Nenek Asyani, Potret Buram Pengelolaan Hutan

Hutan telah menjadi semacam kututkan sumberdaya alam bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Salah satu korban dari kutukan sumberdaya alam hutan itu adalah Nenek Asyani. Sejak akhir tahun 2014 lalu, nenek 63 tahun itu ditahan karena dituduh mencuri kayu milik PT Perhutani. Nenek renta itu didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

 
Nenek Asyani bukanlah satu-satunya korban kutukan sumberdaya alam kehutanan. Kutukan itu juga memakan korban para petani di Bengkulu. Pada April 2014, Pengadilan Negeri Bintuhan, Bengkulu juga menjatuhan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp.1,5 miliar kepada empat orang masyarakat adat Semende Banding Agung, Bengkulu. Seperti Nenek Asyani, empat orang masyarakat adat Semende itu pun dituduh melakukan perusakan hutan karena menggarap tanah leluhurnya menggunakan UU P3H.

 
Kutukan sumberdaya alam sektor kehutanan pun terus berlanjut. Di Palembang, M Jafar Nur mengalami nasib yang sama dengan Nenek Asyani dan masyarakat adat Banding Agung. Seperti masyarakat adat lainnya, Pak Nur pun menggarap tanah leluhurnya untuk tetap bisa menghidupi keluarganya. Namun, pada Oktober 2014 silam, bencana datang menghampirinya. Pengadilan Negeri Palembang justru menjatuhinya hukuman penjara 2,6 tahun dan denda Rp 50 juta rupiah. Ia dituduh melakukan perambahan hutan di kawasan konservasi.

 
Bukan hanya Pak Nur yang harus dipenjara karena menggarap tanah leluhurnya. Lima orang rekan Pak Nur yang juga petani di Tungkal Ulu mengalami nasib yang sama. Pemerintah menggunakan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam untuk memenjarakan masyarakat adat yang menggarap tanah leluhurnya maupun para petani biasa yang hidup dari bercocok tanam di sana.

 
Berbeda dengan masyarakat sekitar hutan yang menjadi korban dari kutukan sumberdaya alam, para koruptor yang ada di kota-kota justru mendulang uang dari sumberdaya hutan ini. Transaksi koruptif sektor kehutanan terjadi secara masif. Berdasarkan hasil kajian KPK pada 2013, untuk satu izin Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPH/HTI), potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta rupiah sampai 22 miliar rupiah setiap tahun.

 
Besarnya potensi korupsi di sektor kehutanan itu berbanding lurus dengan potensi kerugian negara. Data Transparansi International Indonesia (TII) menyebutkan, potensi kerugian negara akibat carut marut persoalan perizinan dalam bidang kehutanan mencapai Rp 273 Triliun. Padahal potensi kerugian negara akibat perizinan dalam bidang kehutanan pada 2004 yang hanya berjumlah Rp 7 miliar.

 
Kerugian negara di sektor kehutanan itu juga berbanding lurus dengan laju penggundulan hutan di negeri ini. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Sementara data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang sangat tinggi laju penggundulan hutannya. Masing-masing di atas 100 ribu hektare per tahun.

 
Akibat korupsi di sektor kehutanan ini pula laju penggundulan hutan (deforestarasi) di Indonesia terus meningkat. Kebijakan moratorium di sektor kehutanan pun tidak bisa menghalangi laju kerusakan hutan di negeri ini. Kini menempati posisi tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan angka deforestasi Brasil 460.000 hektar.

 
Penelitian terbaru diterbitkan di jurnal Nature Climate Change pada 2014 lalu misalnya justru menyebutkan bahwa setahun setelah moratorium diterbitkan, deforestasi di Indonesia malah meningkat dengan cepat. Antara 2000-2012, Indonesia kehilangan 6,02 hektare hutan setiap tahunnya.

 
Nenek Asyani dan ratusan masyarakat di sekitar hutan yang menjadi korban kutukan sumberdaya alam tentu bukan pelaku perusakan hutan skala besar. Masyarakat sekitar hutan hanya memanfaatkan hasil hutan untuk mencukupi kebutuhannya bukan untuk memuaskan nafsu serakah. Bahkan sebaliknya, masyarakat sekitar hutan yang selama ini sering dikriminalisasi justru seringkali memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

 
Masyarakat sekitar hutan sadar betul bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka sehingga mereka akan bunuh diri jika tidak memanfaatkan sumber kehidupannya secara berkelanjutan. Merekalah yang selama ini justru menjadi penjagga hutan karena mereka telah secara turun temurun menggantungkan hidup dari hasil hutan.

 
Berbeda dengan orang-orang dari kota yang datang ke hutan untuk memuaskan nafsu serakahnya. Mereka melakukan transaksi koruptif untuk menjarah hutan. Para koruptor itu kemudian secara ugal-ugalan menghancurkan hutan. Para koruptor itulah sejatinya para perusak hutan sesungguhnya. Anehnya, orang-orang kota yang menjadi perusak hutan ini jarang tersentuh hukum. Seperti ada tangan-tangan perkasa yang melindungi mereka. Kutukan sumberdaya alam dari sektor kehutanan seperti tidak pernah menjamah kehidupan mereka.

 
Sebuah ketidakadilan yang ditampakan secara nyaris telanjang ketika masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan sekedarnya bahkan secara lestari dan berkelanjutan justru harus mendekam dipenjara. Sementara di sisi lain, para perusak hutan sesungguhnya justru hidup bebas.

 
Ketidakadilan ini harus dihentikan. Peleburan Kementerian Kehutanan sudah dilebur dengan Kementerian Lingkungan Hidup adalah peluang untuk mengakhiri praktik ketidakadilan ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus berani menegakkan hukum secara lebih adil, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.