Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Bertanggung Jawab

0

Sejak dahulu, kita sudah mendengar semboyan “gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Sepenggal kalimat tersebut adalah ungkapan yang menggambarkan keadaan bumi pertiwi Indonesia. Gemah ripah loh jinawi artinya kekayaan alam yang berlimpah, sementara toto tentrem kerto raharjo berarti keadaan yang tentram. Dari semboyan ini membuktikan bahwa dari dulu Indonesia adalah Negeri dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kita boleh bangga bahwa Indonesia adalah Negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Dari sabang sampai merauke, tersimpan keanekaraman hayati yang begitu berlimpah. Kita selalu bangga bahwa Indonesia dikaruniai tanah yang subur, karena letaknya yang berada di ring of fire sehingga banyak bermunculan gunung api aktif. Hanya saja, lekatnya rasa bangga bukan berarti memiliki rasa cinta dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Kita bangga menceritakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Disitu ada hutan, tanah yang subur, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang maka silakan di eksploitasi. Kita bangga menceritakan itu semua kepada orang-orang yang rakus akan sumber daya alam. Dan kita juga bangga membiarkan mereka mengeksploitasi dan mengeruk hingga habis seluruh sumber daya alam di negeri ini.

Padahal sudah sejak Negeri ini merdeka, konsitusi kita mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Namun fakta sekarang tidak demikian. Setiap tahun angka kemiskinan penduduk negeri ini selalu bertambah. Berita-berita soal korupsi sektor SDA semakin merajalela. Angka laju kerusakan SDA pun melambung tinggi. Dan semakin marak juga konflik sosial yang terjadi. Mungkin masih hangat dibenak kita, kasus salim kancil yang menolak tambang pasir. Seorang petani sekaligus aktivis penolak tambang pasir harus kehilangan nyawa demi membela haknya akan akses terhadap sumber daya alam.

Ini adalah persoalan yang besar. Persoalan terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Banyak referensi menyebutkan tata kelola (governance) yang buruk adalah salah satu penyebabnya.[2] Dimana tata kelola sumber daya alam yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik. Pengelolaan sumber daya alam hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, minim akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan sebuah kegiatan.

Bahkan dari berbagai kajian tata kelola di Indonesia menunjukkan kondisi tata kelola hutan dan lahan berada dalam posisi yang buruk dan berimplikasi pada laju kerusakan hutan. Analisis UNDP (2015) menemukan indeks rata-rata nasional tata kelola hutan adalah 36 dari skala 1-100, jauh dibawah ideal. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar kerusakan hutan salah satunya berhubungan dengan kurangnya transparansi dalam pengeluaran perizinan penggunaan hutan.[3] Lagi-lagi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan SDA masih tidak terkontrol, akibat tidak dilakukan secara terbuka. Padahal dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat mampu melakukan kontrol terhadap pemanfaatan SDA yang akan berkontribusi dalam menekan laju kerusakan SDA.

Sebagaimana tingginya tingkat kerusakan SDA di Indonesia, maka kita sebagai masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara. Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, diperlukan akses informasi yang valid, mutakhir dan lengkap.[4] Jadi sejatinya partisipasi bukan sekadar hak, melainkan juga “kewajiban publik”.[5]

Sudah sejak 5 tahun yang lalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) efektif berlaku. Lahirnya UU ini adalah jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi segala bentuk rencana pemanfaatan dan pengelolaan SDA. Jadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan permohonan informasi sesuai mekanisme yang ada. Karena hingga saat ini pun, belum banyak juga masyarakat yang coba memanfaatkan celah ini. Di tahun 2014 saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan) hanya menerima 62 kali permohonan informasi.[6] Jumlah partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan UU KIP teramat kecil bila kita bayangkan ada jutaan hektare hutan yang harus diawasi.

Sederhananya, semakin sering masyarakat melakukan permohonan, maka akan memaksa penyelenggara negara untuk terus berbenah dalam pelayanan dan pemberian informasi SDA. Sehingga harapannya terjadi akselerasi paradigma pengelolaan informasi SDA dari tertutup menjadi terbuka.

Transparansi informasi merupakan pintu masuk utama bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi, berarti memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga memberi pertimbangan terhadap penyelenggaraan negara. Demikian juga dalam hal pengelolaan SDA khususnya ekosistem hutan. Masyarakat lingkar hutan memerlukan informasi mengenai pembangunan kehutanan di wilayah hidup mereka. Penerbitan sebuah izin pemanfaatan hutan, langsung maupun tidak, akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kesesuaian, rencana kerja, potensi dampak, potensi keuntungan, dan hal lain yang mungkin timbul akibat sebuah kegiatan pengelolaan SDA perlu diketahui.

Hanya dengan informasi yang komprehensif, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sadar dampak secara bebas dan tanpa tekanan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi menjadi awal untuk dapat menjamin keberlanjutan SDA di Indonesia. Harapannya semboyan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo bisa kita maknai kembali.

[1] UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3)

[2] BAPPENAS, Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, 2010. hlm 2

[3] UNDP, 2015. Indeks Tata Kelola Hutan 2014. http://industri.bisnis.com/read/20150522/99/435928/indeks-tata-kelola-hutan-2014-diluncurkan

[4] Alasdair Roberts, Structural Pluralism and the Right to Information (2001)

[5] Ibid

[6] FWI, 2014. Press Briefing: Tata Kelola Kehutanan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>