Penghapusan Hutan Produksi: Tantangan Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia

peta kawasan hutan

Carut marutnya tata kelola hutan di Indonesia tidak lepas dari keterlanjuran kesalahan tata kelola yang terus dibiarkan hingga kini. Sadar ataupun tidak, keterlanjuran tersebut telah menyebabkan hak-hak warga negara terabaikan dan terjadinya kerusakan hutan yang cukup masif.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (2014) menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2014, telah terjadi 1.520 konflik agraria dan 977.103 keluarga menghadapi ketidakadilan agraria di Indonesia yang sebagian besar terjadi di kawasan hutan. Setidaknya tercatat juga bahwa Komnas HAM pada tahun 2012 telah menerima aduan sebanyak 1.213 kasus pengambilalihan tanah adat di kawasan hutan yang tidak jarang disertai tindakan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan hingga penganiayaan.

Disisi lain hasil analisis Forest Watch Indonesia (2013) menunjukkan bahwa angka deforestasi di Indonesia periode 2009-2013 mencapai sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam mencapai 1,13 juta hektar per tahun. Beberapa catatan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa ada ketidaktepatan dalam tata kelola hutan di Indonesia yang perlu ditelisik dan diperbaiki sehingga tidak terus menerus menjadi sebuah keterlanjuran.

Acuan tata kelola hutan di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Setelah beberapa kali digugat, nampaknya ada 1 hal lagi yang perlu untuk digugat dalam UU Kehutanan karena bisa jadi 1 hal ini adalah sumber dari kecarutmarutan tata kelola di Indonesia. Kita pasti mengenal Hutan Produksi. Itulah satu hal yang perlu dihapuskan dalam undang-undang kehutanan karena telah menjadi “monster” dalam tata kelola hutan di Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu digugat tentang keberadaan hutan produksi. Pertama, hutan produksi yang dalam pasal 1 ayat 7 UU Kehutanan diartikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, merupakan wujud inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam. Definisi tersebut menggambarkan bahwa suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu yaitu memproduksi hasil hutan.

Keberadaan hutan produksi jelas telah membatasi produksi barang lain yang bisa jadi lebih penting dan memakmurkan rakyat. Wilayah yang seharusnya dapat digunakan untuk penggunaan yang paling sesuai untuk mewujudkan kemakmuran menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah letak inefisiensinya, wilayah yang seharusnya dapat untuk memproduksi komoditas yang paling memakmurkan menjadi terhambat karena telah ditetapkan untuk satu jenis penggunaan saja yaitu produksi hasil hutan.

Jika ditinjau dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa penguasaan Negara atas sumberdaya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip efisiensi, maka sudah jelas bahwa hutan produksi adalah suatu hal yang inkonstitusional.

Kedua, bahwa telah terjadi dualisme penguasaan tanah di Indonesia yaitu oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BPN mengurus tanah yang berada diluar wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sedangkan KLHK mengurus wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan (Bachriadi D, dkk 2005). Dualisme tersebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam pengurusan tanah di Indonesia yang berujung pada hilangnya hak-hak warga negara.

Dualisme penguasaan tanah tersebut salah satunya disebabkan oleh keterlanjuran dalam proses penetapan kawasan hutan yang “ngawur” dan ditetapkannya hutan produksi. Penetapan kawasan hutan sesuai pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 ayat 2 UU Kehutanan, seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU Kehutanan disebutkan pada pasal 1 ayat 14 bahwa yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat dan bukan menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat 1, BPN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada Pasal 2, disebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Maka jelas bahwa yang berwenang melakukan penetapan kawasan hutan adalah BPN sebagai pemerintah bukan menteri KLHK, sehingga penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh menteri adalah tidak berdasar.

Penguasaan tanah yang menggurita oleh KLHK tidak lain disebabkan karena adanya hutan produksi. “Pengistimewaan” produksi hasil hutan dengan menyediakan kawasan khusus produksi yang ditetapkan ternyata justru menimbulkan penguasa baru yang semena-mena. Dari total luas kawasan hutan, hutan produksi memiliki porsi 57,4% atau seluas 75 juta hektar (P.49/Menhut-II/2011). Sederhananya kriteria penentuan strukturisasi hutan berdasarkan fungsi membuat tidak sedikit tanah dan hak warga negara ikut terklaim kehutanan dan masuk ke dalam luasan 75 juta hektar tersebut.

Luasnya wewenang atas hutan produksi dan dalih hanya fokus pada hutan dan ekosistemnya telah membuat kesewenang-wenangan terjadi pada warga negara di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan hutan produksi ini harus dihapuskan sehingga wewenang atas wilayah tersebut kembali kepada BPN kemudian dapat diperuntukkan kepada yang berhak dan dipergunakan untuk produksi komoditas yang lebih memakmurkan. Maka sudah seharusnya kawasan berdasar fungsi hanya terbagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tidak sedikit laporan yang menunjukkan bahwa masyarakat terintimidasi, mengalami kekerasan dan terusir dari tempat tinggal karena daerahnya dianggap masuk kedalam hutan produksi dan akan diusahakan oleh BUMN ataupun perusahaan skala besar. Fenomena tersebut tidak sedikit yang akhirnya berdampak pada konflik dan perusakan hutan secara masif. Hal yang demikian jelas telah melanggar UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dan 4 mengenai hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal serta hak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Ketakutan rusaknya hutan akibat dihapusnya hutan produksi akan tidak beralasan jika kita melihat fenomena berkembangnya beberapa komoditas perkebunan yang justru tidak memiliki kawasan khusus yang ditetapkan untuk kegiatan produksinya. Seperti yang diungkap Soedomo (2013), bahwa kenyataan dunia pertanian dan kehutanan sangat berlawanan. Adanya hutan produksi telah menjadikan produksi hasil hutan sangat kaku dan didominasi oleh pemerintah sehingga keterlibatan rakyat kecil sangat rendah dibanding usaha perkebunan yang lebih fleksibel, hasilnya luas usaha perkebunan terus meningkat dan sebagian besar adalah milik rakyat, sedangkan usaha kehutanan terus lesu baik skala swasta besar maupun skala rakyat.

Komoditas yang dipilih untuk diproduksi adalah kompetisi. Komoditas yang apabila diproduksi dapat memberikan keuntungan tinggi dan efisien maka akan cenderung dipilih untuk diusahakan. Hutan juga demikian, akan menjadi pilihan untuk diproduksi apabila yang memproduksi merasa efisien dan dapat memberikan untung besar dengan mengusahakannya. Disitulah letak tantangan selanjutnya, bagaimana membuat usaha kehutanan menjadi lebih efisien dan menguntungkan dibanding usaha komoditas lain.

Sumber Pustaka

Bachriadi D, Bachrioktora Y, Safitri H. 2005. Ketika Penyelenggaraan Pemerintah Menyimpang Mal Administrasi di Bidang Pertanahan. Yogyakarta (ID): Lapera Pustaka Utama dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.

KOMNAS HAM. 2014. Media Komunikasi dan Informasi KOMNAS HAM Edisi II/Tahun XII/2014 Hal:3. Jakarta (ID): KOMNAS HAM

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2014. Catatan Akhir Tahun 2014 Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-Jk Pada 2015. Jakarta (ID): KPA

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Purba CPP., dkk. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Bogor (ID): Forest Watch Indonesia

Soedomo S. 2013. Scientific Forestry. Di dalam: Kartodihardjo H. Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang