Pengelolaan Sumberdaya Alam, Daulat Rakyat atau Korporasi?

Untuk kesekian kalinya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi korporasi untuk berinvestasi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk membangkitkan ekonomi negeri ini yang sempat terpuruk karena rupiah yang terus menerus anjlok beberapa waktu yang lalu.

 
Dari sisi korporasi berbagai insentif kebijakan ini tentu sesuatu yang sejak lama ditunggu-tunggu. Kebijakan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk terus mengakumulasi laba. Namun, di sisi lain, bagi masyarakat, jika tidak dikendalikan kebijakan pemerintah yang terlalu ramah terhadap kepentingan korporasi bisa mengikis, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat dan diganti dengan kedaulatan korporasi.

 
Kedaulatan korporasi terjadi bila kebijakan-kebijakan negara dikendalikan oleh korporasi dengan tujuan melayani kepentingannya. Sementara, kepentingan mayoritas rakyat yang membayar pajak diabaikan. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan korporasi?

 
Untuk menjawabnya, marilah kita lihat beberapa fenomena yang terjadi. Baru-baru ini misalnya, meskipun sebagian wilayah Indonesia sedang dilanda kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, pemerintah Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan mempermudah perijinan pelepasan hutan. Sesuai kebijakan deregulasi Presiden Jokowi, ijin pelepasan kawasan hutan yang semula bisa mencapai 2-4 tahun bisa dipersingkat menjadi 12-15 hari. Padahal hutan bukan saja berfungsi ekonomi, namun juga ekologi. Hutan di Indonesia juga bukan ruang hampa yang tidak berpenghuni. Di Indonesia, sebagaian masyarakat adat telah turun temurun tinggal di dalam hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

 
Sebuah penelitian Rights and Resources Initiative yang berjudul “Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies” mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 ha lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.

 
Melihat fakta tersebut di atas, lantas bagaimana kajian tentang tumpang tindih ini bisa dikaji dan diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan? Bagaimana pula kajian dampak lingkungan hidup dapat dilakukan secara menyeluruh dan dalam bila perijinannya dipatok harus selesai dalam waktu maksimal 15 hari? Dari sini jelas terlihat bahwa kepentingan mayoritas warga negara telah dikalahkan untuk melayani kepentingan segelintir korporasi di sektor industri ekstraktif, terutama yang beroperasi di kawasan hutan.

 
Sebelumnya, pada bulan April, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pihak terkait diperbolehkan mengerjakan konstruksi sambil ijin diproses.

 
Bukan hanya sampai disitu kemudahan yang akan diberikan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun di kawasan hutan. Untuk proyek infrastruktur di kawasan hutan KLHK tidak mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), cukup upaya kelola/pantau lingkungan (UKL/UPL). Sekali lagi dalam hal ini kepentingan rakyat diabaikan atas nama pembangunan.

 
Kepentingan ekonomi nampaknya menjadi panglima di era Jokowi kali ini. Bahkan dalam sebuah jumpa pers, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa “pertimbangan ekonomi” membuat pemerintah belum ingin mengumumkan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan. Padahal, kepentingan ekonomi yang dijadikan panglima oleh pemerintah bisa jadi adalah kepentingan korporasi besar.

 
Indikasi bahwa kepentingan ekonomi yang dijadikan panglima dari pembangunan di era Presiden Jokowi adalah kepentingan korporasi besar semakin nampak dari pernyataan petinggi di negeri ini. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, di hadapan para pengusaha di Jakarta, mengirimkan pesan, ”Ada yang buat gaduh, saya libas kayak di Papua”. Pesan itu diucapkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam merangka memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor.

 
Bahkan saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan juga pernah menebar pesan ancaman dalam rangka melindungi industri sawit. Luhut pernah mengatakan bahwa sawit harus diproteksi pemerintah, sehingga apabila ada lembaga atau kementerian, bahkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menghambat perkembangan industri sawit nasional, mendingan dibuldoser saja.

 
Rasa aman adalah bagian dari hak azasi manusia yang harus dilindungi negara. Namun kali ini untuk alasan kepentingan ekonomi, hak itu diusik. Negara lebih memilih melindungi kepentingan korporasi dalam memaksimalkan laba daripada kepentingan ratusan juta warga negara. Paradigma ini selalu melekat begitu pemerintah menjadikan kepentingan ekonomi sebagai panglima.

 
Dan daulat rakyat yang mulai terkikis oleh daulat korporasi itu semakin nampak ketika Presiden Jokowi dengan tanpa beban menyatakan keinginan Indonesia bergabung dalam perjanjian dagang Trans Pasific Partnership (TPP) di hadapan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Di banyak negara perjanjian dagang TPP ini ditentang oleh warga negara karena dinilai akan menjadi pintu masuk bagi korporasi untuk mengkudeta negara.

 
Proses dari perjanjian TPP sendiri sangat tertutup, jauh dari demokratis. Rakyat yang berpotensi terkena dampak dari perjanjian ini seakan tidak memiliki pilihan selain menerima apa yang diputuskan. Jika nanti Indonesia benar-benar mengikuti perjanjian dagang TPP ini maka di saat itulah kedaulatan rakyat di negeri ini telah berubah menjadi kedaulatan korporasi. Tidak ada lagi warga negara, yang tersisa adalah konsumen yang harus tunduk pada kepentingan korporasi. Mengerikan, namun itulah kenyataannya.