Mendorong Pengelolaan hutan Pesisir yang utuh dan lestari

DEWASA ini- pengelolaan hutan secara lestari yang menyertakan masyarakat lokal dan lingkungan sebagai satu bagian yang utuh agaknya mulai menjadi perhatian khusus pemerintah, perusahaan serta masyarakat luas. Belum maksimalnya pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini menimbulkan maraknya konflik sosial baik yang terjadi secara horisontal, yaitu: antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat, perusahaan dengan perusahaan. Serta konflik yang terjadi secara vertikal, yaitu: antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi kuasa perizinan. Juga antara perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan-perusahaan pemegang konsesi sendiri telah menyatakan kesediaannya dalam membangun usahanya dengan kaidah berkeadilan dan berkelanjutan.  Begitu pula pemerintah dengan kewenangannya telah mengeluarkan peraturan untuk memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan hutan. dimana eksploitasi atas hasil alam di wilayah Pesisir  selama ini dirasakan masih mengabaikan keberadaan masyarakat lokal disekitarnya.

Komitmen ini dituangkan dalam sebuah regulasi mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang diatur dalam Pasal 17 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Keberadaan KPH sendiri diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola kehutanan sehingga mampu mengatur berbagai kepentingan stakeholder dalam satu tapak. Dimana merupakan perwujudan dari desentralisasi sektor Kehutanan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan, resolusi konflik serta pengelolaan secara tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan guna mendukung kemudahan dalam investasi di bidang kehutanan.