Transparansi Untuk Pengelolaan SDA ; Kejahatan Informasi adalah Kejahatan Tambang

Transparansi Untuk Pengelolaan SDA ; Kejahatan Informasi adalah Kejahatan Tambang

Kekayaan alam memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia kea rah pembangun berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dengan bertangung jawab, lestari dan adil guna memastikan bahwa kekayaan alam khususnya yang ada di bumi Borneo Kalimantan Timur ini berguna untuk banyak pihak, bukan hanya sebagian orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok “datang, gali, dan pergi serta tanpa memberikan manfaat justru memberikan daya rusak dari kegiatan ekploitatif. Pengelolaan sumber daya alam yang mengamanahkan kepada Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga Negara mempunyai hak menguasai dan untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar pasal 33 (3) 1945.

Kebijakan Pemerintah terhadap tata kelola yang baik (good governance) dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan. Tata kelola yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bahkan memberikan jarak antara masyarakat lokal dengan lahan-lahan produksinya. Menciptakan konflik-konflik baru antara masyarakat itu sendiri dan yang pasti adalah masyarakat para pengusaha yang memiliki kepentingan akan sumber daya alam dalam suatu kawasan.

Pemerintah sejak 2008 telah mengeluarkan undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) No 14 Tahun 2008, yang menjamin tiap warga negara dan kelompok masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan informasi, bagi badan publik yang tak menyediakan dan menaati UU ini pidana penjara salah satu ganjarannya. Dalam UU tersebut, setiap badan public penyelenggara negara yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik.

Keterbukaan informasi public harus dipahami oleh semua pegawai yang dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang transparansi. Pada sektor sumber daya alam hal ini tentu saja menjadi bagian penting, karena masyarakat sipil yang rentan sekali terkena dampak akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah dokumen perijinan pertambangan, perkebunan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Setiap warga negara, masyarakat kabupaten/kota, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang batubara merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari operasi pertambangan.

Warga menerima dampak yang tidak sedikit, sebut saja misal alihfungsi pertanian yang berimbas pada tergusurnya mata pencaharian, pencemaran udara dan sumber-sumber air warga karena operasi pertambangan batubara, kerusakan jalan karena penggunaan jalan untuk pengangkutan batubara, perubahan rona fisik atau bentang alam bahkan kematian anak-anak di bekas galian tambang batubara yang tidak di reklamasi dan dekat dengan pemukiman.

Catatan hitam dari kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang menabrak peraturan perundang-undangan tadi diperparah dengan badan public yang tidak mau membuka atau tidak transparan terhadak dokumen publik. Misalnya dokumen IUP merupakan dokumen publik seperti yang tertuang dalam Undang-undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 64 yaitu “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka”.

Badan publik yang tidak transparan terhadap dokumen public seperti IUP dan AMDAL yang menyebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah rahasia negara saat BLH kota Samarinda bersengketa melawan Jatam Kaltim, serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebutkan bahwa IUP adalah rahasia karena bagian dari Hak Kekayaan Intelektul (HAKI), dapat menggangu persaingan usaha. Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim telah menyampaikan bahwa dokumen IUP adalah dokum public tapi pihak Distamben memilih banding hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Praktek badan public yang menyembunyikan dokumen public jelas menyebutkan bahwa kejahatan tambang diawali dengan kejahatan informasi. Masyarakat yang berhadapan dan berebut ruang hidup dengan kegiatan ekstraktif banyak yang tidak mengetahui bawha pemukiman serta lahan-lahan produksinya masuk dalam kawasan konsesi dan harus menerima limbah dari kegiatan keruk tersebut.

Bukan hanya soal pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lebih dari itu transparansi adalah soal perebutan ruang hidup, keselamatan rakyat. Amdal tak bisa menihilkan daya rusak namun hanya mampu meminimalisirnya, karena itulah Amdal berpeluang menjadi salah satu “alat kontrol” atas pembangunan dan meminimalisir dampaknya, jika amdal berada pada tangan yang tepat dan yang berhak. Amdal harus jadi salah satu alat untuk meningkatkan “derajat” keselamatan rakyat di kawasan operasi pertambangan, bukan hanya formalitas dan menjadi bancakan mafia dan pemburu rente semata.