Sungai Kami Tercemar Parah, Bolehkah Kami Tahu?

“Saya boleh cerita, dik? Saya duduk di Tengkurak mulai tahun 1983. Desa ini luar biasa: udang, ikan bandeng, kerang, kepa, bisa ambil dari sungai. Tambak dibuat, hasilnya tidak kurang dari 10kg/hari, termasuk udang yang kecil dan besar. Mulai tahun 1997-an, saya nggak tahu dari limbah atau apa, yang jelas udang dan kepiting mati tanpa terkecuali, dan tidak pernah lagi kami bisa dapat udang ukuran 70-80 cm,”

– Niman (70), warga Desa Tengkurak, Banten [i]

 

Di ujung Sungai Ciujung, Banten, tersebutlah sebuah desa bernama Tengkurak. Desa nelayan di muara sungai yang di musim kemarau tercemar berat, namun di musim hujan selalu kebanjiran. Tengkurak hanya salah satu dari 17 desa yang terdampak langsung pencemaran Sungai Ciujung, dihitung dari lokasi pabrik pencemar terbesar di tengah sungai,[ii] PT Indah Kiat Pulp & Paper, yang mengalirkan 83,92% limbah cair ke badan sungai.[iii] Desa-desa lainnya juga menggantungkan hidup terhadap aliran Sungai Ciujung, termasuk menggunakan air sungai untuk pengairan sawah seluas 16.000 Ha, pengairan tambak seluas 6.000 Ha, serta sumber air untuk kebutuhan sanitasi.[iv]

Tahun 2015 ini lagi-lagi merupakan tahun kelam bagi Ciujung. Dengan debit air mencapai nol (tidak mengalir), sedimentasi yang parah di hilir sungai, dan limbah yang terus menerus dibuang,[v] sepanjang bulan Mei hingga akhir November 2015, air sungai Ciujung berwarna hitam pekat karena limbah. Pemerintah tidak sepenuhnya tinggal diam. KLHK pernah mewajibkan audit lingkungan hidup terhadap PT IKPP pada tahun 2013,[vi] dan pada bulan Maret 2015 sekali lagi menerapkan sanksi paksaan pemerintah.[vii] Selain itu, tahun ini, BLHD Serang memberikan sanksi administratif terhadap 15 perusahaan pencemar di sepanjang Sungai Ciujung.[viii]

Sekalipun menghidupi perikanan dan pertanian, kualitas air Sungai Ciujung sangat buruk, berwarna hitam dan berbau.

Ironisnya, secuil data ini diketahui dengan penelitian mendalam, puluhan permintaan informasi dengan mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik yang menguras waktu dan tenaga masyarakat, serta analisis tenaga ahli atas dua boks besar dokumen lingkungan hidup yang tidak remeh.[ix] Tidak sekalipun pemerintah atau perusahaan memberi masyarakat peringatan akan limbah yang akan menghitamkan sungainya, mematikan ikan-ikannya, atau menggagalkan panennya. Padahal, informasi mengenai keadaan yang mengancam hajat hidup orang banyak wajib dipublikasikan serta merta,[x] baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan pencemar.[xi]

Kegagalan komunikasi ini tidak hanya terjadi di tingkat kedaruratan, melainkan di semua level tata kelola pengendalian pencemaran. Secara umum, masyarakat terdampak ingin memahami kualitas lingkungannya serta dampak yang ditimbulkan pencemaran terhadap kualitas air minum dan air sungai, serta dampak negatif yang langsung terhadap kesehatan.[xii] Sebagai konsumen air Sungai Ciujung, terlebih yang belum mendapatkan fasilitas air bersih layak dari negara, tentu saja hal ini wajar dan pantas sebagai hak warga. Pemantauan oleh pemerintah menunjukkan bahwa kualitas air Ciujung betul-betul parah, dengan kriteria kimia (COD) mencapai 24 kali lebih tinggi dari baku mutu yang disyaratkan.[xiii] Selain itu, AOX (adsorbable organic halides) dari limbah cair pulp dan kertas yang dapat membentuk dioksin dan furan, dua pencemar berbahaya dan beracun yang bersifat menetap di rantai makanan, juga telah ditemukan di Sungai Ciujung.[xiv] Dioksin dan furan merupakan duo racun kelas tinggi, yang dapat menyebabkan masalah reproduksi dan pertumbuhan, kerusakan sistem imun, mempengaruhi hormon, serta menyebabkan kanker.[xv]

Sayangnya informasi ini tidak disosialisasikan sama sekali kepada masyarakat, yang notabene berada dalam jalur paparan yang paling rentan sebagai masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Informasi-informasi tersebut bahkan sangat sulit diminta, dan begitu didapatkan perlu kembali diolah dan diterjemahkan dalam bahasa yang mudah. Penerjemahan informasi melibatkan spesialis lingkungan hidup, spesialis visualisasi informasi, dan membutuhkan kapabilitasi dan sumber daya finansial yang tidak sedikit. Dapat dibayangkan jika semua informasi ini perlu diolah sendiri oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Di sisi lain, sekalipun telah melalui beberapa pelatihan, ternyata masyarakat masih mengharapkan diskusi kampung, pengumuman lewat RT/RW atau papan di dekat sungai, serta metode kreatif lainnya dibandingkan dengan UU KIP.[xvi]

Dalam hal pemantauan, sekalipun pemerintah kekurangan sumber daya manusia untuk memantau semua perusahaan di sepanjang Sungai Ciujung, masyarakat juga tidak didorong untuk “membantu” pemerintah melaksanakan tugasnya. Hal serupa juga ditemui dalam penegakan hukum, di mana tidak satupun sanksi yang diberikan kepada perusahaan disampaikan secara proaktif oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga menutup peluang masyarakat yang memang berada dekat dengan saluran pembuangan limbah cair perusahaan-perusahaan pencemar yang dikenakan sanksi untuk memantau pelaksanaan sanksi. Bahkan, KLHK menolak memberikan SK Paksaan Pemerintah terhadap PT IKPP dengan alasan klasik, “belum ada petunjuk dari atasan.” Padahal, masyarakat siap membantu pemerintah melakukan pemantauan, asalkan diberikan informasi yang mumpuni mengenai kewajiban perusahaan, lokasi pemantauan, cara pemantauan yang masyarakat dapat lakukan, bukti-bukti pelanggaran yang diterima, serta kontak untuk melaporkan pelanggaran. Sudah cukup banyak model pelibatan masyarakat seperti ini, yang diawali dengan membuat papan informasi yang bersifat edukatif, akurat dan mengundang masyarakat untuk terlibat.[xvii]

Selain itu, berbagai kajian telah menyimpulkan bahwa pemerintah tidak kekurangan mandat untuk melaksanakan keterbukaan lingkungan hidup secara proaktif, terutama yang terkait dengan pencemaran dan kesehatan publik. Selain UU KIP, mandat keterbukaan proaktif juga ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 27 Tahun 2012, KepmenLH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Perki No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan setidaknya 13 peraturan lainnya di bidang pengendalian pencemaran air dan penegakan hukum lingkungan.

Air, sumber kehidupan yang kian tercemar, merupakan sumber daya alam yang cukup rumit, dan demikian pula dengan permasalahan pencemarannya. Cerita Pak Niman hanya salah satu dari sekian ribu masyarakat terdampak yang kebingungan dengan penurunan produksi ikan atau padinya, namun tidak mampu bersuara dalam pengambilan keputusan. Cerita Sungai Ciujung hanya merupakan salah satu sungai tercemar berat dari begitu banyak sungai tercemar lainnya di Indonesia. Namun, sebanyak itu pula potensi hal-hal negatif yang dapat dihindari dengan memberikan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan proaktif yang dapat memantik keterlibatan masyarakat dalam mengelola kualitas air.

 

Referensi

[i] ICEL, Notulensi Pertemuan Desa Penegakan Hukum Pencemaran Sungai Ciujung, dilaksanakan di Desa Tengkurak, Kab. Serang, Banten, 12 Desember 2015.

[ii] Lembar Informasi ASIK Media Link, “IKPP Mengalirkan Limbah Beracun ke Sungai Ciujung,” (2014)

[iii] Angka ini dilaporkan dalam audit lingkungan hidup terhadap PT IKPP. Bahkan, dalam catatan audit, buangan air limbah PT IKPP mencapai 1.644 m3/jam. Lih: Kementerian Lingkungan Hidup RI, “Laporan Audit Lingkungan Hidup Wajib Pengolahan Air Limbah dari Pabrik Pulp & Kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (PT IKPP) Serang Berkaitan dengan Kualitas Air Sungai Ciujung di Kecamatan Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten,” No. B-4809/MenLH/PDAL/04/2013 pada 29 April 2013. Berdasarkan izin pembuangan air limbah terbaru PT IKPP, buangan air limbah yang diizinkan adalah 67.213 m3/bulan.

[iv] ICEL, Profil Sungai Ciujung (2014)

[v] BLHD Kabupaten Serang, “Pencemaran dan Permasalahan Sungai Ciujung,” disampaikan dalam audiensi dengan ICEL, WALHI, Media Link dan Riung Hijau pada tanggal 8 Oktober 2015.

[vi] Kementerian Lingkungan Hidup RI, supra note [iii]

[vii] Republika, “Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK atas Pencemaran,” Rabu, 2 September 2015.

[viii] BLHD Kabupaten Serang, supra note [v]

[ix] ICEL, Laporan Akhir Strengthening the Right to Information for People and the Environment 1 (Jakarta: ICEL, 2012)

[x] Dalam Pasal 10 UU KIP, informasi serta merta mencakup “informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.” Lih: Indonesia, Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846.

[xi] Dalam PP Pengendalian Pencemaran Air, kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam hal kedaruratan atau keadaan tidak terduga terkait pencemaran air dibebankan kepada “setiap orang.” Selain itu, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Lih: Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 82 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 153, Pasal 26 dan Pasal 32.

[xii] Survey kebutuhan informasi lingkungan hidup proaktif terhadap 50 orang di Kab. Serang, Lih: ICEL, Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan Secara Proaktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jakarta: ICEL, 2015), Lampiran I.

[xiii] Hasil pemantauan BLHD Kab. Serang pada bulan Agustus 2015 menunjukkan parameter COD (chemical oxygen demand) dari titik pantau Pamarayan sampai Jonjing pada tahun 2010-2014 hampir selalu berada di atas baku mutu ambien, dengan titik paling parah pada musim kemarau ini mencapai 603 mg/L (24.12 kali baku mutu) di outlet Cipta Paperia, sementara standar COD untuk Sungai Kelas II adalah 25 mg/L. Lih: BLHD Kab. Serang, supra note [v].

[xiv] Heny Hindrani, “Kajian Peningkatan Kualitas Air Sungai Ciujung Berdasarkan Parameter Senyawa AOX dengan Model WASP (Water Quality Analysis Simulation Program) dan Model Dinamis,” Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (2013).

[xv] WHO, Media Center: Dioxins and Their Effects on Human Health, diperbarui pada bulan Juni 2014, sumber: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/ diakses pada 18 Desember 2015.

[xvi] ICEL, supra note [xii].

[xvii] Ibid., lih: Lampiran III.