QUO VADIS SUMBER DAYA ALAM DAN PENDUDUK LOKAL TANGERANG

QUO VADIS SUMBER DAYA ALAM DAN PENDUDUK LOKAL TANGERANG

Oleh Gurgur Manurung

Dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tiap hari mendengar kata pembangunan. Persepsi orang terhadap pembangunan berbeda-beda berdasarkan latar belakang pengetahuannya. Orang Desa di Tangerang acapkali mengartikulasikan pembangunan secara fisik. Orang Desa mengatakan pembangunan itu adalah membangun infrastruktur, berdirinya rumah-rumah dan penghuninya makin ramai. Ketika penghuni desanya makin ramai, maka mereka dengan bangga mengatakan kampung kami sudah kota. Walaupun, tanah nenek moyang mereka telah berpindah menjadi milik orang lain.

Kalau kita berjalan-jalan menyusuri desa-desa di Tangerang, masyarakat Desa itu akan mengatakan” di sini tanah masih murah, di samping ini tanah milik PT (Perseroan Terbatas). Dari semua tingkatan masyarakat mulai dari pekerja asisten rumah tangga hingga lurah ada yang menawarkan tanah di kampungnya. Mereka berpikir akan dapat komisi jika mereka berhasil jual tanah tanpa berpikir apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Ada lurah kaya raya karena agen tanah. Sejatinya, lurah melindungi masyarakatnya dari ancaman penggusuran mereka. Lurah sejatinya membimbing masyarakat memberikan informasi soal dampak kehadiran pembangunan yang kian ganas. Di Tangerang, setelah lurah banyak yang jadi anggota dewan karena banyak modal. Mantan lurah seolah tak ada habisnya uang yang dimilikinya. Faktanya, masyarakat yang dipimpinnya banyak tergusur tanpa memperoleh keadilan.

Dalam tulisan ini, hal yang hendak dibahas adalah bagaimana dampak pembangunan fisik terhadap tergusurnya masyarakat lokal. Pembangunan menjadi “penjajah” baru bagi penduduk lokal tanpa disadari. Kehadiran pengembang perumahan telah “mengusir” penduduk lokal. Penduduk lokal dengan mudah menjual tanahnya dengan harapan ada selisih harga penjualan tanah di tempat tinggal dengan membeli lahan baru sebagai tempat tinggal yang baru.

Selisih uang itu digunakan untuk membeli kendaraan baru, kegiatan ibadah, menikah lagi, membuka usaha baru dan lain sebagainya. Dengan kata lain gaya hidup mereka berubah di tempat yang baru. Mereka memiliki kendaraan baru seperti mobil, sepeda motor tanpa mengetahui bagaimana merawat kendaraan, akibatnya cepat rusak. Mereka yang umumnya latar belakang petani juga bangkrut karena tidak paham bagaimana ilmu manajemen usaha. Akibatnya, rakyat kebingungan karena tidak tahu lagi apa yang hendak dilakukan karena dana selisih penjualan tanah telah lenyap, sementara tanggungan anak tidak dapat dihindari. Akibatnya, keluarga mereka kacau balau. Masa depan anak-anak mereka terancam karena banyak yang putus sekolah. Itulah yang terjadi di wilayah Tangerang. Di beberapa tempat yang saya amati yaitu rakyat yang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena kehadiran perumahan setelah 15 tahun kemudian menunjukkan kehidupan yang merana. Anak-anak mereka yang laki-laki hidup menjadi tukang gali kuburan, satpam, buruh pabrik, buruh lepas dan lain sebagainya. Sementara perempuan bekerja menjadi buruh pabrik, buruh lepas, bekerja di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bekerja di panti pijat tradisional yang telah menjadi pengetahuan umum ada yang melakukan transaksi seksual. Dengan kata lain kehidupan rakyat yang pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa pembinaan keterampilan menjadi kehidupan yang lebih sulit dibandingkan di tempat mereka yang dulu. Sementara penduduk yang lanjut usia yang dulunya petani kini merana karena hanya mengandalkan penghasilan anak-anak mereka.

Di tempat semula mereka umumnya bertani dan beternak. Mereka hidup dari hasil panen sawah, darat dan ternak. Mereka hidup berkecukupan. Mereka mendapat penghasilan secara kontinu. Tetapi di tempat baru mereka hanya mengandalkan selisih penjualan tanah dengan pembelian tempat baru dan membangun rumah. Mereka tidak memiliki keterampilan di tempat yang baru yang lahan pertaniannya tidak ada.

Fakta-fakta yang dijabarkan ini memunculkan pertanyaan bagaimana kita, terutama pemerintah memaknai pembangunan berkelanjutan (sustainable development)?. Sedihnya, pasca penggusuran/”penjajahan” penduduk lokal muncul gagasan “green city”. Penduduk lokal tak sedikitpun melakukan perlawanan. Mereka tergusur dengan legitimasi pemerintah lewat izin. Inilah fakta pembangunan berkelanjutan versi Indonesia.

Membangun Banten Berprestasi

Bagaimana seharusnya membangun Banten agar berprestasi?. Berpretasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak-anak Banten harus sekolah dengan baik. Pernikahan dini harus dihindari dengan cara lama mengenyam pendidikan. Pendidikan harus menjawab persoalan masyarakat ini. Pendidikan di sekolah harus menyenangkan dan tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak memiliki uang. Orang tua tidak boleh menjual tanah warisan nenek moyang kecuali untuk sekolah anak. Adik-adik saya, anak-anak Banten yang pernah putus sekolah dan kini ada yang kuliah di Universitas karena mendapat beasiswa selalu saya katakan agar kelak setelah sarjana mereka memberangkatkan orang tuanya naik haji. Mereka membahagiakan orang tuanya karena keberhasilan pendidikan mereka. Mereka kelak menerapkan ilmu pengetahuan mereka untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain semua komponen yang peduli banten sejatinya menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Banten.

Bagaimana pula menghindari pembangunan yang sifatnya “menjajah” penduduk lokal?. Titik pertama pemahaman kita adalah bahwa mereka adalah tuan. Mungkin mereka tertinggal dari segi teknologi, tetapi mereka (penduduk lokal) harus tetap menjadi tuan di kampungnya sendiri. Kalaupun harus pindah karena dalam keadaan terpaksa maka sebelum pindah maka harus jelas apa yang harus dikerjakan (“profesi”) mereka di tempat yang baru. Dengan kata lain mereka harus mendapat pelatihan untuk dapat bertahan hidup atau dapat berkarya di tempat yang baru. Proteksi pemerintah harus kuat kepada penduduk lokal. Pemerintah tidak “dekat” dengan pengembang. Sebab, “kedekatan” pemerintah dengan pelaku bisnis sangat membahayakan penduduk lokal.

Tulisan ini bukan untuk dikotomi rakyat lokal dan tidak. Tetapi renungan untuk semua elemen masyarakat agar memegang prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Jika ada pembangunan harus berdasarkan keberlanjutan semua pihak. Bukan mengorbankan pihak lain dengan “ilmu” bisnis yang acapkali merugikan pihak lain. Paradigma pembangunan ekonomi kita tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi membangun untuk keadilan yang menghasilkan kesejahteraan seluruh umat. Mulai saat ini, harus disepakati sebelum ada penggusuran harus jelas apa kegiatan baru yang digusur. Itu mutlak tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali pembangunan.