluruh wilayah Mahakam Ulu dikuasai oleh korporasi, yang mengancam ruang hidup masyarakat tata kelola ruang atas lahan dan hutan. Masyarakat perlu digerakkan untuk merebut ruang hidup dan penghidupannya.
Ancaman yang sudah nyata dihadapi oleh masyarakat kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Ekspansi investasi perusahan-perusahan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal, mempercepat proses perubahan wilayah kelola masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal diabaikan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang ekstraktif, ekspansi perusahaan sawit dan pertambangan batubara. Kegiatan ini, mengurangi luas, kualitas hutan dan penurunan kualitas daerah aliran sungai di Mahakam Ulu. Dalam jangka panjang, situasi ini akan berakibat pada hilangnya strategi penghidupan alternatif dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasar. Apabila tidak ada upaya-upaya perlindungan daerah penyangga, deforestrasi di Mahakam Ulu meningkat dan kualitas hidup masyarakat menurun.

Peningkatan deras jumlah dan luas konsesi perijinan perkebunan skala luas yang semakin deras, massif dan tak terkendali. Apabila tidak diantisipasi, perebutan ruang hidup di Kabupaten Mahulu akan meluas, seperti yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai barat. Misalnya, konflik antara perusahaan dan masyarakat Kampung Besiq dan Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupupaten Kutai Barat. Ketidakjelasan hak masyarakat dalam pola pembagian lahan, bahkan perampasan lahan memicu konflik horizontal, antar warga yang pro dan warga kampung yang kontra terhadap investasi oleh korporasi. Konflik-konflik dengan perusahaan tersebut dipicu mulai dari soal kompensasi, ketidakjelasan kepemilikan plasma, hingga soal batas-batas wilayah desa dalam satu atau lain kecamatan bahkan lain kabupaten. Praktik-praktik eksploitasi berskala besar di Kabupaten Kutai Barat hendaknya menjadi pembelajaran, tekanan struktural yang meniadakan pilihan bagi masyarakat kampung untuk berdaulat atas wilayahnya.

Marx pernah memprediksikan tentang produksi ruang (production of space) mengungkapkan bahwa keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang nafasnya agar tak hancur, adalah dengan mereproduksi ruang-ruang ekonomi secara terus menerus dalam skala global. Lebih lanjut Scnaiberg, menyebutkan konflik sosial yang terjadi di daerah-daerah yang bergantung dengan sumber daya alam adalah akibat dari ketegangan atau tarik-menarik antara treadmill of production tersebut dengan keinginan masyarakat untuk melindungi lingkungan (demands for environmental). Snaiberg menyebutkan sebagai pertentangan antara use values (nilai untuk menjaga dan melindungi alam sebagai tempat mahluk hidup) dengan exchange values (nilai untuk memanfaatkan alam untuk industri).
Perebutan sumber daya alam, yang terjadi saat ini terkait harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisionil, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan.
Peluang Merebut Ruang Hidup dan Penghidupan di “Jantung Borneo”

Adanya kemauan politik pemerintah, dalam hal ini Kementrian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat menjadi salah satu solusi yang dapat mengakomodasikan konteks lokal, mengurangi kemiskinan, dan turut dalam mitigasi perubahan iklim. Skema perhutanan sosial diantaranya, Hutan Desa, Hutan Adat, HKm, dan HTR, memberian peluang bagi warga desa untuk mengelola ruang hidup yang masih tersisa. Perhutanan sosial, dapat dimaknai sebagai peluang untuk menata kembali ruang hidup yang masih tersisa demi mengurangi kerentanan konflik-konflik SDA dan menjadi moda bagi masyarakat lokal mengelola sumber daya alam.

Saat ini, delapan kampung di Mahakam Ulu diantaranya, Kampung Lutan, Kampung Laham, Kampung Long Merah, Kampung Long Hurai, Kampung Batoq Keloq, Kampung Long Tuyog, Kampung Noha Silat, dan Kampung Tiong Ohang telah mengusulkan hutan desa. Luasan yang diusulkan untuk Hutan Desa sekitar 31, 986 Ha. Meskipun masyarakat masih permasalahan batas administrasi desa, mereka berharap besar dapat merebut ruang hidup dan penghidupan melalui skema hutan desa.

Hutan desa diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat. Adanya ruang kelola yang diberikan kepada masyarakat lokal, distribusi dan akses terhadap hutan berdasarkan kebutuhannya, masyarakat memiliki hutan pengakuan dan kejelasan tenurial. Pemberian akses jangka panjang, kepada masyarakat lokal melalui hutan desa, diarahkan untuk memanfaatkan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraannya, tanpa melupakan tanggungjawab perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan habitat satwa liar di dalamnya.

Merebut ruang melalui berbagai hutan desaa sebagai jalan tengah dan solusi yang mampu memberi keseimbangan dalam penguasaan lahan antara korporasi dan wilayah kelola masyarakat yang hidup di wilayah “jantung Borneo”. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijak, dalam perencanaan tata ruang untuk menjamin wilayah kelola masyarakat lokal sekaligus menjaminkan daya dukung ekologis.

.2011-01-11 10.53.31