Perkebunan Kelapa Sawit?! Peraturan dan Konfliknya.

Picture1

Isu sawit menjadi isu yang ramai dibicarakan antara perusakan sumber daya alam selain ilegal logging dan tambang. Perkebunan kelapa sawit skala besar menjadi salah satu tertuduh, terdakwa dan tersangka dalam bencana asap yang baru saja dilewati, perusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM . Namun kelapa sawit juga menjadi penggerak utama pengembangan agribisnis, penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan salah satu penyumbang devisa negara yang besar selain sektor migas.


Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber konflik ketika ekspansinya begitu besar di Indonesia, dalam 14 tahun terakhir dari tahun 2000 hingga tahun 2014 meningkat pesat dari luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 4,16 juta hektar menjadi 10,9 juta hektar. Ekspansi besar inilah yang menjadi sumber konflik ketika pembangunannya tidak menghargai hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal di sekitar pembangunan kebun kelapa sawit dengan merampas tanah masyarakat, menggerogoti kawasan hutan yang menghilangkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Apakah tidak ada perlindungan dari pemerintah Indonesia terhadap dampak-dampak buruk dari ekspansi besar pembangunan perkebunan kelapa sawit? Pemerintah Indonesia memiliki legalitas-legalitas yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari Undang-undang Agraria No. 5 tahun 1960, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri, dll. Sejak bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia meluncurkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yaitu suatu pedoman yang wajib dilakukan bagi perkebunan kelapa sawit skala besar yang ada di Indonesia untuk membangun usahanya secara berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial. Namun semua peraturan tersebut seolah-olah hanya sedikit memiliki daya untuk mencegah timbulnya konflik dalam praktek perkebunan kelapa sawit.

Sumber awal konflik dalam perkebunan kelapa sawit sudah terjadi sejak pemberian izin lokasi hingga hak guna usaha (HGU) kepada investor (perusahaan) oleh pemerintah tanpa melihat dan mendengar aspirasi dari masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang ada di lokasi atau sekitar lokasi pemberian izin hingga HGU. Pemerintah memandang ketika tidak terbit sertifikat atau bukti kepemilikan tanah laindi suatu wilayah yang tidak teregistrasi maka tanah tersebut milik negara sehingga negara berhak menerbitkan izin diatasnya sedangkan kebiasaan di masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal di Indonesia tidak banyak yang meregistrasikan tanahnya kepada negara. Negara menguasai tanah di wilayahnya karena negara adalah organisasi dari seluruh rakyat (bangsa) yang ada di dalamnya, walau sebenarnya arti menguasai disini bukan berarti memiliki. Negara hanyalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai dan juga mengatur hubungan-hubungan dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan angkasa yang ada di wilayahnya. Pengertian inilah yang dipegang investor ketika mendapatkan izin lokasi dan kemudian HGU mereka berhak menguasai (dalam artian sempit yang berarti memiliki dan memiliki hak untuk mengusahakan dengan cara apapun). Dari sudut pandang masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal, mereka memandang secara historis bahwa tanah yang diterbitkan izin yang kemudian menjadi HGU merupakan tanah yang nyata-nyata secara fisik mereka usahakan dan secara historis adat merupakan wilayah kekuasaan dan milik masyarakat. Pemahaman berbeda inilah yang menimbulkan konflik antara pemahaman secara administrasi negara melawan pemahaman historis masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Menjadi rahasia umum juga bahwa investor tidak murah dalam mengurus izin-izin usahanya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hal ini menjadi cukup memberatkan investor karena biaya perizinan yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundangan atau peraturan turunannya. Belum melakukan usaha sudah mengeluarkan modal yang besar yang menyebabkan kepastian investasi mereka aman harus didapatkan agar tidak merugi dan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal menjadi penonton dan yang dikorbankan.

Diakui bahwa kelapa sawit menyumbang devisa yang besar kepada negara dan menyerap tenaga kerja banyak, namun siapa yang sebenarnya diuntungkan dan sejahtera masih terjadi ketimpangan dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia secara jelas tertulis bahwa investasi ini bertujuan untuk mensejahterakan hajat hidup orang banyak, namun siapa? Hal inilah yang juga menjadi sumber konflik. Versi investor, mereka sudah mensejahterakan dengan menyumbang pajak, memperkerjakan masyarakat. Versi masyarakat adat/lokal hidup mereka tidak sejahtera. Anehnya sebenarnya ada peraturan dalam Permentan 98 tahun 2013 pasal 14 menyebutkan bahwa “Perusahan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam asal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15”, dalam prakteknya pasal ini tidak pernah dibahas dan bagaimana bisa dipraktekan. Ketika secara visi dan misi investor ingin mensejahterakan kenapa kesejahteraan itu masih bersifat populis dan hanya segelintir saja yang menikmati. Pola paling kurang 20% masyarakat dari luas IUP-B atau IUP selalu dipraktekan oleh pihak investor menjadi nilai yang tidak bisa ditawar karena 20% dari luas IUP-B atau IUP menjadi nilai maksimal pembangunan kebun kemitraan (kebun plasma masyarakat). Masyarakat pun tidak diberi celah untuk menegosiasikan pola tersebut dan pemerintah sama sekali tidak memiliki peran untuk memfasilitasi adanya negosiasi berimbang antara investor dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.

Pola kemitraan manajemen satu atap antara perusahaan dengan masyarakat sangat memanjakan masyarakat yang menjadi anggota kebun kemitraan. Dari sudut pandang investor, investor ragu jika kebun dikelola oleh masyarakat maka buah kelapa sawit yang dihasilkan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan standar buah untuk pabrik. Dari sudut pandang masyarakat pola kemitraan manajemen satu atap menimbulkan kecurigaan bahwa investor tidak transparan dalam pengelolaan kebun masyarakat. Sebagian besar pola kemitraan yang ada saat ini sangat memanjakan petani yang hanya duduk tanpa merawat kebunnya dan mendapatkan uang, bahkan bisa dibilang masyarakat yang tergabung dalam anggota koperasi kebun kemitraan bukanlah petani kelapa sawit melainkan penikmat hasil dari konsekuensi mereka menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk dibangun perkebunan. Investor dan masyarakat lupa bahwa mereka saling bermitra yang berada dalam posisi yang sejajar untuk bekerjasama yang bisa saling mengawasi dan mengevaluasi.

Peraturan sudah ada, bahan pembelajaran dari berbagai konflik sudah muncul, ditambah di tingkat internasional muncul Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2004 yang mengarahkan anggotanya untuk dapat berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan yang memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan dan sosial ekonomi jangka panjang dalam praktek pembangunannya dan cukup tegas jika anggotanya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam RSPO maka produk kelapa sawitnya tidak akan dibeli oleh pasar internasional.

Jadi mari pecahkan konflik-konflik yang muncul ini ke arah penyelesaian yang mensejahterakan dengan mengawinkan peraturan pemerintah, internasional dan jangan lupakan masyarakat adat/lokal untuk memberikan pendapat dari sudut pandangnya dan merasakan kesejahteraan dari investasi yang berada di wilayahnya. Jangan lupakan pengawasan, evaluasi, refleksi dan edukasinya terkait peraturan-peraturan yang ada sehingga dalam penyelesaiannya konflik dapat menjadi instrumental dalam membentuk penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial.