Pengelolaan Hutan Adat: Belajar dari Kearifan Lokal Masyarakat Sarolangun

Source: thejambitimes.com

Pengelolaan hutan saat ini banyak mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah sifat antroposentris manusia yang lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam. Penyalahgunaan fungsi kawasan, kerusakan ekosistem, dan bencana alam adalah konsekuensi logis dari perilaku tersebut. Melihat hal itu, pemerintah kemudian mengimplementasikan reformasi kebijakan dalam perubahan paradigma pengelolaan hutan. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan dalam konsep Community Based Forest Management yang memungkinkan masyarakat luas turut serta memanfaatkan sumber daya hutan. Munculnya kebijakan tersebut diiringi dengan terjadinya perubahan situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi.  Hal itu mendorong terjadinya perubahan mendasar pada arah pengelolaan hutan, yaitu pemerintah daerah memiliki peran lebih dalam mengelola sumber daya hutan untuk mengejar percepatan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, hutan semakin memberi arti penting bagi hajat hidup masyarakat. A Down to Earth Special Report (2002) memperkirakan sebanyak 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidupnya dari hutan (Edy, 2008). Ketergantungan itu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya hutan seperti hasil hutan kayu, air, lahan sebagai tempat bercocok tanam, dan lain-lain. Ketergantungan lain juga dapat dilihat dari berbagai bentuk kearifan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan. Masyarakat lokal telah lama menggantungkan hidupnya dari hutan dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdayanya. Di dalam memanfaatkan hutan, masyarakat telah mempunyai rambu-rambu, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik dalam memanfaatkan kayu, pengaturan berburu, dan lain-lain. Pengelolaan berdasarkan kearifan lokal tersebut telah menjadi tradisi turun temurun dan dipraktikan sejak lama. Tidak dapat dimungkiri, pengelolaan hutan yang diterapkan masyarakat adat telah banyak membawa dampak positif bagi kelestarian hutan. Sebabnya adalah adanya ketergantungan terhadap hutan sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian. Hal itu juga relevan mengingat masyarakat sekitar hutan merupakan elemen yang paling merasakan dampak apabila terjadi kerusakan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar hutan agar pengelolaan hutan dapat lestari karena merekalah yang bersinggungan langsung dengan hutan.

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan dapat dijumpai di kawasan hutan daerah hulu Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Beberapa desa di wilayah tersebut telah membuat hutan bagian hulu dengan konsep “Hutan Adat”. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Tahun 2002-2007.

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Sorolangun dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu Rimbo Larangan, Kepala Sauk dan Hukum Adat (Achyar, 2008). Rimbo Larangan (Imbo Larangan ) merupakan gagasan dari pemangku adat sekitar tahun 90-an yang didasarkan pada hasil dari manfaat langsung yang mereka dapatkan dari wilayah hutan, berupa air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Wilayah hutan yang berfungsi memberikan sumber air bersih akhirnya diputuskan sebagai Rimba Larangan yang dilindungi dengan suatu aturan adat. Masyarakat tidak boleh mengganggu keutuhan hutan tersebut guna menjaga dan mempertahankan fungsi-fungsi wilayah hutan secara berkelanjutan.

Kepala Sauk adalah istilah yang digunakan untuk melindungi suatu kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai sumber air untuk kebutuhan pengairan area persawahan. Kepala Sauk umumnya telah ada kepemilikan dan terletak relatif tidak jauh dari hulu area persawahan di pemukiman. Keutuhan dan besarnya kapasitas air yang mengalir dari wilayah hutan di Kepala Sauk akan menentukan peluang perluasan area sawah secara berkesinambungan.

Hutan Adat adalah istilah pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang diatur melalui peraturan lokal yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi fungsi wilayah hutan. Saat ini, pengelolaan hutan adat telah dilakukan pada tiga dari lima desa yang ada di Kabupaten Sorolangun.

Salah satu jalan menuju Kabupaten Sorolangun. Source: jambiekspresnews.com

Pemanfaatan Hutan Adat

Pemanfaatan yang rutin dari hutan adat adalah sumber air yang digunakan untuk mengairi sawah dan penyediaan kebutuhan air bersih. Masyarakat adat membangun saluran dari pipa-pipa dan disalurkan ke seluruh rumah sehingga air bersih rumah tangga tersedia sepanjang tahun. Masyarakat tersebut tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli air seperti penduduk wilayah perkotaan yang harus membayar sekitar Rp 2.000/M3 sampai dengan 7.000/M3. Kearifan masyarakat Sorolangun sebagai masyarakat di wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) dalam menjaga fungsi tata air tidak hanya untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat hilir. Pemanfaatan lain dari hutan adat adalah pemanfaatan kayu untuk keperluan perumahan, sarana umum dan lain-lain. Jumlah kubikasi pohon yang ditebang pertahun telah diatur pada masing-masing desa. Pemanfaatan kayu tidak boleh untuk tujuan komersil.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan adat baru sebatas pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan kayu. Sementara itu, pemanfaatan lain seperti hasil hutan non-kayu belum begitu banyak dilakukan. Aturan adat, menurut tokoh adat setempat, sangat mengikat sehingga jika larangan itu dilanggar maka akan dikenai sanksi. Beberapa aturan tersebut misalnya batas maksimal pengambilan kayu tiap tahun sekitar 50M3 sampai 80 M3. Penduduk desa wajib melaksanakan beberapa kewajiban setelah melakukan pengambilan kayu, yaitu dengan menanam 10 batang bibit untuk setiap batang pohon yang ditebang, membayar biaya administrasi sebesar Rp20.000/M3, membayar bungo kayu sebesar 5% dari harga kayu.

Masyarakat desa juga dilarang membuka lahan, memperjualbelikan lahan, menebang kayu, dan merusak fungsi dari hutan adat. Jika hal itu dilakukan, mereka akan terkena denda adat berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, denda uang setara dengan 0,5 mayam emas 24 karat, kayu dan perlatan akan disita, dan jika masih melakukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Aturan-aturan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan hukum positif yaitu penetapan Peraturan Desa (PERDES) di tiap-tiap desa kawasan hutan adat.

Aturan-aturan tersebut telah menjadi tradisi yang secara ilmiah merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya lahan kritis dalam areal hutan baik secara keilmuan maupu kebijakan pemerintah. Masyarakat adat setempat telah menerapkannya sebelum adanya penelitian tentang keilmuan dan kebijakan pengelolaan hutan. Hal itu ternyata efektif untuk menjaga sumber daya hutan. Kondisi hutan di desa-desa yang menerapkan aturan adat memiliki tingkatan kritis hanya 2,5 persen sampai 6,25 persen dari luasan hutan sebesar 27.700 Ha. Desa tersebut adalah Desa Meribung, Lubuk Bedorong, Napal Melintang . Sedangkan pada desa-desa yang tidak menerapkan aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan luasan lahan kritis mencapai 32% sampai 50% dari luas kawasan hutan. Desa tersebut adalah Desa Berkun dan Mersip  dengan total luasan hutan 4.500 Ha.

Penutup

Kearifan masyarakat adat Sorolangun dalam pengelolaan hutan dalam bentuk Imbo Larangan, Kepala Sauk, dan Hutan Adat secara tidak langsung telah mengadopsi prinsip-prinsip fungsi ekonomi dan kelestarian hutan. Prinsip kelestarian fungsi ekonomi dan sosial hutan merupakan salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan hutan yang lestari. Pengelolaan hutan harus disesuaikan dengan potensi hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Secara tidak langsung, masyarakat Sorolangun telah mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Masyarakat Sorolangun melalui adaptasi dan interaksi dengan lingkungan telah menciptakan nilai, pola pikir, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar mereka. Masyarakat Surulangun membuktikan dengan kiprah mereka mengelola hutan adat dengan hasil terjaganya keseimbangan ekosistem hutan dan memperoleh manfaat dari hutan, kayu, dan pemanfaatan air sesuai dengan potensi alam yang ada dan membuat aturan aturan adat dalam pemanfaatnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bosko, Rafael Edy. 2006. Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya

Alam. ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta

Razak, Abdul. 2009. Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Tesis Program

Studi  Ilmu Kehutanan Konsentrasi Magister Managemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada: Tidak Dipublikasikan

Max J, dkk. 2005. Akses Masyarakat Adat Terhadap Peluang-peluang Pembangunan Kehutanan

di Kabupaten Manokwari. www.cifor.cigar.org.07022008DescBrief8.doc

Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian

Sumberdaya Hutan. Debut Press. Yogyakarta.