Menyoal Eksploitasi Alam: Pertaruhan Perut Pemerintah dan Nasib Holistik Rakyat

               Sumber gambar: http://balebengong.net           Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Tentu, ini merupakan kebanggaan bagi daerah sebab bisa mandiri/otonom mengurus kekayaan alamnya. Hal ini in se baik adanya. Daerah mendapat tanggung jawab utuh demi kemajuan dan perkembangan prospektif. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menyenangkan pemerintah daerah, tetapi juga rakyatnya sebagai kesatuan stake holder. Kemudian, implementasi nyata ketetapan tersebut tampak dalam adanya industri ekstraktif semacam pertambangan mineral, minyak, gas, dan pengelolahan hutan. Eksploitasi alam bermunculan di berbagai pelosok daerah sebagai konsekuensi logis.

           Tak dapat dimungkiri, kehadiran para investor dengan jargon pembangunan daerah menjadi alasan klise bagi pemulusan ragam eksploitasi termaksud. Namun ironisnya, iming-iming hasil yang menggiurkan menjadikan kesepakatan lebih banyak berlangsung sepihak antara investor dan pemerintah tanpa melibatkan rakyat. Pada lain hal, realitas eksploitasi  di Indonesia seringkali memberikan sinyalemen kebobrokan daripada kemaslahatan bersama. Kontroversi hingga berujung pada konflik menjadi noktah hitam bagi perjalanan bangsa yang notabene menjunjung  prinsip-prinsip demokrasi ini. Salah satu contoh kasus ialah protesnya 10 warga desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan. Sumirnya, mereka dengan tegas menolak kehadiran HPHKm (Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) dan Komashut (Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan) karena tak ada respek dan kontribusi berarti bagi mereka, serta keberadaan peta areal yang kurang jelas (bdk. Laporan Investigasi, WFI Simpul Bogor, November 2002 dlm http://fwi.or.id/publikasi/konflik-antara-masyarakat-sekitar-hutan-masyarakat-adat-dan pengusaha-hph/). Masalah hampir serupa juga tampak dalam industri pertambangan. Masyarakat Serise, Luwuk, dan Lingko Lolok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membuat pengaduan soal pembongkaran lahan dan penggalian yang telah merusak tanah adat mereka, menebarkan debu, dan mengalirkan limbah yang mencemari sumber-sumber air (bdk. Jebadu dkk.,ed., Pertambangan di Flores-Lembata. Berkah atau Kutuk, 2009, hlm. 17-18).

              Pada tataran ini, segala aneka kebijakan pemerintah daerah soal eksploitasi alam patut dipertanyakan kembali. Izinan bagi masuknya perusahaan-perusahaan mesti ditinjau lagi. Jangan sampai kepentingan parsial menjadi tameng terjadinya itu. Politik “kong kali kong” memainkan citranya. Dedengkot korporasi atau perusahaan transnasional menjadi bayang-bayang yang mengendalikan pemimipin lokal. Sungguh ironis dan tragis apabila ini terjadi. Salah satu bukti nyatanya ialah penangkapan mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah, oleh KPK karena menerima suap dari pengusaha Andrew Hidayat terkait izin pertambangan batubara di daerah itu (bdk. Kompas, 11 April 2015, hlm. 1). Dapat terlihat bahwa hegemoni kepentingan perut pemerintah rupanya menganyirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

            Menelisik lebih jauh, praktik-praktik eksploitasi yang terjadi merupakan manifestasi lanjutan dari hegemoni kapitalisme global. Bahwasannya kapitalisme global atau neoliberalisme itu telah menjadikan negara-negara berkembang sebagai lahan empuk peraupan kekayaan bagi negara kapitalis besar, semisal Eropa dan Amerika Serikat. Perekonomian pasar bebas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak asing untuk masuk dan menancapkan kaki keruknya di Indonesia. Rakyat dengan pengetahuan seadanya soal eksplorasi dan eksploitasi “terpaksa” turut serta dalam percaturan  ini. Pemerintah daerah yang juga tidak kritis dan bijaksana tentu mudah saja tergiur oleh tawaran-tawaran semu dari pihak korporasi. Sehingga hasil alam di daerah pun mudah saja dicaplok. Tentang ini, menurut John Medley dalam bukunya Bisnis Besar Menguasai Masyarakat Miskin (2013), kenyataan selama ini, kebanyakan negara berkembang tidak mendapat keuntungan yang berarti dari kehadiran bisnis perusahaan transnasional. Oleh karena itu, abaikan intensi pembangunan demi kesejahteraan daerah, karena itu hanyalah mimpi siang bolong bagi masyarakat. Keuntungan tetap saja bagi para investor dan perusahaan.

            Pada gatranya, pemerintah dituntut untuk memperhatikan beberapa fakultas tinjauan kritis berikut dalam konstelasi eksploitasi alam. Pertama, fakultas relevansi. Apakah usaha eksploitasi itu relevan dengan kondisi daerah dan masyarakat. Maksudnya, jangan sampai kondisi medan tidak memungkinkan terjadinya eksploitasi. Jangan sampai eksploitasi sungguh tidak ramah lingkungan ataupun mengambil hak tanah rakyat (adat), dan hanya membuat masyarakat terganggu sehingga timbulnya konflik. Kedua, fakultas kebergunaan. Ini tentang faedah yang dihasilkan. Apakah itu sungguh-sungguh berguna bagi rakyat, apakah kehadiran para investor dan usahanya memberikan kesejahteraan bagi daerah. Ataukah rakyat hanya menjadi boneka dan tidak menikmati sekelumit pun kekayaan alamnya. Ketiga, fakultas urgensitas. Berguna saja tidak cukup. Dalam konteks ini, apakah sesuatu yang berguna itu urgen atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Jikalau eksploitasi itu tidak terlalu dibutuhkan masyarakat setempat, sebaiknya ditiadakan saja. Ini catatan penting bagi pemerintah, terutama para pemimpin lokal. Memperhatikan ketiga fakultas itu penting supaya daerah tidak menjadi locus empuk korporasi.

        Pemerintah juga mesti ingat bahwa kepentingan perutnya tidaklah sebanding dengan dimensi holistik (keseluruhan) kehidupan masyarakatnya. Fakta menyajikan bahwa banyak masyarakat yang telah menjadi korban amukan eksploitasi yang salah kaprah. Mereka tidak hanya kehilangan materi tetapi juga mempertaruhkan nyawa. Bencana asap, pencaplokan hutan yang tak jelas juntrungnya, kondisi ekonomi masyarakat yang tak pernah berubah, upah kerja yang tak sesuai dengan harapan merupakan beberapa potret serampangnya praktik eksploitasi di negara kita. Belum lagi pertentangan-pertentangan yang meregang nyawa masyarakat akibat adanya upaya tolak eksploitasi. Harus ada perhatian mendalam dan serius atas hal-hal seperti ini. Sebab, menurut Armaidy Armawi dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 20, No.1 (Maret, 2013), perilaku manusia yang hanya mementingkan hasrat dan nafsu konsumtifnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan berdampak pada konflik kepentingan.

            Saya menyadari bahwa realitas eksploitasi di daerah-daerah Indonesia merupakan hal yang tak terbantahkan. Sampai pada titik ini, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sikap kritis dan terbuka dalam melihat realitas yang terjadi. Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan tiga fakultas di atas beserta ketidakberesan-ketidakberesannya, pemerintah mesti tegas mengurusnya. Kebijakan pemimpin seharusnya menjadi pengejahwantahan suara rakyat. Pemimpin dituntut keluar dari zona nyaman menara gading kekuasaannya. Hal adiluhung yang harus diperjuangkan pemerintah adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan urusan perut materialistisnya. Ini tentunya menjadi tantangan nyata dewasa ini, bukan hanya pada diri pemerintah melainkan juga pada diri rakyat itu sendiri. Di sinilah letak pertaruhannya; antara eksploitasi, kekuasaan, perut kekayaan pemerintah, dan hidup holistik rakyat. Akhirnya, saya kira pemerintah daerah juga pemerintah pusat mesti berkaca dan melihat diri lagi. Sebab, yang paling relevan, berguna, dan urgen adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah esensi hidup holistik rakyat.

Sumber gambar: http://balebengong.net