Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terhadap Pertumbuhan Perekonomian”

     Screenshot_2015-12-18-21-01-53_1  Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan menurut World Resources Institute tahun 1998 memilki garis pantai sepanjang 91.181 km yang di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada kenyataannya saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya.Perikanan memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian,salah satu tolok ukurnya adalah PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia terlebih spesies biota laut indonesia terbanyak didunia dan berpeluang untuk dijadikan komoditas ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa sektor perikanan jika dikelola dengan baik dan benar merupakan lahan yang potensial terlebih untuk pemasukan negara.

      Wilayah laut indonesia sangat berpotensi untuk dimanfaatkan,masalah yang terjadi belakangan ini adalah banyaknya tantangan yang dihadapi dibidang perikanan adalah belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional, pertumbuhan PDB di bidang perikanan belum optimal,belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi,belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan indonesia bagian timur,ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan belum merata,belum optimalnya pengawasan IUU(illegal,unreported,unregulated)fishing,peningkatan kawasan konversi laut nasional,peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan,dan peningkatan IPTEK.

     Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengelola sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara Maksimum Economic Yield (MEY) dan berkelanjutan,Permasalahan dan juga tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan kedepan yaitu terkait dengan degradasi habitat, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya kelautan dan perikanan, biaya produksi tinggi, dampak dari perubahan iklim. Dari permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu segera mencari upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui kebijakan yang diimplementasikan dalam program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu kebijakan KKP penting adalah melalui percepatan industrialisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip “Blue Economy”. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan berdampak pada perubahan-perubahan dalam inklusi sosial seperti :

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; yang merupakan wadah pertukaran informasi tentang IUU fishing, konflik nelayan, pengetahuan dan kearifan tradisional, kelembagaan, otonomi daerah di perbatasan, preferensi dalam budaya bahari, gender serta isu-isu yang terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bersama.

2. Dampak Perubahan Iklim; yang akan memfasilitasi paparan tentang pemahaman, adaptasi, mitigasi, kebijakan, dampak, pengurangan risiko, kerentanan, daya lenting, pembiayaan, dan resiliensi terhadap perubahan iklim serta mata pencaharian alternatif.

3. Pemasaran dan Perdagangan Produk Kelautan dan Perikanan; yang akan berisikan pemaparan tentang regulasi, hambatan tarif dan non tarif, perdagangan ilegal, serta isu-isu yang terkait dengan pemasaran dan perdagangan.

4. Ketahanan dan Keamanan Pangan; yang meliputi pemaparan tentang keanekaragaman, pola konsumsi, ketersediaan, kualitas, distribusi, serta dimensi r dalam sumberdaya kelautan dan perikanan.

    Sudah seyogyanya Indonesia   menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan. Tujuan tentu demi kemakmuran masyarakat dan negara, Kebijakan untuk menjaga stok ikan dan juga meningkatkan PDB dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan,contohnya kebijakan SIM(surat izin memancing).dapat diterapkan dengan cara bertahap dimulai dari peraian laut yang tidak terlalu luas sehingga mudah untuk melakukan pengawasan. Untuk mengatasi tantangan dibidang perikanan yang memiliki peluang cukup besar dalam meningkatkan PDB adalah dengan membuat suatu kebijakan berupa “SIM-SIM” lain dibidang perikanan dan kelautan, kontribusi yang cukup besar yang diperoleh negara maju adalah melalui perikanan yaitu recreational fishing salah satunya adalah memancing, kebijakan tersebut dapat meningkatkan PDB negara, menjaga ekosistem laut dan memulihkan stok ikan.Contohnya SIM( Surat izin Memancing) diberlakukan secara bertahap di suatu daerah yang mekanismenya mengatur setiap orang yang ingin memancing harus memiliki surat izin memancing yang mudah didapat dan tidak rumit dalam pengurusannya.SIM ini lah yang nantinya akan menjadikan sesorang berhak untuk memancing,baik untuk rekreasi atau untuk kepentingan komersial dan juga adanya aturan dalam SIM yang mengatur ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap.Harapannya kebijakan SIM dibidang perikanan dapat menjawab tantangan yang selama ini dialami dalam bidang perikanan di Indonesia dan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB negara Indonesia.