Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri ?

Sumber daya alam di Indonesia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dimanfaatkan serta dilestarikan guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada dasar filsafah bangsa, yaitu gotong royong. Pengelolaan sumber daya di Indonesia mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara menguasai sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Campur tangan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan ( welfare state ). Campur tangan pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak simpang siur dan tidak menimbulkan keraguan pada semua pihak yang bersangkutan dan bilamana menimbulkan konflik, penyelesaiannya lebih mudah. Tetapi, apakah semua kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia ? Namun demikian dalam praktek penyelenggaraan pemerintah masih dirasa adanya tuntutan rasa keadilan di masyarakat bahwa kebijakan sumber daya alam belum berpihak kepada rakyat. Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat karena kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih berpola Top-Down dan tidak partisipatif (Riyanto 2006) .

Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjalankan amanah yang diberikan oleh konstitusi, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,”Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” . Isi ayat pasal 33 tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya  alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh Negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal tersebut. Tetapi, apakah Indonesia sudah mampu menguasai sumber daya alam yang dimilikinya ? Apakah masih ada campur tangan asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia ?

images (15)
Sumber foto : www.lensaindonesia.com/2015/03/03/perpanjangan-izin-usaha-pt-freeport-digugat-ke-ptun.html

Pada sektor mineral, migas, batubara dan perkebunan hampir 65-95% dikuasai oleh pihak asing. Sektor mineral 95% dikuasai oleh pihak asing, bahkan PT Freeport Amerika menguasai Papua sejak 1967. Di sektor migas, 85% dikuasai oleh pihak asing, 26 blok migas Indonesia dikuasai oleh Amerika dan Perancis. Sektor batubara sekitar 75-80% dikuasai oleh pihak asing. Yang paling menyedihkan, sektor perkebunan Indonesia 65-70% dikuasai oleh pihak asing, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai Negara agraris (Muqawamah 2015). Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa mengembalikan aset bangsa yang telah dikuasai pihak asing. Sebagai contoh, kasus PT Freeport yang sekarang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat luas.

Pada kasus PT Freeport, sebenarnya bukan hanya masalah keuntungan atau bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport, tetapi hal ini sudah menyangkut masalah kedaulatan bangsa Indonesia. Seharusnya Indonesia sebagai Negara yang mempunyai penduduk 250 juta jiwa mampu untuk mengelola aset sumber daya alam bangsa tersebut. Pada kenyataannya, bangsa Indonesia pun memilih mundur dan lebih menginginkan kekayaan alam bangsa dikeruk habis oleh asing, hanya karena pihak PT Freeport yang berasal dari Amerika mengerahkan pasukan militernya untuk menyerang Indonesia pada saat PT Freeport terancam keberadaannya. Apakah kita masih mau berdiam diri ? Apakah kita mau melihat kekayaan alam bangsa Indonesia dikeruk habis oleh bangsa asing ?

Tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Tantangan Indonesia di masa mendatang tidak hanya masalah royalty ataupun bagi hasil, tetapi tantangan bangsa ini ke depan jauh lebih hebat dan berbahaya. Bangsa Indonesia harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjawab tantangan di masa depan. Bangsa Indonesia harus menyiapkan generasi penerus yang mampu untuk mengelola kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak bergantung dengan keberadaan pihak asing. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus menyiapkan kekuatan militer untuk selalu siap siaga menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman pihak asing. Sudah saatnya kita, bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi budak asing di negeri sendiri. Indonesia adalah rumah kita, jangan biarkan rumah kita dirampok, dijarah maupun dieksploitasi pihak luar yang hanya mementingkan keuntungan bagi pihak mereka.

 

Daftar Pustaka

Riyanto B. 2006. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam. Bogor (ID) : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

70 persen aset negara dikuasai asing, Indonesia (tidak) merdeka!. 2015. Muqawamah. www.muqawamah.net/70-persen-aset-negara-dikuasai-asing-indonesia-tidak-merdeka/  [diunduh 2015 Desember 12].