Terbuka atau Terluka

Hutan adalah Alam yang Menjadi Tanggungjawab Bersama (sumber gambar : bbc.com)

Hutan Indonesia adalah paru-paru dunia.  Hutan Indonesia yang makin tahun makin menurun menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi hutan. Hutan yang dulunya dibangga-banggakan sebagai paru-paru dunia tersebut kini menjadi masalah dunia. Masih melekat kuat di benak kita bagaimana dunia membicarakan Indonesia karena kasus kebakaran hutan yang diduga disengaja dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dinilai terlalu mudah memberi izin, sementara itu masyarakat yang tidak tahu menahu tentang izin tersebut harus menerima kenyataan pahit bahwa di tempat mereka tinggal, hutannya kini habis terkikis oleh panasnya bara api. Asap menjadi teman yang bahkan banyak merenggut nyawa.

Bukan hanya masyarakat sekitar hutan itu saja yang menjadi korban tetapi juga asap dari kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa di hutan termasuk satwa langka seperti orang utan dan yang lainnya. Korban lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang tersimpan sangat baik di dalam hutan. Kasus kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia sudah jelas-jelas merugikan banyak pihak yang sifatnya lebih besar jumlahnya. Sayangnya, pemerintah dan perusahaan lagi-lagi tidak mau disalahkan atas kejadian tersebut.

Konflik kepentingan itulah yang terjadi. Semua merasa benar. Perusahaan menganggap mereka sudah melakukan yang benar karena sudah mengantongi izin dari pemerintah. Meskipun mereka tidak memikirkan sepenuhnya bagaimana nasib dari satwa langka dan keanekaragaman hayati di dalam hutan. Manusia bukan pencipta alam ini, sehingga mudah sekali mengambil keputusan yang dinilai menguntungkan sesaat baginya tapi sebenarnya dampaknya merugikan sampai ke anak cucu. Sementara itu, pemerintah pun demikian. Tidak mau disalahkan atas kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Berdalih sudah melakukan sesuai dengan hukum yang ada, pemerintah justru terkesan membiarkan perusahaan tersebut melenggang bebas dalam menggunduli hutan Indonesia, yang katanya ‘paru-paru dunia’  itu.

Kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu. Ketidakadilan dan keberpihakan pemerintah pada golongan tertentu sangat berdampak pada kondisi hutan saat ini. Kalau sudah begini, masyarakat yang dikorbankan. Rupiah yang menggiurkan, keuntungan berlipat ganda dari nilai penjualan produk perusahaan kelapa sawit dinilai lebih berharga untuk negara daripada udara segar, air bersih dan lingkungan sehat bagi seluruh masyarakat. Hutan digadai demi menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pemerintah bersikeras ingin Indonesia dipandang sebagai pemegang kuasa atas harga minyak sawit dunia. Indonesia ingin memiliki big role dalam hal tersebut. Tanpa membayangkan nasib masyarakat, satwa langka dan keanekaragaman hayati yang punah dan lenyap akibat cita-cita sepihak tersebut.

Di satu sisi, pemerintah bangga atas pencapaian tersebut. Perusahaan kelapa sawit jelas di atas angin karena merasa didukung penuh oleh kebijakan pemerintah karena kemudahan memperoleh izin ‘menelanjangi’ hutan Indonesia. Di sisi lainnya, yang justru bertolak belakang adalah masyarakat sekitar yang hidup dari hutan, yang hidup damai berdampingan dengan alam yang bersih dan sehat menjadi ‘tumbal’ atas nafsu bejat pihak-pihak yang haus akan rupiah dan kekuasaan. Pahit sekali memang, ironis bagi kita warga Indonesia yang hanya bisa merasakan ketidakberdayaan atas konflik kepentingan tersebut.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Semua pihak yang terlibat dalam berkurangnya luas areal hutan harus berani mundur selangkah. Artinya, tunjukkanlah bahwa apapun kepentingan masing-masing pihak tidak boleh ada yang sifatnya dirugikan. Win-win solution. Perusahaan mungkin mampu ‘membeli’ hutan Indonesia dengan rupiah yang mereka miliki. Namun perusahaan baiknya berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukannya. Pemerintah pun demikian, mungkin merasa benar atas apa yang diputuskannya, namun sebenarnya gagal dalam menyatukan berbagai kepentingan yang ada. Mengurangi keegoan masing-masing pihak yang terlibat sangat penting. Jangan bangga menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia, dengan cara-cara yang tidak benar seperti pembakaran hutan yang secara tidak langsung melakukan pembunuhan masal atas satwa langka dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Bagaimana pun, Tuhan tidak tidur, tidak pernah. Jangan salahkan Tuhan, atas berbagai bencana yang menimpa Indonesia. Alam punya hak untuk dijaga dengan baik bukan dirusak oleh tangan-tangan jahil.

Sumber daya alam adalah milik bersama yang harusnya dijaga dengan sekuat hati dan sepenuh tenaga. Sayangnya, nikmat sesaat yang berupa uang masih menjadi ‘harga mati’ daripada keberlanjutan hidup anak cucu kita. Tidak ada yang mau mengalah. Semua ingin menang. Dalam hal ini alamlah yang menjadi korban terparah dan manusia adalah korban atas dampak alam yang menjadi tidak bersahabat tersebut.

Coba kita lihat kembali isi dari UUD 1945 pasal 33 :

Ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jelas sekali, yang terjadi saat ini sangat tidak sesuai dengan ayat-ayat dari pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dimana prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tidak lagi diperhatikan. Padahal solusi dari masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini jelas tertulis di dalam ayat 33 UUD 1945 tersebut. Maka, kembalilah ke UUD 1945 pasal 33, sebagai pengingat sebelum pemerintah memberi izin untuk menggadaikan hutan Indonesia ke tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. UUD 1945 pasal 33 harus menjadi dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pemerintah juga harus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Akses terhadap informasi harus dilakukan secara transparan. Jika pemerintah dan perusahaan merasa tidak bersalah, biarkan masyarakat yang menjadi juri atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Menjadikan masyarakat sebagai pengawas pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan Indonesia adalah lebih baik karena sifatnya lebih objektif tidak memihak pada salah satu kepentingan.

Untuk itulah, perlu sebuah sistem informasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang terintegrasi. Semua kekayaan alam yang ada di Indonesia baiknya dikelola secara terbuka. Masyarakat diberi akses penuh untuk mengawasi segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap perusahaan. Dengan memiliki sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dimana peran masyarakat sebagai pengawas diutamakan, maka celah untuk melakukan kesalahan semakin kecil. Harapannya, hutan Indonesia bisa kembali ke posisi dan fungsinya sebagai paru-paru dunia. Hak satwa langka untuk hidup terlindungi. Masyarakat sekitar hutan dapat hidup damai dengan alam. Sumber daya alam yang berkelanjutan pun dapat dicapai dengan sinkronisasi peran berbagai pihak.

Demikianlah, bahwa keterbukaan akan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting. Mengingat banyaknya konflik kepentingan didalamnya. Semakin terbuka maka akan semakin sulit melakukan tindakan ceroboh. Alam adalah sahabat manusia. Manusia tak dapat hidup tanpa alam. Maka baik buruknya kondisi alam saat ini adalah tanggungjawab kita bersama. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada keraguan atas hal tersebut.