Paduserasi Kriteria dan Indikator Tata Kelola Hutan

Potret kondisi hutan di Kalimantan Timur akibat eksploitasi oleh TambangSudah sangat sering kita mendengar, terjadi perambahan hutan besar-besaran, korupsi di sektor kehutanan yang kian merajalela, pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang semakin masif, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalah kehutanan yang tidak ada habis pemberitaannya. Semua permasalahan tersebut cepat atau lambat akan menghacurkan sumberdaya hutan yang tersisa.

Hulu dari permasalahan kehutanan yang terjadi terletak pada tata kelola hutan (forest governance) yang buruk. Padahal, tata kelola hutan yang baik merupakan faktor penentu dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka dan transparan, serta menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan.

Beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang menyoroti implementasi dari tata kelola hutan. Bahkan diantaranya sedang dan atau telah membangun indeks tata kelola hutan. Beberapa hal yang banyak disorot dalam upaya perbaikan tata kelola hutan antara lain berhubungan dengan lemahnya kontrol dan sinergisitas pemerintah pusat dan daerah; tidak ditegakkannya aturan dan hukum; kurangnya efektivitas organisasi dan perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan; serta belum adanya standar penilaian performa kinerja yang jelas tentang tata kelola hutan yang baik (good forest governance).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) atas dorongan konstituennya memfasilitasi sebuah diskusi terbatas yang dihadiri pihak-pihak yang sedang dan atau telah meng-inisiasi indeks untuk tata kelola hutan di Indonesia. Tujuannya adalah mendorong terciptanya kebijakan nasional terkait standar tata kelola hutan.

Diskusi tersebut dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2014 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pihak yang hadir diantaranya Jaringan Tata Kelola Hutan (Governance Forest Initiative-GFI), United Nations Development Programme (UNDP), Rainforest Foundation Norway (RFN), Seknas Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak).

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>