Revitalisasi Hutan Kota Malabar: Ekonomi atau Ekologi?

hutan-malbar-malang_20150818_193151

Proses pembangunannya minim pengerasan dan tak ada penebangan pohon. Sehingga proses revitalisasi yang menghabiskan anggaran Rp 2.5 miliar dari tanggungjawab sosial perusahaan akan bermanfaat bagi publik. Hutan Malabar menjadi bersih dan layak untuk kegiatan publik.”

Begitulah pernyataan walikota Malang sebagai tanggapan atas protes aktivis terhadap rencana revitalisasi hutan kota Malabar yang dikutip dari tempo.co.id. Walikota merasa bahwa revitalisasi akan memberi manfaat yang sangat banyak terhadap kota malang. Mulai dari manfaat secara ekonomi dimana pemkot akan mendapat penghasilan dari iklan, lalu ada perputaran ekonomi yang baik disekitar lingkungan hutan kota Malabar, dan revitalisasinya pun merupakan dana CSR (corporate social responsibility) dari PT Otsuka.

Hutan kota merupakan suatu lanskap atau bentang alam yang sangat baik bagi lingkungan fisik perkotaan. Secara prinsip hutan kota mempunyai banyak manfaat penting dimulai dari penyediaan udara bersih, sebagai ruang terbuka hijau, sebagai drainase, dan tempat hidup beberapa satwa liar. Namun demikan, Menurut Daryadi et.al. (2002), sejalan dengan berjalannya waktu, lanskap secara terus menerus berubah. Perubahan ini merupakan bagian dari proses evolusi. Perubahan atau degradasi lanskap bisa lebih cepat terjadi karena aktivitas manusia yang menjadikan perubahan amat berbeda bila dibandingkan dengan perubahan pada lanskap karena gangguan alam.

Lalu apakah master plan revitalisasi hutan kota Malabar merupakan suatu indikasi adanya degradasi lanskap tadi? Jika dilihat dari master plan revitalisasi hutan kota Malabar, ada beberapa desain yang dirasa tidak sesuai dengan konsep hutan kota. Seperti pembangunan amphitheater, jogging track dan kolam modern. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang akan mengundang lebih banyak manusia ke dalam hutan. Segi kebersihan dan keindahan hutanakan terganggu bahkan cenderung mengganggu satwa yang ada. Dan disini lah inisiasi degradasi hutan akan berlangsung. Manusia.

Pasca revitalisasi hutan kota Malabar nanti, kemungkinan besar akan meningkatkan kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut akan memberi peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, akan banyak bermunculan warung-warung di sekitar hutan. Walau pun saat ini keberadaan warung tersebut sudah eksis, namun peningkatannya tidak bisa diantisipasi. Alhasil, kebersihan dan keindahan hutan akan direduksi.

Saat ini pemkot sedang melakukan sebuah redesain master plan revitalisasi hutan kota Malabar. Jika memang tujuan revitalisasi adalah mengembalikan dan meningkatkan fungsi hutan kota, revitalisasi harus condong kepada dampak ekologis hutan. Hutan kota Malabar sangat dekat dengan keberadaan aktivitas manusia, seperti perumahan dan warung. Revitalisasi seharusnya berfokus terhadap pengurangan aktivitas manusia, bukan malah penambahan fasilitas yang mengundang lebih banyak orang untuk beraktivitas di dalam hutan. Hal ini cenderung menjadikan hutan Malabar sebagai bentuk baru: Taman Malabar.

Hutan kota merupakan bentuk persekutuan vegetasi pohon yang mampu menciptakan iklim mikro dan lokasinya di perkotaan atau dekat kota. Hutan di perkotaan ini tidak memungkinkan berada dalam areal yang luas. Bentuknya juga tidak harus dalam bentuk blok, akan tetapi hutan kota dapat dibangun pada berbagai penggunaan lahan. Oleh karena itu diperlukan kriteria untuk menetapkan bentuk dan luasan hutan kota. Kriteria penting yang dapat dipergunakan adalah kriteria lingkungan. Hal ini berkaitan dengan manfaat penting hutan kota berupa manfaat lingkungan yang terdiri atas konservasi mikroklimat, keindahan, serta konservasi flora dan kehidupan liar (Fandeli, 2004).

Dalam paparan tersebut, hutan kota diharapkan bisa menjadi sebuah simbol hutan alami yang berada dalam lingkungan fisik perkotaan. Hutan kota diharapkan memberi sebuah iklim mikro yang baik dan mendukung berbagai makhluk hidup. Desain hutan kota yang sejatinya adalah representasi dari hutan alami itu sendiri. Jika revitalisasi hutan kota Malabar tadi tidak mengacu pada hakikat tersebut maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan banyak gangguan secara fisik bagi perkotaan.

Kecenderungan pengembangan ekonomi hutan kota Malabar terlihat jelas dari master plan revitalisasi: peningkatan aktivitas manusia dalam hutan. Jika pemerintah masih mementingkan aspek ekonomi masyarakat sekitar hutan kota Malabar sebagai acuan dalam revitalisasi, maka langkah nyata yang bisa dilakukan adalah kajian valuasi ekonomi. Kajian ini bisa jadi menjaga keutuhan hutan kota tetapi masih bisa memberi dampak ekonomi positif.

Menurut Thampapillai dalam Sanim (1997) tujuan utama dari valuasi ekonomi barang-barang dan jasa lingkungan (environmental goods dan services) adalah untuk dapat menempatkan lingkungan sebagai komponen integral dari setiap sistem ekonomi. Dengan demikian valuasi lingkungan harus merupakan suatu bagian integral dan prioritas sektoral dalam mendeterminasi keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Implikasinya, diharapkan hutan kota Malabar masih bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi tetap menjaga hutan terhindar dari degaradasi.

Pemkot harus mampu menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi dari hutan kota Malabar, tidak bisa hanya condong ke aspek ekonominya saja. Jasa lingkungan dari manusia terhadap hutan harus terlihat nyata, hutan akan menjadi penyangga bagi fisik perkotaan, demikian juga hutan kota akan menjadi daya tarik bagi manusia. Peningkatan aktivitas manusia memang akan sulit dihindari, degradasi hutan nantinya akan terlihat nyata. Redesain yang berjalan saat ini harus mengacu pada formulasi dari valuasi ekonomi yang ramah lingkungan.

Jika aspek ekologi kurang dipertimbangkan dan cenderung pada daya serap ekonomi saja, maka bisa dikatakan ini adalah sebuah renovasi. Perubahan drastis dari hutan kota menjadi taman. Akan banyak dampak negatif yang timbul jika redesain tidak mendukung keutuhan hutan kota. Maka, dalam proses redesain pemkot harus punya langkah antisipatif dan mendukung aspek ekologi hutan kota.

 

Referensi

Daryadi, L., Q.A.B. Priarso, T.S. Rostian dan E. Wahyuningsih. 2002. Konservasi Lanskap. Alam, Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit: Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia/Indonesian Zoological Parks Association.

Fandeli, C. 2004. Perhutanan Kota. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.

Sanim, B. 1997. Metode Valuasi Sumberdaya Dan Jasa-Jasa Lingkungan. Makalah Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, 25 November 1996 – 9 Januari 1997. PKSPL. IPB Bogor.

Tempo.co. 2015. Aktivis Lingkungan Malang Tolak Revitalisasi Hutan Malabar. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/21/206693764/aktivis-lingkungan-malang-tolak-revitalisasi-hutan-malabar. (Diakses pada: 12-9-2015 pukul 16.40)