Masyarakat Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari yang Terdokumentasi dalam Sertifikat

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika tidak dikelola dengan baik dan bertanggungjawab, maka sumberdaya alam yang ada akan habis sia-sia. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk menopang kehidupan manusia, dimana masyarakat lokal tidak boleh lepas dari peranan terhadap pengelolaannya. Baik dengan kearifan lokal turun-temurunnya, maupun melalui pengaturan baru yang sengaja dibuat untuk melindungi kelestariannya. Masyarakat lokal di sekitar hutan memenuhi kebutuhan hidunya bergantung kepada hutan. Seperti yang masyarakat lokal Desa Simei, Distrik Wasior, Papua Barat katakan saat saya berkunjung ke desanya suatu hari, “Bagi kami hutan adalah Ibu, oleh karena itu kami harus selalu menjaganya”.

Senin, 7 Desember 2015, merupakan hari penting bagi empat kelompok tani di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada hari tersebut hingga empat hari ke depan, kelompok tani mereka akan dinilai oleh auditor untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang sifatnya wajib dan Sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang sifatnya sukarela . Skema sertifikasi PHBML yang mereka gunakan adalah salah satu skema yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan lain-lain.

Empat kelompok tani ini tergabung dalam satu Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) yang bernama Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau. Anggota keseluruhannya berjumlah 567 orang dengan luas 134 hektar yang mencakup Desa Sanca, Desa Mekarwaru, Desa Gantarwaru dan Desa Baleraja. Lahan-lahan mereka didominasi dengan pohon Jati yang rata-rata usianya berkisar 10-20 tahun. Dari pohon-pohon yang telah ditebang, muncul tunas baru yang biasa disebut trubusan. Konon trubusan ini memperoleh pasokan air dan unsur hara yang lebih banyak dibanding bibit yang baru ditanam.

Ketertarikan para petani untuk mengikuti sertifikasi PHBML LEI ini menunjukkan betapa mereka peduli akan kelestarian hutannya. Kriteria dan indikator terhadap tiga aspek, yakni aspek produksi, aspek sosial dan aspek ekologi sangat dipertimbangkan dalam penilaian. Kriteria tersebut antara lain kelestarian sumber daya, kelestarian hasil, kelestarian usaha, terpeliharanya stabilitas ekosistem hutan, terpeliharanya sintasan spesies endemik/langka/dilindungi, kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, , terbangunnya pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi, serta keadilan manfaat menurut kepentingan masyarakat.

Butuh waktu satu tahun pendampingan intensif kepada para petani, sejak mereka mulai tertarik sampai akhirnya siap untuk dinilai. Selama itulah mereka mempersiapkan diri, mulai dari kelembagaan, kemandirian dan kelestarian, dan mulai dari dokumen-dokumen pendukung hingga implementasinya. Semua hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Para petani ini tidak hanya ingin hutan mereka dinyatakan legal, tetapi juga terjaga kelestariannya.

Hal pertama yang dapat membuktikan suatu hutan itu legal adalah keabsahan entitas lahannya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen izin pemanfaatan dan hak kepemilikan harus terpenuhi. Hal yang biasa terjadi selama adalah hanya sama-sama tahu di antara masyarakat sekitar hutan, ataupun dari cerita nenek moyang mereka mengenai kepemilikan dan batas-batas. Tidak ada dokumentasi yang dapat membuktikan hal tersebut secara hitam di atas putih. Oleh karena itulah, para petani ini mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan bahkan melengkapi keabsahan kepemilikan lahannya dengan peta areal kelola mereka. Peta tersebut dikembangkan hingga memunculkan empat sampai lima peta tematik. Tak hanya peta, mereka pun mulai mendokumentasikan perubahan luas tutupan hutan untuk menunjukkan kelestarian sumber daya hutan mereka yang dapat diakses dengan mudah di Google Earth.

Kemudian dalam pembentukan kelembagaan unit manajemen hutan rakyat, kelompok tani tersebut mendokumentasikan keabsahannya, mendaftarkan diri hingga terbit akta notaris yang menyatakan sahnya lembaga. Para pengurus dan anggota yang hak dan kewajibannya tertulis dalam AD/ART UMHR Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau ini sama-sama menyusun aturan-aturan yang disepakati dalam menjalankan kegiatan unit manajemen, tercantum dalam Standard Operation Procedure (SOP). Selain itu juga disusun Rencana Kelola Hutan Lestari (RKHL) sebagai bentuk penjagaan kelestarian hutan milik mereka.

Dalam implementasinya, masyarakat harus mematuhi aturan yang mereka sepakati, terkait aspek produksi, ekologi maupun sosial. Mulai dari pemasangan spanduk yang berisi larangan-larangan maupun himbauan-himbauan, pelaksanaan pemantauan lingkungan seperti kualitas air akibat produksi, kebakaran, keamanan dan lain-lain yang terdokumentasi dengan rapi per periode. Ada juga pelaksanaan pemantauan sosial seperti catatan pengaduan, konflik, ketidakpuasan akan upah dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan implementasi aturan mereka, terdokumentasi dengan baik dan rapi.

Selain itu, terdapat juga catatan mengenai potensi hutan mereka. Bahkan salah seorangnya berkomentar bahwa ia tidak menyangka potensi hutannya sebesar itu. Tidak hanya kayu, akan tetapi juga non-kayu. Masyarakat kelompok tani ini selain bertani kayu, juga berkebun buah dan palawija. Hasilnya selain dapat dijual langsung, dapat juga dibuat keripik dimana hal tersebut menumbuhkan industri rumah tangga.

Dalam menjaga keberlangsungan hutannya, mereka pun menginventarisasi pohon-pohon kayu serta flora dan fauna yang ditemukan di sekitar hutan dan semua yang terdapat di hutan. Dari hasil inventarisasi itu, mereka dapat menentukan jatah tebang tahunan yang tidak boleh melewati ambang batas. Selain itu diterapkan juga aturan tebang satu tanam tiga dengan harapan keberlangsungan produksi kayu mereka akan tetap lestari. Sistem lacak balak kayu pun tak ketinggalan, dilaksanakan dan didokumentasikan sesuai SOP sebagai salah satu upaya transparansi pengelolaan hutan.

Masih banyak hal-hal yang belum terdefinisikan secara rinci tentang bagaimana masyarakat kelompok tani di Kabupaten Indramayu ini mengupayakan kelestarian hutannya melalui jalur sertifikasi. Tak ayal, segala persiapan dalam kurun waktu satu tahun belakangan berbuah hasil yang memuaskan. UMHR Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau ini dinyatakan lulus dengan nilai yang baik dimana lebih dari 80% kriteria dapat terpenuhi. Seluruh pengurus dan anggota yang hadir tersenyum puas dan senang akan pengumuman pada pertemuan penutupan tersebut. Sertifikat yang mereka raih bukanlah tujuan mereka. Proses tidak berhenti sampai sertifikat didapatkan, tetapi masih ada jalan panjang ke depan dalam mengelola hutan mereka secara lestari. Sertifikat hanyalah alat yang selain dapat mereka gunakan dalam bisnis kayunya, tetapi tentunya juga sebagai salah satu pembuktian, bahwa masyarakat pun mampu mengelola hutan secara lestari.