Melihat Transparansi Pembangunan Wisata Super Mewah di Bogor

Pemberitaan media massa bisa mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dengan transparansi itu maka partisipasi masyarakat dapat tumbuh. Tak heran bila kemudian media massa dinobatkan menjadi pilar demokrasi ke-4.

 
Namun bagaimana jadinya bila rencana eksploitasi sumberdaya alam itu melibatkan salah satu group media massa? Untuk menjawabnya, marilah kita tinjau rencana pembangunan kawasan wisata super mewah Kabupaten Bogor. Kawasan wisata super mewah itu akan memadukan resor, hotel, padang golf, waterpark, dan taman bermain serupa Disneyland di Amerika Serikat.

 
Perusahaan yang akan membangun kawasan wisata mewah itu adalah MNC Group. Selama ini kerajaan bisnis MNC Group dikenal sebagai bagian segelintir perusahaan yang memiliki banyak media massa, atau lebih sering deisebut konglomerasi media. MNC Group memiliki media massa dari radio, cetak, online hingga televisi.

 
Selain memiliki banyak media massa, kini MNC Group akan membangun kawasan wisata mewah di Kabupaten Bogor. Perusahaan itu pun bekerjasama dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Kawasan wisata super mewah yang dibangun tentu bukan diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang rata-rata adalah petani. Kawasan wisata super mewah itu tentu juga bukan dibangun untuk orang-orang melarat. Kawasan wisata super mewah itu dibangun untuk orang-orang berduit. Keluarga-keluarga kaya yang sudah tidak bermasalah lagi dengan naiknya harga pangan, pendidikan dan kesehatan.

 
Pemilik modal MNC Group bukanlah orang yang sembarangan. Selain orang yang superkaya, sang pemilik modal adalah tokoh politik. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, sang pemilik modal di Group MNC itulah yang memfasilitasi pertemuan antara anggota DPR dengan Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat dan sekaligus pemilik modal yang akan bekerjasama dengan Group MNC untuk membangun kawasan wisata super mewah di Bogor.

 
Kenapa Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi pembangunan kawasan wisata super mewah itu? Salah satu pertimbangannya adalah hawa sejuk kawasan Bogor. Dan tentu saja karena Bogor tidak begitu jauh dari Jakarta, tempat 60 persen lebih uang di negeri ini berputar.

 

Berbagai media massa memberitakan bahwa kawasan wisata super mewah di Kabupaten Bogor itu akan membutuhkan tanah seluas 2000-an hektare. Hampir dapat dipastikan pembangunan kawasan wisata itu akan merubah bentang alam. Artinya, pembangunan kawasan wisata super mewah itu akan berpotensi berdampak pada keberlanjutan ekologi di kawasan itu.

 
Potensi adanya dampak ekologi itu pula yang juga memungkinkan adanya perlawanan dari masyarakat sekitar dan juga para penggiat lingkungan hidup. Masyarakat sudah seharusnya diberikan informasi yang memadai dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi dari proyek pembangunan kawasan wisata super mewah itu. Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan secara rasional bisa memutuskan menerima atau menolak pembangunan proyek itu.

 

 

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana media-media massa dalam group MNC memberitakan proyek pembangunan kawasan wisata super mewah di Bogor itu? Apakah media massa dalam group MNC juga memberikan informasi yang memadai terkait dengan potensi dampak lingkungan hidup itu kepada publik?

 
Potensi diperalatnya media massa untuk membangun opini publik guna mengaburkan dampak buruk sebuah proyek pembangunan milik pemilik modal sebuah group media massa bukan sebuah isapan jempol. Kita tentu belum lupa dengan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Media-media massa group Bakrie tidak pernah menggunakan kata Lapindo ketika memberitakan kasus semburan lumpur. Mereka selalu menggunakan kata lumpur Sidoarjo. Penyebutan lumpur Sidoarjo tentu bukan sebuah kebetulan, namun dilakukan untuk menghilangkan Lapindo dalam pusaran kasus itu.

 
Dalam kurun waktu pemberitaan antara Agustus hingga September 2015, media-media massa dalam Group MNC lebih banyak memberitakan rencana pembangunan kawasan wisata itu dari sisi para investor, termasuk dari pihak MNC Group sendiri. Sementara potensi dampak sosial, lingkungan hidup dan juga persoalan perijinan lainnya tidak ditelusuri secara lebih jauh. Media – media massa dalam Group MNC lebih banyak bertindak seperti public relation dari proyek pembangunan kawasan wisata mewah di Bogor itu.

 
Media adalah salah satu pilar demokrasi untuk menjaga jangan sampai ada dominasi kekuasaan politik dan ekonomi. Sehingga kepentingan masyarakat banyak yang menjadi arus utama dalam pengambilan kebijakan publik. Nah, ketika kemudian pemilik media massa memiliki bisnis lain yang berpotensi menimbulakn konflik dengan kepentingan masyarakat, mampukah media massa mempertahankan statusnya menjadi pilar demokrasi?

 
Untuk menjawabnya ada baiknya kita mengutip pendapat Associate Professor dari Northestren University Jeffrey A Winters tentang politik ologarki. Menurut Jeffrey Winters oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.

 
Di saat Orde Baru berkuasa, politik oligarki alias pertahanan kekayaan para para pemilik modal dijamin oleh pemerintah. Rejim Orde Baru juga menjamin tidak akan melakukan distribusi kekayaan secara radikal terhadap kekayaan milik para pengusaha Indonesia itu. Para pemilik modal pun lebih aman dan nyaman berada di dekat pusat kekuasaan Orde Baru, karena hal itu berarti jaminan keamanan bagi kekayaannya.

 
Setelah Orde Baru jatuh, para pemilik modal di negeri ini seperti kehilangan pelindung. Dengan terpaksa mereka harus melindungi dirinya sendiri dari gangguan yang berasal dari bawah maupun atas (negara) terhadap kekayaannya. Mereka harus ikut mempengaruhi kebijakan negara. Dan media massa adalah salah satu wahana untuk membangun opini publik sehingga berdampak pada perubahan kebijakan publik.

 

Fenomena konglomerasi media di Indonesia sulit dipisahkan dengan politik oligarki. Dalam kasus proyek pembangunan kawasan wisata super mewah di Bogor oleh Group MNC itu, mandat media massa sebagai pilar demokrasi kembali dipertaruhkan. Akankah media massa berubah menjadi pilar korporasi untuk melindungi kepentingan segelintir pemilik modal dan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat?