Sasi Laut: Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Maluku Tengah

Pemandangan laut di Negeri Haruku, Maluku Tengah

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam mengelola hasil lautnya dengan optimal. Hal ini direalisasikan dengan memasukan penguatan jati diri sebagai Negara Maritim sebagai salah satu agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengamankan sumber daya alam, utamanya perikanan dan kelautan. Hal ini diperlukan karena sektor kelautan berkontribusi sebesar Rp 11,2 triliun terhadap kerugian negara. Di sisi lain, kawasan pesisir dan lautan Indonesia berpotensi untuk mampu mengurangi 25% emisi karbon global. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan diperlukan sehingga potensi yang dimiliki mampu dimaksimalkan dan berkontribusi positif terhadap penerimaan negara. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada COP 21 menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan aktor penting yang harus dilibatkan dalam upaya penurunan emisi di Indonesia. Hal tersebut menandakan partisipasi masyarakat adat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Peran masyarakat adat juga diperkuat dengan Pasal 103 (b) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2004.

Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten yang kaya terhadap sumber daya kelautan. Hal ini terlihat dari produksi perikanan lautnya yang mengalami peningkatan sebesar 30,19% pada tahun 2014. Untuk menjaga kekayaan lautnya, Maluku Tengah mempunyai hukum adat Sasi Laut. Sasi Laut merupakan larangan untuk menangkap ikan pada wilayah dan waktu tertentu. Selain itu, Sasi Laut juga mengatur penggunaan alat tangkap dan kebiasaan dalam menangkap ikan. Salah satu contohnya, Sasi Laut melarang masyarakat untuk menangkap ikan yang berada dalam wilayah Sasi dengan jenis alat apapun, terkecuali dengan menggunakan jala, tanpa perahu, dan hanya pada kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa. Negeri Haruku juga mengenal Sasi Kali dan digolongkan dalam Sasi Laut.

Pelaksanan Sasi Laut mampu menjaga keberlanjutan jumlah ikan. Salah satu contohnya, Sasi Ikan Lompa mampu menjaga ketersediaan ikan lompa yang diyakini sebagai makanan pusaka di Negeri Haruku. Selain itu, pelaksanaan Sasi Ikan Lompa juga mengajarkan nilai untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertimbangkan nilai inklusi sosial. Hal ini terlihat dari sistem pembagian ikan ketika panen ikan (buka sasi). Janda dan anak yatim diberikan bagian yang lebih banyak dibandingkan masyarakat umum. Dari sudut pandang ekonomi, hasil Sasi Laut juga menjadi sumber pendapatan Negeri untuk melakukan pembangunan.

Pelaksanaan Sasi di beberapa Negeri di Maluku Tengah tetap dilaksanakan karena adanya peran lembaga adat kewang. Secara umum, kewang berperan dalam mengawasi pelaksanaan Sasi. Kendati demikian, setiap Negeri mempunyai kewang dengan rincian peran yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Negeri Haruku. Kewang berperan dalam menyelenggarakan sidang adat setiap hari Jumat, mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, mengawasi pelaksanaan peraturan Sasi, memberikan sanksi kepada pelanggar Sasi, menjaga dan melindungi sumber daya laut sebelum buka Sasi, dan melaporkan hal-hal yang tidak terselesaikan pada sidang adat kepada raja. Selain kewang, pengawasan Sasi juga melibatkan peran masyarakat adat sehingga ketika terdapat oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran, masyarakat adat lainnya yang melaporkan kepada kewang. Tegaknya pelaksanaan Sasi Laut di Negeri Haruku juga didukung oleh koordinasi yang baik antara kewang dan pemerintah negeri.

Di sisi lain, munculnya gejala punahnya Sasi Laut telah terjadi. Hal ini terlihat dari tidak diselenggarakannya Sasi Laut di Negeri Oma dan terjadinya pelanggaran Sasi Laut dalam bentuk pemboman ikan yang terjadi di Negeri Kabao. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran untuk melaksanakan aturan Sasi. Ketidakpatuhan ini dapat mempengaruhi kalangan masyarakat lain untuk melanggar aturan Sasi sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan Sasi. Pemboman ikan juga dapat terjadi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh kewang dalam melakukan pengawasan Sasi dan terdapat oknum masyarakat yang tidak melaporkan pemboman ikan.

Punahnya Sasi juga dapat terjadi karena rendahnya partisipasi dari generasi muda, khususnya generasi muda yang merantau. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan Sasi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Negeri Haruku memberikan hukuman cambuk setelah memberikan pembinaan. Dalam beberapa hal, hukuman cambuk dinilai efektif, tetapi hal ini dapat memberikan rasa takut untuk pulang ke Haruku. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpedulian generasi muda Haruku yang tinggal di luar Negeri untuk ikut membangun Negeri Haruku. Punahnya sasi juga dapat disebabkan oleh tidak aktifnya kewang di beberapa Negeri. Penurunan keterlibatan kewang ini disebabkan oleh kurangnya insentif finansial sehingga kewang belum dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, masyarakat adat yang menjadi kewang juga mengalami keterbatasan dalam mencari pekerjaan di luar Negeri. Hal ini juga membuat masyarakat enggan untuk menjadi kewang. Selain itu, fasilitas pengawasan yang dibutuhkan juga belum tercukupi.

Menurunnya eksistensi Sasi Laut juga disebabkan oleh kurang dibahasnya pelaksanaan Sasi dalam pertemuan Latupati. Latupati adalah badan kerapatan adat untuk melakukan pertemuan para Raja di Maluku Tengah. Latupati mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensi Sasi karena salah satu misi Latupati adalah memperkuat adat istiadat. Untuk mencapai misi tersebut, Latupati sudah mempunyai kesadaran dalam menghidupkan kembali Sasi di beberapa Negeri dengan melakukan sosialisasi. Selain itu, Latupati memberikan tanggapan positif untuk membawa nilai-nilai Sasi dalam pembuatan peraturan daerah.

Untuk mempertahankan eksistensi sasi, tiga hal yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, penguatan kelembagaan kewang. Kewang dapat diperkuat dengan legalisasi lembaga adat kewang dalam peraturan negeri (desa). Hal ini berdampak pada adanya alokasi dana desa sehingga kewang dapat menerima insentif finansial. Hal tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat adat untuk menjadi kewang. Selain itu, kewang juga membutuhkan speed boat sehingga dapat melakukan pengawasan di seluruh wilayah laut adat. Rekrutmen kewang juga memerlukan perbaikan sehingga masyarakat yang terpilih mempunyai komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kedua, peningkatan pemahaman generasi muda terhadap Sasi Laut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan nilai-nilai dan proses pelaksanaan Sasi Laut sehingga tidak terkikis dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, adanya dialog antara kewang dan generasi muda juga diperlukan. Hal ini untuk menginternalisasi nilai-nilai Sasi Laut sehingga generasi muda dapat mengimplementasikan aturan Sasi. Selain itu, pengetahuan lokal sasi dapat dimasukan dalam pelajaran muatan lokal dalam sekolah formal. Ketiga, pengakuan Sasi dan lembaga adatnya dalam peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut juga mengatur bahwa setiap Negeri harus membuat peraturan negeri yang mengatur pelaksanaan Sasi sehingga sasi tidak punah. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat kedudukan Latupati sehingga dapat membuat kebijakan yang mendorong raja untuk mempertahankan dan merevitalisasi pelaksanaan Sasi.

Oleh: Ni Putu Bayu Widhi Antari, Pegiat PATTIRO