Urgensi Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Pencegahan Konflik Sumber Daya Alam

Berkonflik adalah situasi yang muncul karena adanya perebutan terhadap benda atau kedudukan dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya pengakuan hak dari orang atau kelompok orang tersebut kepada pihak lain mengenai benda dan kedudukannya. Disisi lain konflik juga disebabkan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Menurut Myrna A. Safitri Salah satu actor penting dalam konflik agrarian dan sumber daya alam  di Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Jamak kita ketahui bahwa masyarakat hukum adat telah menguasai tanah dan kekayaan kekayaan alam di suatu wilayah jauh sebelum dibentuknya Negara ini.

Konflik yang terjadi tersebut sebenarnya disebabkan karena adanya dua hak di dalam sebuah wilayah. Pertama masyarakat adat dengan hak ulayatnya dan negara dengan hak menguasai negaranya (HMN). Hak ulayat merupakan terjemahan dari beschikkingsrecht yang pertama kali dipakai oleh Van Vollenhoven Dalam bukunya Miskenningen Van Het Adatrecht, dijelaskan bahwa hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Hak menguasai negara (HMN) yang diinduksikan dari Konstitusi kita, yaitu pasal 33 ayat 3“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Melalui tafsiran pasal ini negara mengeluarkan berbagai macam skema perizinan untuk mengelola sumber daya alam.

Perbenturan antara hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat dengan skema perizinan yang dikeluarkan pemerintah inilah yang menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat adat dengan para investor. Masyarakat dengan klaim hak ulayat sebagai penguasa dan para investor dengan klaim izin HGU dan izin lain sebagai pihak yang berhak untuk mengelola.

Jaminan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Jaminan terhadap masyarakat adat dan ulayatnya sudah banyak. Mulai dari konstitusi kita, Pasal 18 B Undang Undang dasar 1945 tentang adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat adat, kemudian di dalam Undang Undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 yang memberikan jaminan terhadap tanah ulayat masyarakat adat.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang undang ini dimunculkannya istilah hak asal usul. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menjelaskan bahwa dalam usaha perkebunan diperlukan tanah ulayat maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat. Apabila telah mendapatkan izin, maka pengunaan tanah ulayat baru bisa  dilakukan. Apabila tidak adanya kesepakatan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat tersebut secara otomatis izin usaha perkebunan tidak bisa diterbitkan.

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Konflik Sumber Daya Alam

Konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat perlu dicermati dalam kegiatan investasi di Indonesia. Hal itu akan menyebabkan ketiadaan jaminan terhadap masyarakat adat itu sendiri dan disisi lain  bagi investor akan menimbulkan kerugian yang sangat besar karena ketidak pastian dalam melakukan investasi.

Pendekatan dengan penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan salah satu alternative yang dapat mengurangi resiko konflik itu. Prinsip ini pada awalnya dikenal di dunia medis yang digunakan sebagai standar social. Maksudnya adalah pasien mengetahui setiap  tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya.

Kemudian kaitan prinsip FPIC ini dengan konflik Sumber Daya Alam adalah adanya kebebasan yang dimiliki masyarakat adat dalam setiap kebijakan investasi yang akan dilakukan di kawasan mereka. Artinya secara hak keperdataan dan secara politik mereka setara dalam pelibatan mereka dalam mengambil keputusan.

Prinsip FPIC ini merupakan prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Oleh karena itu melalui adanya penekanan pada penerapan prinsip FPIC ini berarti hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program investasi sumber daya alam dilaksanakan di wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut mereka memiliki kebebasan tanpa paksaan untuk menyatakan setuju atau melakukan penolakan terhadap investasi tersebut.

Oleh karena itu pihak luar yang ingin melakukan investasi di kawasan wilayah masyarakat adat harus berurusan dengan dengan mereka sebagai pemilik yang sah. Dengan demikian akan timbul penghormatan dan penghargaan atas aturan hukum atau nilai nilai yang hidup di tengah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dengan adanya penerapan prinsip FPIC ini berarti masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menerima atau menolak investasi dalam komunitas dan wilayah mereka dan mereka yang menentukan kondisi kondisi bagi terlaksananya projek berdasarkan keputusan kolektif mereka. Yang paling penting adalah penegasan bahwa masyarakat hukum adat tidak boleh dipaksa untuk pindah dari tanah dan wilayah mereka. Tidak ada relokasi yang dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan dan setelah adanya kesepakatan kompensasi yang adil dan wajar dan bila dimungkinkan dengan pilihan untuk kembali ke tanah mereka. Dengan adanya prinsip ini menekannkan adanya penghormatan akan hak dan nilai nilai kearifan lokal  dan solusi terbaik untuk menghindari konflik sumber daya alam.